Foto: Capres 2024, sumber foto: MNC Trijaya
STRATEGIC ASSESSMENT. Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dirumorkan sebagai ‘kuda putih’ yang ditempatkan di kubu Ganjar-Mahfud. Ahok disebut-sebut dijadikan kuda putih oleh Jokowi untuk menghambat kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar Mahfud bersatu.
Isu ini mendadak muncul jelang pencoblosan yang tinggal delapan hari lagi. Ahok memiliki pengalaman pahit dengan Capres Anies Baswedan. Pengalaman pahit itu berujung Ahok mendekam di penjara kasus penistaan agama.
Kasus ini masih teringat jelas di benak masyarakat. Ahok yang selalu bicara dengan lantang diseret kasus penistaan agama. Saat itu Ahok tengah mengikuti Pilgub DKI Jakarta pada 2017 berhadapan dengan Anies Baswedan. Pada Pilgub itu, Ahok yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat kalah. Anies Baswedan melenggang menjadi Jakarta 1.
Terkait Ahok disebut kuda putih, Capres Ganjar Pranowo membuat bantahan. Ia mengatakan semua bisa berasumsi termasuk isu Ahok sebagai kuda putih Presiden Jokowi. “Ya semuanya akan bisa mempertimbangkan, memperhitungkan, berasumsi,” kata Ganjar saat ditemui seusai kampanye akbar di BSCC DOME, Balikpapan, Kalimantan Timur. Namun, dia menegaskan, Ahok merupakan sahabatnya. Dia meyakini mantan Gubernur DKI Jakarta ini memiliki nilai-nilai dalam berjuang.
“Tapi Ahok teman saya. Dia sudah lama bersama saya dan tentu saja dia punya nilai-nilai. Nilai-nilai itu dia tunjukkan waktu jadi anggota DPR, waktu jadi wakil gubernur, kemudian menjadi gubernur sebentar, lalu kemudian dia tidak bisa menjadi gubernur,” ujar Ganjar.
Ganjar lalu mengungkit ketika Ahok dijebloskan ke penjara karena kasus penistaan agama pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Setelah keluar dari penjara, kata dia, Ahok pun ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) dengan gaji yang cukup besar, namun dia keluar karena nilai.
“Ingat semua kasusnya? Orang jualan ayat, dan kemudian dia masuk penjara, dan dia ikhlas itu, lalu dia menjadi seorang profesional dengan bayaran yang cukup, dan dia memilih keluar untuk membantu saya karena sebuah nilai,” tutur Ganjar. “Sehingga harapan kita, kalau orang nanti mau bergabung atau tidak bergabung, kami punya nilai dan nilai itu secara universal bisa dipertanggung jawabkan. Take it or leave it,” imbuh Ganjar menambahkan.
Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) angkat bicara soal peluang koalisi antara paslon nomor urut 01 dengan 03 di Pilpres 2024 usai Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok turun gunung mendukung paslon Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Isu koalisi antara Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan Ganjar-Mahfud kembali disorot ketika politikus PDIP Ahok yang siap berkampanye di Jakarta. Ahok memutuskan mundur dari jabatan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina dan akan fokus kampanye memenangkan paslon Ganjar-Mahfud.
Turun gunungnya Ahok ini disebut akan memperkecil kemungkinan kedua paslon itu berkoalisi. Kendati demikian, Cak Imin menegaskan belum ada pembahasan terkait isu koalisi. Terkait koalisi yang akan terjadi, Cak Imin akan menunggu hasil dari Pilpres 2024 nanti. Saat ini pihaknya tengah fokus pada pemenangan di Pilpres 2024. “Nanti konstelasinya bagaimana kita lihat 14 Februari (2024),” ucapnya.
Koalisi antara Paslon 01 dan 03 muncul usai Anies bersalaman dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani usai mengikuti debat ketiga yang diselenggarakan KPU. Meski isu tersebut kian santer, Cak Imin mengatakan belum ada pembicaraan ke arah koalisi tersebut.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) sekaligus Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra membiarkan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD untuk berbicara apa saja. Dirinya merespons Mahfud yang menyebut pimpinan partai di luar koalisi Ganjar-Mahfud sebagai bebek-bebek yang dikendalikan. “Saya merasa enggak perlu menanggapi. Biarkan sajalah apa yang ingin beliau katakan,” ujar Yusril. Yusril menjelaskan, dirinya menghormati pernyataan Mahfud tersebut.
Dia menganggap sindiran Mahfud itu sebagai bagian dari kebebasan berbicara di negeri ini. “Saya menganggapnya sebagai bagian dari freedom of speechs. Kita hormati pendapat beliau,” ucapnya. Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan, partai politik yang tidak mengusung pasangan Ganjar-Mahfud seperti bebek yang bisa dikendalikan. Awalnya, Mahfud mengeklaim bahwa Ganjar dan dirinya bukanlah petugas partai yang dapat diatur oleh partai politik pengusungnya, seperti yang kerap dijuluki oleh banyak orang.
“Seperti dikesankan, kalau apa yang dicalonkan pasangan Ganjar-Mahfud itu kok seperti petugas partai. Saudara, tidak ada petugas partai. Petugas partai, kami ini adalah petugas untuk melaksanakan konstitusi yang diusung oleh partai,” kata Mahfud dalam acara “Tabrak Prof!” di Yogyakarta, dikutip dari akun YouTube-nya. Mahfud menuturkan, kampanye yang dijalankan oleh Ganjar-Mahfud tidak terikat oleh arahan partai. Ia mengeklaim, kampanye yang dilakukan ini berbasiskan fakta dan solusi yang ditawarkan pun sesuai dengan mekanisme yang ada. Namun, menurut Mahfud, justru pemimpin partai politik yang tidak mengusung Ganjar-Mahfud dapat dikendalikan seperti bebek.
“Partai apa yang tidak mau penegakan hukum bagus? Pasti semua partai mau, tapi mari Saudara lihat, partai yang bukan mengusung kami, bukankah pimpinan partainya juga sama seperti bebek-bebek dikendalikan?” kata dia. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyatakan, partai politik pengusung Ganjar-Mahfud mempunyai kebebasan dalam mendukung calon yang diusung, tidak seperti partai yang mengusung kandidat lain. “Yang ngusung kami, partai yang mengusung kami ini gagah, ‘Ayo calon presiden, maju’. Maju katakan. Tapi yang lain seperti bebek dipegang lehernya, jalan. Ini yang bukan petugas partai, ini petugas konstitusi, yang lain petugas oligarki,” kata Mahfud.
Muncul desakan supaya calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mundur dari pencalonannya di Pemilu 2024. Desakan ini menyusul putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanksi etik kepada seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI lantaran memproses pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Pakar kebijakan publik Yanuar Nugroho mengatakan, putusan DKPP memang tidak serta-merta membatalkan pencalonan Gibran. Kendati begitu, menurutnya, keputusan mundur akan jauh lebih bijak di tengah polemik yang terjadi. Apalagi, sebelum putusan DKPP, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) juga menjatuhkan sanksi etik ke hakim konstitusi Anwar Usman karena memutus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi pintu masuk buat Gibran maju sebagai cawapres.
“Ini calon wakil presiden lho, hukumnya enggak apa-apa menurut hukum. Tapi dua, MKMK dan DKPP mengatakan ini melanggar etik. Maka saya setuju, if I were (jika saya) Gibran, dengan kesatria saya mengatakan, saya mundur,” kata Yanuar dalam acara diskusi di Media Center Ganjar Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat.
Menurut Yanuar, Gibran akan lebih terhormat dan mendapat tempat yang baik di masyarakat jika memilih mundur dan kembali ambil bagian pada kontestasi Pilpres 2029. Sebaliknya, kata dia, masalah etik akan terus dibawa jika Gibran tidak mundur, apalagi memenangkan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi merespons janji calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang akan membangun 300 fakultas kedokteran (FK) jika terpilih menjadi presiden RI. Janji tersebut disampaikan pada debat terakhir Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu (4/2/2024).
Menurut Adib, pembangunan 300 FK tersebut sangat berlebihan. Sebab, menurut dia, persoalan kekurangan dokter di Indonesia bukan karena kurangnya lembaga pendidikan, melainkan faktor biaya pendidikan kedokteran yang mahal. “Sangat berlebihan. Jadi 300 fakultas kedokteran itu sangat-sangat berlebihan,” ujar Adib dalam keterangan persnya, seperti dilansir video resmi yang dibagikan PB IDI.
Dengan demikian, Adib menilai mestinya persoalan tingginya biaya kuliah kedokteran inilah yang harus diintervensi oleh pemerintah. Dia melanjutkan, jika dibuka 300 FK dan tidak memperhitungkan aturan maka dikhawatirkan nantinya terjadi banyaknya dokter yang menganggur.
Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud membuka peluang akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pencawapresan Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menanggapi putusan DKPP terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari. “Kami melihat ada alasan yang cukup kuat untuk mempersoalkan pencalonan Prabowo dan Gibran,” kata Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat. Adapun alasan yang dimaksud adalah Hasyim Asy’ari yang diputus melanggar kode etik dan eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang juga diputus melanggar kode etik.
Keduanya melanggar etik karena meloloskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di Pilpres 2024. “Dua putusan yang menyakut pelanggaran etika yang terjadi di MK maupun di KPU itu memberikan alasan untuk melakukan gugatan tata usaha negara [meminta penbatalan status cawapres Gibran]. Kita mempertimbangkan itu,” kata Todung. Dia menyebut beberapa pihak juga ada yang sedang bersiap melayangkan gugatan ke PTUN soal hal itu.
Rektor Unika Soegijapranata, Semarang, Jawa Tengah Ferdinandus Hindiarto mengonfirmasi telah dihubungi seseorang yang mengaku dari Polrestabes Semarang yang meminta dibuatkan video testimoni dan ajakan pemilu damai, hingga narasi positif untuk pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Dia mengatakan terduga anggota Polri itu juga mengirimkan contoh video dari beberapa pimpinan perguruan tinggi yang sudah menyampaikan testimoni serupa. Namun, kata Ferdinand, dirinya tak bisa memenuhi permintaan orang yang mengaku dari Polrestabes Semarang itu.
Lebih lanjut, Ferdinand menyampaikan tidak ada penyebutan bahwa permintaan video yang disampaikan anggota Polrestabes Semarang untuk menandingi petisi dari sejumlah kampus belakangan mengkritik Jokowi.
Ferdinand menyatakan kepada anggota Polri terkait bahwa civitas akademika Unika Soegijapranata bukan partisan dan netral. Pihaknya juga membebaskan semua mahasiswa, dosen, pegawai memilih secara rasional dengan hati nurani.
Kaporestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan anggotanya mendekati Rektor Unika Soegijapranata sebagai bagian program cooling system atau upaya menurunkan tensi politik menjelang pencoblosan Pemilu 2024. Tujuannya, kata dia, adalah agar Pemilu 2024 berjalan aman dan damai.
Dia mengatakan dalam program cooling system itu, anggota Polri diminta untuk menggalang suara para tokoh agama, tokoh masyarakat termasuk civitas akademica kampus untuk mengajak masyarakat menyukseskan Pemilu.
“Jadi kami memang ada program ‘cooling system’ untuk Pemilu, menurunkan tensi politik di masyarakat supaya tidak ada konflik pertikaian permusuhan. Jajaran di lapangan tentunya bergerak meminta imbauan kepada tokoh-tokoh agama dan masyarakat termasuk civitas akademica pimpinan kampus. Imbauan ini kami kemas dalam bentuk video karena akan kami share ke media sosial,” jelas Irwan saat konferensi pers di Semarang, Selasa (6/2).
Irwan menambahkan gerakan cooling system itu pun dilakukan tanpa paksaan, yakni ketika ada yang keberatan maka polisi tak melanjutkan pendekatannya ke pihak terkait itu. “Tidak ada paksaan di sini, kalau tidak berkenan, kita terima, dan memang ada yang menolak juga,” kata Irwan.
Irwan juga menegaskan bila aksi permintaan video imbauan Pemilu damai ini tidak untuk menandingi aksi petisi dari berbagai kampus. “Ini program kita sudah berjalan sejak masa-masa Pemilu, jadi tidak ada kaitan dengan petisi yang dikeluarkan kampus, tidak ada itu narasi counter petisi kampus,” tegas Irwan.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan rasa bangga kepada Anies Baswedan usai debat capres terakhir yang digelar KPU, Minggu malam (4/2/2024). Menurut Surya Paloh, penampilan Anies sangat impresif sekali. Surya Paloh sudah menduga penampilan Anies bakal impresif di debat capres terakhir. Menurutnya Anies sangat menguasai debat capres terakhir.
Surya Paloh menekankan Anies dan para pendukungnya harus tetap memiliki prinsip bersih, beradab, berkeadilan, serta tidak terinvensi oleh para pihak manapun saat melakukan kampanye. Ini penting untuk proses pendewasaan serta pendidikan politik.
Surya Paloh juga berharap agar semua pihak saling bergandengan tangan dalam menghadapi pemilu. Tidak saling memusuhi tapi yang terpenting adalah membawa negara ini semakin maju ke depannya.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah (Walhi Kalteng) Bayu Herinata menyebut proyek food estate Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang digarap oleh Kementerian Pertahanan gagal total. Walhi telah meninjau lokasi lumbung pangan tersebut pada Selasa, 23 Januari 2024. Kunjungan itu untuk membuktikan kliam calon wakil presiden Gibran Rakabumin Raka yang menyebut proyek besutan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang kini menjadi calon presiden tersebut telah berhasil.
“Faktanya, singkong masih belum bisa dipanen karena tingginya baru sejengkal orang dewasa,” kata Bayu dalam diskusi yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Walhi Nasional pada Jumat, 26 Januari 2024.
Bayu juga mengatakan, sejak 2021-2023, tidak pernah ada singkong yang dihasilkan dari food estate Gunung Mas. Singkong tidak bisa tumbuh di lahan berpasir tersebut. Namun menurut Bayu, pemerintah berupaya menutupi kegagalan tersebut dengan menanam ulang singkong dan jagung. Jagung tersebut kemudian dipanen Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beberapa hari lalu.
“Jagung memang bisa tumbuh, tapi kondisinya kering,” kata Bayu.
Adapun menurut informasi yang ia terima, jagung tersebut memang bukan untuk konsumsi langsung tetapi untuk bahan baku industri pengolahan pangan. “Tapi poinnya, fakta di lapangan, food estate Gunung Mas tidak berhasil. Padahal sudah membuka hutan,” kata Bayu.
Oleh karena itu, Bayu mengatakan, proyek food estate tidak perlu dilanjutkan. “Tidak relevan, tidak ada urgensi untuk dilanjutkan,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan keberhasilan panen jagung di lokasi lumbung pangan Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Ia menyebutkan food estate tersebut sudah berhasil menghasilkan panen jagung sebanyak 6,5 ton per hektare.
Amran mengklaim teknologi pertanian yang diterapkan pada food estate telah tepat dan sesuai dengan harapan. Amran menyatakan keyakinannya bahwa lahan food estate Gunung Mas sangat potensial dan pemerintah pasti mampu melakukan upaya transformasi teknologi di lokasi tersebut. Kementerian Pertanian bersama Kementerian Pertahanan sebelumnya telah menanam jagung dengan total luas 10 hektare. Lokasinya berada di samping tanaman singkong yang lebih dulu ditanam Kementerian Pertahanan.
