STRATEGIC ASSESSMENT. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan tidak mengetahui isu mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Isu Sri Mulyani mundur dari kabinet setelah ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyatakan telah mendengar kabar tersebut. Faisal mengatakan ini dalam acara Political Economic Outlook 2024 yang diunggah di akun YouTube Progresif Idn pada Senin, 15 Januari 2024.
Faisal Basri juga mengajak masyarakat untuk membujuk mantan Managing Director World Bank itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan menteri-menteri lain untuk mundur dari kabinet Jokowi.
Ajakan itu dilontarkan Faisal karena menilai kinerja pemerintahan Jokowi buruk. Faisal menyoroti sejumlah mega proyek, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kereta cepat.
Faisal Basri juga menilai Jokowi terkesan berpihak kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Faisal menyebut, mundurnya sejumlah menteri bisa sangat berdampak.
Istana menyatakan Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap kompak di tengah isu mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan seluruh anggota kabinet siap mendukung Jokowi sampai akhir masa jabatan pada tahun ini.
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, sempat membantah kabar isu Sri Mulyani Mundur, yang juga viral di media sosial. Melalui unggahannya di media sosial X, Yustinus memastikan Sri Mulyani tak pernah menyatakan mundur dari jabatannya.
Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri membantah bahwa dirinya membujuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju jilid II yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Adapun menteri-menteri yang dia maksud adalah menteri yang menurutnya bisa dikategorikan teknokrat. Mereka adalah Menkeu Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Faisal menduga bahwa menteri-menteri teknokrat itu berpotensi mundur dari kabinet Jokowi. Sebab, mereka mempertahankan nilai-nilai dan etika mereka.
Sehingga jika dipaksa melakukan kebijakan yang tidak sesuai, menteri tersebut bisa melawan. Bahkan, menurut Faisal, mereka bisa keluar dari kabinet. Dia yakin Sri Mulyani telah mengkalkulasi jika mundur dari kabinet.
Apalagi akan muncul pertanyaan-pertanyaan soal dampak terhadap perekonomian hingga pengganti Sri Mulyani. Faisal mengklaim, dirinya tak bisa membayangkan kerusakan yang terus dilakukan oleh Jokowi. Oleh sebab itu, kata dia, harus dihentikan.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kehilangan sejumlah kader menjelang Pemilu 2024. Kebanyakan dari mereka yang meninggalkan partai karena dipecat setelah melakukan pelanggaran. Sementara yang lain keluar karena beda haluan.
PDIP punya aturan internal, yakni keluarga kader yang terjun ke politik tak lain partai. Pada Mei 2023, Gubernur Maluku Murad Ismail dinilai membiarkan istrinya, Widya Pratiwi, yang sebelumnya kader PDIP, pindah ke Partai Amanat Nasional (PAN). Murad, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Maluku, dipanggil oleh DPP PDIP atas pelanggaran tersebut.
Namun, kata Kepala Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat, dalam rapat klarifikasi, Murad justru bertindak arogan dengan menggebrak meja dan berteriak-teriak saat partai menjelaskan aturan satu keluarga tidak boleh beda partai. Bahkan Gubernur Maluku itu disebut keluar pergi saat rapat tengah berlangsung.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Cinta Mega, menjadi perbincangan publik pada Juli tahun lalu. Pasalnya, kader PDIP itu diduga memainkan gim slot judi online saat Rapat Paripurna Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2022 oleh Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono berlangsung pada Kamis, 20 Juli 2023.
Cinta Mega yang mengenakan blazer pink sudah memainkan gim di iPad ketika rapat dibuka oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani. Dia masih terlihat bermain gim saat Heru Budi membacakan laporan APBD. Tindakan Cinta juga terekam dalam siaran langsung YouTube DPRD DKI Jakarta.
Kemudian pada Agustus 2023, Cinta Mega resmi dipecat dari keanggotaan PDIP setelah dipergoki bermain gim saat rapat paripurna dewan tersebut. Sekretaris DPD PDIP DKI Gembong Warsono mengatakan pemecatan Cinta sesuai keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP pada Senin, 14 Agustus 2023.
Pada September tahun lalu, PDIP juga memecat kader seniornya, Budiman Sudjatmiko, karena dinilai membelot. Pemecatan Budiman disampaikan lewat surat sebagaimana diungkapkannya kepada Tempo. Pemecatan PDIP terhadap dirinya, kata dia, menjadi pengakhiran dari satu episode dalam hidupnya. Namun di sisi lain, dia akan memulai episode berikutnya.
Pemecatan itu buntut Budiman secara resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto untuk maju pada Pilpres 2024 dalam acara deklarasi Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Semarang, Jumat, 18 Agustus 2023. Ketika itu Budiman mengaku siap mengambil risiko atas keputusan tersebut. Dia mengajak semua pihak untuk menatap masa depan supaya lebih cerah.
Kader PDIP Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM sebagai cawapresnya Prabowo Subianto pada Ahad, 22 Oktober 2023. Langkah Gibran tersebut tentu berseberangan dengan keputusan PDIP yang telah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres-cawapres.
Gibran disebut telah menemui Puan Maharani untuk pamit maju sebagai cawapres dari koalisi seberang. Puan menyatakan Gibran saat bertemu dengannya tak menyerahkan Kartu Tanda Anggota atau KTA PDIP maupun menyatakan mundur. Sejumlah pihak pun mendesak Wali Kota Solo itu untuk mundur dari PDIP seiring lambatnya keputusan sanksi dari partai.
Usut punya usut, ternyata putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu sudah disanksi namun secara tertutup alias tak dipublikasikan. Hal itu diungkapkan oleh Politikus PDIP Masinton Pasaribu. Sanksi itu, kata dia, Gibran dipecat alias sudah tidak lagi jadi kader PDIP.
Pada Oktober 2023. PDIP juga memecat Bobby Nasution. Menantu Jokowi sekaligus Wali Kota Medan itu didepak dari PDIP setelah menyatakan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Bobby resmi dikeluarkan sebagai kader PDIP melalui surat bernomor 217/IN/DP-29.B-26.B/XI/2023 tertanda Ketua DPC PDIP Kota Medan Hasyim dan Sekretaris Roby Barus pada 10 November 2023.
Politikus Maruarar Sirait menyatakan mundur dari PDIP pada Senin, 15 Januari 2024. Ara, demikian Maruarar akrab disapa, beralasan mundurnya dari partai banteng itu karena memilih mengikuti langkah Jokowi.
Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, menyatakan bakal mendorong pengarusutamaan dua konsep pemberantasan korupsi jika terpilih menjadi presiden. Dua konsep itu, kata Anies, adalah illicit enrichment (peningkatan kekayaan secara tidak sah) dan trading in influence (perdagangan pengaruh). Kedua konsep tersebut sesuai dengan ketentuan United Nation Convention against Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB Melawan Korupsi.
Menurut dokumen UNCAC yang diakses dari unodc.org, illicit enrichment adalah peningkatan signifikan dari aset seorang pejabat publik yang tak bisa dijelaskan secara wajar. Khususnya ketika peningkatan itu tak bisa dikaitkan dengan sumber pendapatan pejabat tersebut yang sah secara hukum. Definisi ini tercantum dalam Pasal 20 UNCAC.
Dikutip dari laman kpk.go.id, peningkatan kekayaan tak wajar bisa menimbulkan spekulasi bahwa harta yang diterima didapatkan dengan cara-cara melawan hukum. Dengan kata lain, ada kemungkinan bahwa kekayaan tersebut diperoleh dari tindak pidana. Contohnya seperti dari tindak pidana korupsi atau pencucian uang.
Sementara itu, trading in influence atau perdagangan pengaruh dijelaskan dalam Pasal 18 UNCAC. Delik itu mendefinisikan perdagangan pengaruh sebagai janji, penawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara tidak langsung atau langsung, untuk menyalahgunakan pengaruhnya demi memperoleh manfaat yang tidak semestinya.
Menurut laman kpk.go.id, perdagangan pengaruh biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akses ke pembuat keputusan. Pengaruhnya akan semakin kuat jika dia adalah orang dekat dan disegani, seperti seorang petinggi partai, sementara pejabat berwenang yang dituju adalah salah satu kadernya.
Adapun UNCAC merupakan perjanjian internasional yang ditandatangani pada 9 Desember 2003. Perjanjian tersebut menyatakan pentingnya kerja sama internasional dalam upaya pencegahan dan penghukuman tindak pidana korupsi.
Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto menyatakan dirinya sependapat dengan capres nomor urut 1 Anies Baswedan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dipimpin dari level paling atas.
Prabowo pun menyatakan dirinya mendukung semua upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Namun, Prabowo mengingatkan bahwa pendekatan sistemik yang menjadi paling utama.
Pendekatan sistemik tersebut adalah peningkatan kesejahteraan penyelenggara negara sehingga tidak ada ruang untuk melakukan korupsi. Peningkatan kesejahteraan itu dilakukan dengan cara meningkatkan gaji penyelenggara negara.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka (TKN Prabowo-Gibran), Mahfudz Siddiq, menanggapi ucapan calon presiden Anies Baswedan yang curiga Pilpres 2024 akan direkayasa. Anies menyatakan kecurigaan itu lantaran pasangan nomor urut 2 gencar menggaungkan narasi akan menang dalam satu putaran.
Mahfudz membantah pihaknya akan mencurangi pilpres untuk menang satu putaran. Menurut dia, narasi menang satu putaran merupakan semangat untuk menenangkan pertarungan. Menurut dia, jargot itu bertujuan memonpa daya juang relawan.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadwalkan pemeriksaan Sekjen Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan suap Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di Kemenhub. Ali mengatakan, pemeriksaan Novie dalam langkah penyidik atas tindaklanjut penetapan dua tersangka baru dari Aparatur Sipil Negara.
Sebelumnya, penyidik telah memeriksa Novie bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pada Rabu, 26 Juli 2023 sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur Kereta Api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Sumatera periode 2018-2022 yang menyeret Dion cs.
Dion Renato Sugiarto merupakan Direktur Utama Dirut PT Istana Putra Agung yang telah menjadi terpidana dalam kasus suap DJKA ini. Dion mengaku memberikan suap kepada sejumlah pejabat di lingkungan DJKA agar perusahaannya bisa mendapatkan proyek.
Dalam persidangan pada 16 November 2023, Dion juga sempat menyebut tujuh nama yang disebut bisa membantu mendapatkan proyek di DJKA. Mereka merupakan makelar yang disebut dengan istilah langitan. Mereka adalah Billy Haryanto alias Billy Beras. Menurut Dion, Billy Beras mengaku kenal dengan Budi Karya Sumadi.
Kedua, Agus Kuncoro yang dikenal sebagai orang dekat Novie Riyanto. Ketiga, Ibnu dan Edi Amir yang mengaku dekat dengan Budi Karya.
Keempat, Sudewo yang merupakan anggota Komisi V DPR. Kelima, pengusaha Muhammad Suryo yang dikenalkan oleh mantan Direktur Prasarana DJKA Kemenhub sebagai pihak dari kepolisian.
Keenam, Wahyu Purwanto yang diketahuinya sebagai adik ipar Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan terakhir Komisaris PT PLN Eko Sulistyo. Dari tujuh nama itu, Muhammad Suryo sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Adanya dugaan pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran kampanye tidak hanya didasarkan pada temuan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Masyarakat yang memiliki hak pilih atau peserta pemilu juga dapat melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan/atau Pengawas TPS.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat tiga jenis pelanggaran pemilu, yakni pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan tindak pidana pemilu. Pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan atau laporan.
Setiap laporan yang diterima Bawaslu akan diverifikasi terlebih dahulu sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Berdasarkan peraturan tersebut, informasi awal dugaan pelanggaran dapat disampaikan melalui saluran telepon, surat elektronik, maupun secara langsung ke sekretariat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu Luar Negeri.
Adapun, pelapor harus memenuhi syarat yakni, menunjukan identitas, waktu pelaporan tidak melebihi batas tujuh hari sejak kejadian, identitas pelaku pelanggaran, uraian kejadian, serta bukti. Bagi pelapor yang hendak menyampaikan dugaan pelanggaran secara langsung dilayani mulai pukul 08.00-16.00 waktu setempat pada hari Senin sampai Kamis dan pukul 08.00-16.30 waktu setempat pada hari Jumat.
Selain itu, Bawaslu juga memfasilitasi pelaporan secara daring melalui laman sigaplapor.bawaslu.go.id. Berikut cara membuat pelaporan melalui laman Sigaplapor:
Membuat akun di laman sigaplapor.bawaslu.go.id. Masuk ke akun melalui akses yang telah dikirimkan lewat surat elektronik atau e-mail. Sampaikan laporan awal di laman tersebut. Menyerahkan bukti penyampaian laporan dan dokumen identitas diri dan bukti secara langsung ke kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari setelah laporan awal.
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit besar-besaran setelah lembaga tersebut gagal menangkap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku. Harun tercatat telah menjadi buronan selama empat tahun.
“Jadi ada pemeriksaan berjenjang. Mulai Deputi Penindakan, Direktur Penyidikan, Direktur Penyelidikan sampai pada satuan tugas yang ditugaskan untuk mencari keberadaan Harun Masiku,” ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di depan Gedung KPK, belum lama ini. Kurnia mengatakan, KPK juga harus bekerja sama dengan Bareskrim Polri dan Interpol untuk menelusuri kepastian keberadaan Harun Masiku.
“Kami juga mendorong agar Dewas KPK mengawasi kerja penindakan KPK. Apalagi pada 28 Desember lalu ada harapan baru ketika KPK memeriksa Wahyu Setiawan sebagai saksi dalam perkara ini,” ujar Kurnia.
Wahyu Setiawan merupakan eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 yang menjadi pihak penerima suap dari Harun Masiku. KPK memeriksa Wahyu sebagai saksi untuk kembali menggali keberadaan Harun pada Jumat, 29 September 2023.
Harun Masiku memberikan suap kepada Wahyu untuk mengurus Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI Nazaruddin Kiemas. Berdasarkan perhitungan KPU, kursi Nazaruddin seharusnya diduduki Riezky Aprilia karena dianggap sebagai pemilik suara terbanyak kedua di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I. Akan tetapi PDIP lebih memilih Harun yang menduduki posisi tersebut.
Harun kemudian memberikan suap kepada Wahyu agar dirinya melaju mulus ke Senayan. Suap itu diberikan Harus melalui eks Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, dan politikus PDIP lainnya, Saeful Bahri.
KPK pun menggelar operasi tangkap tangan dengan mengamankan 8 orang. Setelah itu, mereka menetapkan empat orang sebagai tersangka dengan satu diantaranya adalah Harun Masiku.
Akan tetapi Harun yang tak ikut terjaring OTT KPK malah kabur. Dia sempat terbang ke Singapura namun kembali lagi ke Indonesia. Setelah itu, keberadaannya bak hilang ditelan bumi.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur, pada Agustus 2023 menyatakan pihaknya mendapatkan informasi bahwa Harun Masiku sudah tak lagi berada di Indonesia. Dia disebut telah lari ke luar negeri melalui jalur tidak resmi.
Acara Natal Bersama 2023 yang digelar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di JCC Senayan, Senin (15/1/2024), tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Menteri BUMN Erick Thohir dalam sambutannya memberikan pernyataan yang sepintas seperti memberikan dukungan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto yang turut mengikuti agenda ini. Sebagai pejabat negara, pernyataan Erick dianggap tak etis dan menjadi alarm bagi pejabat negara lain untuk berhati-hati dalam bersikap di suasana tahun politik.
Dalam sambutannya, Erick menjelaskan mengapa mengundang Prabowo dalam acara ini. Menurutnya, Prabowo merupakan bagian dari keluarga BUMN lantaran merupakan cucu dari Margono Djojohadikoesoemo yang merupakan pendiri PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).
Dalam kesempatan ini, Erick pun sempat menitip pesan kepada Prabowo untuk menjaga toleransi umat beragama Indonesia di masa depan.
Sementara, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas turut menjelaskan alasan kehadiran Prabowo dalam acara ini. “Yang saya cintai, yang saya banggakan, kita semua cintai, kita semua banggakan, Menhan Bapak Prabowo Subianto. Beliau tadi tanya ke saya, tapi sengaja saya simpan jawabannya supaya semua yang hadir di sini mendengarkan,” ujar Yaqut ketika memberikan sambutan. “‘Apa hubungannya Menhan dengan peringatan Natal bersama?’ Saya tadi belum jawab, Pak. Saya akan jawab di sini. Sangat terhubung,” sambungnya.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai pernyataan Erick yang seolah memberikan dukungan kepada Prabowo menjadi preseden negatif bagi Kementerian BUMN. Di samping perihal pernyataan, keputusan Kementerian BUMN yang hanya mengundang Prabowo pun dipertanyakan. Selain nama Prabowo, ada juga nama Mahfud MD yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Hasil survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia pada 30 Desember 2023-6 Januari 2024 menunjukkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, memiliki elektabilitas tertinggi.
Menurut hasil survei, elektabilitas Prabowo-Gibran berada di angka 45,79 persen, unggul siginifikan dibandingkan pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (25,47 persen) dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD (22,96 persen). Sementara itu, ada 5,78 persen responden yang tidak tahu atau tidak menjawab saat ditanyakan soal kandidat yang bakal mereka pilih.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanunddin Muhtadi mengatakan, hasil survei ini menandakan bahwa Pilpres 2024 belum tentu bakal berlangsung satu atau dua putaran. “Satu putaran belum tentu, dua putaran juga belum tentu,” kata Burhanuddin, di YouTube Indikator Politik Indonesia. Burhanuddin mengatakan, Pilpres 2024 dapat berlanjut ke putaran kedua apabila elektabilitas Prabowo-Gibran stagnan tidak menembus angka 50 persen.
Ia mengatakan, pasangan Prabowo-Gibran berpeluang besar melaju ke putaran kedua, tetapi pesaing pasangan tersebut di putaran kedua belum dapat diprediksi.
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko ragu jika kubu Anies-Muhaimin dan kubu Ganjar-Mahfud bisa bersatu. Budiman menilai elite masing-masing paslon selalu punya ruang untuk bermanuver. Namun, hal tersebut berbeda dengan massa di akar rumput.
Dia mengibaratkan massa dari kubu paslon 1 dan 3 seperti minyak dan air.
Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia membuat pakar politik dari Australia, Marcus Mietzner, menilai Pilpres 2024 sudah selesai.
Guru Besar Politik Australian National University itu menganggap, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming hampir pasti menang.
Menurutnya, elektabilitas Prabowo-Gibran hari ini sudah unggul telak, selisihnya mencapai 20 persen lebih dengan pasangan Anies Baswesdan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
