Airlangga Hartarto (tribunnews.com)
STRATEGIC ASSESSMENT. Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan sejumlah alasan kenapa Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya. Doli menyebut Airlangga mundur dari Ketum Golkar demi mempertimbangkan soliditas di internal Golkar.
“Dasar pertimbangan pengunduran diri itu Pak Ketum mempertimbangkan soliditas di dalam jajaran Partai Golkar dan juga menjadi bagian untuk mencoba menciptakan situasi kondusif di dalam masa transisi pemerintah di masa yang akan datang,” ujar Doli di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (11/8/2024).
Menurut Doli, Airlangga perlu lebih berkonsentrasi di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menko Perekonomian.
Dia menyebut Airlangga lebih dibutuhkan kabinet untuk mengantarkan masa transisi pemerintahan ke kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depannya. Doli menilai, mundurnya Airlangga sekaligus untuk menjaga semua agenda Golkar, termasuk agenda nasional.
Adapun Pilkada 2024 sebentar lagi akan dilaksanakan, sehingga Golkar membutuhkan persiapan yang lebih smooth dan terjaga.
Anggota Dewan Penasihat Partai Golkar, Jusuf Hamka mengungkapkan pengunduran diri dari Partai Golkar karena takut terzalimi seperti Airlangga Hartarto yang baru saja mundur dari kursi ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Mau enggak mau, pas kebenaran ada momentum, saya melihat Pak Airlangga terzalimi saya juga takut nanti berpolitik juga terzalimi,” kata Jusuf Hamka.
Jusuf Hamka mengakui keputusan mundur karena melihat pergolakan di Golkar yang berujung pengunduran diri Airlangga.
“Karena melihat pergolakan politik itu kasar dan berat menurut saya, dan saya enggak akan bisa mengikuti. Oleh sebab itu lebih baik saya meletakkan jabatan dan mengundurkan diri dengan baik,” kata Airlangga.
Jusuf Hamka menilai, gejolak justru berasal dari luar Golkar, sebab banyak pihak luar ingin menjadi ketua umum Golkar. “Di dalam Golkar-nya sendiri enggak ada gejolak. Tetapi saya enggak tahu, saya enggak bisa mengatakan dengan kata-kata, tetapi rupanya gitu lah pada kepengen Golkar, ini enggak ngerti saya kenapa pada kepengen Golkar ini,” kata Jusuf Hamka.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa pengunduran diri Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar berpotensi mengubah peta politik Pilkada 2024. Hasto mengungkapkan bahwa perubahan ini mungkin terjadi, khususnya pada pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, di mana berbagai skenario politik dapat muncul akibat kepentingan kekuasaan.
Hasto tidak merinci daerah mana saja yang akan terpengaruh oleh perubahan ini, namun ia menekankan bahwa daerah padat penduduk kemungkinan besar akan merasakan dampaknya.
Hasto menegaskan bahwa strategi PDI Perjuangan di Pilkada 2024 akan fokus pada penguatan rakyat, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan pembangunan kedaulatan pangan. Menurutnya, fondasi politik ini lebih penting daripada sekadar pengaturan kekuasaan yang elitis.
Hasto juga mengungkapkan bahwa pengunduran diri Airlangga telah dilaporkan kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, keputusan tersebut sangat mengejutkan, terutama mengingat situasi politik menjelang pilkada serentak.
Hasto juga menyoroti peran Airlangga sebagai komunikator yang baik dan mitra dalam membangun kerja sama politik. Ia mengakui bahwa PDI Perjuangan sering bekerja sama dengan Partai Golkar dalam pilkada, selain dengan partai-partai lain seperti Gerindra, PKB, PPP, Perindo, Hanura, dan PAN.
Pengmat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, menilai pengunduran Airlangga Hartarto dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar tidak mengejutkan.
Dia menyebut, desakan beberapa faksi Golkar tampaknya wajar, sebab Airlangga terkesan sudah terlalu dekat dengan Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
“Hal itu membuat Airlangga dalam membuat keputusan sudah tidak independen. Airlangga terkesan lebih mengikuti kehendak Jokowi dan Prabowo. Indikasi itu terlihat dalam Pilgub Sumatera Utara, Airlangga begitu bersemangat mengusung Bobby Nasution,” sambungnya.
Tak hanya, ketika Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep berkunjung ke Golkar, Airlangga terkesan menawarkan putra Jokowi itu untuk maju di Pilkada Jakarta.
Bahkan, Airlangga menawarkan Jusuf Hamka jadi wakil Kaesang.
“Di Jawa Barat, Airlangga mengorbankan kadernya Ridwan Kamil dengan mengusung Dedi Mulyasi yang bukan kadernya. Celakanya, Airlangga mengusung Dedi yang elektabilitasnya jauh di bawah Ridwan Kamil. Bahkan Airlangga mengusung Dedi yang dulu kadernya yang kemudian membelot ke Gerindra,” tegasnya.
Jamiludin menyebut, Airlangga melakukan hal itu terkesan karena lebih mendahulukan kepentingan Jokowi dan Prabowo daripada partainya.
Hal itu bisa saja melukai kader Golkar.
Ketua Umum Golkar periode 2004-2009, Jusuf Kalla, menolak musyawarah nasional (Munas) dan rapat pimpinan (Rapim) partai dimajukan menjadi Agustus untuk memilih pengganti Arilangga Hartarto yang mengundurkan diri.
Dia mempertanyakan siapa pihak yang meminta Munas Golkar dimajukan menjadi bulan Agustus dan menegaskan bahwa partai harus menaati aturannya sendiri bahwa munas dan rapim digelar Desember.
JK menambahkan bahwa dia Saya setuju dengan pernyataan Aburizal Bakrie sebagai ketua dewan pembina, dan juga Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua dewan penasihat agar partai taat kepada aturan yang dibikin serta diputuskan sendiri terkait pelaksanaan munas dan rapim.
Politikus senior Golkar Jusuf Kalla mengatakan ada yang tak biasa di balik mundurnya Airlangga. Ia menyebut tidak ada peristiwa politik di internal partai yang bisa membuat Airlangga mundur. Mantan Ketua Umum Golkar itu bahkan menyebut Airlangga merupakan pimpinan yang mendapat banyak dukungan dari kader lantaran berhasil memajukan Golkar.
Di bawah kepemimpinan Airlangga, jumlah suara Golkar meningkat drastis pada Pemilu 2024 menjadi 102 kursi Dewan Perwakilan Rakyat dari sebelumnya 85 kursi. Airlangga juga turut mengantarkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang di Pilpres 2024.
Mantan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menegaskan mundurnya Airlangga dari jabatannya bukan karena paksaaan melainkan hanya bagian rutin dari dinamika partai.
Menurut RK, mundurnya Airlangga tak ubahnya pergerakan lazim dalam internal partai politik. Ia menekankan kembali bahwa tidak ada yang memaksa ataupun dipaksa. Baik dari pihak internal maupun eksternal, pengunduran diri Airlangga murni atas kehendak yang bersangkutan.
Ia juga memastikan mundurnya Airlangga tidak ada hubungannya dengan pencalonan dirinya pada Pilkada Jakarta.
Terkait mundurnya anggota Dewan Penasihat Partai Golkar Jusuf Hamka atau Babah Alun dari kepengurusan Partai Golkar, RK memastikan bahwa itu juga adalah pilihan personal. Partai berjalan sebagaimana biasa dalam komando besar.
