Bandara IKN Nusantara. Foto diambil dari ANTARA
STRATEGIC ASSESSMENT. Pakar politik dan keamanan internasional Universitas Murdoch Australia Ian Wilson bicara soal megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang dibangun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kepada Al Jazeera, ia menilai proyek IKN jadi simbol warisan masa pemerintahan Jokowi yang mencerminkan menurunnya demokrasi di RI. “Pertama, (IKN menunjukkan) pemerintahan yang semakin otokratis dan terpisah dari kedaulatan rakyat, mengingat IKN secara fisik akan jauh dari masyarakat sipil yang dinamis yang telah menjadi dasar konsolidasi demokrasi di Indonesia,” ujar Wilson.
Menurutnya, hal ini akan memisahkan pemerintah dari kompleksitas dan kontradiksi di Jakarta, yang dinilai mencerminkan kondisi di Tanah Air.
“Serta ekspresi kedaulatan rakyat dan lembaga-lembaga, seperti unjuk rasa, protes, dan mobilisasi, yang telah menjadi bentuk-bentuk penting dari check and balance terhadap kekuasaan,” jelas Wilson lebih lanjut, dikutip dari Al Jazeera.
Sementara peneliti senior ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura, Siwage Dharma Negara, mengatakan kepada Al Jazeera konsep pembangunan IKN adalah “proyek jangka panjang untuk mengatasi kesenjangan pembangunan dan masalah di Jakarta”.
Menurutnya, waktu selalu menjadi keprihatinan utama dalam pembangunan IKN. “Pemerintah berargumen bahwa ‘jika tidak sekarang, kapan lagi?’ Jika ditunda, mungkin tidak akan pernah terjadi,” jelasnya.
“Bagi mereka yang tidak setuju, waktunya dianggap tidak tepat karena ekonomi sedang tidak bagus, jadi tergantung dari sisi mana kita melihatnya,” imbuh Negara lebih lanjut.
Ketergantungan akan investasi asing
Lebih lanjut, Wilson menilai ketergantungan pada investasi asing menunjukkan kontradiksi dari ibu kota baru tersebut.
Hingga Juli 2024, Al Jazeera mengatakan investasi di IKN telah mencapai US$6,2 miliar atau Rp97,32 triliun (asumsi kurs Rp15.697 per dolar AS), atau sekitar 15 persen dari perkiraan total investasi yang dibutuhkan. Menurut pemerintah, telah diterima sekitar 369 surat pernyataan minat dari para investor yang sebagian besar dari Singapura.
Hingga saat ini, dua perusahaan Singapura telah menandatangani perjanjian termasuk Nusantara State Power Investment Corporation (SPIC) dan JOE Gree. Keduanya akan terlibat dalam energi terbarukan dan pengelolaan limbah.
“Ketergantungan besar pada investasi asing untuk membangun IKN, yang dijual dengan syarat-syarat dan pengecualian dengan janji manis, tidak hanya gagal, tetapi juga sangat bertentangan dengan retorika nasionalis yang mendasari proyek ini: ibu kota negara yang dibangun dengan uang asing,” ujar Wilson.
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) diselenggarakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk pertama kalinya, rangkaian Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih berlangsung di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin langsung upacara tersebut. Ini menjadi upacara terakhir Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia, sebelum menyerahkan tampuk kekuasaan ke pemerintahan Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memimpin upacara yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Upacara HUT ke-79 digelar di dua tempat secara bersamaan.
Kemeriahan upacara perdana di IKN turut menjadi sorotan media asing. Reuters membuat artikel berjudul ‘Indonesia Holds Curtailed Independence Day Event in Troubled New Capital’ (Indonesia Menggelar Upacara Hari Kemerdekaan di Ibu Kota Baru yang Bermasalah).
Dalam laporannya, Reuters mengatakan upacara di IKN berskala kecil, sebab kota baru tersebut masih dalam tahap pembangunan. Selain itu, Reuters juga blak-blakan menyebut pembangunan IKN “dilanda masalah penundaan”.
Reuters menyebut proyek IKN mengalami penundaan konstruksi dan kekurangan pendanaan imbas dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan investasi asing seret.
Pengunduran diri para pemimpin proyek IKN juga dibahas dalam laporan tersebut. Sebagai informasi, Bambang Susantono dan Dhony Raharjoe menyatakan mundur dari posisi Kepala dan Wakil Otorita IKN beberapa saat lalu.
“Gelaran Upacara HUT ke-79 Indonesia dari penjajahan Jepang yang berakhir pada 1945 dihadiri 1.300 tamu, berkurang dari rencana awal 8.000 tamu,” kata Reuters. Mengutip pernyataan Jokowi, Reuters melaporkan IKN mengalami keterbatasan kapasitas penginapan dan persediaan makanan untuk menggelar Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI dalam skala penuh.
Selain tamu-tamu VIP dari berbagai petinggi negara, upacara di IKN juga dihadiri masyarakat setempat dan para pekerja konstruksi. Mulyana, seorang pekerja konstruksi berusia 38 tahun di IKN, mengatakan dia menghabiskan sembilan bulan terakhir untuk membangun gedung kantor kementerian yang sebagian digunakan pada hari Sabtu untuk perayaan tersebut di tengah terbatasnya infrastruktur untuk memindahkan material.
“Selama lima bulan kami bekerja dalam shift 24 jam, karena keterbatasan akses. Kami membutuhkan dua hingga tiga jam (setiap hari) untuk memindahkan beton menggunakan alat berat,” kata Mulyana kepada Reuters.
IKN sedang dibangun di kawasan hutan di sisi timur pulau Kalimantan, sekitar 1.200 km (745 mil) dari ibu kota saat ini, Jakarta, di pulau Jawa.
Jokowi telah berusaha untuk meningkatkan kepercayaan terhadap mega proyek senilai Rp 42,5 triliun tersebut dalam beberapa bulan terakhir, menurut laporan Reuters.
Antara lain, pemerintah melakukan peletakan batu pertama pembangunan hotel dan gedung perkantoran, serta mengadakan rapat kabinet pertama di istana negara baru yang berbentuk elang.
Namun, Jokowi juga mengatakan rencana relokasi ribuan PNS ke IKN bisa ditunda, tergantung kesiapan ibu kota tersebut. Sebelumnya, para aparatur negara diarahkan siap-siap pindah ke IKN mulai September 2024.
