STRATEGIC ASSESSMENT. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menginstruksikan agar pengurus wilayah dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama (PW/PCNU) bergerak untuk membenahi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal itu disampaikan Gus Yahya dalam rapat secara virtual dengan PWNU dan PCNU se-Indonesia. “Sekarang saya minta kepada bapak-bapak semua jajaran pengurus di PW dan PC, untuk membantu juga berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan PKB setempat. Bicara PWNU dengan DPW PKB, PCNU dengan DPC PKB,” ucap Gus Yahya.
Dalam arahannya, Gus Yahya meminta agar PCNU dan PWNU se-Indonesia menyampaikan aspirasi PBNU untuk membenahi PKB yang dinilai melenceng dari cita-cita pendiriannya. “Kita minta kepada PKB untuk berubah dan kembali kepada rancangan awal rancangan semula dibuatkan oleh jam’iyah NU untuk PKB,” tuturnya.
Dari level PBNU, Gus Yahya mengatakan telah berusaha berkomunikasi dengan DPP PKB, meskipun upaya komunikasi tersebut sering ditolak. “Diundang tidak bersedia, dsb. dan mereka sudah terang-terangan kepada publik tidak mau berkomunikasi dengan PBNU. Tapi kami akan terus berusaha, nanti tetap kami akan undang,” ujar dia.
Gus Yahya mengatakan, upaya membenahi PKB ini sebagai tanggung jawab PBNU layaknya orangtua kepada anaknya. “Kenapa? karena NU yang melahirkan PKB, walaupun anak ini punya kebebasan untuk menentukan nasib dan kebebasan, tetapi saja ortu punya tanggung jawab moral untuk menjaga, memelihara supaya anak ini tetap dalam track yang semestinya,” tandasnya.
Konflik antara PBNU dan PKB bermula dari Panitia Khusus Hak Angket DPR-RI terkait penyelenggaraan haji 2024. Menanggapi pembentukan pansus tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai ada dendam pribadi dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sebab, pansus tersebut dinilai mengincar Kementerian Agama yang sedang dipimpin Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan adik dari Ketua Umum PBNU.
Sejumlah Kiai dan ulama menggelar Musyawarah Besar (Mubes) Alim Ulama di Bangkalan, Jawa Timur, Minggu (18/82024). Tampak hadir sejumlah kiai khos di antaranya KH. Marzuki Muktamar, KH. Abdussalam Shohib, KH. Imam Jazuli dan lainnya.
Berkumpulnya para alim ulama tersebut disebut untuk menyikapi persoalan terkait Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beberapa waktu terakhir. Hasilnya, Mubes Alim Ulama di Bangkalan memutuskan sebuah petuah yang dinamakan “Amanah Bangkalan”. “Poin pertama, PBNU hasil Muktamar Lampung telah nyata-nyata pelanggaran berat terhadap Qonun Asasi, AD-ART, Perkum, etika dan moral dalam Berorganisasi,” seperti tertuang dalam keterangan diterima.
Poin kedua, PBNU hasil Muktamar Lampung telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktek politisasi institusi NU dan menjadikan NU sebagai alat politik merebut kekuasaan yang menabrak aturan organisasi dan Khittah 1926.
“Poin ketiga, Mubes bersepakat membentuk Presidium Penyelamat Organisasi NU sekaligus persiapan Muktamar Luar Biasa NU,” tulis Amanah Bangkalan.
Keempat, para alim ulama bersepakat membentuk Presidium Penyelamat Organisasi NU sekaligus persiapan Muktamar Luar Biasa NU, dengan nama-nama antara lain: KH. Abdussalam Shohib, KH. Imam Jazuli, KH. Imam Baehaqi, KH. Muhaimin, KH. Rosikh Roghibi, KH. Sholahuddin Azmi, KH. Fahmi, KH. Wahono, KH. Dimyati, KH.Nasirul Mahasin, KH. Haidar Muhaimin, dan KH. Aguk Irawan.
“Tugas utama Presidium melakukan koordinasi, konsolidasi & mensosialisasikan Amanah Bangkalan kepada Alim Ulama Pengasuh Pesantren se-Indonesia, PWNU & PCNU se-Indonesia, PCINU se-Dunia serta Banom dan Lembaga NU,” bunyi poin kelima.
Selanjutnya pada poin keenam, Mubes bersepakat diselenggarakannya forum lanjutan di antara seluruh elemen- elemen Nahdlatul Ulama untuk mencari solusi cepat dan tepat berbagai permasalahan yang ada di tubuh NU, mencari langkah-langkah antisipatif terhadap kecenderungan-kecenderungan perkembangan di masa depan serta rekonsiliasi di antara sesama saudara (ukhuwah nahdliyyah).
“Presidium Nahdlatul Ulama diminta untuk mengambil inisiatif bagi terwujudnya forum tersebut,” tulis poin keenam.
“Presidium berhak melakukan langkah-langkah strategis untuk upaya Penyelamatan NU,” sambung pada poin ketujuh.
Sebagai penutup, para alim ulama menyepakati Sekretariat Presidium ditetapkan di ndalem Kasepuhan PP Denanyar Jombang, Jawa Timur.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menyebut perwakilan ulama yang menghadiri Musyawarah Besar atau Mubes Alim Ulama di Bangkalan, Jawa Timur adalah sekumpulan pengangguran.
Gus Yahya mengibaratakan perwakilan ulama yang menggelar mubes dan mengusulkan Muktamar Luar Biasa PBNU itu seperti pengangguran yang menginginkan sidang istimewa MPR.
Menurut Yahya, hal itu tak perlu ditanggapi oleh dirinya. Menurutnya, siapa pun bisa bicara, namun belum tentu berhak mendapatkan respons.
Sekali lagi Yahya menyebut perwakilan ulama yang mengikuti Mubes Ulama di Bangkalan itu tidak memiliki legitimasi untuk mendorong Muktamar Luar Biasa PBNU, meski mendapatkan ratusan pengurus PCNU dan PWNU di berbagai daerah.
“Orang nganggur ngomong apa aja kan bisa, itu ya,” pungkas Yahya.
Sebelumnya, sebanyak 200 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan 18 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di seluruh Indonesia, diklaim menyampaikan kegelisahan dan keresahan tentang PBNU.
Keresahan itu mereka sampaikan kepada para perwakilan ulama yang hadir di Mubes Alim Ulama di Bangkalan.
“Ada 200 PCNU 18 PWNU yang sudah menyampaikan kegelisahan dan keresahan kepada peserta Mubes terhadap kebijakan dan statement PBNU,” kata Juru Bicara Mubes Alim Ulama KH Abdussalam Shohib (Gus Salam) saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com.
Dia mengatakan keresahan yang diadukan PCNU dan PWNU itu antara lain soal kegaduhan dan statement PBNU yang dianggap sudah mengadu domba antar warga NU.
Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 DPR RI menetapkan anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid sebagai Ketua Pansus Angket Haji 2024.
Penetapan itu dilakukan dalam rapat Pansus Angket Haji yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar.
“Saudara Nusron Wahid menjadi Ketua Pansus Angket Haji. Wakil ketua, tiga orang, Pak Marwan Dasopang, Bu Diah Pitaloka, dan Ibu Ledia Hetifah,” kata Cak Imin, sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar.
Ia lalu mendoakan agar para pimpinan Pansus Angket Haji itu dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.
Sebelumnya, terdapat sejumlah nama yang masuk dalam bursa calon Ketua Pansus Angket Haji, yakni anggota DPR Diah Pitaloka yang diusulkan oleh Fraksi PDIP dan Partai Amanat Nasional (PAN), anggota DPR Syarief Abdullah Alkadrie yang diusulkan Fraksi NasDem, anggota DPR Marwan Dasopang yang diusulkan Fraksi PKB dan PKS, anggota DPR Wastam yang diusulkan Fraksi Demokrat, dan Nusron Wahid yang diusulkan Fraksi Golkar serta Gerindra.
Sebelumnya, anggota Pansus Angket Pengawasan Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan bahwa keberadaan Pansus bertujuan antara lain untuk mengupayakan penyelenggaraan haji yang lebih baik.
Pembentukan pansus itu disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7).
