Presiden Jokowi saat panen raya padi di Sragen, Jawa Tengah
STRATEGIC ASSESSMENT. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan mayoritas netizen Indonesia menganggap membengkaknya utang di masa pemerintahan Presiden Jokowi sebagai beban masyarakat. Hal itu terungkap dalam penelitian Continuum Indef terhadap perbincangan di media sosial X tentang utang pemerintah baru-baru ini.
“Pernyataan umumnnya kira-kira tentang pandangan netizen soal utang itu bermanfaat untuk rakyat atau justru membebani,” kata Direktur Pengembangan Big Data Continuum Indef, Eko Listiyanto dalam diskusi Warisan Utang untuk Pemerintah Mendatang di Jakarta.
Continuum Indef menganalisis perbincangan di medsos X pada kurun waktu 15 Juni-1 Juli 2024. Dari hasil pemantauan, ditemukan terdapat 22 ribu perbincangan dari 18 ribu akun yang membahas soal kondisi utang negara.
Dari hasil pemantauan itu, Indef menemukan 79% perbincangan menyatakan pendapat dengan persepsi utang telah membebani masyarakat.
“Artinya dengan situasi sekarang dan tahun depan, di mana banyak utang jatuh tempo, itu perlu jadi perhatian pemerintah,” kata dia.
Di lain sisi, Eko mengatakan ada pula 21% perbincangan yang memandang positif utang pemerintah. Para warganet, kata dia, menilai utang telah membantu dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol.
Eko berkata obrolan yang cukup banyak muncul adalah topik mengenai perbandingan utang Indonesia dengan Jepang atau Amerika Serikat. Rasio utang RI, kata dia, dianggap belum seberapa dibandingkan utang kedua negara tadi.
“Meksipun kita tahu untuk peneliti ukurannya bukan cuma itu, jadi walau rasio utang Jepang 250%, tapi mereka berutang ke penduduk sendiri dan mereka negara maju,” kata dia.
Sebagaimana diketahui, jumlah utang pemerintah pada Mei 2024 mencapai Rp 8.353,02 triliun atau naik 0,17% dari bulan sebelumnya sebesar Rp 8.338,43 triliun. Posisi utang per 31 Mei 2024 itu membuat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 38,71%. Rasio utang itu naik dari catatan per 30 April 2024 yang sebesar 38,64%.
Selain itu, utang jatuh tempo pada 2025 hingga 2029 mencapai Rp 3.748,24 triliun. Ini terdiri dari sebesar Rp 800,33 triliun pada 2025, Rp 803,19 triliun pada 2026, Rp 802,61 triliun pada 2027, Rp 719,81 triliun pada 2028, dan Rp 622,3 triliun di tahun terakhir.
Gedung Fakultas Kedokteran (FK) Kampus A Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, kebanjiran karangan bunga bernada dukungan untuk dr Budi Santoso.
Budi sebelumnya dicopot dari jabatannya sebagai Dekan FK Unair. Pemecatan terjadi tak lama setelah Budi menyuarakan sikap menolak rencana pemerintah mendatangkan dokter asing ke Indonesia.
Pantauan CNNIndonesia.com, setidaknya ada 30 lebih rangkaian bunga yang terpasang di depan gedung FK Unair. Seluruhnya, bernada dukungan untuk Budi.
“Turut berduka cita atas hilangnya demokrasi di dunia pendidikan #saveProfBus #untukIndonesiasehat Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa FK Universitas Airlangga,” tulisan di salah satu karangan bunga.
“Dengan hati yang penuh duka, kami mengenang perjuangan dan dedikasi, serta senantiasa mendukung Prof BUS. Semoga keadilan segera ditegakkan. Hormat kami 08,” tulisan salah satu rangkaian yang lain.
Pemerintah berencana akan membentuk Wealth Management Consulting (WMC) atau family office di Tanah Air. Melalui langkah ini dilakukan untuk menjaring dana-dana keluarga kaya yang berseliweran di dunia.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan dua catatan penting yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum membentuk lembaga tersebut. Kedua hal tersebut antara lain masalah birokrasi dan regulasi.
“Yang pertama tentu problem birokrasi. Yang kedua adalah problem regulasi. Kalau dua hal itu bisa diatasi oleh pemerintah, insyaallah investasi akan lancar masuk,” kata Said, ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan.
Said menilai, hal ini menjadi penyebab utama yang membuat Indonesia terjebak dalam negara berpenghasilan menengah (middle income trap). Padahal, Indonesia menurutnya punya banyak regulasi yang mendukung masuknya investasi ke Tanah Air.
Adapun regulasi yang dimaksudnya salah satunya ada Undang-Undang (UU) No. 6 tahun 2023 tentang pengganti UU No. 2 tahun 2022 tentang CIpta Kerja (UUCK). Namun menurutnya, implementasi dukungan tersebut belum maksimal lantaran masih terbentur dengan masalah birokrasi dan regulasi.
Sebagai tambahan informasi, rencana pembentukkan family office di Tanah Air merupakan usulan dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Alasannya usulan pembentukannya ialah populasi orang kaya di Asia meningkat pesat selama 5 tahun ke depan.
Menurut data dari The Wealth Report, populasi individu super kaya raya di Asia diperkirakan akan tumbuh sebesar 38,3% selama periode 2023-2028. Peningkatan jumlah aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal juga diproyeksikan akan terus meningkat.
“Berangkat dari trend tersebut, saya melihat adanya kesempatan bagi Indonesia untuk menarik dana-dana dari family office global,” ujar Luhut dikutip dari video dalam Instagramnya @luhut.pandjaitan.
Rencananya, lembaga ini akan menjaring dana dari keluarga-keluarga kaya, terutama di Asia. Nantinya para investor ini tidak dikenakan pajak, tetapi dia harus investasi dan investasinya itu yang akan dipajaki.
Luhut memaparkan dengan memiliki Family Office, bukan hanya meningkatkan peredaran modal di dalam negeri, tetapi juga menghadirkan potensi peningkatan PDB dan lapangan kerja dari investasi dan konsumsi lokal.
Kementerian Perindustrian memberi penjelasan tentang hasil Rapat Terbatas (Ratas) internal yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (2/7/2024) kemarin. Disebutkan, rapat itu tidak membicarakan tentang rencana pengenaan bea masuk hingga 200% pada barang-barang asal China.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan rapat tersebut murni membahas tentang ekosistem kesehatan Indonesia, termasuk industri kesehatan dan tidak ada membahas isu lain. Hal ini disampaikan untuk meluruskan pemberitaan yang mengutip Menteri Perindustrian Agus Gumiwang terkait bea masuk 200% tersebut.
“Terkait hal ini, kami sampaikan dan luruskan bahwa Bapak Menteri Perindustrian hanya menjawab pertanyaan seputar isi rapat relaksasi perpajakan industri kesehatan dan tidak menjawab pertanyaan terkait rencana pengenaan Bea Masuk produk impor 200%,” kata Febri, dalam keterangan tertulis.
Oleh karena itu, menurutnya, pernyataan yang disampaikan Agus tidak ada yang merujuk pada penjelasan atas pengenaan bea masuk 200% produk impor China tersebut.
“Dengan kata lain, tidak ada pernyataan dari Menteri Perindustrian yang bertujuan menjawab atau menyinggung mengenai pengenaan bea masuk 200 persen produk impor,” ujarnya.
Sementara untuk jawaban Agus terkait dengan pelaporan dua minggu ke depan oleh kementerian dan lembaga, menurutnya hal ini merupakan arahan Jokowi untuk tindaklanjut hasil rapat internal tentang relaksasi perpajakan industri kesehatan dan bukan tentang rencana pengenaan isu bea masuk 200% produk impor.
Lebih lanjut, Febri pun menjelaskan hasil Ratas tersebut. Presiden Jokowi memberikan waktu dua minggu kepada para menteri untuk memberikan laporan secara utuh, termasuk kemungkinan menggunakan instrumen larangan dan pembatasan (lartas). Tim tersebut akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.
Selanjutnya, arahan Jokowi adalah agar pelayanan masyarakat dalam sektor kesehatan bisa lebih murah dengan kualitas yang baik setelah menerapkan kebijakan yang pro terhadap industri kesehatan nasional.
Jokowi juga memberikan arahan agar semua regulasi bisa mengarah pada kemandirian sektor dan industri kesehatan sehingga mampu menarik investasi di sektor tersebut. Pada gilirannya, pengadaan obat-obatan dan alkes bisa dipenuhi oleh industri dalam negeri.
Perbaikan ekosistem industri farmasi dan alat kesehatan dipandang sangat perlu dilakukan agar kebutuhan masyarakat Indonesia mendapat pelayanan kesehatan bermutu.
Fasilitas kesehatan yang memadai dan terjangkau amat dibutuhkan, sejalan dengan upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing dua sektor industri tersebut di dalam negeri. Namun industri farmasi masih ketergantungan besar terhadap bahan baku impor.
“Dalam rapat tersebut, Menperin menyampaikan beberapa usulan kebijakan-kebijakan yang perlu diambil untuk meningkatkan investasi di sektor industri farmasi,” ujar Febri.
Usulan pertama, agar impor bahan baku obat sebaiknya tidak dikenai aturan persetujuan teknis (pertek). Hal ini untuk memudahkan industri farmasi di dalam negeri memperoleh bahan baku. Pertek sebaiknya dikenakan kepada barang jadi obat-obatan impor.
Kedua, mengusulkan skema Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk bahan baku obat yang belum bisa diproduksi di Indonesia serta penghapusan PPN bagi bahan baku obat lokal.
Sedangkan yang ketiga, meminta agar industri farmasi dan industri alat kesehatan bisa menerima fasilitas tax allowance untuk pengembangannya, karena saat ini belum ada industri dari dua sektor tadi yang memperoleh fasilitas tersebut.
Sebagai tambahan informasi, dalam pemberitaan sebelumnya disebutkan bahwa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membenarkan wacana pengenaan bea masuk 200% untuk barang asal China sedang dibahas pemerintah. Dua minggu ke depan bakal ada hasil pengkajian yang dilaporkan ke Jokowi.
“Itu bagian dari pembahasan, nanti 2 minggu lagi kita laporkan,” sebut Agus Gumiwang ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih enggan bicara banyak soal usulan ini. Ketika ditanya soal kemungkinan bea masuk 200%, dia cuma bilang akan ada waktunya nanti untuk menjelaskan. “Nanti dibahas, disampaikan,” katanya singkat.
Kementerian Keuangan buka-bukaan soal rencana pemerintah menetapkan bea masuk 200% pada barang-barang asal China. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.
Febrio menjelaskan Indonesia perlu memperhatikan sektor hulu sampai hilir demi keberlangsungan industri dalam negeri. Apalagi sejumlah bahan baku sudah bisa diproduksi di Indonesia.
“Itu kan kita lihat bersama-sama, terutama Kemenperin menyampaikan bahwa kita harus lihat dari hulu sampai hilirnya. Mulai dari bahan baku seperti serat, terus kain, sampai pakaian jadi, nah itu kan semuanya ada produksi di Indonesia juga,” katanya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat.
“Sehingga kita lihat bagaimana produksi di Indonesia bisa tetap berjalan baik di tengah kondisi di China sedang overcapacity,” tambahnya.
Ia menilai China kerap melakukan ekspor secara berlebih dan terkadang melakukan praktik dumping. Hal inilah yang perlu diantisipasi pemerintah, sehingga Kemenkeu berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan hingga asosiasi terkait.
“Jadi memang terjadi ekspor yang berlebihan dan kadang bisa terbukti bahwa mereka menjual dengan dumping, ini yang kita siapkan sama-sama ada Kemenperin, Kemendag, lalu Kemenperin diskusi dengan Asosiasi,” imbuhnya.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk menentukan besaran tarif yang akan disepakati. Namun Febrio belum bisa membocorkan kisaran bea masuk terhadap produk China.
“Kita lihat lengkap hulu-hilir, nanti kita akan segera putuskan untuk bisa dituangkan jadi tarif yang disepakati. Berapa tarifnya untuk yang kain, nanti juga ada bea masuk tindakan pengamanan untuk pakaian yang akan berakhir di November 2024 nah ini sedang didiskusikan, ” jelas Febrio.
Ia menyebut penetapan tarif tidak hanya berada di tangan Kemenkeu, melainkan ada masukan dari sektor industri. Selain itu perlu ada dua rapat untuk mengambil keputusan.
“Ini bukan BKF sendiri, jadi tata kelolanya, ada masukan industri bersangkutan, lalu dirapatkan ada dua level. Ada tim kepentingan nasional yang pertama, terakhir di tim tarif, nah itu nanti kita putuskan,” tutupnya.
