STRATEGIC ASSESSMENT- Suara ketidakpuasan terhadap penyelenggaran Pemilihan Umum 2024 terus bergema. Wacana pengguliran hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun mengemuka.
Gaung untuk mengajukan hak angket ke DPR datang dari Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 3 tersebut mendorong partai pengusungnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan, menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR.
Ganjar mengaku bahwa usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024 (“Ganjar Dorong DPR Gunakan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres”, Kompas, 19 Februari 2024).
Dalam kesempatan itu, Ganjar membeberkan ribuan pesan yang masuk dari sukarelawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.
Melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (19/2/2024), Ganjar mengatakan bahwa kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Karena itu, dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 tidak boleh didiamkan begitu saja oleh DPR dan mesti disikapi secara serius. Ia pun akan membuka komunikasi dan mengajak menggunakan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan adanya kecurangan pemilu 14 Februari.
Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR menjadi salah satu upaya untuk dapat meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Usulan Ganjar didukung oleh capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Pasangan cawapres Muhaimin Iskandar ini menilai bahwa usul hak angket tersebut merupakan inisiatif yang baik. Anies menyebut tiga partai pendukungnya, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdem, siap mendukung hak angket dugaan kecurangan pemilu (“Anies Dukung Ganjar Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu”, Kompas, 20 Februari 2024).
“Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut,” ujarnya saat ditemui di Kantor Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin, Jakarta, Selasa (20/2/2024).
Anies juga mengungkapkan bahwa saat ini Tim Hukum Nasional Amin terus mengumpulkan fakta dan bukti-bukti kecurangan yang diindikasikan melibatkan pimpinan negara, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, serta kepala desa.
Sesuatu hal yang wajar kalah selalu bikin ribut dan itu selalu ada di warna demokrasi indonesia di setiap acara pesta demokrasi,yang kalah selalu akan teriak curang dan ini selalu ada dalam pesta demokrasi setiap lima tahun sekali.
Apa tidak malu dengan kondisi pilkades awalnya semua akan bersaing keras dan pada saat ada yang kalah selalu akan menerima kekalahan walau memang pendukung yang kalah suka menjadi provokator mengajak yang kalah melakukan upaya upaya termasuk proses hukum,secara umum pilkades lebih demokratis daripada pilpres.
WASPADAI ASING BERMAIN DI NARASI HAK ANGKET.
Dari banyak bukti keterlibatan asing dalam narasi hak angket yang didengungkan semakin kuat dalam hal ini berdasarkan laporan beberapa media amerika menargetkan pilpres 2024 dan pastinya kita tau apa tujuannya amerika membuat dan masuk dan melakukan oprasi intelijen di indonesia,tujuannya akan memecah belah bangsa indonesia.
Terlalu naif mengorbankan indonesia negara yang sangat besar ini apalagi menuruti kemauan tokoh politik dan partai demi kepentingan partai bukan demi kepentingan bangsa indonesia,besatulah bangsa indonesia demi bangsa yang besar ini dan dalam demokrasi tidak akan ada kemenangan setiap paslon(menang semua) dan yang ada kemenangan bangsa indonesia dan siapapun paslon yang memenangkan harus bisa terima
