STRATEGIC ASSESSMENT. Sekitar dua belas juta orang di Jerman tidak memiliki paspor Jerman, meski hampir setengah dari mereka tinggal di Jerman selama lebih dari sepuluh tahun. Hal ini kemungkinan akan berubah dengan disetujuinya undang-undang baru tentang kewarganegaraan Jerman.
Di masa depan, orang-orang yang memiliki pekerjaan dan dapat menghidupi diri sendiri akan dapat mengajukan permohonan paspor Jerman setelah lima tahun, bukan delapan tahun.
Selain itu, mereka yang tergabung sebagai petugas pemadam kebakaran sukarela, yang juga dianggap sebagai prestasi integrasi khusus, dapat menjadi warga negara Jerman hanya dalam waktu tiga tahun, bukan enam tahun. Kewarganegaraan ganda juga akan dimungkinkan secara umum bagi semua orang, tidak lagi hanya bagi warga negara Uni Eropa.
“Masyarakat yang telah tinggal di sini selama beberapa dekade akhirnya mendapatkan akses penuh terhadap partisipasi demokratis tanpa harus melepaskan sejarah mereka sendiri,” kata Konstantin von Notz, Wakil Pemimpin Partai Hijau, kepada media Tageszeitung atau biasa disebut Taz.
Jerman ingin jadi “negara imigrasi yang lebih modern”
Hakan Demir dari SPD melihat reformasi tersebut sebagai “sukses besar” meskipun ada beberapa kritik. Pemerintahan koalisi lampu lalu lintas yang terdiri dari Partai Sosial Demokrat, Partai Hijau dan FDP adalah “satu-satunya koalisi politik yang memungkinkan hal ini terjadi,” kata anggota parlemen tersebut kepada Taz.
Di media sosial X, yang sebelumnya bernama Twitter, fraksi SPD melalui anggota parlemennya yakni Derya Trk-Nachbaur menyampaikan pesan kepada jutaan orang yang memiliki sejarah migrasi: “Kalian adalah bagian dari kami!”
Menteri Negara untuk Migrasi, Pengungsi dan Integrasi yang juga berasal dari SPD, Reem Alabali-Radovan, menjelaskan kepada radio Jerman, Deutschlandfunk, bahwa persyaratan untuk memperoleh kewarganegaraan Jerman akan tetap sangat tinggi.
Jerman ingin menjadi negara imigrasi modern dan menarik pekerja terampil dari luar negeri, tetapi masih tertinggal dari negara lain.
“Kita juga harus memberikan tawaran seperti Amerika Serikat dan Kanada kepada orang-orang yang memenuhi syarat dari seluruh dunia,” ujar Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser (SPD) dalam sebuah perdebatan di Bundestag.
Wakil ketua kelompok parlemen SPD di Bundestag, Dirk Wiese, mengatakan: “Kami memastikan bahwa orang-orang yang telah membantu membangun negara juga diperbolehkan secara hukum untuk ambil bagian dalam kehidupan di Jerman.”
Sementara anggota parlemen dari partai SPD Adis Ahmetovic mengatakan kepada Tagesspiegel: “Kewarganegaraan ganda tidak hanya merupakan instrumen yang masuk akal secara ekonomi untuk menarik tenaga kerja terampil di masa depan, tetapi juga adalah pengakuan yang terlambat terhadap pencapaian besar orang-orang yang memiliki sejarah imigrasi di Jerman.”
Kritik anggap paspor Jerman “dijual”
Sebaliknya, partai CDU dan CSU yang berhaluan tengah konservatif mengkritik reformasi naturalisasi. Dalam beberapa bulan terakhir, anggota parlemen mereka, seperti Sekretaris Jenderal CSU Alexander Dobrindt, berulang kali berbicara tentang “dijualnya” kewarganegaraan Jerman.
“Mempertahankan nilai kewarganegaraan Jerman” adalah judul mosi yang diajukan oleh kelompok parlemen di Bundestag, yang menggambarkan rencana pemerintah adalah “salah secara fundamental”. Reformasi itu juga dinilai mengabaikan “krisis migrasi dan masalah integrasi.” Mereka juga menyerukan rancangan undang-undang yang dibuat secara hati-hati dan “mengembangkan hukum kewarganegaraan sesuai dengan kenyataan.”
Berbicara di radio publik Deutschlandfunk, Alexander Throm, juru bicara kebijakan dalam negeri dari Fraksi CDU/CSU di Bundestag, mengatakan bahwa tenggat waktu pada UU baru terlalu singkat untuk memastikan bahwa integrasi berhasil dalam jangka panjang.
“Pemerintah tidak hanya mengubah undang-undang kewarganegaraan, tetapi juga ingin mengubah masyarakat kita,” ujarnya.
Pasal baru menentang antisemitisme
Aspek baru lainnya adalah bahwa orang asing yang ingin menjadi warga negara Jerman tidak hanya harus mengakui tatanan dasar demokratis bebas yang tercantum dalam konstitusi Jerman, tetapi juga mengakui “tanggung jawab historis khusus Jerman atas pemerintahan Nazi yang penuh dengan ketidakadilan dan akibat-akibatnya, khususnya untuk melindungi kehidupan orang Yahudi.”
Menteri Kehakiman Federal Marco Buschmann dari FDP mengatakan sehubungan dengan protes anti-Semit yang sesekali terjadi di jalan-jalan Jerman: “Tidaklah sesuai dengan nilai-nilai kita jika pembunuhan massal terbesar terhadap orang-orang Yahudi dirayakan di jalan-jalan kita setelah Holocaust dan kekhalifahan diserukan sebagai bentuk pemerintahan.”
Kritik dari masyarakat sipil
Kritik terhadap undang-undang kewarganegaraan yang baru tidak hanya datang dari pihak oposisi, tetapi juga dari organisasi masyarakat sipil. Hal ini karena adanya pembatalan pengecualian bagi orang yang tidak mampu menghidupi diri sendiri karena bergantung pada tunjangan sosial yang bukan karena kesalahan mereka.
Di masa depan, mereka yang terkena dampak hanya dapat dinaturalisasi melalui klausul kesulitan. Ini berarti bahwa mereka tidak lagi memiliki hak hukum dan naturalisasi akan menjadi kebijaksanaan dari otoritas terkait.
“Di sini, kami ingin melihat solusi yang mengikat secara hukum, untuk menghapuskan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, orang tua tunggal atau warga usia lanjut, misalnya, dengan kepastian hukum,” kritik Ulrich Schneider, Direktur Pelaksana Asosiasi Kesejahteraan Paritas Jerman (www.detik.com)
