Gedung PPATK
STRATEGIC ASSESSMENT. PPATK menemukan adanya alirana dana proyek strategis nasional (PSN) yang justru masuk ke kantong aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus. Fenomena ini dimata Mirah Sumirat, SE adalah mereka (oknum politikus dan oknum ASN yang diduga mengambil dana PSN) adalah penjahat, perampok uang rakyat dan penipu sehingga rakyat pasti marah dan kecewa dengan oknum politikus dan oknum ASN yang mengambil uang PSN, sehingga mereka tidak pantas untuk hidup dan tinggal di Indonesia.
“Apa yang mereka lakukan sungguh biadab. Sepertinya menjadi lelucon bagi mereka adanya pasal di UUD 1945 bawa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, namun setiap 5 tahun sekali oknum politikus ini dalam Pemilu membagi-bagi bansos yang sebenarnya merupakan uang negara juga,” ujar Presiden ASPEK Indonesia ini seraya menambahkan dirinya sudah speechless terkait masalah ini, karena sangat rusak dan kasihan rakyat Indonesia.
Menurut Mirah, coba bandingkan dengan buruh yang meminta naik upah tidak sampai 100% atau 20%, namun dibalas dengan menaikkan upah 1% sampai 7% itupun tidak sampai dan kalau dikorelasikan dengan kenaikan biaya hidup, maka masih minus pendapatan kaum buruh.
“Anehnya mengapa KPK bahkan Presiden tidak berdaya menghadapi fenomena yang biadab ini (uang PSN yang diduga diambil oknum politikus dan oknum ASN) dan fenomena ini menjadi lingkaran setan,” tegas Mirah Sumirat yang gigih memperjuangkan kepentingan dan hak buruh ini.
Sebelumnya diberitakan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merilis sejumlah analisis transaksi keuangan yang dilakukan sepanjang 2023. PPATK menemukan adanya aliran dana proyek strategis nasional (PSN) yang justru masuk ke kantong aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana awalnya menjelaskan capaian PPATK di periode Januari-November 2023. Ivan mengatakan ada 1.847 laporan transaksi mencurigakan yang dianalisis PPATK di sepanjang 2023.
“Sepanjang Januari sampai November 2023, PPATK telah menyampaikan 1.178 laporan hasil analisis yang terkait dengan 1.847 laporan transaksi keuangan mencurigakan,” kata Ivan kepada wartawan, Rabu (10/1/2024).
Ivan mengatakan sepanjang 2023 sejumlah laporan hasil analisis (LHA) dari PPATK juga telah diberikan kepada aparat penegak hukum. Ada 2 LHA dari PPATK yang dikirim ke KPK pada 2023.
“Tahun 2023 saja PPATK telah menyampaikan 2 informasi kepada KPK karena adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak yang terdaftar dalam daftar calon tetap yang kita peroleh dari KPU,” ujar Ivan.
“Ada dua hasil analisis dan satu hasil pemeriksaan disampaikan kepada kepolisian. Ada satu informasi disampaikan ke OJK, ada tiga informasi disampaikan kepada BIN dan tiga informasi disampaikan ke Bawaslu,” sambungnya.
Ivan lalu bicara temuan PPATK soal aliran dana PSN yang janggal. Data PPATK mengungkap adanya 36,67% persen dana PSN yang masuk ke kantong pribadi ASN hingga politikus.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan PPATK mengamati, mencermati, melakukan analisis mendalam terdapat sebesar 36,8% dari total dana masuk ke rekening subkontraktor yang dapat diidentifikasikan sebagai transaksi yang terkait dengan kegiatan operasional pembangunan,” papar Ivan.
“Sedangkan 36,67% diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Hasil pemeriksaan mendalam terhadap transaksi yang tidak terkait dengan pembangunan proyek, terindentifikasi mengalir ke pihak pihak yang memiliki profil ASN, politikus serta dibelikan aset dan investasi oleh para pelaku,” sambung Ivan.
Plt Deputi Analisis PPATK Danang Tri Hartono menambahkan temuan dari PPATK juga telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum terkait. Danang menyebut laporan itu telah ditindaklanjuti dan sejumlah kasus bahkan telah diekspos ke media.
