STRATEGIC ASSESSMENT. Sejumlah partai politik terus menunjukkan soliditasnya dalam mendukung calon presiden dan calon wakil presiden. Setelah melalui Musyawarah Majelis Syura, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yang sebelumnya hanya mendukung Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal capres, akhirnya memutuskan turut mendukung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies.
Anies-Muhaimin pun meyakini Koalisi Perubahan yang terdiri dari PKS, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan semakin solid dan siap menyongsong Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Adapun Ganjar Pranowo, bakal capres yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Perindo, dan Hanura, tengah menjalani umrah untuk berkontemplasi sejenak, menghadapi Pilpres 2024.
Sementara itu, Partai Demokrat yang sampai saat ini belum menentukan arah koalisi memberikan sinyal kemungkinan akan merapat ke Prabowo Subianto, bakal capres yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM). Koalisi itu beranggotakan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, dan kini turut diperkuat oleh Partai Garuda.
Dukungan PKS terhadap Anies-Muhaimin disampaikan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu seusai Musyawarah IX Majelis Syura PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (15/9/2023). Anies dan Muhaimin juga hadir dalam kesempatan itu, beserta sejumlah elite Partai Nasdem dan PKB.
Syaikhu menegaskan, dengan pencalonan pasangan Anies-Muhaimin ini, PKS optimistis dapat mengokohkan kemenangan yang didasari semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah. PKS pun menginstruksikan semua pengurus, anggota, dan keluarga besar PKS untuk bekerja keras memenangkan pasangan Anies-Muhaimin pada Pilpres 2024. Syaikhu kemudian menyematkan peci kepada Anies dan Muhaimin. Semua kader pun menyambut gembira momentum tersebut.
Anies meyakini gabungan parpol Nasdem, PKB, dan PKS dapat membawa Koalisi Perubahan semakin solid dan kuat sehingga bisa memenangi Pilpres 2024. Dengan demikian, bisa mengusung misi yang akan membawa perubahan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Sinyal kemungkinan Partai Demokrat merapat ke Prabowo disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Herzaky mengatakan, Demokrat punya sejarah panjang dengan Golkar pada era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini hubungan antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga cukup dekat, begitu pula dengan para kader PAN.
Namun, lanjut Herzaky, Demokrat juga mempunyai hubungan yang baik dengan PDI-P yang mengusung Ganjar sebagai bakal capres. Hal itu tecermin pada hubungan AHY dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang terjalin sangat baik.
Oleh karena itu, Herzaky meminta publik untuk menunggu keputusan akhir Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat. ”Ke mana kami berlabuh, tetap kepentingan rakyat, bangsa, dan negara yang jadi prioritas. People first, rakyat yang utama, seperti yang ditekankan Mas AHY,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman pun membenarkan bahwa komunikasi politik antara Gerindra dan Demokrat berjalan dengan sangat baik. Ia berharap Demokrat bisa segera merapat ke Koalisi Indonesia Maju.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku komunikasi dengan Demokrat berjalan dengan cair. Pertengahan Juni 2023, Puan sudah berkomunikasi dengan AHY. ”Pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY mendapatkan respons sangat positif dari masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Hasto berharap, jika nantinya berjodoh, kerja sama politik itu didasarkan pada penguatan komitmen, bukan pada kepentingan sesaat.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa hubungan PBNU dengan PKB tidak erat meski partai yang diketuai Muhaimin itu lahir dari rahim NU. Bagi PBNU, lanjutnya, semua parpol sama. NU juga tak mendukung capres-cawapres mana pun.
Sebaliknya Yahya mempersilakan masyarakat, termasuk warga NU, menilai partai-partai politik yang berlaga pada Pemilu 2024 secara rasional. Artinya, masyarakat harus melihat berdasarkan kredibilitas, prestasinya, dan rekam jejaknya. Jangan memperhatikan klaim-klaim yang mengatasnamakan NU.
Sedangkan, Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengaku pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Partai Demokrat. Cucun mengajak Demokrat kembali merapat ke Koalisi Perubahan untuk mendukung duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Pilpres 2024.
“Komunikasi terus kita bangun, politik kan dinamis. Saya juga berharap bagaimana PKB bisa menjembatani kembalinya juga Demokrat bisa bersama dengan kami,” kata Cucun di Pondok Pesantren Sa’adatuddaroin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Ketua Fraksi PKB DPR RI ini menilai bergabungnya kembali Demokrat ke Koalisi Perubahan akan menambah kekuatan koalisi pengusung Anies-Cak Imin.
“Sebetulnya miniatur nasional ini sudah terwujud koalisi kami di daerah di Kabupaten Bandung dan alhamdullilah berhasil. Kita akan coba secara nasional ini koalisi 4 partai ini akan saya yakin juga berharap Demokrat kembali untuk bersama-sama dengan kita di Koalisi Perubahan ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Cucun yakin peluang Demokrat kembali mendukung Anies-Cak Imin cukup besar. Sebab, kata Cucun, Demokrat lebih cocok bergabung dengan Koalisi Perubahan.
“Kalau saya besar persentasenya ya, indikatornya saya tidak akan sampaikan, yang pasti punya hitung-hitungan pasti, karena dalam koalisi itu ada satu poin tawar-menawar apa yang menjadi kehendaknya keinginan dari yang dibangun oleh Demokrat sendiri. Saya yakin Demokrat akan lebih cocok dengan AMIN,” imbuhnya.
Diketahui, PKS resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin di Pilpres 2024. Dukungan resmi itu diputuskan setelah rapat Majelis Syuro ke-9 PKS hari ini.
Bakal calon presiden Anies Baswedan mengklaim punya tim pemenangan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang cukup kuat untuk memenangkan Pilpres 2024. Dia pun seraya menyebut tim tersebut ‘Avengers’. Seberapa mengerikan?
“Gini, ini bukan super hero yang satu orang. Ini Avengers nanti akan banyak yang kira-kira akan sama-sama (dilibatkan),” ungkap Anies. PKB dan NasDem juga menyepakati Koalisi Perubahan sebagai nama koalisi pengusung pasangan tersebut. Mereka termasuk mengumumkan pembentukan tim hukum yang akan mendampingi pasangan Amin.
“Pasti kami akan melibatkan kalau sahabat-sahabat PKS sudah bergabung pasti nanti kita ajak berembuk, berdiskusi, dan bermusyawarah,” kata Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dalam jumpa pers usai pertemuan.
Kekuatan tim pemenangan Anies pun bakal bertambah. Pada Jumat sore, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi mengumumkan mereka mendukung pasangan Anies-Cak Imin di Pilpres 2024.
Susunan tim pemenangan pasangan bakal capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) digodok oleh partai koalisi pendukung. Anies menyebut Timnas Pemenangan AMIN itu sebagai Avengers.
Kapten yang akan memimpin Timnas pemenangan AMIN masih menjadi tanda tanya. PKB sebelumnya mengusulkan kapten timnas AMIN berjenis kelamin perempuan.
Sekjen PKB Hasanudin Wahid menyatakan sosok kapten timnas sejauh ini memang ada usulan perempuan. Namun, keputusannya belum final.
“Ada banyak nama. Tapi saya belum tahu yang bersangkutan mau tidak. Saya lebih suka tokoh perempuan nasional, bisa Khofifah Indar Parawansa, bisa Najwa Shihab. Itu usulan pribadi saja,” kata Hasanudin di Hotel Java Paragon Surabaya.
Hasanudin menyatakan kapten timnas pemenangan AMIN diharapkan memiliki ketokohan secara nasional dan bisa bekerja tim selayaknya Avengers.
“Tapi siapapun yang punya average secara nasional dan mampu memenangkan AMIN dan mau jadi Avengers bukan sekadar superhero, itu yang kita pilih,” jelasnya.
“Ini masih usulan pribadi karena teman-teman PKB masih komunikasi dengan partai-partai lain dan komunikasi dengan tokoh-tokoh dengan berbagai latar belakang,” tambahnya.
Bahkan Hasanudin menyebut tidak menutup kemungkinan Veronica Tan (mantan istri Ahok) masuk menjadi personel timnas pemenangan AMIN.
“Ya, bisa saja (Veronica Tan). Bisa saja dari teman-teman Tionghoa atau nonmuslim dan sebagainya. Bisa saja. Asalkan yang bersangkutan bersedia, gitu ya,” tegasnya.
“Ya, banyak tokoh berkaliber nasional yang diusulkan baik PKB, Nasdem, PKS maupun relawan. Kita sedang meramu dari semua orang-orang itu yang kita anggap mampu menyatukan kekuatan untuk memenangkan pasangan AMIN,” tambahnya.
Hasaunudin menambahkan saat ini daftar nama yang akan mengisi line up timnas pemenangan AMIN sudah ada. Tinggal tahapan finalisasi
“Jadi sedang diinventarisir. Diharapkan dalam waktu dekat hasil inventarisasi itu sudah menghasilkan nama. Seperti yang disampaikan Anies, kita tidak cari superhero, tapi Avengers. Jadi tim yang solid yang berasal berbagai kalangan mewakili kelompok stratifikasi ekonomi yang beragam. Tapi semua punya tekad bersama memenangkan pasangan AMIN di 2024 nanti,” tandasnya.
Bacapres Anies Baswedan duduk bersama Veronica Tan, mantan istri dari Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di acara silaturahmi kebangsaan bersama Masyarakat Tioanghoa. Veronica mengaku senang usai berbincang dalam satu meja dengan Anies.
“Ya kami senang ya, hari ini kita bisa berkumpul sebagai suatu komunitas ya untuk mendengarkan Pak Anies memberikan kebersamaan, kerajutan, bahwa kita ini adalah satu bangsa,” kata Veronica Tan. Vero mengaku senang mendengar pidato kebangsaan yang disampaikan Anies dalam acara. Menurutnya, pemaparan Anies yang menganalogikan makanan kolak benar-benar menggambarkan Indonesia.
“Tadi senang banget bisa dengar kolak yaitu maksudnya bener sih. Ya kalau nasi goreng itu ada (kata) nasinya. Kalau kolak itu kan sebenarnya nggak ada nama apapun (campuran) di dalam ininya. Tapi itu menjadi sebuah bangsa. Jadi Artinya kita berbeda tapi kita satu. Itu yang paling penting sih,” papar Vero.
Saat ditanya apakah dirinya akan mendukung Anies dalam kompetisi Pilpres 2024 mendatang, Vero menilai akan lebih dulu melihat program yang akan dicanangkan Anies.
“Nah setiap orang bisa memberikan program, Pak Anies juga sebagai salah satu warga yang dipilih masyarakat ya bisa ada di kompetisi ya pak ya,” terang Vero.
“Jadi ya kita liat nanti karena program-program apa sih yang diberikan kepada Indonesia untuk ke depannya. itulah yang akan dilihat oleh kita semua ya,” pungkasnya.
Sementara, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, mengatakan akan siap bekerja dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Andika mengaku baru pertama kali mendapatkan update politik dari para ketum parpol pendukung Ganjar terkait dinamika politik saat ini.
“Kami pertama kali mendapatkan dari para ketum partai pendukung, dari situlah kami mendapatkan update antara lain soal dinamika politik nasional dan seterusnya,” kata Andika dalam konferensi pers usai rapat konsolidasi TPN Ganjar, di High End, Jakarta Pusat.
Andika mengatakan Arsjad belum secara resmi mengemban tugas, lantaran masih ada tugas lain yang harus diselesaikan. Namun, Andika mengatakan dirinya bersama Wakil Ketua TPN Gatot Eddy Pramono dan TGB Zainul Majdi siap untuk melaksanakan tugas pemenangan Ganjar.
“Maka dari sini lah mulai hari ini kami akan bekerja walaupun Mas Arsjad secara resmi belum karena masih ada tahap yang harus diselesaikan,” kata dia.
“Maka saya, Mas Gatot, dan Mas TGB dan para wakil ketum lain keliatan siap untuk menterjemahkan. Sehingga harapannya seminggu sekali selalu ada update kemajuan,” sambungnya.
Andika mengatakan banyak mendapat masukan-masukan dari para tokoh senior parpol. Dia mengatakan masukan-masukan itu menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk dirinya dalam mengemban tugas.
“PR-nya itu justru masukan dari praktisi-praktisi senior, PDIP, PPP, ini dua dari partai politik yang sudah puluhan tahun bertanding, pemilihan umum, pemilihan presiden, walaupun waktu itu masih dilakukan di MPR,” ungkapnya.
“Sehingga justru masukan-masukan praktisi senior di lapangan itu hal yang mungkin nggak terpikir oleh kami, karena apa? Beda antara teori dengan praktek yang kami sendiri mungkin belum banyak tahu. Jadi itulah PR yang saya maksud semoga dalam satu minggu ini kita bisa memperbaiki,” sambungnya.
Senada, Gatot pun mengaku siap mengemban tugas pemenangan Ganjar. Dia mengatakan telah mendapatkan penjelasan-penjelasa dari para ketum parpol pendukung Ganjar terkait tugas-tugas yang akan diemban.
“Melihat bagaimana cara kita tim pemenangan ke depannya ya, kita sudah siap menerima tugas itu tentunya selaku waketum, kita akan menjabarkannya, nanti kita implementasikan di lapangan, ini yang paling penting,” tuturnya.
Nama Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat digadang-gadang akan menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024.
Selain di isukan akan menjadi Cawapres Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil juga disebut potensial menjadi pendamping Prabowo Subianto.
Namun harapan Ridwan Kamil sebagai Cawapres yang digadang-gandang memiliki potensi kuat akhirnya pupus.
Hal ini terjadi usai Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan dirinya sebagai Cawapres yang akan diusung oleh Partai Golkar. Sebelumnya diketahui, berdasarkan hasil musyawarah nasional (Munas).
Partai Golkar sudah resmi mengusung ketua umumnya Airlangga, sebagai Capres/Cawapres yang akan dijagokan di Pemilu 2024.
Sejalan dengan hal ini, Airlangga menyebut bahwa sosok laki-laki yang akrab disapa Kang Emil itu akan kembali dicalonkan sebagai Gubernur.
Bukan sebagai Calon Wakil Presiden, baik bersama Ganjar maupun Prabowo sebagaimana dikutip lewat kanal YouTube Kompas.com. “Pak RK posisinya (akan dicalonkan) sebagai Gubernur. Pak RK sendiri yang pilih (Gubernur Apa),” kata Airlangga kepada awak media.
Sejalan dengan pernyataan tersebut, sebelumnya Wakil Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurniawan menegaskan. Partai Golkar tidak akan mencalonkan Ridwan Kamil sebagai Wakil Presiden di Pilpres 2024.
Partai Buruh menyatakan tak akan mendukung bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan alasannya.
Alasan pertama adalah karena sikap juru bicara Anies yaitu Sudirman Said, yang dianggap olehnya ‘mengobok-obok’ serikat buruh. Said Iqbal menganggap hal itu bertentangan dengan prinsip Partai Buruh yang keputusan ada pada akar rumput.
“Satu, sikap tim sukses yaitu Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI, SPM. Nah itu prinsip benar di partai itu disiplin sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap,” kata Said Iqbal kepada wartawan di DPP Partai Buruh, Jakarta Timur.
“Setiap organisasi kami beda, kalau kawan-kawan mendengar satu serikat buruh memberikan dukungan kepada Mas Anies misal, percaya sama saya itu bounding ke bawah, elite. Itu elite karena saya tahu benar, karena semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam AD/ART-nya, jadi dalam konstitusi serikat buruh apolitik,” imbuhnya.
Partai Buruh, lanjutnya, tetap yakin dengan keputusan tingkat cabang dan provinsi. Dia juga mengatakan Sudirman Said memberi pengaruh negatif di internal serikat buruh tersebut.
“Oleh karena itu sikap Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI rupanya mempengaruhi negatif di internal KSPI dan FSPMI sebagai salah satu unsur Partai Buruh, sehingga dieliminasi dirarik dukungannya. Jadi Anies Baswedan tidak mungkin dipilih oleh Partai Buruh, tidak mungkin,” tuturnya.
“Karena Partai Buruh itu kalau memutuskan harus ditanya ke bawah. Bukan tanya ke elite, karena partai ini bukan partai dinasti,” tambahnya.
Said Iqbal menjelaskan alasan berikutnya mengapa tak akan mendukung Anies di Pilpres 2024 nanti. Menurutnya, Anies merupakan sosok yang tidak amanah.
“Alasan kedua, kawan-kawan berpendapat belum jadi calon presiden aja udah tidak amanah. Seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat, ditusuk dari belakang itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden,” ungkapnya.
PDIP kembali gencar menyuarakan agar Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon. Sejumlah pengamat menilai usulan itu berkaitan dengan kans besar Ganjar Pranowo menang jika pilpres hanya digelar satu putaran.
Usulan tersebut disampaikan politikus PDIP Aria Bima. Dia berharap para ketua umum partai bisa duduk sama dan bermufakat tentang pilpres hanya diikuti dua kandidat.
“Jadi ya lebih baik sekarang bermufakat dan bermusyawarah. Syukur-syukur bisa bertemu sampai dua calon itu sangat memperpendek waktu dan sangat efektif. Rakyat juga senang,” kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Usulan itu ditolak oleh PKS. Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar menilai pilpres yang hanya diikuti dua pasangan calon berbahaya bagi bangsa Indonesia. Dia mengenang polarisasi politik pada Pilpres 2019. Aboe pun menitipkan pesan ke Menko Polhukam Mahfud MD agar hal itu tak terjadi.
Saat ini, telah terbentuk tiga poros menuju Pilpres 2024. Poros-poros itu mendukung tiga kandidat presiden, yaitu Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Subianto, Koalisi Perubahan untuk Persatuan pendukung Anies Baswedan, dan Koalisi PDIP-PPP-Perindo-Hanura pendukung Ganjar Pranowo.
Sebelum Aria Bima, sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto lebih dulu getol mengemukakan idealnya hanya dua paslon di Pilpres 2024. Hal tersebut dikatakan Hasto pada akhir Agustus 2022. Menurut Hasto hal ini untuk memastikan Pilpres bisa selesai dalam satu putaran.
Hasto mengklaim banyaknya pasangan capres-cawapres akan membuka ruang Pilpres 2024 berlangsung dua putaran dan menambah beban rakyat untuk memikul biaya penyelenggaraan.
“Indonesia memerlukan pelaksanaan Pilpres yang demokratis, cepat, kredibel, dan bagaimana memastikan hanya berlangsung satu putaran,” kata Hasto di diskusi BRIN kala itu.
Tak berselang lama, SBY lalu menuding ada upaya mengarahkan Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon. Dia menyebut ada kemungkinan pilpres mendatang tidak adil. Atas dasar itu, SBY pun berencana turun gunung guna memastikan Pilpres2024 berjalan jujur dan adil.
“Konon akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka,” ungkap SBY.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai usulan PDIP itu didasarkan pada peluang kemenangan Ganjar jika pilpres satu putaran.
Agung berkata dua pesaing Ganjar, yaitu Prabowo dan Anies, punya basis pemilih yang mirip. Dia memprediksi suara Prabowo ataupun Anies akan hijrah satu sama lain jika pilpres digelar dua putaran.
“Kemungkinan. Ganjar untuk bertarung dua putaran agak berat,” kata Agung saat dihubungi CNNIndonesia.com.
“Bila salah satu kandidat (antara Prabowo dan Anies) masuk putaran kedua, maka salah satunya memastikan kemenangan,” imbuhnya.
Pernyataan Agung selaras dengan hasil survei beberapa lembaga. Misalnya, survei Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023.
Survei itu memperlihatkan suara akan berkumpul ke Prabowo jika pilpres hanya dua pasangan. Elektabilitas Ganjar cuma 47,1 persen dan Prabowo 52,9 persen jika keduanya berhadap-hadapan.
Jika berhadapan dengan Anies, Prabowo punya elektabilitas sampai 65,2 persen. Elektabilitas Anies hanya di angka 34,8 persen. Ganjar hanya bisa menang jika berhadap-hadapan dengan Anies. Jika skema itu terjadi, elektabilitas Ganjar 60,1 persen, sedangkan Anies 39,9 persen.
Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 3-9 Agustus 2023 juga mengungkap hal serupa. Prabowo diprediksi menang jika pilpres berlanjut ke putaran kedua.
Elektabilitas Prabowo menembus angka 53,1 persen jika berhadapan dengan Anies di putaran kedua. Adapun kalau bertemu Ganjar di putaran kedua, elektabilitas Prabowo 47,3 persen.
Anies Baswedan, elektabilitas Prabowo mencapai 53,1 persen. Berhadapan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo ada di angka 47,3 persen. Elektabilitas Ganjar cuma 42,2 persen jika head to head dengan Prabowo di putaran kedua.
Analis politik sekaligus CEO Voxpol Center Research Pangi Syarwi Chaniago menyebut usul PDIP itu juga dilandasi ambisi memenangkan Ganjar.
Pangi berkata PDIP punya keahlian memenangkan capres dalam pilpres yang hanya diikuti dua pasangan. Dia mengenang kemenangan Jokowi pada dua edisi pilpres terakhir.
“Jadi model itu copy-paste. Kalau Ganjar ingin menang, harus dibuat satu putaran dan konsekuensinya hanya ada dua pasangan calon saja,” kata Pangi saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Pangi tak sepakat dengan usulan PDIP itu. Menurut Pangi, pintu pencalonan Pilpres 2024 harus dibuka selebar-lebarnya agar rakyat punya pilihan beragam.
Dia berkata masyarakat Indonesia sudah dirugikan dengan aturan ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi DPR. Dia menilai aturan itu membuat opsi kandidat presiden menjadi terbatas antara dua hingga 4 paslon.
“Pembatasan itu akan semakin merugikan jika elite bermufakat untuk hanya mengusung dua paslon di pilpres mendatang,” ucap Pangi.
Mengutip survei Voxpol Research and Consulting pada Juli 2022, 40,6 persen responden memilih Pilpres 2024 diikuti lebih dari dua pasang calon. Alasan terkuat, sekitar 41,9 persen responden, adalah agar rakyat punya pemimpin alternatif.
“Bahwa hanya ada dua paslon presiden, itu yang membuat pengkhianatan, transaksional, itu dari ambang batas presiden yang ingin mendesain dua paslon,” ujarnya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terbukti melanggar aturan administrasi Pemilu 2024. Pernyataan ini merupakan putusan dari laporan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Jawa Barat, A Irwan Bola.
“Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat sidang putusan penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024, di Ruang Sidang Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat.
A Irwan Bola melaporkan perubahan nomor urut dalam lembar daftar calon sementara (DCS). Bagja mengatakan KPU harus memperbaiki penyusunan nomor urut daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu 2024.
Irwan mengatakan sebagai bakal calon anggota DPD, maka aturan merupakan yang utama. Irwan menuturkan pasalnya caleg yang tak mengikut aturan dari KPU saja bisa tereleminasi.
Karena itu, lanjut Irwan, KPU sebagai pembuat aturan juga harus tertib. Dia menilai, karena adanya aturan yang samar dan harus diperjelas agar tak menimbulkan pelanggaran.
“Jadi kami menguggat adalah untuk keadilan. Mungkin ini akan berdampak pada penetapan DCS (daftar calon sementara) se-Indonesia DCT (daftar calon tetap) se-Indonesia. Tapi nggak ada salahnya kalau kita mau memperbaiki yang salah,” pungkasnya.
Adapun Irwan mengatakan saat terakhir dibawa dari KPU Jawa Barat ke KPU pusat namanya berada di nomor urut pertama atau nomor urut 1. Sementara dalam pengumuman daftar calon sementara (DCS), KPU RI menempatkan dirinya di nomor urut 7.
Sebagai informasi, A Irwan Bola melaporkan KPU kepada Bawaslu dengan ketidaksesuaian nomor urut dalam pendaftaran calon sementara DPD RI Dapil Jawa Barat. Laporan tersebut teregister dengan Nomor: 002/LP/ADM/BWSL/00.00/IX/2023.
