Deklarasi Anies-Muhaimin
STRATEGIC ASSESSMENT. Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menganggap gugatan mengenai batas usia capres-cawapres tidak tepat diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengatakan MK harus hati-hati dalam menangani uji materi pasal 169 UU Pemilu mengenai batas usia capres-cawapres.
“Ini enggak ada urusannya dengan konstitusi. Jadi bukan kewenangan MK, salah alamat. MK harus hati-hati jangan sampai nanti justru malah melanggar konstitusi,” kata SBY saat diwawancarai CNN Indonesia di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.
SBY menjelaskan bahwa batas usia minimal dan maksimal bagi orang yang ingin menjadi capres-cawapres tidak diatur dalam konstitusi UUD 1945. Hanya diatur di level undang-undang yakni UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Oleh karena itu, SBY mengatakan MK tidak boleh memutus perkara yang tak diatur dalam konstitusi Indonesia. MK hanya bisa memutus perkara yang bertentangan dengan UUD 1945.
Menurut SBY, MK harus mengembalikan aturan batas usia capres-cawapres kepada para pembuat undang-undang yakni presiden dan DPR. “Kembalikan ke situ kalau dianggap terlalu tua 35 atau enggak boleh lebih 70 tahun, serahkan ke DPR dan presiden. Kecuali kalau konstitusi atur misalkan tak boleh ada pembatasan usia. Tapi UU ada pembatasan 40 tahun. Nah baru dilakukan judicial review, MK uji apakah bertentangan dengan konstitusi,” kata dia.
SBY menjelaskan MK hanya memiliki empat kewenangan. Di antaranya melakukan uji materi UU yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, menyelesaikan sengketa antarlembaga negara, pembubaran parpol dan sengketa hasil pemilu.
SBY meminta MK tak keluar dari tugas dan fungsinya tersebut. “Jangan keluar dari itu. Jangan ada tambahan yang merusak,” kata dia. Meski begitu, SBY mengatakan rakyat memiliki hak dan tak dilarang untuk mengajukan gugatan ke MK. Sebab, ia mengibaratkan peraturan bukan seperti kitab suci. “Karena itu saya tak salahkan dan anggap itu keliru. Boleh,” kata dia.
Ada sembilan permohonan uji materi yang diajukan ke MK mengenai batas usia capres-cawapres dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan (Kabiro HAK) MK Fajar Laksono menjelaskan terdapat tiga perkara terkait batas usia minimal capres-cawapres yang saat ini sudah masuk pemeriksaan persidangan.
Tiga perkara tersebut teregister dengan nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023. “Ada enam perkara lagi yang memang baru diregistrasi tanggal 18 dan 21 kemarin. Jadi total hari ini terkait dengan pengujian norma yang mengatur soal batas usia capres-cawapres itu ada sembilan perkara. Dan informasi yang saya dapat, masuk lagi kemarin Jumat dan Senin itu setahu saya ada tiga lagi,” ujar Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan (Kabiro HAK) MK Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta.
Gugatan uji materi batas usia capres-cawapres ini disebut-sebut bertalian dengan isu Wali Kota Solo sekaligus putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka yang didukung maju jadi cawapres.
Gibran masih terhalang batas usia minimal. Usia Gibran kini baru menginjak 35 tahun. Sementara UU Pemilu mengatur batas usia minimal capres-cawapres 40 tahun
Partai Demokrat sebagai salah satu partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengatakan NasDem dan PKB sepakat kerja sama di Pilpres 2024. Kerja sama itu dibangun untuk mengusung Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai capres cawapres. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengaku mendapat informasi tersebut dari Sudirman Said, yang merupakan tim 8 Anies. Menurutnya, keputusan Anies diambil secara sepihak dan atas inisiatif Ketua Parta NasDem Surya Paloh.
“Kemarin 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said mewakili capres Anies Baswedan bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar,” ucap Riefky dalam keterangan resmi. Padahal menurut Riefky, Anies sempat meminta Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi pendampingnya dalam Pilpres 2024.
Demokrat pun merasa dikhianati usai Anies Baswedan secara mendadak meminang Cak Imin. Riefky merasa partainya dipaksa untuk menyepakati keputusan sepihak itu.
Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan belum ada keputusan formal terkait duet Anies – Cak Imin dalam Pilpres 2024. Ia menyebut Koalisi Perubahan masih ada hingga saat ini. Namun, ia mengaku tidak tahu bagaimana nasib koalisi ini ke depannya.
“Pak Muhaimin Iskandar (jadi cawapres Anies)? Kemungkinan ke arah situ bisa saja terjadi, tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Jadi, kita tunggu perkembangan satu dua hari ini,” ujar Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat.
Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menilai Koalisi Perubahan yang berisikan Partai NasDem, Demokrat, dan PKS layu sebelum berkembang karena sejak awal terjadi tarik-menarik kepentingan dalam memperebutkan posisi cawapres.
“Koalisi perubahan memang dari awal layu sebelum berkembang karena tarik menarik kepentingan yang cukup besar seperti AHY yang memaksakan menjadi cawapresnya Anies dan juga Demokrat tentu akan memaksakan hal itu,” kata Arifki saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Meski AHY begitu kukuh menginginkan posisi cawapres, kata dia, NasDem dan Anies justru melihat peluang ada di dalam diri Cak Imin. NasDem menyadari basis pemilihnya lemah di Jawa Timur, sehingga Cak Imin dinilai sebagai sosok yang berpeluang memperkokoh suara Anies di wilayah tersebut.
Arifki menyebut tarik menarik posisi cawapres menjadi pemicu ketidakharmonisan antara NasDem dan Demokrat, sehingga merugikan Koalisi Perubahan.
“Anies melihat peluang-peluang lain yang memungkinkan dia lemah di sisi timur atau kelompok-kelompok Jawa Islam moderat. Makanya mendekati Cak Imin salah satu juga kader NU itu juga akan menguntungkan bagi Anies untuk memperlebar pemilihnya di Jawa,” ucapnya.
Arifki mengatakan kans PKB untuk berkoalisi dengan NasDem dan PKS cukup besar. Menurutnya, PKS tak mungkin melepaskan diri dari Anies karena memiliki daya tawar yang lumayan tinggi. Satu-satunya yang dirugikan dengan adanya Duet Anies – Cak Imin adalah Demokrat. “Kemungkinan ketika Demokrat keluar, maka PKB masuk kalau misalnya Anies – Cak Imin ini berduet,” katanya.
Arifki berujar potensi yang bisa diambil oleh Demokrat adalah bergabung dengan koalisi lain. Namun, Demokrat tak lagi bisa menawarkan posisi cawapres. Posisi yang kemungkinan ditawarkan Demokrat yakni menteri yang juga akan memberikan keuntungan bagi AHY.
“Kalau kita melihat gemuruhnya koalisi Prabowo tentu peluang yang bisa diambil oleh Demokrat itu bergabung dengan PDIP,” ujar Arifki. Sementara itu, ia mengatakan kans Demokrat untuk membuat poros baru bersama PPP dan PKS seperti yang dicita-citakan Sandiaga Uno sangat kecil. Ia melihat PKS masih berkomitmen dengan NasDem untuk mendukung Anies pada Pilpres 2024.
“Ketika tidak ada PKS, maka PPP dan Demokrat tidak bisa membangun koalisi,” tandasnya. Arifki menilai pasangan Anies – Cak Imin akan menjadi duet yang menjanjikan pada Pilpres mendatang. Persamaan latar belakang keduanya yang berasal dari ormas Islam menjadi sebuah kolaborasi pendekatan politik yang menarik.
Anies berasal dari Muhammadiyah, sementara Cak Imim merupakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Selain itu, keduanya juga merupakan aktivis 98. “Anies – Muhaimin menjanjikan karena Muhaimmin ini adalah kader NU dan basisnya wilayah Jawa Timur dan Anies lemah di sana. Artinya sisi Anies yang menyebar di luar Jawa dan Muhaimin juga akan melengkapi koalisi ini,” tutur Arifki. Ia menyebut perolehan suara yang dihasilkan pasangan Anies – Cak Imin pun mampu bersaing dengan dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
“Bisa bersaing karena Anies sebelum ini memang lemah di Jawa Timur atau Jawa. Dengan adanya duet Anies – Cak Imin tentu bakal menguntungkan bagi Anies. Saat ini kita tunggu cawapres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo,” katanya.
Pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi menyebut sinyal Anies membelot ke Cak Imin sudah terlihat sejak mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengunjungi Ibu Cak Imin di Jombang, Jawa Timur.
Ia berpandangan NasDem akan membentuk poros baru bersama PKB. Apalagi keduanya memenuhi syarat dalam hal kepemilikan kursi DPR untuk mendaftarkan capres-cawapres ke KPU jika mereka berkoalisi di Pilpres 2024.
“Bisa jadi dengan Muhaimin karena memang dia tiba-tiba harus ke Jombang, dia ketemu sama kyai, ketemu sama orang tua Muhaimin ya itu bagian upaya untuk memuluskan rencana-rencana dari koalisi itu. Dan suaranya memungkinkan untuk bisa mengusung Anies dan Cak Imin,” kata Asrinaldi.
Menurutnya, Cak Imin tak bisa dianggap remeh karena memiliki jaringan NU yang begitu besar di Jawa Timur. Irisan pemilih Cak Imin yang berbasis di luar Jawa pun bisa memberikan warna tersendiri. “Apakah Cak Imin bisa memberi sumbangan suara? bisa menurut saya. Tergantung bagaimana jaringan NU dan PKB bekerja di daerah-daerah,” ujarnya.
Ia mengatakan Cak Imin bisa menyumbang suara untuk Anies sekitar lima persen. Meski begitu, pasangan Anies – Cak Imin perlu usaha lebih keras untuk bisa mendulang suara pada putaran pertama.
“Untuk langsung bisa menang ya saya pikir enggak semudah itu. Peningkatan suara Anies ada lah tapi persentasenya tidak banyak. Misal Anies sekarang sekitar 20-25 persen ya paling 3 sampai 5 persen ada tambahan dari Islam tradisional,” ucapnya.
Asrinaldi mengatakan keretakan Koalisi Perubahan dipicu oleh pembiayaan untuk capres-cawapres yang tak disepakati antar partai. Sebab, hitungan untuk pencalonan capres-cawapres tak hanya sekadar chemistry saja, melainkan ada pembiayaan khusus. “Saya pikir hitung-hitungan dengan pembiayaan. Anies kan bukan bohir, tidak punya uang juga. Tiket udah dibeli oleh NasDem, kan enggak mungkin NasDem biayai banyak-banyak. Mungkin ketika AHY diminta uang oke dia sepakat, tapi konteksnya bukan membiayai Anies tapi membiayai dia sebagai cawapres,” ucapnya.
Asrinaldi berpandangan Demokrat akan berkoalisi bersama PDIP usai Anies berduet dengan Cak Imin. Menurutnya, AHY bisa menjadi alternatif Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar Pranowo.
“Selama ini kan PPP dengan PDIP atau Ganjar dengan Sandiaga ini tidak begitu solid, tentu alternatifnya ke AHY. Bisa jadi koalisi dengan PDIP kalau melihat dari kondisi diskusi dan tentu mereka sudah berhitung juga posisi AHY bagaimana,” ujar Asrinaldi.
“Paling untuk melengkapi mesin politiknya untuk melihat segmen tertentu misal Jawa Timur itu harus disapu. Itu bisa. Mungkin pertimbangan seperti itu yang dibutuhkan PDIP,” imbuhnya.
Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM). PKB menegaskan piagam KKIR masih berlaku, meski ada perubahan nama.
“Piagam deklarasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sekarang masih berlaku kan, belum dicabut. Artinya poin-poin itu kan masih berlaku. Yaudah kita asumsinya monggo ubah nama yang pentingkan, kesepakatan deklarasi tetep kita kunci,” ujar Ketua DPP PKB Daniel Johan dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Strategi PKB Dalam Kontestasi Pemilu 2024 dan Pembangunan Karakter Bangsa’ di Bintaro, Tangerang Selatan.
Daniel menegaskan dengan berubahnya nama koalisi, tidak mengubah yang sudah ada selama ini. Terlebih lagi Koalisi Indonesia Maju tidak memiliki piagam deklarasi.
Daniel mengatakan, memang tidak ada masalah berarti dalam pergantian sebuah nama. Namun dia tetap menunggu adanya dialog antar partai terkait perubahan nama tersebut.
“Ya pasti namanya koalisi kan kebersamaan. Dalam segala hal apa lagi yang penting persoalan nama meskipun apa lah arti sebuah nama, tapikan itu harus ya kita maklumi mungkin itu dapat inspirasi mendadak ya,” tamabahnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Cak Imin menghadiri perayaan HUT ke-25 PAN, dia mengaku deg-degan berkoalisi dengan PAN. Cak Imin mengaku baru diberi tahu oleh Prabowo soal nama koalisi mereka ialah Koalisi Indonesia Maju.
Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda kaget juga bicara saat Prabowo Subianto mengumumkan nama Koalisi Indonesia Maju. Huda menilai nama baru koalisi otomatis membubarkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digagas Gerindra-PKB.
Huda menuturkan saat itu Cak Imin dibisiki Prabowo ketika tiba di area HUT PAN. Cak Imin dibisiki soal rencana pengumuman nama baru koalisi.
“Pas malam harinya itu, kita datang ke sana. Terus Gus Imin dibisiki oleh Pak Prabowo, disampaikan bahwa, ini tadi sempat ada obrolan sebentar, rencana akan kita umumkan terkait dengan koalisi baru ini. Dadak banget,” ucap Syaiful huda.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) untuk menganulir syarat ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden atau presidential threshold 20 persen di UU Pemilu bila Pilpres 2024 nantinya hanya diikuti satu pasangan calon.
Menurut Yusril, munculnya paslon tunggal yang berlaga di Pilpres sebagai alasan masuk akal bagi Jokowi untuk menerbitkan Perpu lantaran menimbulkan kegentingan yang memaksa.
“Maka Presiden dapat mengatasinya dengan menerbitkan Perpu. Tetapi bukan Perpu yang mengatur bagaimana melaksanakan Pilpres yang hanya ada satu pasangan calon, melainkan menerbitkan Perpu yang membatalkan presidential threshold 20 persen itu menjadi 0 persen,” kata Yusril dalam keterangannya, Rabu (30/8).
Yusril berpendapat langkah Jokowi menerbitkan Perpu hapus presidential threshold bisa menjadi langkah revolusioner untuk menegakkan supremasi konstitusi. Sebab, UUD 1945 tidak mengatur atau memerintahkan undang-undang membuat presidential threshold.
Bagi Yusril, keberadaan presidential threshold di UU Pemilu hanya permainan politik oligarki politik untuk mempertahankan kekuasaan dan memberangus demokrasi.
“Mahkamah Konstitusi selama ini tidak pernah mau membatalkan keberadaan “presidential threshold” dengan alasan hal tersebut adalah “open legal policy” pembentuk undang-undang yang tidak dapat diintervensi oleh MK,” kata Yusril.
Yusril berkata keberadaan hanya 1 pasangan calon bisa terjadi apabila memang hanya ada 1 pasang yang memenuhi syarat. Faktor penyebab lain adalah boikot oleh calon pasangan lain.
“Pertanyaannya: Bisakah Pilpres dilaksanakan dengan melawan kotak kosong seperti dalam Pilkada?” kata Yusril. Menurut Yusril, Pilpres satu pasangan melawan kotak kosong tak bisa diterapkan.
“Kotak kosong itu sendiri bukan subyek hukum yang bisa dipilih dalam pemilihan apapun. Kotak kosong itu tidak pernah mendaftar sebagai calon dalam Pilpres. Kalau kotak kosong itu menang, apakah kotak itu bisa dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden?” katanya.
Yusril mengatakan UUD 1945 tak mengatur bila di Pilpres hanya ada 1 pasangan capres-cawapres. Artinya, ia mengatakan ada kevakuman pengaturan di dalam UUD 1945.
Oleh karena itu, Yusril mengusulkan ada tiga upaya untuk mengisi vakumnya aturan soal paslon tunggal di Pilpres dalam UUD 1945 selain menerbitkan Perpu hapus presidential treshold.
Pertama, ia mengusulkan MPR melakukan amendemen UUD 1945. Langkah kedua adalah MPR mengeluarkan Ketetapan yang berisi pengaturan lebih lanjut terhadap substansi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Ketetapan MPR, lanjutnya, adalah “grundgezets” yang berisi aturan dasar penyelenggaraan negara yang berada di bawah undang-undang dasar tetapi di atas undang-undang.
“Jalan ketiga adalah menciptakan konvensi ketatanegaraan. Jalan ketiga ini agak sulit ditempuh karena jika ini dilaksanakan dalam Pilpres 2024, konvensi itu masih dalam bentuk coba-coba yang belum tentu akan diterima sebagai konvensi ketatanegaraan,” kata Yusril.
Sejauh ini sudah beredar tiga nama bakal calon presiden yang potensial maju di Pilpres 2024 mendatang. Mereka adalah Anies Baswedan yang diusung NasDem, Demokrat dan PKS. Kemudian Prabowo Subianto yang diusung Gerindra, PKB, Golkar, PAN dan PKB. Kemudian Ganjar Pranowo yang diusung PDIP, PPP, Perindo dan Hanura.
Bacapres Anies Baswedan sowan ke kediaman ibunda Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Gus Imin) atau Cak Imin, Nyai Hj Muhasonah, di Jombang. Anies meminta doa restu.
Anies menyambangi kediaman Muhasonah di kompleks Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Jombang, Kamis (31/8/2023). Anies juga berziarah ke empat makam pendiri Nahdlatul Ulama (NU).
Anies yang mengenakan baju koko putih dan peci hitam didampingi istrinya, Fery Farhati, saat sowan ke kediaman Muhassonah. Kedatangan Anies untuk bersilaturahmi dan meminta doa.
Berdasarkan keterangan tertulis tim Anies Baswedan, setelah berbincang santai, Muhasonah berdoa untuk Anies. Doanya disimak dengan khidmat oleh Anies yang duduk di sebelah kanannya.
Sesekali Anies dan Fery terdengar mengucapkan kata amin di sela-sela doa yang dipanjatkan Ibunda Cak Imin. Setelah berdoa dan berbincang, Anies dan Fery menyempatkan diri untuk berfoto bersama.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bakal mengadakan pertemuan dengan petinggi PDIP Puan Maharani. Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menyebut sejauh ini belum ada jadwal yang ditentukan. Kemungkinan besar setelah Surya Paloh pulang dari London.
“Ada, tapi belum ada jadwal yang tepat. Setelah pulang (dari London) kemungkinan iya bisa kali, kalau sekarang belum ada,” ujar Sahroni di Gedung DPR, Jakarta. Ia juga mengatakan Surya Paloh dan Puan sudah sering berkomunikasi sejak petinggi PDIP itu berkunjung ke NasDem Tower beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, komunikasi antara keduanya memang masih terjaga. Bakal dilanjut dengan pertemuan dalam waktu dekat. “Sudah sering lah komunikasi, kan waktu itu Mba Puan ke kantor kan setelah itu komunikasi baik,” kata Sahroni.
Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan pertemuan Surya Paloh dan Puan Maharani bisa saja berbuah kejutan. “Itu jadi menarik juga tuh kalau mau ada pertemuan PDIP dengan Pak Surya, jadi surprise juga tuh,” kata dia. Sejauh ini, Ahmad Ali mengaku belum tahu rencana pertemuan Surya Paloh dan Puan Maharani. Meski begitu dia menyambut baik agenda tersebut.
Akan tetapi ia tidak yakin pertemuan itu akan membahas soal memasangkan Bacapres Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) Anies Baswedan dengan Bacapres PDIP Ganjar Pranowo.
“Ya politik itu dinamis memang, tapi masalahnya itu adalah Ganjar sudah dicalonkan PDIP sebagai capres, Anies dicalonkan KPP sudah memenuhi syarat sebagai capres. Dua duanya memenuhi syarat. (Ganjar-Anies) Itu kayaknya sulit,” ucapnya.
Budiman Sudjatmiko diganjar kartu merah oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Surat pemecatan sebagai kader diterima Budiman enam hari setelah ia bersama Prabowo Subianto mendeklarasikan Relawan Prabowo Budiman Bersatu (Prabu) di Semarang, Jawa Tengah. Wilayah itu dianggap elite PDI Perjuangan sebagai kandang banteng.
Dua jurnalis detikX, yaitu Ani Mardatila dan Ahmad Thovan Sugandi, mendapatkan kesempatan berbincang mendalam dengan Budiman sebanyak dua kali: sebelum dan setelah pemecatannya dari PDI Perjuangan. Budiman menegaskan keputusan PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo merupakan tindakan yang keliru.
“Ya, itu keliru. Mungkin pendekatan populistik di 2014 cocok. Karena memang lawannya waktu itu Pak Prabowo itu agak-agak elitis ya. Sehingga mencari antitesisnya ya yang populis, itu cocok. Makanya muncul Pak Jokowi,” ujarnya.
Menurut eks Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik tersebut, saat ini Ganjar merupakan pemimpin yang populis. Di poros yang lain, Anies Baswedan cenderung intelektualistik. Sedangkan Prabowo, berbeda dengan Pilpres 2014, kini tak elitis lagi. “Pak Prabowo itu sosok yang strategis. Saya pikir, dalam menghadapi seperti ini, ya kita butuh kepemimpinan strategis. Bahwa kemudian ternyata bukan dari partai saya, it’s okay,” tuturnya. Atas sikapnya ini, Budiman merasa biasa saja diserang dengan julukan sebagai ‘pembelot’, ‘kader kaleng-kaleng’, atau bahkan ‘celeng’. Pada 1990-an, dia pernah merasakan beban yang lebih berat. Bahkan risikonya adalah kehilangan nyawa. Namun, yang banyak orang tak tahu, ada beberapa kader PDI Perjuangan yang diam-diam mendukungnya.
“Ada diskusi dengan beberapa teman. Nggak perlu saya sebutkan siapa. Dan ketika terjadi pun, banyak juga teman PDI Perjuangan di DPR RI secara diam-diam bilang bahwa keputusan saya sudah benar,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra bicara soal kondisi di Koalisi Indonesia Maju usai PKB hengkang. Dia mengatakan belum ada rapat yang digelar oleh koalisi pendukung Prabowo Subianto itu usai PKB memilih mendukung Anies Baswedan.
“Sampai hari ini belum ada pembahasan apapun baru pembicaraan-pembicaraan informasi yang berlalu tapi belum pernah ada rapat koalisi membahas peristiwa yang terjadi dengan PKB dan kemudian munculnya koalisi baru antara Pak Anies dan Pak Imin,” kata Yusril kepada wartawan di Djakarta Theater, Thamrin, Jakarta Pusat.
Yusril mengatakan partai-partai di Koalisi Indonesia Maju saling memperkuat satu dengan lainnya. Dia berharap cawapres yang akan mendampingi Prabowo akan solid hingga memenangkan Pilpres 2024.
“Sementara di dalam internal Koalisi Indonesia Maju, pimpinan Pak Prabowo juga terjadi upaya untuk saling memperkuat dan pada akhirnya nanti akan muncul pasangan calon presiden dan itu Pak Prabowo ini dan wakil presidennya yang kita harapkan betul-betul solid dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat agar bisa memenangkan Pilpres yang akan datang,” ujarnya.
PKB awalnya berkoalisi dengan Gerindra. Koalisi itu diberi nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Belakangan PKB hengkang dari koalisi pendukung Prabowo. PKB memilih berkoalisi dengan NasDem dan mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Pilpres 2024. Koalisi pendukung Prabowo juga sudah berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Koalisi itu terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Garuda, dan Gelora.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap adanya menteri dari jajaran kabinet Presiden Jokowi yang intens melakukan lobi ke partainya untuk membentuk poros baru dengan PPP dan PKS. Tudingan pun kemudian mengarah ke Menparekraf Sandiaga Uno yang pernah menyampaikan ingin merangkul PKS dan Partai Demokrat. Lantas, apa respons Sandiaga?
Sandiaga mengaku belum mendengar pernyataan SBY tersebut. Dia mengaku baru sempat melihat siaran langsung pernyataan pers SBY hingga menit ke 20 lantaran ada tugas yang harus dilakukan.
“Saya belum mendengar dan membawa langsung tapi waktu lagi live saya sempet lihat di awal Pak SBY yang menyampaikan beberapa perkembangan dan tentunya kita sangat hormati Pak SBY, tapi yang statement yang itu saya belum dapat update karena saya di menit ke 20, 25 di pernyataan tersebut saya harus ada tugas lain. Jadi temen-temen mohon sabar. Saya cek nanti sama temen-temen di PPP apa yang disampaikan oleh beliau,” kata Sandiaga di TMII, Jakarta Timur. Sandiaga menjawab pertanyaan bahwa sosok menteri yang disinggung SBY mengarah kepadanya.
Sandiaga mengakui memang sempat berkomunikasi dengan Partai Demokrat. Namun, dia mengatakan belum ada kelanjutan atas komunikasi yang dijalinnya tersebut. “Saya sudah sampaikan bahwa secara terbuka kepada temen-temen pers bahwa kita membangun negeri ini harus bersama-sama, dan kita berencana untuk berbicara dengan partai-partai lain termasuk Demokrat, Mas AHY dan juga beberapa partai lainnya yang memang sudah sempat berhubungan tapi belum ada follow upnya,” tutur dia.
Ketua Bappilu PPP itu pun menyebut bahwa partainya berencana berkomunikasi dengan parpol-parpol lain untuk berjuang bersama PDIP. Dia juga menegaskan bahwa PPP sudah menetapkan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).
“Jadi memang dalam membangun komunikasi politik saya juga sudah menyampaikan kepada kunjungan di PPP ini rencananya dalam beberapa minggu ke depan ini akan kita coba buka komunikasi tentunya dalam bingkai kerja sama politik yang telah kita tandatangani dengan PDI Perjuangan bahwa kita sudah menetapkan calon presidennya Ganjar Pranowo. Kita ingin mengajak pihak-pihak lain ikut berjuang bersama,” kata Sandiaga.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti adanya menteri dari jajaran kabinet Presiden Jokowi yang intens melakukan lobi. Menteri tersebut mengajak Demokrat yang dipimpin AHY membentuk koalisi baru.
“Kita juga tahu, seorang menteri, menteri masih aktif dari kabinet kerja Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobi, termasuk kepada Partai Demokrat dengan mengajak membentuk koalisi yang baru. Koalisi Demokrat, PKS, dan PPP,” kata SBY di Cikeas, Jawa Barat.
Bahkan SBY mengaku mendengar inisiatif menteri tersebut untuk mengajak Demokrat telah diketahui oleh Pak Lurah. “Yang bersangkutan mengatakan, yang disampaikan itu, inisiatif ini, sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya, dari yang bersangkutan,” kata SBY.
Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan partainya memiliki kerja sama politik yang baik dengan PKB untuk mendukung bacapres Prabowo Subianto di Pemilu 2024. PAN menyatakan tak khawatir PKB akan meninggalkan koalisi lantaran sudah percaya penuh dengan sikap yang diambil.
“Ya saya kira dari awal kita spirit kita adalah spirit kebersamaan, spirit kebersamaan itu artinya dari awal kita sudah mengikat kerja sama politik dan dengan kerja sama politik itu kita pasti akan bekerja untuk mencapai target dan target kita adalah memenangkan Pak Prabowo menjadi presiden,” kata Eddy kepada wartawan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.
Eddy menyebut cawapres Prabowo belum ditentukan secara spesifik. Meski demikian ia menyebut Prabowo dan ketum parpol akan membahas dengan intens. “Siapa Wapresnya? Kembali lagi itu kita bahas bersama-sama. Nggaklah (khawatir) kan kita sudah kenal begitu lama, kerja samanya politik juga sangat dekat, di DPR juga sangat erat hubungannya jadi tidak ada kekhawatiran sama sekali,” tutur Eddy.
“Dan kita percaya penuh bahwa soliditas ini akan dilangsungkan sampai dengan pemilu bahkan nanti kerja sama nanti di parlemen pasca Pilpres nanti 2024,” sambungnya.
Sebelumnya Cak Imin menghadiri perayaan HUT ke-25 Partai Amanat Nasional (PAN). Cak Imin mengaku deg-degan berkoalisi dengan PAN. Cak Imin awalnya mengaku baru diberi tahu oleh Prabowo soal nama koalisi mereka ialah Koalisi Indonesia Maju. Dia kemudian berharap kebersamaan dalam koalisi bisa mewujudkan kebaikan.
“Saya tadi dibisik-bisik oleh Pak Prabowo kebersamaan kita di Koalisi Indonesia Maju, maklum belum hafal baru tadi dikasih tahu. Koalisi Indonesia Maju. Moga-moga kebersamaan saya dan Pak Zul dengan PAN ini bener-bener maslahat untuk negeri ini,” kata Cak Imin dalam pidatonya di acara peringatan HUT ke-25 PAN di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.
Cak Imin kemudian menyebut dirinya dan Ketum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), sudah saling kenal sejak sebelum reformasi. Namun, katanya, baru kali ini dirinya berkoalisi dengan PAN di Pilpres. Hal itu yang membuatnya deg-degan.
“Kenapa saya deg-degan? Pak Zul setiap ketemu saya, Pak Zul juga deg-degan,” imbuhnya.
