STRATEGIC ASSESSMENT. Ibu Kota Negara alias IKN Nusantara Indonesia terletak di Kalimantan Timur. IKN Nusantara nantinya akan menjadi ibu kota baru Indonesia menggantikan Jakarta. Jakarta yang sudah penuh sesak dinilai tak mampu lagi mengakomodir keberlangsungan roda pemerintahan sehingga Indonesia memindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Nantinya IKN Nusantara akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Meski cuma ada empat kementerian yang ikut pindah ke sana adalah Kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri, Pertahanan dan Sekretariat Negara.
“Ibu Kota Negara akan dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045. Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat Transformasi Ekonomi Indonesia,” jelas IKN. Selain itu MPR dan DPR RI ikut diboyong ke sana. Nantinya pada 17 Agustus 2024 presiden Indonesia akan meresmikan IKN Nusantara.
Meski demikian ada tantangan tersendiri bagi Indonesia di IKN Nusantara. Salah satunya ialah faktor keamanan. IKN Nusantara dekat dengan selat Makassar yang kerap digunakan untuk wara-wiri kapal perang negara lain. Kapal selam negara lain juga bisa bermanuver bebas di selat Makassar karena lebar dan dalam. “Selat Makassar memiliki panjang sekitar 600 kilometer dari utara ke selatan, lebar selat antara 100 hingga 200 kilometer, dan memiliki kedalaman beberapa ratus meter hingga sekitar 2 kilometer. Karena kedalaman dan lebarnya, jalur ini cocok untuk dilalui kapal pengangkut minyak mentah ultra-besar yang mencari akses ke pasar Asia Timur,” jelas 9dashline pada 17 Agustus 2022.
Konflik di Indo Pasifik memungkinkan kapal perang dan kapal selam negara lain berlalu lalang di sana. “Selat Makassar juga menjadi tempat yang nyaman bagi kapal perang dan kapal selam angkatan laut asing yang melintas antara Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan. Kurangnya pulau-pulau kecil di sepanjang Selat memudahkan lewatnya kapal permukaan, sementara kedalamannya memudahkan kapal selam lewat tanpa terdeteksi,” jelasnya.
Sialnya UNCLOS 1982 tak melarang lalu lintas kapal kombatan di selat Makassar. Bahkan Indonesia tak bisa memaksa kapal selam negara lain harus berlayar di permukaan saat melintas di depan IKN Nusantara. “Berdasarkan hukum internasional, Indonesia tidak dapat memaksa kapal selam untuk muncul ke permukaan saat transit di Selat Makassar atau menghalangi hak lintasnya,” ungkapnya.
Tapi Indonesia berhak melakukan blokade laut di selat Makassar jika ada ancaman keamanan yang diarahkan ke IKN Nusantara.
Indonesia juga akan membangun pos pemantauan untuk mendeteksi semua lalu lalang kapal di selat Makassar.
“Para pembuat kebijakan kemungkinan besar ingin memantau pergerakan kapal perang dan kapal selam yang transit begitu dekat dengan ibu kota baru.
Hal ini akan memungkinkan para pembuat kebijakan mengumpulkan informasi intelijen tentang arus lalu lintas maritim dan mendeteksi kapal selam dan kapal selam tak berawak,” ungkap 9dashline.
Masalahnya kapal selam modern sangat sulit dideteksi.
Selain ancaman dari kapal selam, IKN Nusantara juga dapat diserang menggunakan rudal hipersonik. Jika sudah demikian evakuasi presiden Indonesia jadi prioritas.
“Mengingat kerentanan ibu kota baru yang lebih besar terhadap ancaman udara seperti rudal balistik dan hipersonik, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan evakuasi cepat para pemimpin nasional ke lokasi yang lebih dapat dipertahankan ketika menghadapi musuh yang lebih unggul,” ungkapnya. Ancaman terdekat yakni rudal hipersonik DF-17 China.
IKN Nusantara Indonesia masih belum sempurna menghadapi ancaman serangan lawan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut rumah dinas bagi menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara siap dihuni mulai pertengahan 2024. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan pembangunan rumah tapak jabatan menteri (RTJM) sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu. Pada bulan ini, progres pembangunan 36 unit RTJM di IKN telah mencapai 22,86 persen. “InsyaAllah di pertengahan tahun depan seluruhnya sudah bisa dimanfaatkan,” ujarnya.
RTJM dibangun dua lantai, di mana lantai pertama terdiri dari teras, ruang kerja, ruang tunggu dan area kedinasan, ruang tamu, dan kamar tidur tamu. Sedangkan lantai kedua untuk area pribadi yang terdiri dari ruang keluarga, kamar tidur utama, dan kamar tidur anak.
Luas rumah bagi menteri tersebut, lanjut Iwan, memiliki luas lahan 1.000 meter persegi dan luas bangunan 580 meter persegi lengkap dengan meubelair atau perabotannya.
Dalam pembangunan RTJM di IKN, Kementerian PUPR juga tetap memperhatikan sejumlah aspek penting baik dari sisi kawasan, desain hunian, maupun pemanfaatan teknologi. Nantinya, jarak rumah menteri dengan fasilitas umum dapat ditempuh dalam waktu minimal 10 menit.
Sebelumnya Kementerian PUPR menyebut skema pembangunan rumah dinas ini merupakan arahan dari bapak Presiden Joko Widodo. Nantinya, pihak swasta yang memenangkan proyek KPBU akan melaksanakan membangun rumah. Selanjutnya, pemerintah akan menyewa rumah-rumah dinas yang telah dibangun tersebut ke pihak swasta.
Sementara, Fraksi Demokrat di DPR mengkritik anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara dalam Rancangan APBN 2024. Kritikan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 tentang pemandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBN 2024 serta nota keuangan di Kompleks DPR Senayan, Jakarta.
Menurut Fraksi Partai Demokrat, anggaran yang disiapkan yakni Rp 40 triliun sangat besar. “Anggaran untuk IKN Rp 40 triliun itu sangat besar,” kata perwakilan Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka yang membacakan pandangan umum fraksinya.
Dia mengatakan anggaran untuk IKN itu sangat kontras dengan anggaran yang disediakan pemerintah untuk pembangunan dan pemerataan daerah lainnya. Dia berharap pembangunan ini tidak dilakukan hanya untuk mengejar hal yang seremonial belaka, seperti upacara HUT Kemerdekaan 2024.
“Jangan sampai pembangunan hanya mengejar hal yang bersifat seremonial saja, seperti upacara bendera di IKN tahun depan,” kata Suhardi.
Dia mengatakan pembangunan harus mengedepankan aspek kualitas. Perencanaan dan prosedur pembangunan, kata dia, harus diutamakan. Dia mengatakan jangan sampai pembangunan ini berakhir dengan kualitas buruk hanya karena mengejar target penyelesaian.
“Kita lihat contoh lainnya yaitu Jalan Tol Trans Sumatera yang kualitasnya jauh dari harapan,” kata dia. Sebelumnya, pemerintah menargetkan pembangunan Istana di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur ditargetkan rampung pada tahun 2024 mendatang. Artinya perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 78 pada hari ini Kamis, (17/8/2023) bisa jadi yang terakhir dilakukan di Jakarta.
Target tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya. “Insya Allah tahun depan sudah di IKN, kita lihat nanti,” kata Jokowi kepada wartawan saat ditanya apakah ini menjadi upacara terakhir di Istana Merdeka.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur masih sesuai rencana. Progres konstruksi saat ini mencapai 36%. Khusus untuk Istana Kepresidenan dan kantor presiden ditargetkan rampung pada pertengahan tahun depan.
Sedangkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan cara agar pemerintah bisa mendapatkan modal untuk membangun infrastruktur. Menurutnya, kesenjangan infrastruktur memang masih terjadi dan masalah utamanya adalah sumber pembiayaan. Hal ini diungkapkan Sri Mulyani dalam salah satu dialog tingkat tinggi di agenda pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN di Jakarta. Untuk membiayai pembangunan infrastruktur pemerintah menggunakan anggaran sendiri terlebih dahulu. Namun, karena anggaran terbatas maka butuh bantuan swasta.
“Ketika pemerintah memiliki anggaran sendiri, kita mengalokasikannya untuk infrastruktur dalam hal pembelanjaan kita. Namun, kita perlu menarik lebih banyak modal,” ungkap Sri Mulyani dalam dialog yang disiarkan virtual. Sri Mulyani melanjutkan, untuk mendapatkan pembiayaan sangat bergantung pada seberapa menarik infrastrukturnya. Maka dari itu ketika mengajak swasta ikut bergabung, selera risikonya akan berbeda.
“Mereka senang untuk berpartisipasi, namun yang pasti mereka mengharapkan keuntungan, risiko adalah rintangan terbesar seperti yang juga dibicarakan oleh orang lain,” kata Sri Mulyani.
Pemerintah akan melakukan intervensi bukan dalam hal belanja, tapi bagaimana cara agar bisa menyediakan dan membawa fasilitas pengembangan proyek kepada investor. Salah satu skema yang diperkenalkan Sri Mulyani adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Swasta diajak untuk berinvestasi ke proyek infrastruktur dan mendapatkan keuntungan.
Pihaknya menyiapkan program Fasilitas Pengembangan Proyek (Project Development Facility/PDF) di Indonesia kepada investor. Pemerintah juga dapat menjamin beberapa risiko sehingga proyek akan menarik bagi swasta.
“Instrumen manajemen risiko jaminan sudah mulai diterapkan di Indonesia. Kami juga mendirikan kendaraan misi khusus jadi kami punya PT SMI. Kami juga punya IIF,” ujar Sri Mulyani.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan instrumen pinjaman untuk mendapatkan dana segar sebagai modal pengembangan infrastruktur, misalnya, green bond ataupun sukuk.
“Jadi ini seperti instrumen utang. Jadi kita terbitkan seperti green bond, sukuk, itu semua instrumen yang partisipasi swasta dalam bentuk pinjaman jadi kita pinjam ke mereka, tapi kalau swasta mau seleranya lebih tinggi, mereka lakukan ekuitas,” ungkap Sri Mulyani.
Pihaknya menyiapkan program Fasilitas Pengembangan Proyek (Project Development Facility/PDF) di Indonesia kepada investor. Pemerintah juga dapat menjamin beberapa risiko sehingga proyek akan menarik bagi swasta.
“Instrumen manajemen risiko jaminan sudah mulai diterapkan di Indonesia. Kami juga mendirikan kendaraan misi khusus jadi kami punya PT SMI. Kami juga punya IIF,” ujar Sri Mulyani.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan instrumen pinjaman untuk mendapatkan dana segar sebagai modal pengembangan infrastruktur, misalnya, green bond ataupun sukuk.
“Jadi ini seperti instrumen utang. Jadi kita terbitkan seperti green bond, sukuk, itu semua instrumen yang partisipasi swasta dalam bentuk pinjaman jadi kita pinjam ke mereka, tapi kalau swasta mau seleranya lebih tinggi, mereka lakukan ekuitas,” ungkap Sri Mulyani.
