Potret politik jelang 2024 ada peluang meluasnya dinasti politik dan Gus Wafi mendukung Anies Baswedan

STRATEGIC ASSESSMENT. Budiman Sudjatmiko mengumumkan mendukung bakal calon presiden Prabowo Subianto pada pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, dukungan itu dilakukan atas nama pribadi bukan terkait partainya saat ini PDIP.

Namun dukungan tersebut mendapat respon keras dari PDIP. Arah politik partai itu cukup jelas, karena Ketua Umum Megawati mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.

Saat pengumuman itu, pihak PDIP memberikan Budiman ultimatum untuk mundur atau dipecat. Terbaru, akhirnya pada Kamis (24/8/2023), Budiman resmi dipecat dari PDIP.

Budiman diketahui bergabung dengan PDIP pada 2004 lalu. Sebelumnya ia dikenal sebagai aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang dideklarasikan pada 1996.

Karena aktivitasnya saat itu, dia sempat dijebloskan ke penjara pada saat pemerintahan Orde Baru. Budiman juga dituding jadi dalang peristiwa 27 Juli 1996 dan divonis 13 tahun. Namun dia hanya mendekam selama 3,5 tahun. Pada 10 Desember 1999, Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur memberikannya amnesti.

Budiman masuk ke PDIP bersama dengan sejumlah aktivis lain. Mulai dari Rahardjo Waluyo Jati (PRD), mantan Ketua Pijar Haikal, Akuat Supriyanto, Beathor Suryadi, Masinton Pasaribu (Front Perjuangan Pemuda Indonesia), hingga Sinyo (Gerakan Bersama Rakyat).

Belum lama ini dia diketahui menjabat sebagai Komisaris Independen di PTPN V. Menteri BUMN Erick Thohir yang menunjuknya langsung mengisi jabatan tersebut pada 2021. Dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta Budiman diketahui mencapai Rp 1,7 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari tanah dan bangsunan hingga kendaraan.

Lebih dari 90% hartanya tersebut adalah tanah dan bangunan milik pribadi. Lokasinya berada di Jakarta Timur dengan luas 187 M2/250 M2.

Sementara untuk kendaraannya tercatat ada dua unit mobil. Yakni Nissan Evalia 1,5 Tahun 2012 senilai Rp 95 juta dan Mitsubishi Mirage 1,2 A/T tahun 2013 seharga Rp 85 juta.

Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Abdul Ghoni pindah dari Partai Gerindra ke NasDem jelang Pemilu 2024. Dia juga mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Abdul mengaku pindah ke NasDem sejak pendaftaran bakal calon anggota legislatif yang dibuka KPU pada awal Mei 2023 lalu.  Dalam laman daftar caleg sementara (DCS) di laman infopemilu.kpu.go.id, nama Abdul Ghoni maju sebagai caleg DPRD DKI Jakarta dari Dapil DKI 7 dari NasDem dengan nomor urut 1.

Abdul juga memastikan bakal mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Bahkan, ia memastikan seluruh anggota Forkabi juga turut mendukung Anies di Pilpres 2024 mendatang.

Ia menyatakan Forkabi bakal menggelar deklarasi resmi untuk mendukung Anies. Organisasi Forkabi merupakan organisasi bersifat kedaerahan yang berdiri 18 April 2001 lalu.

“Sudah pasti harga mati untuk Anies For Presiden. Saya Ketum DPP Forkabi Se-Jabodetabek sudah saya pastikan dukung 100 persen ke Anies. Nanti Forkabi akan gelar pasukan dan deklarasi Anies For Presiden,” kata dia.  Abdul menjelaskan Forkabi mendukung Anies lantaran kinerjanya sudah terbukti membangun Jakarta selama menjabat sebagai gubernur. Baginya, kinerja Anies itu dibuktikan sesuai janji politik yang pernah terucap.

“Jakarta berubah total dan janjinya sudah ditepati semua. Anies orang pintar dan petugas rakyat, bukan petugas partai,” kata dia.

Terpisah, Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta Nurcahyo Anggoro Jati memastikan Abdul Ghoni telah bergabung dengan NasDem untuk menjadi caleg DPRD DKI Jakarta.

“Yang jelas ketika pencalegan, beliau mengundurkan diri dari partai sebelumnya dan mendaftarkan diri di kami. Akhirnya sampai proses DCS nama beliau ada,” kata Nurcahyo.

Anies kini telah didukung oleh koalisi PKS, NasDem dan Demokrat dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Sementara, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyebut Prabowo Subianto bakal mengumumkan cawapres yang akan mendampinginya dalam waktu dekat.
Yusril mengatakan cawapres yang dimaksud dipilih langsung oleh Prabowo.

“Terkait wakil presiden akan diputuskan langsung oleh Pak Prabowo Subianto dalam waktu dekat ini dan kita akan mendukung sama-sama, mudah-mudahan pak Prabowo terpilih sebagai presiden,” kata Yusril di Makassar, Sulawesi Selatan. Yusril tidak menjelaskan lebih rinci kapan cawapres pendamping Prabowo bakal diumumkan. Dia juga tak memberikan ciri-ciri dari cawapres yang dipilih Prabowo.

Dia hanya mengatakan bahwa PBB pernah memberikan rekomendasi kriteria cawapres kepada Prabowo. Kriteria yang dimaksud adalah berasal dari luar Jawa, dari kalangan Islam dan sipil.

“Kita serahkan sepenuhnya kepada Prabowo walaupun PBB sudah memberikan kriteria yang sebaiknya ada calon dari luar Jawa kemudian kelompok Islam kemudian sipil karena pak Prabowo ini dari militer, saya kira itu gambaran yang dapat kami berikan kepada Prabowo,” ungkapnya.

Keputusan tetap berada di tangan Prabowo. Yusril menekankan bahwa PBB akan mendukung siapapun cawapres pilihan Ketua Umum Gerindra itu di Pilpres 2024.

“Jadi semua sudah putuskan bahwa PBB kali ini mendukung Prabowo Subianto dan ada kerjasama yang baik antara Gerindra dengan PBB dan partai koalisi yang lainnya dalam memenangkan pencalonan Pak Prabowo sebagai calon presiden,” kata Yusril.

Dia pun yakin Prabowo bakal memenangkan pilpres kali ini. Apakah itu berlangsung satu putaran ataupun dua putaran.

Yusril optimis akan hal itu. Seluruh partai koalisi pun bakal bekerja keras di Pilpres 2024 mendatang.

“Kalau dua pasangan yang langsung memenangkan, kalau ada tiga masuk putaran kedua,” kata Yusril.

Terpisah, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga menyampaikan progres penentuan cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, hilal sudah terlihat.

“Hilalnya sudah mulai tampak. Tapi belum bisa diadakan sidang isbat karena belum memenuhi syarat 3 persen. Jadi belum bisa kita putuskan bahwa besok hari raya,” kata Muzani dalam rekaman suara yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (26/7).

Muzani menyebut kriteria utama cawapres Prabowo merupakan sosok yang setia kepada Pancasila, UUD 1845, NKRI, dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika.

Upaya berpaling dari arah keberpihakan terhadap suatu partai atau istilahnya ‘membelot’ yang dilakukan oleh Budiman Sudjatmiko menjadi sorotan publik beberapa hari terakhir. Secara terang-terangan, dia memilih berseberangan dengan PDI Perjuangan dalam mengusung calon presiden pada 2024. Sebagai politikus PDIP, Budiman ogah menuruti partainya dalam mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pemilu 2024. Ia memilih mendukung Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto sebagai capres mendatang menggantikan Presiden Joko Widodo.

Budiman pun terkena sanksi pemecatan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri karena terang-terangan mendukung bakal capres Prabowo Subianto dan mendeklarasikan relawan Prabowo – Budiman (Prabu), di Marina Convention, Semarang, pada 18 Agusutus 2023.

Aksi membelot oleh politikus seperti Budiman bukan hal baru terjadi, menjelang pemilu sebelumnya hal ini juga sudah berkali-kali kejadian. Lantas siapa saja kader partai yang pernah membelot?

Selain Budiman, salah satu contoh yang paling terkenal adalah Basuki Tjahaja Purnama alias ahok yang dikenal dengan perjalanan politik yang panjang dengan mengendarai kendaraan yang berbeda mulai dari Partai Golkar, Gerindra, dan PDI-Perjuangan.

Selain mereka, berikut ini daftar lengkapnya sebagaimana dikutip dari catatan tim riset CNBC Indonesia, Minggu (27/8/2023): Budiman Sudjatmiko dari Politikus PDIP menjadi pendukung capres Gerindra; Guntur Romli dari Politikus PSI menjadi PDIP; Bima Arya dari Politikus PAN membelot mendukung Jokowi-Ma’ruf; Boy Sadikin dari politikus PDIP memilih bergabung dengan Tim kandidat Cagub DKI Jakarta, Sandiaga Uno; Basuki Tjahaja atau Ahok dari politikus Golkar menjadi Gerindra dan terakhir PDIP; Rahmat HS dari olitikus Hanura menjadi pendukung Ahok pada 2016; Ruhut Sitompul dari politikus Demokrat menjadi pendukung Ahok yang diusung PDIP pada 2016; Haryono Isman dari politikus Demokrat menjadi pendukung Jokowi dan Ahok; Prabowo Subianto dari politikus Golkar menjadi pimpinan Gerindra; Surya Paloh dari politikus Golkar menjadu pimpinan Nasdem

Dari beberapa nama tersebut, ada beberapa nama yang sempat bikin geger. Salah satunya kabar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Jejak Ahok dari partai Golkar, kemudia ke Gerindra, dan 2018 kabarnya ke PDIP. Pindahnya ke PDIP, perjalanan politik Ahok berpindah partai semakin panjang. Ahok resmi mengantongi kartu tanda anggota (KTA) PDIP per 26 Januari 2019. Untuk diketahui bahwa kabar Ahok masuk ke PDIP sudah terdengar sejak ia masih menjalani hukuman di Rutan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.

PDIP menjadi partai ke-4 bagi Ahok. Ia sebelumnya merupakan kader Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), Golkar, dan Gerindra. Ia memutuskan keluar dari partai saat masih menjabat Wagub DKI, sebelum akhirnya menjadi Gubernur DKI menggantikan Joko Widodo, yang terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2014.  Posisi Anies Baswedan dalam survei calon presiden RI yang selalu berada di bawah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo mengundang reaksi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Pasalnya, Anies merupakan calon yang sedang diusung oleh partainya. Dalam sebuah forum pertemuan dengan tim delapan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Surya menilai angka yang dirilis lembaga survei banyak yang tidak tepat.

“Ini terjadi diskusi yang cukup menarik. Sejujurnya, dengan segala hormat kita kepada lembaga-lembaga survei banyak juga yang tidak tepatnya, ya begitu,” timpal Paloh. Ia pun mempertanyakan kebenaran yang digambarkan oleh hasil survei selama ini. Ia mengaku hasil survei yang dirilis selama ini berbeda dengan survei internal.

“Apakah benar apa yang digambarkan oleh, katakanlah, lembaga-lembaga survei yang menempatkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dari apa yang kita pahami,” ucap dia.

Sementara itu, dalam forum yang sama, Anies juga memaparkan nanti pemenang sebenarnya akan terlihat setelah Pilpres 2024 digelar.

“Ya, kita nanti biar sejarah nanti yang akan menjawabnya,” ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Anies sendiri merupakan bakal calon presiden yang mendapatkan dukungan dari Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sejauh ini, Anies belum mendeklarasikan siapa calon wakil presiden yang akan maju bersamanya dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang.

Ketua Pro Jokowi (Projo) Sulawesi Selatan, Herwin Nini Ala menyatakan mundur sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Provinsi Sulsel dari Partai Perindo. Dia memutuskan mundur karena Partai Perindo mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.

“Iya benar, saya mengundurkan diri dari bacaleg Perindo,” kata Herwin. Herwin mundur karena ingin konsisten memegang komitmen hasil konferensi daerah Sulsel yang mengusulkan agar DPP Projo mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang.

“Pengunduran ini dampak dari dukungan Projo Sulsel saat konferda 18 Juni lalu, mengusulkan Menhan Prabowo Subianto sebagai capres dan Cawapres Airlangga Hartarto,” ungkapnya.

Herwin menghormati sikap Perindo yang mendukung Ganjar Pranowo. Akan tetapi, Herwin lebih memilih untuk mengikuti langkah Projo Sulsel ketimbang Perindo.

“Pengunduran ini sebagai konsekuensi dan konsistensi saya sebagai Ketua Projo Sulsel yang berbeda usungan dengan Perindo,” jelasnya.

Setelah memutuskan untuk mengundurkan dari Partai Perindo, Herwin kembali fokus untuk menjalankan program yang telah direncanakan untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai capres di Sulsel pada Pilpres mendatang.

“Saat ini, saya fokus mengurus Projo dan belum berminat berlabuh ke partai manapun,” kata dia. 

Waketum Gerindra Habiburokhman mengatakan piagam kerja sama politik Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) akan tetap sama secara prinsip, meski Golkar dan PAN sudah resmi bergabung. Habiburokhman menegaskan keputusan nama cawapres tetap ada di tangan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Gus Imin). “Ya secara prinsip sama kok, nggak ada perbedaan,” ujar Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta.

Habiburokhman mengatakan Prabowo juga akan mempertimbangkan masukan dari PAN dan Golkar. Namun demikian, Habiburokhman menegaskan penentuan pendamping Prabowo di Pilpres 2024 tetap ada di tangan Prabowo dan Gus Imin.  Habiburokhman mengatakan hak Gus Imin tak akan dibatasi dengan merapatnya Golkar dan PAN ke KKIR. Habiburokhman menegaskan nama cawapres tak akan muncul tanpa persetujuan Gus Imin.

Politikus PDIP Effendi Simbolon buka suara soal namanya tak masuk dalam daftar calon anggota legislatif atau Caleg sementara (DCS) Pemilu 2024 yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ia menegaskan tak majunya dia di Pileg 2024 karena keinginan sendiri. Effendi merasa sudah cukup menjadi legislator dalam dua dekade terakhir.

“Iya, kita dengan kesadaran pertama memang mungkin udah cukup juga ya, udah 20 tahun,” kata Effendi di kompleks parlemen. Effendi mengatakan ia memilih untuk memberikan kesempatan kepada anak muda untuk mengisi parlemen.

Selain itu, ia pun memberikan catatan agar politik ke depan berubah dan tak lagi menganut gaya yang dianut kini.

“Karakternya jangan dibawa seperti kekinian ini yang pukul memukul, homo homini lupus, apa ya, kayak politik bejat, enggak bagus,” ucap dia.

Usai tak akan bertarung sebagai caleg, Effendi berkelakar dirinya hendak jadi bakal capres.

“InsyaAllah tidak mencalonkan, kita mau nyapres,” ujar seraya tersenyum.  Terlepas dari itu, Effendi menegaskan tak keluar dari partai banteng. Terkecuali, memang PDIP lah yang dirasa tak lagi membutuhkannya sebagai kader.

“Enggak lah, kok keluar. Ya kecuali PDI-nya udah enggak mau sama kita,” tegas dia.

Nama Effendi beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan usai memberi sinyal mendukung bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Ia mengatakan Indonesia patut untuk dipimpin oleh nakhoda yang handal. Prabowo salah satunya.

Effendi sendiri merupakan legislator PDIP sejak 2004 dan terpilih secara berturut-turut. Pada 2004, ia terpilih lewat daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta 1 yang meliputi wilayah Jakarta Timur.

Kemudian pada 2009 hingga 2019, ia terpilih secara beruntun lewat dapil DKI Jakarta III yang meliputi Jakarta Utara, Barat, dan Kepulauan Seribu.

Belakangan, oleh fraksi PDIP, Effendi dipindah ke Komisi X yang membidangi pendidikan, pemuda, dan olahraga. Ia dipindah tak lama setelah melayangkan kritik keras ke KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman soal isu retak hubungannya dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Kemudian pada Pileg 2024, nama Effendi tak terdaftar dalam DCS yang dirilis KPU. Beberapa waktu lalu, namanya sempat diisukan diganti oleh mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.

Survei Litbang Kompas terkini mencatat PAN dan PPP tidak lolos ke parlemen di Pemilu 2024 dengan elektabilitas yang terekam pada periode Agustus 2023.  Hasil survei menunjukkan elektabilitas kedua partai politik parlemen itu berada di bawah ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen. PAN memperoleh elektabilitas sebesar 3,4 persen, naik 0,2 persen dari survei pada Mei lalu.

Sementara PPP pada survei kali ini hanya memperoleh 1,6 persen. Elektabilitas PPP turun hampir setengahnya dibanding Mei lalu yang tercatat meraih 2,9 persen.  Selain PAN dan PPP, sejumlah partai politik peserta Pemilu 2024 juga diprediksi tak lolos parlemen. Perindo tercatat memiliki elektabilitas 3,4 persen.

Selain itu, Hanura, PSI, Garuda, Gelora, Partai Ummat, PBB, dan Partai Buruh diprediksi hanya memperoleh suara di bawah satu persen.

Sementara itu, ada tujuh partai politik yang diprediksi lolos ke parlemen. PDIP memimpin di puncak dengan elektabilitas 24,4 persen.

Pada posisi kedua duduk Partai Gerindra dengan perolehan 18,9 persen. Disusul PKB 7,6 persen, Golkar 7,2 persen, Demokrat 7,0 persen.

Kemudian PKS di posisi keenam dengan elektabilitas 6,3 persen dan NasDem dengan elektabilitas 5,9 persen pada urutan ketujuh.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka yang diselenggarakan pada 27 Juli-7 Agustus 2023 dengan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Margin of error survei lebih kurang 2,65 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.  Hasil survei Litbang Kompas ini sedikit berbeda dengan survei Indikator Politik Indonesia pada Juli lalu.

PAN diprediksi memenuhi ambang batas parlemen dengan elektabilitas 4,3 persen, sedangkan PPP dengan perolehan sebesar 2,7 persen tetap diprediksi gagal melenggang ke parlemen.

Perindo juga diprediksi tak lolos dengan elektabilitas lebih rendah ketimbang Litbang Kompas, yakni sebesar 1,6 persen.

Kemudian PSI, Hanura, Partai Buruh, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Ummat dan PKN diprediksi hanya memperoleh suara di bawah satu persen.

Sejumlah purnawirawan jenderal baik TNI maupun Polri terpantau ikut terdaftar menjadi bakal caleg untuk Pemilu 2024. Berdasarkan penelusuran Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah dikeluarkan KPU, ada sejumlah nama pensiunan jenderal dari bintang satu hingga bintang tiga yang terdaftar. Di antara mereka ada yang sudah ikut pemilu sebelumnya alias politikus lama, ada pula yang baru ingin mencoba peruntungan di Pileg 2024..

Pada Pemilu 2024 ini, tercatat puluhan purnawirawan TNI dan Polri berduyun-duyun mengikuti ajang lima tahunan ini untuk mendapatkan kursi legislatif tingkat DPR di Senayan, Jakarta.
Hasil penelusuran DCS di laman infopemilu.kpu.go.id pada Rabu (24/8) memperlihatkan para pensiunan jenderal itu tersebar di hampir semua partai politik peserta Pemilu 2024. Tak jarang di antara mereka mendapatkan ‘nomor caleg cantik’ dari partai pengusung seperti urutan nomor 1 sampai 3.

Nama-nama beken mantan petinggi TNI dan Polri seperti eks Wakapolri Komjen Pol (Purn.) Oegroseno, eks Kabareskrim Komjen Pol. (Purn) Susno Duadji, hingga mantan Kepala BNPB Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito ikut memeriahkan kontestasi kali ini.  Oegroseno maju lewat Partai NasDem di Dapil Sumatera Utara (Sumut) I, sementara Susno memilih menggunakan perahu PKB untuk maju sebagai caleg DPR di Dapil Sumatera Selatan (Sumsel) II. Kemudian, Ganip melalui PDIP bertarung di Dapil Jawa Timur (Jatim) V.

Tak ketinggalan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham Irjen (Purn) Ronny Sompie S dan eks Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen (Purn) Rikwanto juga turut menjadi caleg dari Partai Golkar.

Selain itu ada eks Pangkogabwilhan III Letjen TNI (Purn) Agus Suhardi yang maju lewat PDIP di Dapil Jambi, kemudian mantan Pangdam Diponegoro Mayor Jenderal (Purn) Wuryanto yang maju caleg di Dapil Jateng VIII dari Perindo.  Meski para purnawirawan TNI-Polri diperbolehkan menjadi caleg dan dapat menggunakan hak pilihnya, namun UU Penilu membatasi para personel TNI dan Polri aktif untuk ikut serta dalam politik. Mereka diwajibkan netral.

Larangan itu tertuang dalam Pasal 280 Ayat (3) UU Pemilu. Jika terbukti terlibat, prajurit TNI-Polri aktif bisa dikenakan sanksi hukuman satu tahun penjara dan denda Rp12 juta.

PKB (Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji (Dapil Sumsel II); Partai Gerindra (Laksamana Madya (Purn) Moekhlas Sidik (Dapil Jatim II); Mayor Jenderal (Purn) Adi Sudaryanto (Dapil Jateng III); Partai NasDem (Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Oegroseno (Dapil Sumut I); PDIP (Letnan Jenderal (Purn) Agus Suhardi (Dapil Jambi); Letnan jendral (Purn) Ganip Warsito (Dapil Jatim V); Letnan Jenderal (Purn) Joppye Onesimus Wayangkau (Dapil Papua Barat Daya); Laksamana Madya (Purn) Yuhastihar (Dapil Sumbar II); Irjen Pol. (Purn) Safaruddin (Dapil Kalimantan Timur); Irjen (Purn) Fakhrizal (Dapil Sumbar I); Mayor Jendral (Purn) TB Hasanuddin (Dapil Jabar IX); Mayor Jenderal (Purn) F Saud Tamba Tua (Dapil Lampung I); Mayor Jenderal (Purn) Sturman Panjaitan (Dapil Kepulauan Riau); Mayor Jenderal (Purn) Gunawan Pakki (Dapil Sulsel II); PKS (Irjen Pol. (Purn) Muhammad Amhar Azeth (Dapil Jatim VII)
Mayor Jenderal (Purn) Heros Paduppai (Dapil Sulsel II); Laksamana Muda (Purn) Sony Santoso (Dapil Jateng VI); Brigadir Jenderal (Purn) Sudarto (Dapil Lampung II); Brigadir Jenderal (Purn) Oloan Parulian Sianturi (Dapil Jateng III); Partai Demokrat (Inspektur Jenderal (Purn) Syafril Nursal (Dapil Jambi), Inspektur Jenderal (Purn) Frederik Kalalembang (Dapil Sulsel III); Partai Golkar (Letnan Jenderal (Purn) Sudirman (Dapil Sumsel I), Mayor Jenderal (Purn) Ronny (Dapil Kalbar I), Mayjen (Purn) Lodewijk F Paulus (Dapil Lampung I), Inspektur Jenderal (Purn) Yovianes Mahar (Dapil Jabar X), Inspektur Jenderal (Purn) Yuskam Nur (Dapil NTB II), Inpektur Jenderal (Purn) Ronny Sompie (Dapil Sulawesi Utara), Inspektur Jenderal (Purn) Rikwanto (Dapil Kalsel II); PAN (Mayor Jenderal (Purn) Sudibyo (Dapil Jateng IV), Mayjen (Purn) Warsono (Dapil Jawa Timur VII), Brigadir Jenderal (Purn) Yusep Sudrajat (Dapil Jawa Barat II), Brigadir Jenderal (Purn) Enang Rusdiana (Dapil Jabar VII), Brigadir Jenderal (Purn) Agustinus (Dapil Sulsel II), Brigadir Jenderal (Purn) Abdul Rahman Made (Dapil Sulawesi Tenggara); PPP (Mayor Jenderal (Purn) Neno Hamriono (Dapil Jakarta III), Mayjen TNI (Purn) Gamal Haryo Putro (Dapil Jawa Timur I); Partai Perindo (Komisaris Jenderal (Purn) Anang Iskandar (Dapil Jatim I); Laksamana Madya (Purn) Desi Albert Mamahit (Dapil Jakarta III); Inspektur Jenderal (Purn) Zulkarnain Adinegara (Dapil Sumsel II); Inspektur Jenderal (Purn) Herbert P. Sitohang (DAP Jawa Barat VI); Marsekal Madya (Purn) Wahyu A. Djaja (Dapil Kepulauan Bangka Belitung); Marsekal Madya (Purn) Kisenda WK. (Dapil Jawa Barat II)
Mayor Jenderal (Purn) Abdul Hafil Fuddin (Dapil Aceh I); Mayor Jenderal (Purn) Victor H. Simatupang (Dapil Sumut I); Mayor Jenderal (Purn) Karev Marpaung (Dapil Sumut I); Mayor Jenderal (Purn) Wuryanto (Dapil Jateng VIII); Mayor Jenderal (Purn) Kasim Genawi (Dapil Sulsel III); Mayor Jenderal (Purn) Salim S Mengga (Dapil Sulbar); Mayor Jenderal (Purn) Joko Warsito (Dapil Banten II); Brigadir Jenderal (Purn) Rahmat Hidayat (Dapil Jawa Barat VIII); Brigadir Jenderal (Purn) Umar Sanusi (Dapil Jawa Barat XI); Brigadir Jenderal (Purn) Bonifasius Widiyanto Sambodo (Dapil DIY); Brigadir Jenderal (Purn) Bambang Sugiharto (Dapil Jatim V); Brigadir Jenderal (Purn) Joseph Wisnu Sandjaja (Dapil Sulsel II); Brigadir Jenderal (Purn) Toto Jumariono (Dapil Lampung I); Partai Hanura (Inspektur Jenderal (Purn) Yotje Mende (Dapil Kepri); Brigadir Jenderal (Purn) M.J.P. Hutagaol (Dapil Jakarta I); Inspektur Jenderal (Purn) Marwan Paris (Dapil Banten III) dan Mayor Jenderal (Purn) Rudolf A. Butar (Dapil Kaltim).

Sejumlah kepala daerah dari level gubernur, wakil gubernur, bupati, hingga wali kota dan wakil wali kota ramai-ramai maju menjadi calon anggota legislatif (caleg), baik DPR, DPD, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota di Pemilu 2024.

Hasil penelusuran daftar calon sementara (DCS) di laman infopemilu.kpu.go.id pada Rabu (24/8) memperlihatkan terdapat puluhan kepala daerah maupun wakil kepala daerah akan bertarung memperebutkan kursi legislatif.

Tercatat ada dua gubernur yang memutuskan untuk maju di Pemilu 2024. Mereka adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi. Viktor maju sebagai caleg DPR Dapil NTT II dari Partai NasDem. Sementara Ali Mazi maju caleg DPR Dapil Sulawesi Tenggara dari Partai NasDem.

“Ali Mazi Insyaallah begitu [maju caleg],” kata Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choiri kepada CNNIndonesia.com.

Sementara terdapat tiga wakil gubernur yang maju sebagai caleg. Mereka adalah Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang maju sebagai caleg DPR dari PPP di Dapil Jawa Barat VIII.

Kemudian Wakil Gubernur Lampung Chusnunia maju sebagai caleg DPR Dapil Lampung II dari PKB. Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen memutuskan maju sebagai Caleg DPD dari Jawa Tengah.

Berikut daftar para kepala daerah bertarung di Pemilu legislatif 2024:

Gubernur
– Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat (Caleg DPR Dapil NTT II- Partai NasDem)
– Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi (Caleg DPR Dapil Sulawesi Tenggara- Partai NasDem)
Wakil Gubernur
– Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum (Caleg DPR Dapil Jawa Barat VIII – PPP)
– Wakil Gubernur Lampung Chusnunia (Caleg DPR Dapil Lampung II-PKB)
– Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen – (Caleg DPD Jawa Tengah)
Wali Kota
– Wali Kota Jambi Syarif Fasha, (Caleg DPR Dapil Jambi-Partai NasDem)
– Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar (Caleg DPRD Jatim Dapil Jatim VIII- PAN)
Wakil Wali Kota
– Wakil Wali Kota Ternate Jasri Usman, (Caleg DPR Dapil Maluku Utara-PKB)
– Wakil Wali Kota Tomohon Wenny Lumentut (Caleg DPR Dapil Sulawesi Utara-PDIP)
Bupati
– Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya (Caleg DPR Dapil Banten I-Partai Demokrat)
– Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Iskandar (Caleg DPR Dapil Sumatera Selatan II-PAN)
– Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf (Caleg DPR RI Dapil Jatim II- PKB)
– Bupati Jombang Mundjidah Wahab (Caleg DPR RI Dapil Jatim VII- PPP)
– Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko (Caleg DPRD Jatim Dapil Jatim III- PDIP)
– Bupati Kerinci Adirozal (Caleg DPR Dapil Jambi- PAN)
– Bupati Merangin Mashuri (Caleg DPR Dapil Jambi-PPP)
– Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana (Caleg DPR Dapil Jawa Barat VII- Demokrat)
– Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika (Caleg DPRD Jawa Barat Dapil Jawa Barat 10- Golkar)
– Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan (Caleg DPR Dapil I Sumatera Utara- PKB)
– Bupati Kolaka Ahmad Safei (Caleg DPR Dapil Sulawesi Tenggara- PDIP)
– Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa (Caleg DPR Dapil Sulawesi Tenggara- NasDem)
– Bupati Donggala Kasman Lassa (Caleg DPRD Donggala Dapil Donggala I- PAN)
– Bupati Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara Royke Roring (Caleg DPRD Sulawesi Utara Dapil Sulut I-PDIP)
– Bupati Bone Bolango, Hamim Pou (Caleg DPR Dapil Sulut-NasDem)
– Bupati Karanganyar, Juliyatmono (Caleg DPR Dapil Jateng IV- Golkar). 

Kerabat dari para pejabat negara ramai-ramai memeriahkan pertarungan untuk maju menjadi anggota legislatif di tingkat pusat hingga daerah di Pemilu 2024. Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com di laman infopemilu.kpu.go.id yang memuat daftar calon sementara (DCS), kerabat pejabat negara itu maju di berbagai daerah pemilihan (dapil) untuk memperebutkan kursi legislatif.

Beberapa di antaranya adalah menantu dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Eno Syafrudien. Eno maju sebagai bakal caleg DPR RI dari PPP di Dapil Banten III yang meliputi Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Eno merupakan suami dari Siti Ma’rifah Ma’ruf Amin. Tak hanya itu, ada anak dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Herviano Widyatama, yang maju sebagai bakal caleg dari PDIP di Dapil Jawa Tengah I. Herviano kini masih tercatat sebagai anggota DPR 2019-2024.

Kemudian, terdapat nama anak Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran, Farah Putri Nahlia, yang maju sebagai bakal caleg dari PAN di Dapil Jawa Barat IX. Farah kini berstatus sebagai anggota DPR Fraksi PAN di Komisi I.

Anak-anak dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas juga turut serta maju sebagai bakal caleg DPR. Mereka di antaranya Putri Zulkifli Hasan yang maju Caleg DPR dari PAN di Dapil Lampung I dan Zita Anjani maju sebagai Caleg DPRD Dapil Jakarta 5 dari PAN.

Berikut beberapa daftar kerabat pejabat negara yang maju caleg di Pemilu 2024. Wapres Ma’ruf amin (Menantu: Eno Syafrudin (caleg DPR PPP-dapil Banten III); Kepala BIN Budi Gunawan
Anak: Herviano Widyatama (caleg DPR PDIP- dapil Jateng I); Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Anak: – Putri Zulkifli Hasan (caleg DPR PAN- dapil Lampung I)
– Zita Anjani (caleg DPRD PAN- dapil Jakarta V)

Menaker Ida Fauziyah
Suami: Taufik Abdullah (caleg DPR PKB- dapil jateng VII)

Ketua MPR Bambang Soesatyo
Anak: Dimaz Raditya Nazar (caleg DPRD Golkar- dapil DKI Jakarta II)

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid
Anak: Muhammad Hilman Mufidi (caleg DPR PKB- dapil Jatim II)

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan
Istri: Inggrid Kansil (caleg DPR Demokrat- dapil Jawa Barat VI)

Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran
Anak: Farah Putri Nahlia (caleg DPR PAN- dapil Jabar IX)

Ketua DPR Puan Maharani
Anak: Diah Pikatan O. Putri Haprani (caleg DPR PDIP- dapil Jateng IV)

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar
Kakak: Abdul Halim Iskandar (caleg DPR PKB-dapil Jawa Timur VIII)

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti
Anak: M. Ali Affandi (caleg DPR Demokrat- dapil Jawa Timur I)

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
Keponakan: Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (caleg DPR Gerindra-dapil DKI Jakarta III).

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC) A. Khoirul Umam memiliki pandangan tersendiri perihal “tercecernya” elektabilitas bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Terbaru, hasil survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, kembali mengonfirmasi “tercecernya” elektabilitas Anies yang tertinggal dibandingkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.  “Meskipun pernah mencapai elektabilitas di sekitar angka 29% pada pengujung 2022, namun selama paruh pertama tahun 2023 ini, elektabilitas Anies selalu “tercecer” di posisi terbawah dengan jarak angka cukup jauh dibanding capres potensial lainnya seperti Prabowo dan Ganjar,” katanya di Jakarta.

“Tercecernya elektabilitas Anies itu juga dibayangi oleh kondisi Koalisi Perubahan yang kian stagnan. Di saat PKS dan Demokrat mengklaim siap mendeklarasikan pasangan capres-cawapres dan membentuk infrastruktur pemenangan Anies, Nasdem justru tampak bersikeras mengulur waktu hingga menit-menit terakhir (last minutes),” lanjutnya.

Menurut Khoirul Umam, tidak bergeraknya Nasdem kemungkinan besar disebabkan oleh situasi di mana sang ketua umum partai Surya Paloh tersandera oleh tangan-tangan kekuasaan yang tak terlihat (the invisible hand), yang belakangan punya hobi “menggebug” lawan politik dengan instrumen hukum. Karena ketakutannya pada manuver “tukang gebug” itu, lanjut dia, Paloh terus memilih diam, mengulur waktu, dan tidak segera memutuskan nasib keberlanjutan pencapresan Anies.

“Di sisi lain, Anies yang seharusnya tampil agresif memimpin koalisi, kini juga ikut-ikutan diam menyaksikan koalisinya stagnan dan elektabilitasnya masih terseok-seok pada enam bulan menjelang Pilpres 2024 mendatang. Bahkan, selaku capres Pro-Perubahan, Anies sendiri belakangan juga tampak semakin gamang dan tidak cukup keberanian untuk mengkritik kebijakan pemerintahan yang ia klaim hendak ia ubah,” ujar Khoirul Umam.

Problemnya, menurut dia, stagnasi elektabilitas Anies dan bergemingnya Nasdem dalam jangka panjang ini betul-betul menjadi “ujian berat” bagi partai-partai pengusung Anies lainnya.

Selain terancam tidak akan mendapatkan efek ekor jas (coat tail effect) dari pencapresan Anies, PKS dan Demokrat kini juga tampak mulai gusar setelah merasakan koalisinya seolah tidak ada kemajuan, tidak ada kesetaraan dalam pengambilan keputusan di internal koalisi, dan tidak ada keseriusan untuk bergerak bersama.

Karena itu, kata Khoirul Umam, munculnya ide penggabungan Ganjar-Anies sebagai pasangan capres-cawapres belakangan ini, dipandang sebagai bagian dari “strategi awal pembubaran” Koalisi Perubahan, agar salah satu dari partai yang merasa tidak nyaman itu bisa segera keluar dari koalisi.

“Jika ini terjadi, maka deadlock Koalisi Perubahan sebenarnya bukan semata-mata akibat benturan ego elite partai-partai, tetapi juga akibat dari cawe-cawe tangan kekuasaan yang ‘mengunci’ tangan dan kaki salah satu partai pengusung Anies, sehingga gamang dan tidak siap menghadapi risiko besar pencapresan Anies ke depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Khoirul Umam bilang, Jika Koalisi Perubahan benar-benar masih ingin tampil kompetitif, seharusnya Anies bisa lebih agresif dan berani memecah kebekuan di dalam koalisinya. Sebab, pascabergabungnya Golkar dan PAN ke kubu Prabowo, konfigurasi parpol pembentuk poros koalisi saat ini sudah fase final. Tidak ada lagi yang perlu ditunggu.

Jika Anies tetap terdiam, menurut Khoirul Umam, Anies tidak sadar dirinya hampir kehilangan momentum. Anies seharusnya juga paham bahwa success story-nya di Pilkada Jakarta 2017, di mana elektabilitasnya sempat tercecer di awal kontestasi, tidak bisa disamakan dan diterapkan kembali dalam kontestasi Pilpres Indonesia.

“Maka sebagai kekuatan penantang yang memiliki jaringan, kekuatan politik, dan logistik yang relatif terbatas, seharusnya Anies dan koalisinya bisa bergerak cepat dengan deklarasi capres-cawapres, finalisasi Sekretariat Bersama (Sekber), dan membentuk infrastruktur pemenangan. Sehingga elektabilitasnya sebagai capres kembali kompetitif menjelang Pilpres 2024 mendatang,” kata Khoirul Umam.

Sejumlah konglomerat yang lama berkecimpung di dunia bisnis memilih terjun ke dunia politik. Beberapa diantaranya merupakan pengusaha yang memiliki media kakap. Sebut saja Erick Thohir, Aburizal Bakrie, Hary Tanoe, dan Surya Paloh.  Adapun sederet pengusaha yang memiliki media dan memilih terjun ke politik diantaranya :

1. Erick Thohir

Mengutip data LHKPN 2021, kekayaan Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI tersebut Rp 2,3 triliun. Total harta kekayaannya sudah dikurangi dengan utang Rp165 miliar. Ia juga memiliki sejumlah perusahaan media. Harta kekayaannya terdiri dari 34 tanah dan bangunan di Depok, Bekasi, Bogor, Badung, Pasuruan, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Tangerang, dan Manggarai Barat, dengan nilai Rp 364 miliar.

Kemudian, alat transportasi dan mesin yang meliputi dua mobil Mercedez Bens dan satu motor Honda dengan nilai Rp 1,8 miliar, harta bergerak Rp 27 miliar, kas dan setara kas Rp209 miliar, serta harta lainnya Rp 159 miliar. Lalu, sumber harta kekayaan terbesar Erick tercatat dari surat berharga yakni Rp 1,7 triliun.

Perusahaan media yang dimiliki oleh Erick Thohir diantaranya, PT Mahaka Media Tbk (Perseroan) didirikan di Jakarta dengan nama PT Abdi Bangsa pada tanggal 28 November 1992. Lalu, PT Republika Media Mandiri yang berdiri sejak tahun 1992 Republika merupakan perusahaan media jurnalistik yang menaungi Republika dan Republika Online.

Selanjutnya, PT Danapati Abinaya Ivestama (Jak TV) melalui perusahaannya PT Danapati Abinaya Investama. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2005 awalnya dimilik Jawa Pos Group. Namun, pada 2012, Jak TV diakuisisi perusahaan Erick Thohir dengan nilai akuisisi mencapai Rp55,5 miliar atau 50% saham.

Kemudian, PT Kalyanamitra Adhara Mahardhika (Alive! Indonesia). Perusahaan ini didirikan pada tahun 2007 milik Erick Thohir yang menyediakan layanan brand activation, creative agency, hingga event organizer. PT Media Golfindo (Golf Digest Indonesia) yang menjafi menjadi penerbit dari majalah Golf Digest Indonesia. Serta, PT Mahaka Radio Integra Tbk yang juga memiliki beberapa perusahaan radio yaitu PT Radio Attahiriyah (Gen 98.7 FM Jakarta), PT Radio Camar (Gen 103.1 FM Surabaya), dan PT Suara Irama Indah (Jak 101 FM).

2. Aburizal Bakrie (ARB)

Aburizal Bakrie pernah disebut sebagai orang paling kaya di Asia Tenggara. Grup Bakrie sendiri mempunyai berbagai ladang uang di hampir semua sektor penting dalam perekonomian.

Pra yang akrab disapa Ical, dengan bakat bisnisnya yang cemerlang spat berperan sangat besar dalam mengembangkan, memajukan, serta memperluas sayap bisnis Bakrie Group.

Adapun bisnis mereka mencakup berbagai sektor. Di antaranya ialah energi, properti, pertambangan batu bara, minyak, infrastruktur, kesehatan, jasa keuangan, media, telekomunikasi dan operator seluler, perkebunan, media massa, juga teknologi.

Dari bisnis tersebut, Grup Bakrie meraup pundi-pundo kekayaan. Pada tahun 2006, namanya mulai masuk dalam daftar orang terkaya keenam di Indonesia versi Forbes, dengan total kekayaan mencapai US$ 1,2 miliar. Mengutip list yang dirilis Forbes 2007, Aburizal Bakrie adalah orang paling kaya di Indonesia. Saat itu total hartanya menembus US$ 5,4 miliar. Bahkan Majalah Globe Asia 2008 juga menyebut nama Aburizal Bakrie sebagai orang paling kaya di Asia Tenggara. Kekayaannya saat itu berada di angka fantastis, yakni US$ 9,2 miliar.

Kekayaan Bakrie saat itu meroket lantaran saham salah satu anak usahanya terus menanjak dari Rp300 per lembar (2004) menjadi Rp5.900 per lembar (2007). Sayangnya, tak ada yang kekal di dunia ini. Kejayaan Aburizal Bakrie tak berlangsung langgeng.

Namun sayangnya, krisis moneter global yang melanda di tahun 2008 membuat Ical tak dapat bertahan di peringkatnya. Tahun itu, namanya turun ke peringkat sembilan dalam daftar bergengsi Forbes. Di tahun 2012, namanya tak lagi ada dalam deretan konglomerat terkaya Tanah Air.

Selain itu, Grup Bakrie juga memiliki beberapa perusahaan media, diantaranya, PT Visi Media Asia Tbk yang didirikan pada tahun 2004, PT Visi Media Asia Tbk. (“VIVA” atau “Perseroan”) adalah perusahaan media konvergensi yang terintegrasi. Perusahaan sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak November 2011 (VIVA).

Kemudian, l PT Cakrawala Andalas Televisi atau yang lebih dikenal dengan sebutan ANTV hadir sebagai stasiun televisi swasta di Indonesia. Stasiun televisi pertama ini didirikan oleh Grup Bakrie pertama kali muncul pada Juli 1992, dengan nama PT Cakrawala Bumi Sriwijaya Televisi (CBS TV) yang berbasis di Palembang, Sumatra Selatan.

CBS TV awalnya direncanakan berada di bawah PT Usaha Mediatronika Nusantara, anak usaha PT Bakrie Investindo, dan dikelola oleh Nirwan Bakrie. Target acaranya adalah berita dan olahraga, dan sudah mendapatkan izin sejak 31 Desember 1991 dari pemerintah untuk bersiaran lokal.

3. Hary Tanoe

Hary Tanoe ditaksir memiliki harta kekayaan mencapai US$ 1 miliar atau setara dengan Rp 15 triliun (kurs Rp 15.000/dolar AS). Hal ini berdasarkan laporan dari Forbes Real Time Billionaires.

Menurut catatan detikcom, Hary Tanoesoedibjo merupakan anak dari Ahmad Tanoesoedibjo, yang merupakan pendiri MNC Group dan hingga saat ini masih menjabat sebagai Chairman PT MNC Investama Tbk, dahulu PT Bhakti Investama Tbk.

Hary Tanoe telah mulai membangun bisnis media segera setelah ia lulus kuliah. Hingga saat ini dirinya masih memiliki lebih dari 60 stasiun TV, stasiun radio, dan surat kabar. Hary Tanoe juga menjabat di berbagai anak perusahaan MNC Group.

Dirinya diketahui sudah menjabat sebagai Komisaris Utama PT MNC sejak bulan Februari 2004. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Direktur Utama pada: PT Global Mediacom Tbk sejak 2002, PT Media Nusantara Citra Tbk sejak 2004, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) sejak 2010, PT MNC Land Tbk sejak 2011, PT GLD Property sejak 2012.

Selain itu, Hary Tanoe juga menjabat sebagai Komisaris Utama pada: PT MNC Sky Vision Tbk (Indovision) sejak 2006, PT MNC Sekuritas sejak 2004, PT Global Informasi Bermutu (Global TV) sejak 2009, PT Media Nusantara Informasi sejak 2009 dan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (MNCTV) sejak 2011. Tidak lama setelah itu, pada 2016 ia mengundurkan diri sebagai CEO Media Nusantara Citra (MNC), yang memiliki empat stasiun TV nasional, untuk fokus pada politik.

Lalu, pada 11 Maret 2022 lalu, PT MNC Studios International Tbk (MSIN) mengubah namanya menjadi PT MNC Digital Entertainment Tbk pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Hary Tanoe pada saat itu diangkat sebagai Direktur Utama MNC Digital, menggantikan Ella Kartika yang akhirnya menempati posisi direktur.

4. Surya Paloh

Surya Paloh merupakan Ketua Umum Partai Nasdem. Sebelum mendirikan Partai Nasdem pada tahun 2011, Surya bernaung di bawah Partai Golkar.

Ia sebelumnya juga merupakan seorang pengusaha yang bergerak di berbagai bidang. Harta kekayaan Surya pada tahun 2018 mencapai Rp 8,74 triliun. Ini menempatkan bos Media Group tersebut sebagai orang terkaya ke-77 dari 150 orang di Indonesia versi Globe Asia.

Surya Paloh memiliki perusahaan media diantaranya, Metro TV dan Media Indonesia.

Anies Baswedan terus melakukan konsolidasi dengan pendukungnya di Jawa Tengah. Anies bahkan mendapat dukungan dari Ahmad Wafi Maimun atau akrab disapa Gus Wafi, putra mendiang tokoh Nahdlatul Ulama (NU) karismatik KH Maimun Zubair.

Hal ini diprediski akan menggerus suara Ganjar Pranowo di Jawa Tengah dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.  Namun Gus Wafi memberikan syarat kepada Anies, yaitu bakal calon wakil presiden harus berasal dari kalangan nahdliyin.

Saat ini Anies Baswedan dicalonkan sebagai bakal Presiden dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan (KPP). Koalisi ini dihuni oleh Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS.

Meski telah setahun membangun koalisi, Anies belum menentukan siapa yang akan menjadi pendampingnya.

Beberapa nama yang sudah mengambang adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan putri Gus Dur Yenny Wahid.

“Ya, pokoknya orang NU, insya Allah,” ucap Gus Wafi saat ditanya pasangan ideal untuk Anies usai acara deklarasi relawan pendukung Anies Kuning Ijo Biru (KIB) di PRPP, Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

“Ini ikhtiar dohir batin, insya Allah kita ikhtiar berdoa santri-santri mendoakan Pak Anies,” imbuhnya.  Di lokasi yang sama, Anies menjelaskan bahwa pengumuman nama pasangannya menunggu momen yang tepat.

“Jika waktunya sudah tepat dan momentumnya sudah tepat akan diumumkan,” ujar dia.

Saat menghadiri deklarasi relawan, Anies menyebut beberapa permasalahan yang bakal diatasi jika terpilih menjadi presiden.

Seperti kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan.

“Yang kita tawarkan ke masyarakat adalah perubahan yang terkait dengan hal pokok,” kata dia.

Di lokasi yang sama, Bendahara Umum Partai Demokrat, Renville Antonio mengatakan, dukungan Gus Wafi memberi semangat baru untuk memenangkan Anies pada Pilpres 2024.

“Mudah-mudahan ini jadi energi baru karena memang kita tahu keluarga besar almarhum KH Maimun Zubair juga terpandang, tak hanya di Jateng, tapi juga Indonesia,” paparnya.

Dukungan Gus Wafi dipastikan akan menggerus suara Ganjar dari kalangan nahdliyin di Jawa Tengah. Seperti diketahui Gubernur Jawa Tengah itu memang dekat dengan warga NU.
Istri Ganjar, Siti Atiqoh Supriyanti yang merupakan cucu dari kiai NU terkemuka di Purbalingga, yakni KH Hisyam A Karim.

KH Hisyam A Karim adalah pendiri Pondok Pesantren Roudlotus Sholihin Sukawarah di Karanganyar, Purbalingga, Jawa Tengah.

Hal itu otomatis membau Ganjar menjadi keluarga besar NU dan nahdliyin.

Selain itu relasi Ganjar dan NU juga kuat karena wakil Gubernur Jawa Tengah adalah Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin. Gus Yasin adalah saudara kandung Gus Wafi.

Selama menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah, Ganjar juga selalu melakukan silaturahmi kepada ulama-ulama NU.

Ganjar juga tercatat pernah belajar memajukan pendidikan keagamaan bersama pengasuh Pondok Pesantren Girikusumo KH Munif Zuhri atau Mbah Zuhri.
Belum lama ini Ganjar juga sowan ke rumah istri mendiang Gus Dur Sinta Nuriyah.

Dalam pertemuan itu Ganjar juga bicara soal politik dengan Yenny Wahid.