Foto diambil dari www.liputan6.com
STRATEGIC ASSESSMENT. Mahkamah Agung (MA) mulai mengadili permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Jenderal (Purn) Moeldoko. Pria yang saat ini menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu menggugat Menkumham dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal kepengurusan DPP Partai Demokrat (PD).
Sebagaimana dilansir website MA, Jumat (26/5/2023), permohonan PK Moeldoko sudah mengantongi nomor 128 PK/TUN/2023. Berkas perkara itu masuk MK pada 15 Mei 2023. Namun, hingga pagi ini, MA belum menunjuk majelis hakim yang akan mengadili kasus tersebut. Dalam tradisi MA, putusan PK tidak diputus lebih dari 3 bulan.
Sebagaimana diketahui, Moeldoko tiba-tiba mengklaim menjadi Ketum PD lewat KLB di Deli Serdang. Namun pendaftaran kepengurusannya ditolak Menkumham. Moeldoko lalu memutar dengan menggugat AD/ART PD dengan Ketum AHY yang disahkan Menkumham ke PTUN Jakarta. Gugatan Moeldoko itu kalah di tingkat pertama, banding, dan kasasi. Moeldoko tidak tinggal diam dan mengajukan PK.
Di sisi lain, AHY menegaskan pihaknya akan menghadapi segala upaya yang ditempuh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam merebut kursi kepemimpinan Partai Demokrat. Termasuk upaya peninjauan kembali (PK) yang belakangan ini ditempuh pihak Moeldoko.
“Kemudian dari sedikit pertanyaan bagaimana Demokrat yang masih terus diganggu, kami memang terus menghadapi yang saat ini sedang dilakukan, yaitu upaya peninjauan kembali (PK) yang dilakukan oleh KSP Moeldoko,” kata AHY.
AHY menyebut sudah 16 kali pihaknya menang melawan Moeldoko. Dia menegaskan tidak ada celah sedikit pun bagi Moeldoko untuk menang.
“Kami meyakini, tim hukum kami meyakini, Demokrat meyakini, masyarakat luas meyakini, tidak ada celah sedikit pun secara hukum yang bisa memenangkan PK KSP Moeldoko,” terangnya.
Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terlihat asyk bernyanyi bersama para kader di KPU saat hendak mendaftarkan bacaleg.Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terlihat asyik bernyanyi bersama para kader di KPU saat hendak mendaftarkan bacaleg. (Foto: dok. Partai Demokrat)
“Mengapa? karena tidak ada novum baru. Tadi setelah 16 kali kita bisa mengalahkannya di meja hukum,” sambungnya.
AHY mengatakan, hal itu bukan lagi permasalahan hukum, melainkan sudah memasuki ranah politik. Sehingga pihaknya tidak boleh lengah sedikit pun terhadap manuver pihak Moeldoko.
“Kami tidak boleh lengah dan harus membawa ini ke ruang perang. Jangan sampai ada keputusan-keputusan cepat yang dilakukan di ruang gelap, yang kemudian bukan hanya mengagetkan, tapi juga benar-benar menghancurkan demokrasi kita,” bebernya.
AHY berharap agar tidak ada partai lain di Indonesia yang bernasib seperti Partai Demokrat. Menurutnya, hal itu merupakan upaya intervensi untuk merampas kedaulatan.
“Saya mendoakan semoga Golkar, Demokrat, dan tidak ada partai mana pun di Indonesia ini yang kemudian diintervensi, dicoba dirampas kedaulatannya oleh tangan-tangan kekuasaan yang hari ini juga masih merajalela, baik secara politik, secara hukum, dan juga secara sosial. Inilah yang harus kita jaga bersama,” tuturnya.
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi alias Awiek menegaskan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) secara otomatis bubar apabila PAN dan Partai Golkar memutuskan tidak mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.
Pernyataan itu Awiek sampaikan sebagai respons klaim PDIP yang menyebut PPP sudah meninggalkan KIB sejak partai berlambang Ka’bah itu mendukung Ganjar pada akhir April 2023. Awiek selanjutnya menjelaskan dinamika perubahan koalisi itu sangat lumrah terjadi mendekati Pilpres 2024. Partai politik, kata dia, memiliki hak dan kewenangannya masing-masing dalam menentukan dukungan.
Awiek juga mengaku belum ada pembicaraan lebih lanjut baik dengan PAN maupun Golkar terkait arah KIB ke depannya. Ia menegaskan PPP tetap menyerahkan dan akan menghormati pilihan masing-masing partai.
“Sejauh ini belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan Golkar dan PAN. Biarlah mereka juga berproses di internalnya masing-masing, kita menghormati,” ujarnya.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul sebelumnya mengklaim PPP sudah menjadi rekan mitra partainya dalam kontestasi politik 2024. Ia pun menegaskan PDIP tak menggunakan kata koalisi melainkan kerja sama.
Pacul menyebut kerja sama antara PDIP dan PPP terbentuk usai PPP ikut mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Ia juga mengklaim PPP telah meninggalkan Partai Golkar dan PAN dalam KIB.
Isu retak KIB juga muncul dari Golkar. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut ada rencana pembentukan koalisi baru menyambut kontestasi politik Pilpres 2024 mendatang. Koalisi baru itu rencananya berisikan PKB, Gerindra, dan Golkar. Cak Imin juga menyatakan keyakinannya, Golkar tidak akan berlabuh ke PDIP dan mendukung Ganjar. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi berkeinginan agar Golkar dan PPP tetap bersatu dalam KIB.
Kepala Bapilu Presiden Partai Golkar Nusron Wahid mengungkap skenario koalisi besar yakni capres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan cawapres dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). PKB menepis hal itu dan mengungkit KIB sudah bubar.
Jazilul mengatakan Nusron tak ada kewenangan untuk mengatur urusan capres dan cawapres. Mengingat, menurutnya, sudah ada kesepakatan di KKIR jika keputusan di tangan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Jazilul menilai dialog pertemuan PKB dan Golkar untuk menyusun skenario kemenangan. Kedua partai membahas terkait inti koalisi, bukan memasangkan capres dan cawapres.
“Dialog PKB dan Golkar itu membuat inti koalisi, menyusun skenario kemenangan, jika nantinya resmi bergabung,” sambungnya.
Sebelumnya, Nusron Wahid menanggapi pertemuan Ketum Airlangga Hartato dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) beberapa waktu lalu. Nusron melihat pertemuan itu dalam rangka menyamakan koalisi inti antara Golkar dan PKB menuju koalisi besar.
“Pertemuan Pak Airlangga dan Cak Imin masih dalam rangka menyamakan frekuensi dan tindak lanjut koalisi inti antara Golkar dan PKB dalam menuju koalisi besar, yaitu integrasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB),” kata Nusron.
Nusron mengatakan komitmen Golkar hingga kini ingin membangun koalisi besar yang menjadi poros alternatif pada Pemilu mendatang. Ia menilai kehadiran poros alternatif dapat mengakhiri polarisasi politik yang terjadi.
“Poros yang mencoba mengakhiri polarisasi politik yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Poros yang akan menyatukan Indonesia lagi dan menciptakan konsolidasi antar komponen bangsa,” kata dia. Nusron lantas menyampaikan skenario capres dan cawapres dari Koalisi Besar. Dia menyebut capres akan berasal dari KKIR, sementara cawapres dari KIB. Dia menilai Airlangga cocok mendampingi Prabowo Subianto.
“Sikap Golkar masih bersikukuh. Karena ini adalah gabungan dua koalisi menjadi bangunan koalisi besar, maka menjadi ideal kalau Presiden dari KKIR dan Wapres dari KIB. Harapan kami, Presiden Prabowo dengan Wapresnya Airlangga Hartarto,” tutur Nusron.
“Prabowo dari Gerindra sebagai representasi kekuatan terbesar dari KKIR. Airlangga Hartarto, Ketum Golkar, representasi terbesar dari KIB. Maka sudah klop dan wajar,” sambungnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpandangan duet Prabowo Subianto-Ganjar Pranowo lebih bisa terwujud dibandingkan Ganjar-Prabowo. PDI-P pun dinilai bakal mengalah dan menerima posisi cawapres. Hal ini disampaikan merespons pernyataan Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi masih mengupayakan duet pasangan calon (paslon) antara Ganjar dengan Prabowo.
Prabowo, menurutnya, memiliki mayoritas pemilih dari partai lain. “Tetapi, Ganjar tidak. Suara yang mengarah pada Ganjar masih di-supply Megawati dan Jokowi, juga PDI-P,” jelasnya. Akan tetapi, Dedi melihat potensi lain jika PDI-P tak mendapatkan posisi calon presiden (capres) jika mendukung Prabowo. Jika demikian, menurut Dedi, akan lebih baik apabila PDI-P mencalonkan Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR Puan Maharani sebagai wakil Prabowo.
“Bagi PDI-P, jika mereka tidak berada pada posisi capres, maka besar kemungkinan tidak perlu mendukung Ganjar, cukup Puan Maharani yang lebih diprioritaskan mendampingi Prabowo,” ucap Dedi.
Di sisi lain, jika usulan wacana duet Prabowo-Ganjar berasal dari Jokowi, maka besar kemungkinan, PDI-P tidak dilibatkan dalam pembicaraan. Menurut Dedi, jika benar demikian, artinya PDI-P ditinggalkan begitu saja oleh Jokowi. Namun, hal tersebut dinilai lebih baik daripada menunggu kesediaan Megawati untuk menjadi mitra Gerindra. Meski demikian, risiko besar akan diambil oleh Jokowi dan Ganjar untuk memuluskan pengusungan Pilpres 2024 dengan Prabowo. Misalnya, bisa saja Jokowi dan Ganjar memutuskan keluar dari PDI-P untuk Pilpres 2024.
“Dalam situasi memaksa, tentu Jokowi dan Ganjar keluar dari PDI-P. Sejauh ini Jokowi sudah menunjukkan itu, bahwa ia ingin lebih berkuasa dibanding Megawati dalam hal pengusungan capres 2024,” ungkap Dedi. Diberitakan sebelumnya, Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi masih mengupayakan terwujudnya duet antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu dilakukan karena dianggap keduanya dianggap bisa menjadi pasangan capres dan cawapres yang ideal.
Ia mengungkapkan, sejak awal Jokowi memang ingin memadukan Ganjar dan Prabowo untuk kontestasi elektoral ke depan. Tetapi, situasi politik saat ini membuat langkah itu terganjal. Pasalnya, PDI-P sudah mengusung Ganjar sebagai capres. Sementara Jokowi ingin membentuk koalisi besar yang diisi partai politik (parpol) koalisi pemerintah saat ini.
Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menegaskan Indonesia butuh pemimpin yang progresif teknokratik dan tidak seperti Presiden Joko Widodo yang mempunyai ide progresif, tapi populis.
Jika tidak ada calon pemimpin tipe seperti itu, dia khawatir Indonesia akan dipimpin oleh pemimpin dengan tipe konservatif populis seperti Anies Baswedan di Pilpres 2024.
“Kita butuh kepemimpinan progresif teknokratik. Jika kaum progresif tidak teknokratik, tetap populisme, saya pastikan yang menang adalah konservatif populisme,” kata Budiman dalam diskusi yang diselenggarakan Para Syndicate, Kamis (25/5). “Jika diteruskan populisnya, rakyat akan rusak. rakyat akan rusak,” kata Budiman.
“Anies bagi saya representasi konservatif populisme bernuansa agama. Pak Prabowo konservatif populisme bernuansa nasionalis. Ini tantangannya,” lanjut dia. Menurut Budiman, tipe kepemimpinan populis bahaya untuk masa depan Indonesia. Dia mengaku takut Indonesia nantinya akan seperti negara-negara Amerika Latin.
Dia menjelaskan di negara-negara Amerika Latin terjebak ke dalam negara dengan berpenghasilan menengah ke bawah karena pemimpinnya progresif, tapi populis. Budiman menyebut akibat lainnya, ketimpangan di negara-negara itu juga terasa.
“Jika kaum progresif tidak kunjung dewasa menjadi teknokratik negara kita akan terjebak menjadi negara berpendapatan menengah seperti negara Amerika Latin,” ucapnya.
“Agenda pertumbuhan dan pemerataannya diasuh oleh dua ideologi berbeda itu tidak akan jadi apa-apa negara itu,” imbuhnya.
Budiman kemudian menilai pemimpin berikutnya harus progresif dan teknokratik jika Indonesia ingin maju. “Ada yang khas dari Pak Jokowi, dia sosok progresif, melihat ke depan secara substansi dan populis metodologinya,” kata Budiman. “Populis adalah sebuah cara kanak-kanak sebuah ide, maka dibutuhkan penerus pak Jokowi tak terjebak pada masa kanak-kanaknya, tidak boleh populis, harus lebih teknokratik meskipun harus tetap progresif,” lanjutnya.
Selain progresif populis, Budiman juga menilai Jokowi adalah sosok pemimpin yang visionary realist. Maksudnya, kata Budiman, Jokowi memiliki pandangan visioner, tapi tetap realistis.
Budiman menyebut tipe kepemimpinan tersebut banyak kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kekurangannya adalah Jokowi menjadi presiden yang banyak berkompromi. “Kalau pak Jokowi tidak realistis, dia tidak akan berbicara soal menampung mengakomodasi banyak kekuatan politik dalam kabinetnya,” tutur Budiman.
Namun, Budiman berpendapat tipe kepemimpinan itu harus segera diakhiri. Jokowi, menurut Budiman, harus menjadi presiden visionary realist terakhir.
“Menurut saya, kalau Indonesia mau maju 25 tahun ke depan pak Jokowi harus menjadi pemimpin visioner realis terakhir. Dia harus menjadikan tipe kepemimpinan visioner realis mati khusnul khatimah,” jelas dia.
Calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Perbaikan, Anies Baswedan ditanya apa rencananya jika koalisi pendukung dirinya bubar. “Ada proses pembicaraan, ada banyak hal dibahas tapi kami tidak ingin mengirimkan pesan yang membingungkan pada publik,” tambahnya. Ia juga meyakinkan masyarakat, mengenai isu-isu pembubaran yang beredar. Bahwa kata Anies, hanya koalisinya lah yang sudah punya dokumen kesepakatan.
“Bahkan diantara semua, yang sekarang sudah punya dokumen tertulis kesepakatan bersama, cuma 3 partai ini Nasdem, PKS dan Demokrat,” katanya.
Survei Litbang Kompas mengungkap Presiden Joko Widodo bisa memengaruhi hampir separuh pemilih PDIP untuk memilih calon presiden tertentu di Pilpres 2024. Sejumlah pengamat politik menilai hal ini sebagai alarm bagi PDIP dan Ganjar Pranowo.
Survei itu menyebut PDIP sebagai partai dengan tingkat ketergantungan paling tinggi terhadap efek Jokowi. Sebanyak 41,1 persen pemilih PDIP menyatakan akan memilih capres yang didukung Jokowi.
Litbang Kompas juga menemukan relasi kepuasan publik terhadap Jokowi dengan suara PDIP. Semakin baik kinerja Jokowi di mata publik, maka suara PDIP akan semakin terdongkrak.
Pada saat bersamaan, Litbang Kompas memotret preferensi pemilih Jokowi dalam mendukung capres. Pemilih Jokowi tersebar di Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
Sebanyak 26,2 persen pemilih Jokowi mendukung Prabowo. Jumlah itu meningkat dari bulan lalu yang hanya di angka 21 persen. Sementara itu, pendukung Jokowi yang memilih Ganjar berjumlah 56,3 persen. Angka itu menurun dari bulan lalu, yaitu 61 persen.
Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai pengaruh Jokowi yang menguat justru menjadi ancaman bagi PDIP. Dia berkata Jokowi bisa membelokkan suara PDIP yang besar ke capres pilihannya.
Menurutnya, PDIP harus berhati-hati terhadap ancaman tersebut. Ganjar, ucapnya, juga tak luput dari ancaman itu.
Menurutnya elektabilitas PDIP bisa terancam bila tetap ‘berseberangan’ dengan Jokowi.
PDIP dan Ganjar perlu menjaga hubungan baik dengan Jokowi agar sebagian suaranya tak lari ke capres lain. Selain itu, mereka juga harus mendorong Jokowi untuk mendeklarasikan dukungan secara nyata ke Ganjar.
Jamiluddin berkata kehadiran Jokowi di pencapresan Ganjar tak cukup. Hal itu dinilai publik sebagai kewajiban Jokowi sebagai kader partai. Publik, ucapnya, masih memaknai Jokowi memiliki sikap abu-abu terkait capres.
“Dengan abu-abu itu orang bisa mempersepsikan Pak Jokowi lebih berat ke Pak Prabowo daripada Ganjar. Untuk memutus rantai itu, persepsi itu, memang Pak Jokowi perlu pada satu saat dengan tegas menyatakan dukungan ke Ganjar,” ujarnya.
Analis Politik Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan pengaruh Jokowi memang besar dalam menentukan capres 2024. Merujuk survei Voxpol pada November lalu, Jokowi bisa memengaruhi 25 persen pemilih untuk mendukung capres tertentu.
Meski demikian, Pangi berkata ada kemungkinan PDIP selamat dari dampak signifikan. Hal itu disebabkan PDIP masih punya pengikut loyal dalam jumlah besar.
Dia menyebut PDIP adalah partai dengan identitas kepartaian paling kuat di Indonesia. Dengan demikian, pengikutnya akan memilih siapa pun capres yang diusung PDIP tanpa melihat sosok kandidat tersebut.
Selain itu, survei Voxpol memotret pemilih Jokowi pun sebagian besar masih mendukung Ganjar. Sebanyak 32,1 persen pemilih Jokowi mendukung Ganjar. Ada 22,3 persen pendukung Jokowi memilih Anies Baswedan. Lalu ada 18,7 persen pendukung Jokowi yang memilih Prabowo. “Party-ID PDIP besar, di atas 16 persen. Orang memilih Ganjar di PDIP itu bukan person, tetapi karena partainya,” ujar Pangi.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi tokoh dengan elektoral tertinggi di kalangan pemilih laki-laki, mencapai 30,1 persen. Hal itu berdasarkan survei Litbang Kompas dengan margin of error 2,83 persen. Menyusul Prabowo, ada bakal calon presiden (capres) dari PDI-P, Ganjar Pranowo yang sempat berada di puncak pada survei bulan Januari 2023.
Hasil survei Litbang Kompas pada 29 April-10 Mei 2023 menunjukkan, elektabilitas Prabowo di kalangan pemilih laki-laki berada di angka 30,1 persen, unggul dibandingkan Ganjar yang mendapatkan 24,8 persen. “Jika pada survei Januari 2023 hanya tercatat 21,2 persen pemilih laki-laki yang memilih Prabowo, di survei Mei 2023 angkanya menjadi 30,1 persen. Artinya, ada kenaikan hampir 10 persen terhadap elektoral mantan Danjen Kopasus ini,” tulis Litbang Kompas.
Ketika elektabilitas Prabowo di kalangan pemilih laki-laki melonjak, keterpilihan Ganjar di kelompok ini justru turun dari 29,4 persen pada Januari 2023 menjadi 24,8 persen pada Mei 2023. “Tidak heran jika kemudian ada lonjakan dukungan yang cukup signifikan dari kelompok responden laki-laki ini terhadap sosok Prabowo,” tulis Litbang Kompas.
Sementara itu, elektabilitas bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan di kalangan pemilih laki-laki berada di bawah Prabowo dan Ganjar, yakni sebesar 12,1 persen. Adapun nama-nama lain yang disurvei elektabilitasnya berada di bawah 5 persen, yakni Ridwan Kamil 4,7 persen; Sandiaga Uno 1,5 persen; dan Agus Harimurti Yudhoyono 0,3 persen.
Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka pada 29 April-10 Mei 2023. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error lebih kurang 2,83 persen. Survei nasional Litbang Kompas mencatat dukungan pemilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin mulai beralih ke Prabowo Subianto sebagai Capres 2024.
Meski angka pemilih Jokowi masih mayoritas memilih Ganjar Pranowo namun angka kenaikan pemilih Prabowo disebut menjadi ancaman bagi Ganjar.
Mulai terlihat perubahan dukungan pada survei Mei 2023 ini. Dukungan pemilih Jokowi kepada Ganjar yang awalnya 61 persen pada survei Januari 2023, turun menjadi 56,3 persen pada survei Kompas per Mei 2023. Sementara pada periode yang sama, pemilih Jokowi yang mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebanyak 21 persen dan meningkat menjadi 26,2 persen pada survei Mei 2023.
Selain perubahan dari suara pemilih Jokowi di 2019 itu, elektabilitas Ganjar juga tersalip oleh Prabowo pada survei Litbang Kompas per Mei 2023. Parameter hasil elektabilitas ini didapatkan dari hasil survei dengan pertanyaan bebas terkait semua tokoh yang memiliki potensi menjadi capres. Elektabilitas Prabowo mencapai 24,5 persen. Posisi kedua ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 22,8 persen, dan posisi ketiga mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 13,6 persen.
“Suara untuk Prabowo meningkat signifikan, yaitu 6,4 persen, dari sebelumnya 18,1 persen pada Januari 2023 dan menjadikan elektabilitasnya berada di posisi teratas. Posisi ini sempat diraihnya, tetapi sejak Oktober 2022 hingga Januari 2023 direbut oleh Ganjar,” lanjut Kompas. Namun demikian, apabila dilakukan simulasi tiga nama capres, maka yang mencatat tertinggi adalah Ganjar dengan raihan 40 persen. Disusul Prabowo 36,8 persen, dan Anies 23,2 persen.
Pada simulasi ini, perhitungan dilakukan dengan hanya menyertakan suara yang diberikan kepada tiga kandidat dan mengandaikan pemilih rahasia menjadi golput. Dengan total pemberi suara sejumlah 1.049 orang, margin of error pada simulasi tiga nama menjadi 3 persen.
Kendati demikian, apabila saat ini dilakukan pilpres dengan dua calon atau head to head, Prabowo menjadi sosok yang paling diuntungkan. Ia menang telak melawan Anies dan unggul tipis atas Ganjar.
Rinciannya bila Prabowo melawan Anies, ia diprediksi akan memperoleh 62 persen dan Anies 38 persen. Selisih keunggulan Prabowo dari Anies mencapai 24 persen, lebih tinggi dari kondisi pada Januari sebesar 14,6 persen.
Sementara apabila melawan Ganjar, Prabowo akan memperoleh 51,1 persen dan Ganjar 48,9 persen. Meski belum berbeda signifikan, hanya selisih 2,2 persen, hal ini dapat mengindikasikan dominasi Prabowo.
Di tengah puja-puji para anggota DPR koalisi pemerintahan merebak terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Persidangan 2022-2023, Selasa (23/5/2023) terselip pula sejumlah kritikan terhadap program-program kebijakannya.
Sejumlah fraksi melontarkan berbagai kritikan untuk sederet tema kebijakan dalam rapat paripurna yang beragenda tanggapan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024. Rapat paripurna ini turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku perwakilan pemerintah.
Berikut ini rangkuman sederet kritikan utama yang mereka lontarkan terhadap kebijakan Jokowi dalam KEM-PPKF 2024 yang disajikan Rabu (24/5/2023):
1. Subsidi Mobil Listrik Bukan untuk Rakyat. Sebanyak lima fraksi di DPR mengkritisi kebijakan pemberian subsidi kendaraan listrik. Lima fraksi itu ialah PDI Perjuangan, NasDem, Demokrat, PAN, serta PKS. Mereka sama-sama menyuarakan peningkatan subsidi pupuk lebih penting ketimbang subsidi mobil listrik. Fraksi PDIP berargumen di samping industri kendaraan listrik ada lebih dari 65% lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), diantaranya sektor pertanian, perikanan, pertambangan, industri konstruksi, perdagangan, hingga transportasi.”Oleh karena itu pertumbuhan pada sektor ekonomi negara tersebut butuh intervensi pemerintah, intervensi jangan hanya mobil listrik saja, tapi pada sektor-sektor kerakyatan,” kata Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton saat membacakan pandangan fraksi dalam rapat itu di Ruang Rapat Paripurna DPR, Gedung Parlemen, Jakarta.
Sedangkan NasDem melihat, di tengah munculnya subsidi mobil listrik pada tahun ini, subsidi pupuk malah terus turun lima tahun terakhir, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 34,3 triliun, namun pada 2020 menjadi Rp 31 triliun, 2021 tersisa Rp 29,1 triliun, 2022 menjadi hanya Rp 25,3 triliun, dan pada 2023 tinggal Rp 24 triliun. Pernyataan senada juga dilontarkan fraksi Demokrat, PAN, serta PKS. Khusus untuk PKS menganggap insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan pemerintah ke kendaraan listrik menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada golongan masyarakat kelas atas, sebab masyarakat miskin tak dapat menikmatinya.
2. Gaji PNS Tak Naik, 2024 Harus!
Tiga fraksi menyinggung masalah gaji PNS dalam rapat paripurna itu. Fraksi Golkar, PKB, dan PPP mengingatkan Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati ihwal kenaikan gaji para pegawai negeri sipil (PNS) pada 2024 saat Rapat Paripurna itu.
Fraksi pertama yang mengingatkan Sri Mulyani terkait itu adalah Fraksi Partai Golkar. Menurut mereka, rencana kenaikan gaji PNS yang akan dilaksanakan pemerintah pada tahun depan harus diiringi dengan persiapan naiknya angka inflasi. Oleh sebab itu, Golkar mengingatkan supaya target inflasi yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF sebesar 1,5%-3,5% harus dicermati ulang. Selain karena potensi kenaikan inflasi akibat kenaikan gaji PNS, juga ada masa Pemilu yang mendorong permintaan terhadap berbagai barang serta tingginya tren inflasi global. Adapun Fraksi PKB lebih menyoroti tentang remunerasi yang termasuk di dalamnya tunjangan kinerja para PNS. Menurut mereka ketentuan remunerasi harus dirombak ulang oleh pemerintah karena masih belum efektif meminimalisir aksi korupsi dan sejenisnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan kepada Sri Mulyani mengenai pentingnya pemerintah untuk secara rutin menaikkan gaji pokok PNS 6-7% tiap tahunnya. Ini supaya pendapatan mereka tidak terus menerus tergerus inflasi. “Pemerintah agar terus memperhatikan kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN dengan konsisten menaikkan gaji pokok sebesar 6-7% setiap tahun. Ini penting agar gaji pokok dan pensiunan tidak tergerus inflasi,” tutur Anggota DPR Fraksi PPP Muhammad Aras.
3. Jangan Gampang Ngutang!
Persoalan utang turut menjadi kritikan santer yang disuarakan para anggota dewan saat memberikan pandangan terhadap KEM-PPKF 2024. Ada empat fraksi yang mengkritisi kebijakan utang tersebut, diantaranya PDIP, Demokrat, PKS, dan PAN.
Fraksi PDIP mengatakan, dengan kebijakan fiskal yang ekspansif, ditandari dari target defisit APBN 2024 yang didesain sebesar 2,16-2,64% dari PDB, harus lebih dahulu mengoptimalkan sumber pembiaayaan dalam negeri ketimbang utang luar negeri. Tujuannya untuk memitigasi risiko beban biaya utang yang membengkak. Fraksi Demokrat meminta pemerintah supaya tidak gampang membuat utang baru, yang tercermin dari terus naiknya rasio utang terhadap PDB. Rasio utang terhadap PDB dalam KEM PPKF 2024 ditargetkan sebesar 38,07-38,97%. Hingga Maret 2023 rasio utang terhadap PDB sudah tembus 39,17%.
“Kami Fraksi Demokrat tak ingin generasi muda ke depan dihadapkan pada perekonomian dan global yang tidak pasti dan dililit utang negara yang besar, yang dibangun generasi pendahulunya,” ucap Anggota DPR Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah saat itu. Fraksi PKS yang diwakili Anggota DPR Andi Akmal Pasluddin menyatakan hal serupa. Menurutnya dengan target keseimbangan primer dalam APBN 2024 yang masih didesain bisa defisot hingga 0,43% dan surplus 0,003% menandakan pemerintah masih membutuhkan pembiayaan dari sisi utang dan berisiko dari sisi bunganya. “Kesimbangan primer yang defisit masih merefleksikan APBN belum meredeka. Keseimbangan primer yang defisit artinya bahwa beban pokok utang dan bunganya masih harus ditutupi produksi utang baru karena pendapatan negara belum cukup memenuhi seluruh belanja negara apalagi beban yang timbul karena utang,” tuturnya.
Fraksi PAN yang diwakili Anggota DPR Eko Hendro Purnomo turut memperingati, meski Rasio utang terhadap PDB masih dipatok pemerintah jauh di bawah batas aman yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara sebesar 60%, namun dengan angkanya yang kini tembus di atas 30% sudah melampaui batas psikologis. “Pada 2024 masih relatif aman, wajar, dan terkendali. Tapi utang tersebut telah melebihi batas psikologis 30% dari PDB, karena itu PAN minta pemerintah kelola utang secera efektif, prudent, akuntabel, dan kredibel,” tuturnya.
4. IKN Bukan Prioritas, Tunda Saja!
Ada dua fraksi di DPR yang mengkritisi salah satu kebijakan mercusuar dalam KEM PPKF 2024, yaitu yang berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dua fraksi tersebut ialah Fraksi PKS serta Fraksi Demokrat.
Fraksi Demokrat menilai anggaran pembangunan IKN tidaklah prioritas dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Sehingga anggaran sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil,” kata Rizki.
Adapun dari Fraksi PKS, memandang bahwa kebijakan belanja negara untuk pembangunan IKN itu lebih baik digunakan untuk memperkuat infrastruktur di sektor pertanian.
“Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat. peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya,” ujar Andi.
