Foto sentra penggilingan beras
STRATEGIC ASSESSMENT-Sragen. Panen raya padi sudah dimulai di beberapa daerah di Tanah Air. Melihat kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk dapat menyerap gabah sebanyak-banyaknya dari petani.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya saat meresmikan Sentra Penggilingan Padi Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, pada hari Sabtu, 11 Maret 2023.
“Dua hari yang lalu di Kebumen, kemudian tadi pagi di Kabupaten Ngawi semua sudah mulai panen raya tahun ini. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya minta kepada Bulog, Pak Dirut, agar sebanyak-banyaknya menyerap gabah yang ada di petani,” ucap Presiden.
Presiden menambahkan, penyerapan gabah dari petani nanti harus diiringi dengan harga GKP (gabah kering panen) yang ideal. “Harga GKP yang nanti akan disampaikan, ditentukan oleh Kepala Badan Pangan Nasional,” tandasnya.
Di samping itu, Presiden Jokowi juga menginginkan agar terjadi keseimbangan harga di antara petani, penjual, dan masyarakat. Namun demikian, Presiden menilai hal tersebut bukanlah hal yang mudah.
“Kita ingin agar harga di petani itu wajar, kemudian harga di pedagang itu wajar dapat untung semuanya, dan harga konsumen—harga di masyarakat—juga pada di posisi yang wajar, menjaga keseimbangan ini lah yang tidak gampang,” imbuhnya.
Untuk mendorong stabilitas harga tersebut, Kepala Negara pun meminta kepada Bulog untuk menjaga stok cadangan beras pemerintah sebanyak 2,4 juta ton.
“Oleh sebab itu tahun ini saya perintahkan kepada Bulog untuk siap dengan angka 2,4 juta ton. Sehingga akan membawa stabilitas harga kita lebih baik,” ucapnya.
Menurut Redaksi, beberapa hal memang harus mendapat perhatian semua elemen utk penyempurnaan pengelolaan pangan yaitu, pertama, akses pangan langsung ke masyarakat hingga ke tingkat rumah tangga (KPM) guna mengurangi permintaan ke pasaran umum maupun mengurangi pengeluaran rumah tangga melalui Program Bantuan Sosial dan/atau Bantuan Pangan dalam bentuk natura.
Kedua, mapping atau pemetaan wilayah defisit surplus utk pemerataan ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan bahan pangan pokok dan strategis. Wilayah produsen/surplus dapat dijadikan sebagai hub untuk pemenuhan kebutuhan daerah-daerah konsumer.
Ketiga, optimalisasi rute tol laut terutama untuk percepatan distribusi bahan pangan melalui pemerintah dan operator distribusi pangan seperti jalnya Perum BULOG dan IdFood terutama ke wilayah-wilayah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.
Keempat, pembangunan sarana penyimpanan dan pengolahan hasil produksi pangan di pelabuhan-pelabuhan potensial namun non main port agar biaya logistik menjadi lebih murah karrna selalu tersedia muatan balik untuk kapal/truk yang dilalui rute reguler mapun tol laut.
Kelima, perlunya upaya-upaya untuk meminimalkan biaya Usaha Tani agar harga jual produksi pertanian tidak terlalu tinggi dan membebani konsumen tapi disisi lain dapat diberikan insentif kepada petani produsen melalui penyediaan saprodi (bibit, pupuk, alsintan, dll) yang modern, unggul dan produktif, serta modern namun dengan harga terjangkau.
Keenam, perlu pengembangan penelitian berkesinambungan dengan biaya tanpa batas di bidang budidaya, produksi dan pengembangan industri pertanian guna menghasilkan saprodi.maupun produk bahan pangan bernilai guna dan berdaya saing tinggi.
Ketujuh, penyempurnaan dan pengembangan Sistim Logistik Nasional agar biaya logistik, pemerataan distribusi, pemenuhan kebutuhan antar wilayah bisa lebih efisien dan merata.
Kedelapan, perlunya peningkatan nilai tambah (added value) produk bahan pangan sehingga lebih bernilai guna melalui perdagangan domestik, antar pulau maipun keperluan eksport.
Kesembilan, peningkatan hasil produksi bahan pangan Dalam Negeri agar tidak tergantung dengan import (agar terwujud kemandirian dan kedaulatan pangan).
Kesepuluh, evaluasi Kebijakan Besaran HPP Gabah/Beras bisa memberikan insentif dan kesejahteraan yang wajar bagi petani untuk tetap berproduksi, namun harga yang terbentuk di tingkat konsumen masih dapat terjangkau.
