STRATEGIC ASSESSMENT-Jakarta. Peringkat PLN disamakan dengan peringkat Indonesia (BBB.stabil) dengan Kriteria Peringkat Entitas terkait pemerintah (GRE). PLN adalah perusahaan utilitas listrik terintegrasi dengan posisi monopoli di sektor transmisi distribusi listrik Indonesia dan posisi dominan di pembangkit listrik.
Lembaga pemeringkat Fitch menganggap implikasi sosial politik dari kegagalan PLN, yang menyumbang 72% dari kapasitas pembangkit listrik Indonesia dan merupakan satu-satunya pemasok listrik, sebagai “sangat kuat”. Default akan menyebabkan gangguan listrik nasional, karena PLN akan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku untuk pembangkit listrik atau untuk mendapatkan listrik dari produsen independent. Kegagalannya juga akan memiliki konsekuensi keuangan “sangat kuat”, karena PLN adalah peminjam utama dan penerbit obligasi aktif; cost pf debtnya digunakan sebagai benchmark bagi emiten GRE lokal.
Fitch memperkirakan permintaan listrik domestik akan naik sekitar 2% pada tahun 2021, diperparah oleh Covid-19 dan perpanjangan penguncian nasional atau lock down hingga Agustus 2021. Permintaan listrik turun 0,8% pada tahun 2020 (2019 : pertumbuhan sebesar 4,7%) akibat perlambatan ekonomi akibat pandemi yang menurunkan permintaan komersial dan industry, tetapi hal ini sebagian diimbangi oleh permintaan perumahan yang lebih tinggi, yang mengambil alih lebih dari 40% total volume PLN.
PLN tidak dapat mempertahankan EBTIDA tanpa subsidi dan pendapatan kompensasi yang jika digabungkan berjumlah sekitar Rp 66 triliun pada tahun 2020 dibandingkan dengan EBTIDA sebesar Rp 74 triliun. Pemerintah memiliki catatan melakukan penggantian subsidi kepada PLN, namun terjadi keterlambatan pencarian pendapatan kompensasi dalam tiga tahun terakhir.
Belanja modal tetap tinggi : Fitch memperkirakan PLN akan mengeluarkan belanja modal sekitar Rp 78 triliun pada tahun 2021 dan jumlah tersebut tetap sekitar Rp 70 triliun-75 triliun per tahun mulai tahun 2022 untuk mendukung rencana penambahan kapasitas pembangkit nasional pemerintah dan transisi energi terbarukan.
Solusi
Dengan pertumbuhan permintaan yang menurun dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memiliki peluang untuk memprioritaskan keandalan, efisiensi dan keberlanjutan sektor ketenagalistrikan. Keamanan pasokan dapat ditingkatkan, misalnya melalui investasi kapasitas fleksibel seperti baterai, peningkatan jaringan, otomatisasi untuk manajemen beban waktu nyata, dan cadangan permintaan, suatu metode untuk meningkatkan keluaran dari generator yang ada.
Mengembangkan teknologi digital dan sistem smart-grid juga dapat meningkatkan efisiensi jaringan dengan menyediakan pemeliharaan prediktif, inspeksi infrastruktur berbasis drone, operasi pembangkit listrik yang dioptimalkan, dan banyak scenario lainnya.
Alat canggih lainnya termasuk insentif pemerintah untuk mempromosikan pembangkit listrik yang terdesentralisasi, rumah dan bangunan pintar, dan jaringan mikro yang dapat melayani area sekecil kompleks bangunan tunggal. Reformasi tarif juga diperlukan untuk menciptakan jaringan listrik yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Tarif di Indonesia menutupi 86% dari biaya produksi, dan subsidi pemerintah sebesar $ 4 milyar per tahun mengisi kesenjangan tersebut. Untuk membuat sektor listrik layak secara finansial, skema pendapatan untuk perusahaan listrik milik negara PLN dari beralih dari sistem biaya-plus ke sistem berbasis kinerja yang menghargai efisiensi biaya, menawarkan rencana yang transparan dan dapat diprediksi dan memberi imbalan yang adil kepada PLN untuk investasi.
Untuk memastikan keterjangkauan, Indonesia dapat menawarkan subsisi yang menargetkan rumah tangga berpenghasilan rendah atau industry strategis, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menambah subsidi ini jika diinginkan.
Saat negara ini meninjau kembali pasar energinya ditengah pandemi, Indonesia memiliki peluang untuk mendorong kinerja di sektor kelistrikan dan memanfaatkan pengawasan regulasi yang efektif, sehingga PLN tidak lagi menjalankan peran regulasi mandiri.
Banyak negara telah berhasil memisahkan peran regulator dari operator, mengungkap manfaat yang signifikan bagi industry dan konsumen. Berdasarkan pengalaman ini, Indonesia dapat mendirikan tiga lembaga : badan pengatur tunggal untuk sektor tenaga listrik yang serupa dengan Suruhanjaya Tenaga Malaysia, Otoritas Pasar Energi Singapura atau Ofgem Inggris. Badan ini akan berkoordinasi dengan beberapa kementerian untuk membuat kerangka peraturan terpadu tentang keamanan energi, tarif, subsidi dan energi terbarukan pembeli tunggal independent untuk membeli listrik dan pembangkit listrik dengan harga yang kompetitif, operator sistem independent untuk mengawasi operasi jaringan, pemeliharaan dan investasi.
