STRATEGIC ASSESSMENT. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan mendukung bergulirnya hak angket untuk mengungkap kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Alhabsy mengatakan, pengungkapan kecurangan pemilu lewat hak angket lebih berpeluang terjadi ketimbang disengketakan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, menurut dia, di MK masih ada hakim yang juga paman dari calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, yakni Anwar Usman.
Namun, dukungan tiga partai Koalisi Perubahan ini memiliki syarat. Mereka enggan menjadi inisiator dan menunggu PDI-P menggulirkan hak angket. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan, Koalisi Perubahan sudah menyiapkan beragam fakta kecurangan yang bisa dibahas secara resmi melalui panitia hak angket.
Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim yakin, PDI-P bisa memutuskan untuk menggulirkan hak angket kecurangan pemilu.
Sebab, inisiator isu hak angket sendiri adalah capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI-P. Sebelumnya, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendorong PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai politik pengusungnya yang berada di parlemen, untuk menggunakan hak angket dalam melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan pada pemilihan umum (Pemilu) 2024. Ganjar menilai hal itu harus dilakukan karena ada dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang melibatkan banyak lembaga negara.
Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sekaligus pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini dalam ketidakpastian. Hak angket yang kini diusulkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, kata Yusril, berpotensi menimbulkan kaos atau kekacauan. Menurut Yusril, pihak yang kalah pilpres seharusnya mencari penyelesaian ke Mahkamah Konstitusi (MK), bukan dengan menggunakan hak angket DPR.
Dia menyebut, hak angket DPR tidak dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 oleh pihak yang kalah pilpres.
Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI 1945, kata Yusril, salah satu kewenangan MK yakni mengadili perselisihan hasil pemilu, dalam hal ini pilpres, pada tingkat pertama dan terakhir. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Menurut dia, para perumus amendemen UUD NRI 1945 telah memikirkan bagaimana cara yang paling singkat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, yakni melalui MK. Hal ini dimaksudkan agar perselisihan itu segera berakhir dan diselesaikan melalui badan peradilan, sehingga tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan jika pelantikan presiden baru tertunda karena perselisihan yang terus berlanjut. Yusril mengatakan, putusan MK dalam mengadili sengketa Pilpres 2024 akan menciptakan kepastian hukum.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan partainya masih menunggu arahan terkait hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024. Meskipun, Sahroni mengatakan capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendukung hak angket tersebut.
Sahroni mengatakan gejolak dalam pemilu akan selalu ada. Namun, kata dia, politik merupakan hal yang dinamis.
Sahroni menekankan tidak ada perbedaan pandangan antara Anies dengan partai politik pengusungnya. Tetapi, dia menyebut sampai saat ini pihaknya masih menunggu arahan Ketum Partai NasDem Surya Paloh.
Kubu calon presiden-calon wakil presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah mulai merancang postur kabinet pada bidang ekonomi dengan melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), meskipun hasil penghitungan suara belum selesai. ”Mereka yang berwenang menyusun kabinet itu adalah Pak Jokowi, karena beliau transisi. Dia juga kasarnya sekarang adalah pemimpin koalisi. Kemudian tentu (capres dan cawapres) Pak Prabowo dan Mas Gibran, lalu kemudian para ketua umum partai,” kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo.
Menurut Drajad, alasan mengapa mereka sudah mulai merancang anggota kabinet sektor perekonomian karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam dan luar negeri. Dalam merancang anggota kabinet sektor perekonomian itu, kata Drajad, mereka bakal mengutamakan prinsip merit.
Drajad menyampaikan, pelibatan Presiden Jokowi dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Selain itu, proses merancang anggota kabinet sektor perekonomian akan mengutamakan aspek kompetensi, kapabilitas, kapasitas, integritas, sampai prestasi dan rekam jejak.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan pengguliran hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 harus dilakukan bersama fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Menurut Hermawi, proses tersebut baru bisa berjalan jika ada kerja sama antara tiga partai pengusung Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan dengan partai-partai di luar koalisi, khususnya PDIP.
Hermawi menyatakan koalisi yang terdiri dari NasDem, PKB, dan PKS itu siap mendukung inisiatif hak angket. Namun, baik Koalisi Perubahan maupun PDIP tak akan bisa mendorong hak angket jika berjalan sendiri-sendiri.
Hermawi mengungkapkan kelancaran hak angket ditentukan seberapa kuat sokongan fraksi-fraksi di DPR. Dia berujar proses tersebut perlu dukungan dari setidaknya lebih dari setengah anggota DPR agar efektif.
Angka itu, kata dia, baru akan tercapai jika Koalisi Perubahan bekerja sama dengan PDIP. Saat ini, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu merupakan fraksi terbesar di DPR setelah memenangkan Pemilu 2019.
Maka dari itu, Hermawi menyatakan koalisinya akan menunggu inisiatif dari fraksi PDIP untuk menggulirkan hak angket.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md, yang juga calon wakil presiden nomor urut tiga mengatakan bahwa hak angket bukanlah urusan pasangan calon. Dia menyebut hal itu merupakan urusan partai politik.
Mahfud mengatakan bahwa dirinya enggan ikut-ikutan terkait wacana tersebut. Dia menyerahkan itu kepada partai.
Adapun untuk dapat mengajukan hak angket, para anggota legislatif wajib memenuhi sejumlah syarat seperti yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2014. Di antaranya hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR RI dan lebih dari satu fraksi kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna.
Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjaya di hampir seluruh negara Asia dan Afrika.
Di Asia Tenggara, Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming nyaris sapu bersih di kawasan tersebut. Begitu pula di Afrika.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Yon Machmudi mengatakan Prabowo unggul di kawasan Asia karena banyak pemilih atas dasar nasionalisme.
Sementara itu, Pengamat HI lain dari Universitas Indonesia Sya’roni Rofii menyoroti peran partai.
Di dalam negeri, Prabowo merajai di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Namun, hasil tersebut berbeda di luar negeri.
Sya’roni memandang mereka yang tinggal di luar negeri bisa dikatakan masuk kategori kelas menengah yang memiliki akses informasi yang luas.
Setiap tahun, lanjut dia, ada ribuan WNI yang ke luar negeri untuk kuliah baik atas beasiswa pemerintah Indonesia maupun pemerintah luar.
Menurut real count Komisi Pemberantasan Umum (KPU), Prabowo unggul di China dan Taiwan.
Di Beijing, China, Prabowo-Gibran meraup 217 suara atau 51,04 persen dari 100 persen suara yang masuk.
Prabowo-Gibran juga unggul di Guangzhou dengan perolehan 332 suara atau 51,71 persen dari 100 persen suara yang masuk.
Di Shanghai, Prabowo turut mendapatkan 245 suara atau 41,53 persen. Sementara itu, dia mendulang 17.986 suara atau 70,01 persen. Namun, data yang masuk baru mencapai 67,50 persen.
DI Taipei, Taiwan, Prabowo-Gibran juga mencapai peringkat teratas dalam perolehan suara. Pasangan ini mengantongi 22.953 suara atau 81,7 persen. Kendati demikian, data yang masuk baru 86,67 persen.
Paslon nomor urut 2 ini juga mengungguli suara pemilih di Jepang.
Di Osaka, Prabowo mendapat 1.749 suara atau 51,29 persen. Data yang masuk dari Jepang ke KPU telah 100 persen.
Di Seoul, Korea Selatan, Prabowo-Gibran meraup 4.930 suara atau 64,15 persen. Data yang masuk telah 100 persen.
Mereka juga berada di posisi paling pertama di Singapura. Paslon ini mengantongi 18.567 suara atau 61,07 persen dari 96,67 persen.
Di Malaysia dan Filipina, Prabowo unggul meski suara belum masuk 100 persen.
Prabowo turut memperoleh suara paling tinggi di Timor Leste, bekas provinsi Indonesia.
Di Dili, Prabowo meraih 1.750 suara atau 62,9 persen dari 45 persen suara yang masuk.
Di sejumlah wilayah Afrika seperti Nigeria dan Senegal, Prabowo juga unggul.
Di Abuja, Menteri Pertahanan dan Walikota Solo ini turut memperoleh suara tertinggi dengan 494 suara atau 56,39 persen dari 100 persen suara yang masuk.
Di Dakar, Senegal, juga mencatat Prabowo-Gibran sebagai pasangan dengan suara terbanyak. Paslon ini mendapat 274 suara atau 47 persen dari 100 persen data yang masuk.
Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) Andreas Hugo Pareira menyinggung Presiden Joko Widodo membutuhkan dukungan lebih banyak partai politik (parpol) menjelang berakhirnya masa jabatannya. Hal ini disampaikan Andreas sehubungan dengan masuknya Partai Demokrat dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Adapun masuknya partai berlambang mercy di kekuasaan eksekutif ditandai dengan dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). Jabatan yang diemban AHY ini menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang digeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Andreas menilai, keputusan menjadikan AHY sebagai menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Karena itu, Andreas menyebut keputusan tersebut adalah sepenuhnya wilayah Presiden.
Di sisi lain, Andreas menegaskan bahwa masuknya Demokrat ke dalam pemerintahan bukan lah momentum yang spesial. Sebaliknya, peristiwa tersebut merupakan momen biasa saja.
Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur meminta Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono beserta jajaran pengurus dan Fraksi PPP untuk hati-hati menyikapi inisiasi hak angket sebagai langkah mengusut dugaan kecurangan pilpres. Zarkasih mengatakan langkah tersebut harus disikapi dengan teliti.
Mantan Menteri Koperasi dan UMKM di Era Presiden GusDur juga mengimbau jajaran DPP PPP untuk kembali ke khitohnya yakni menjunjung tinggi kepentingan umat dan tentunya meletakkan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya. Dia menyinggung hak angket bisa berpotensi pada perpecahan.
Lebih lanjut, Zarkasih berharap agar pemenang pemilu baik pilpres maupun pileg menunjukkan sikap ksatria. Selain itu, menurutnya, pihak yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, mengatakan adanya partai politik yang ingin bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran usai pemilu selesai. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai pernyataan itu sebagai sinyal ada yang telah ‘lempar handuk’. Apa maksudnya?
“Saya kira pernyataan Habiburokhman itu menegaskan bahwa partai-partai politik di luar kubu 02 secara perlahan sudah lempar handuk, sudah mengakui keunggulan Prabowo dan Gibran meski belum ada keputusan resmi dari KPU. Tapi pengakuan itu sepertinya didasarkan atas hasil quick count yang memenangkan secara mutlak pasangan nomor 02 itu,” kata Adi.
Adi mengatakan pernyataan dari petinggi TKN soal adanya pimpinan partai politik yang ingin bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran menandakan kontestasi Pilpres 2024 telah selesai. Keterangan dari TKN itu juga bisa menjadi tanda kecilnya kemungkinan terbentuk poros oposisi.
Menurut Adi, tren poros oposisi telah hilang selama era pemerintahan Presiden Jokowi dan Susilo Bambang Yudhyono (SBY). Para peserta pemilu pada akhirnya akan memilih berada di satu gerbong yang sama dengan kubu pemenang.
Lebih lanjut Adi berharap poros oposisi tetap bisa terbentuk dalam pemerintahan mendatang. Dia mengatakan para pihak yang kalah dalam pemilu tidak mendapatkan
