Pemilu-Reuters
STRATEGIC ASSESSMENT. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merekomendasikan kepada Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud untuk membentuk tim khusus untuk mengumpulkan berbagai dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Hasto menyebut kecurangan di Pilpres telah melewati batas.
“DPP PDI Perjuangan mencermati terhadap seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat hulu ke hilir. Suara rakyat adalah suara kebenaran karena itulah seluruh struktur PDI Perjuangan bersama dengan sukarelawan saksi dan kerja sama dengan PPP, Perindo, dan Hanura terus mengumpulkan fakta-fakta di lapangan,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP.
Hasto mengklaim operasi kecurangan di Pilpres 2024 sudah diprediksi dan banyak disuarakan oleh kelompok-kelompok prodemokrasi. Hasto menyebut elemen masyarakat sipil paling banyak bersuara baru terjadi di Pilpres 2024 ini setelah reformasi.
Oleh karena itu, Hasto mengatakan dirinya melihat adanya kecurangan dalam Pemilu 2024 ini. Dia mengklaim PDIP juga sudah memiliki bukti materiil dan fakta hukum.
Hasto menganggap terjadi anomali demokrasi apabila melihat hasil hitung Pilpres 2024, meski produknya tak bisa dijadikan patokan karena penghitungan resmi akan dilakukan KPU RI. Kendati demikian, Hasto menyebut dari hasil hitung cepat bisa dibandingkan antara pemilihan dalam negeri dengan luar negeri yang melahirkan sebuah anomali.
Hasto menambahkan, “Exit poll di luar negeri itu mencerminkan tidak adanya operasi bansos, tidak adanya operasi intimidasi, tidak adanya operasi keterlibatan dari institusi-institusi negara, sehingga warga Indonesia bisa menyampaikan pilihannya secara jernih.”
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meminta semua pihak untuk tidak buru-buru mendeklarasikan kemenangan berbekal hasil hitung cepat atau quick count yang akan dirilis oleh sejumlah lembaga survei setelah pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ketua Tim Penjadwalan TPN Aria Bima mengingatkan, pernah ada seorang calon presiden (capres) yang mendeklarasikan kemenangan hingga sujud syukur berbekal hasil quick count, padahal dia diumumkan kalah berdasarkan perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. “Sujud syukur ternyata kalah yang tahun dulu, 16 lembaga quick count mengatakan 50 persen sudah menang waktu itu, ternyata enggak benar. Ini problem yang kita sampaikan,” kata Aria di Media Center TPN, Jakarta. Politikus PDI-P ini tidak masalah apabila kandidat yang memang ditakdirkan menang mendeklarasikan kemenangan bermodal hasil quick count.
Namun, dia menilai akan ada kekacauan apabila kandidat sudah lebih dulu mendeklarasikan kemenangan tapi hasil quick count yang dijadikan rujukan tidak sesuai dengan perhitungan resmi. Oleh karena itu, Aria menyarankan agar hasil quick count yang dijadikan rujukan terhadap proyeksi hasil pemilu adalah yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga kredibel.
Dia juga mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud memandang quick count bukan lah hasil akhir, melainkan indikator akan hasil penghitungan suara yang akan diumumkan oleh KPU RI. Diketahui, KPU RI telah mengumumkan bahwa terdapat 81 lembaga survei, jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilu 2024 yang terdaftar dan memiliki sertifikat terdaftar.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan menduga, terdapat kemahalan harga dalam rencana pembelian pesawat jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Angkatan Udara Qatar yang kini dibatalkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), salah satu lembaga dari koalisi itu, Agus Sunaryanto mengatakan, indikasi kemahalan itu terlihat dari selisih harga pesawat dalam rencana pembelian oleh Kemenhan dan harga beli pesawat. Agus mengatakan, berdasarkan informasi resmi dari Kemenhan, nilai kontrak setiap satu unit pesawat Mirage 2000-5 dan sejumlah item lain mencapai 66 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau Rp 1.031.827.500.000 (Rp 1 triliun) per unit.
Padahal, sekitar tahun 1997 atau 20 tahunan lalu, harga pasaran pesawat itu hanya 23-30 juta dollar AS per unit. “Harga beli Indonesia terhadap Mirage 2000-5 sesuai kontrak tersebut jauh lebih mahal daripada harga beli pesawat yang ada di kisaran 30 juta dollar AS, di beberapa sumber lain menyebutkan bahwa harga pesawat itu adalah 23 juta dollar AS,” kata Agus dalam keterangannya, Selasa (13/2/2024).
Meski demikian, Agus memberikan catatan bahwa harga itu belum termasuk biaya pemeliharaan, pelatihan, dan operasional. Berdasarkan perhitungan ICW bersama Koalisi Masyarakat Sipil, terdapat selisih 33 juta dollar AS antara harga yang sempat diteken Kemenhan untuk setiap pesawat dibanding harga jual pesawat itu pada 27 tahunan lalu. Dengan demikian, selisih nilai kemahalan pembelian 12 unit pesawat Mirage 2000-5 bekas mencapai 396 juta dollar.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyebut, pihaknya juga menengarai indikasi pejabat Kemenhan menerima suap, sebagaimana diberitakan media asing msn.com, news aggregator yang terafiliasi dengan Microsoft. Mereka menyebut, Badan Anti Korupsi Uni Eropa (GRECO) menyelidiki kontrak pembelian Mirage 2000-5 bekas yang diwakili Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan pemerintah Qatar.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra membantah terdapat korupsi dalam pembelian Mirage 2000-5 dari Angkatan Udara Qatar yang telah dibatalkan. Herindra menyatakan, pihaknya bakal menempuh jalur hukum terhadap penyebar informasi pengadaan pesawat jet tempur itu.
Juru Bicara (Jubir) Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan tidak ada pembelian jet tempur Dassault Mirage 2000-5 dari Qatar, sehingga kontraknya tidak efektif. Sehingga, kata dia, tidak pernah ada transaksi apa pun berkaitan dengan jet tempur Mirage tersebut. Dahnil lantas mempertanyakan dari mana suap pembelian jet Mirage berasal, jika tidak pernah ada transaksi apapun.
Adapun Dahnil merespons Koalisi Masyarakat Sipil yang melaporkan dugaan korupsi pembelian jet Mirage ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Saya sudah jelaskan berulang kali terkait dengan Mirage 2000-5 itu tidak ada pembelian. Artinya tidak ada pembelian, kontraknya tidak efektif. Kemudian artinya tidak ada transaksi apapun, sehingga bagaimana mungkin ada suap terkait dengan itu? Jadi itu terang, itu semua tidak ada. Artinya ghoib semuanya,” ujar Dahnil di Medcen TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan.
Dahnil mengatakan, jika Koalisi Masyarakat Sipil ingin menjadi timses pasangan tertentu, lebih baik mendeklarasi secara terang-terangan saja. Dengan begitu, kata dia, Koalisi Masyarakat Sipil bisa berkampanye untuk melawan kubu Prabowo. “Jadi untuk sesuatu yang tidak ada kemudian dilaporkan, itu terang adalah tindakan-tindakan kampanye terselubung atau kampanye hitam. Bentuknya seperti itu,” tuturnya.
Dahnil menegaskan tidak ada data mengenai pembelian jet Mirage dari Qatar, yang ada hanyalah kontrak yang kini sudah tidak efektif. Dia mengatakan, jika uang muka atau DP sudah dibayarkan, barulah sebuah kontrak pembelian bisa efektif.
Juru bicara (jubir) Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengaku mendapat ancaman dari orang tak dikenal. Ancaman itu dikirimkan lewat pesan WhatsApp ke nomor pribadinya setelah berbicara tentang hoaks pembelian jet tempur Mirage.
Dahnil menceritakan pesan berisi ancaman itu masuk pada Selasa, 13 Februari 2024, pada pukul 01.37 WIB. Namun dia baru membuka dan membaca pesan itu seusai ibadah Subuh.
“Saya agak kaget ada pesan seperti ini, jadi tadi bunyinya seperti tadi dibacakan oleh Mas Habiburokhman,” kata Dahnil saat dalam jumpa pers di media center TKN Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dahnil menduga pesan ancaman yang diterimanya berhubungan dengan pemberitaan kasus korupsi pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5 bekas. Sebab belakangan, dia kerap mengklarifikasi informasi fitnah dan hoaks yang menyudutkan Prabowo.
Dahnil, yang juga merupakan jubir TKN Prabowo-Gibran, mengaku menyerahkan sepenuhnya pengusutan dugaan ancaman itu kepada tim hukum TKN Prabowo-Gibran.
“Karena terus terang pelaku intimidatif seperti ini tidak boleh dibiarkan karena tentu mengganggu proses demokratisasi kita. Jadi selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada tim hukum yang diwakili oleh Bang Habib dan kawan-kawan,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, mengaku bakal menempuh langkah hukum mengusut perihal itu. Habiburokhman mengaku telah mengantongi bukti berupa tangkapan layar yang memperlihatkan adanya ancaman tersebut.
Para pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) terlihat menangis ketika Anies meninggalkan Posko Pemenangan AMIN di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Para pendukung mencoba mendekati Anies yang sudah memasuki mobil. Ia meminta Anies untuk membuka kaca mobilnya agar bisa menyapa.
Sebelum meninggalkan Posko Pemenangan, Anies sempat mengatakan bakal menghormati proses yang berjalan di KPU.
“Jangan kita tergiring untuk segalanya serba cepat, sekarang harus sekarang, harus disimpulkan sekarang. Kasih waktu KPU untuk kerja, jangan kita tergiring untuk harus segalanya cepat sekarang,” kata Anies.
Pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul 60,15 persen dalam hitung cepat (quick count) sementara Litbang Kompas, Rabu (14/2/2024). Data quick count Litbang Kompas itu dirilis pada pukul 15.02 WIB. Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat 21,47 persen suara. Kemudian pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan 18,38 persen suara. Perolehan suara tersebut diperoleh dari penghitungan yang masuk 31,35 persen dari total 2.000 TPS sampel.
Quick count Litbang Kompas dalam Pemilu 2024 menggunakan metodologi stratified random sampling dan memiliki margin of error sebesar 1 persen. Quick count ini dibiayai secara mandiri oleh Harian Kompas. Hasil quick count ini bukanlah hasil resmi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Kamis (15/2/ 2024) hingga Rabu (20/3/2024).
Penetapan hasil Pemilu dilakukan paling lambat 3 hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Hingga pagi ini, total surat suara sudah masuk ke penghitungan atau real count mencapai 39,33%.
Dilihat detikcom di situs pemilu2024.kpu.go.id, Kamis (15/2/2024) data per pukul 06.00.20 WIB jumlah suara yang masuk sebanyak 323.807 dari 823.236 TPS atau 39,33%. Berikut hasilnya yang disusun berdasarkan nomor urut capres:
* Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 24,56% (5.118.083)
* Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming: 55,97% (11.662.413)
* Ganjar Pranowo-Mahfud Md: 19.46% (4.055.193)
Hasil yang ditampilkan KPU ini bukan hasil akhir Pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.
KPU juga menyatakan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
