Kementerian BUMN
STRATEGIC ASSESSMENT. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pembubaran korporasi milik negara hanya akan memunculkan pengangguran baru di Indonesia, mengingat sebanyak 1,6 juta orang merupakan pegawai BUMN.
Hal tersebut disampaikan Erick merespons pandangan dari tim sukses (timses) salah satu pasangan calon presiden yang menyatakan akan mengubah BUMN dan menggantinya menjadi koperasi. “Sungguh ironis pandangan seperti itu. Jika ingin dibubarkan dan diganti dengan koperasi, maka sama saja memunculkan pengangguran baru di saat semua orang butuh lapangan pekerjaan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. Ia menyampaikan para pegawai BUMN telah membuktikan diri sebagai agen perubahan dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang saat ini pertumbuhannya mencapai 5 persen.
Menurutnya seluruh korporasi milik negara pada tahun 2023 telah menghasilkan deviden terbesar dalam sejarah di Indonesia, yakni sebesar Rp 82,1 triliun. Sehingga keuntungan yang didapat dari BUMN telah menjadi pondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. “Jika dinilai ada kekurangan, memang tidak ada yang sempurna. Tapi kita lihat hasilnya hari ini sudah terbukti bagaimana BUMN itu bisa untung Rp 250 triliun, sudah memberikan kontribusi besar, kepada negara yang dipakai untuk program-program yang sedang dilakukan pemerintah, seperti program kesehatan, pangan,” ujarnya. Sebelumnya pada Rabu (31/1) Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar(Timnas AMIN) menyatakan akan mendorong BUMN menjadi badan usaha koperasi.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Tokoh Koperasi Indonesia Suroto PH dalam sebuah diskusi di Rumah Koalisi Perubahan di Jakarta Selatan. Suroto menilai selama ini nasib koperasi di Tanah Air terus dipermainkan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Oleh karena itu ia berargumen dengan cara mengkoperasikan BUMN yang ada di Indonesia bisa meningkatkan perekonomian nasional.
Sejumlah komisaris BUMN mengundurkan diri demi masuk ke dalam tim sukses (timses) pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tercatat terdapat empat nama komisaris BUMN yang merelakan jabatannya untuk mendukung paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Yang terbaru adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memutuskan cabut dari posisinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Keputusan tersebut diambil Ahok lantaran mendukung dan ikut mengkampanyekan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pemilu 2024. Surat pengunduran sempat dipublikasi Ahok melalui akun Instagramnya @basukibtp, sebelum diserahkan Ahok kepada Erick Thohir.
Komisaris PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan mundur dari jabatannya. Pengunduran ini karena pertimbangan tak ingin memicu kebingungan arah politik dirinya. “Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya,” tegas Ahok Ahok dikutip dari akun Instagram pribadinya. Ahok secara mengejutkan memposting surat pengunduran dirinya yang sudah dibubuhi tanda tangan di akun Instagram.
“Unggahan ini merupakan bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024,” katanya. Ahok resmi diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada 25 November 2019.
Selain Ahok, adapun nama-nama Komisaris BUMN yang rela mengundurkan diri demi gabung dengan pasangan Capres Cawapres Nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai berikut.
Eko Sulistyo mengundurkan diri sebagai komisaris PT PLN (Persero) pada Oktober tahun lalu. Langkah itu setelah dirinya ditunjuk menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud.
Andi Gani Nena Wea. Pada Nomor 2023, Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP, Andi Gani Nena Wea, resmi mundur dari jabatannya. Andi Gani ingin fokus memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Pria yang menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) itu mundur setelah sembilan tahun menjabat sebagai Komisaris Utama di perusahaan pelat merah di bidang konstruksi tersebut.
Abdee Slank. Abdi Negara Nurdin alias Abdee Slank, memilih cabut dari Komisaris Independen PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) yang dijabatinya sejak Mei 2021. Alasan mendasar gitaris grup band Slank ini karena bergabung bersama timses atau memberi dukungan politik untuk Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Pengunduran diri dikonfirmasi langsung oleh Abdee saat deklarasi Slank dukung Ganjar-Mahfud, di Gang Potlot Jakarta. Hadir dalam acara itu semua personil Slank, para Slankers dan Capres-Cawapres nomor urut 3. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan tudingan soal pengubahan status BUMN menjadi koperasi merupakan salah alamat.
Erick mengaku hanya memberikan tanggapan atas pertanyaan yang disodorkan wartawan mengenai gagasan dari tim sukses (timses) Capres-Cawapres 1 untuk mengubah BUMN menjadi koperasi. Untuk itu, Erick menyebut Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar seharusnya melakukan klarifikasi dan menegur timses yang membuat ide tersebut karena membuat resah seluruh karyawan BUMN dan juga mitra BUMN, baik swasta maupun UMKM.
Hal ini juga memiliki dampak negatif dalam upaya transformasi BUMN yang terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai seorang pemimpin, Erick hanya memberikan pandangan yang berlandaskan fakta dan data terkait kontribusi besar BUMN bagi negara dan masyarakat.
Tak hanya itu, BUMN sebagai sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia juga memiliki peran vital dalam penyediaan lapangan kerja, menjadi penyeimbang ekonomi, hingga meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merampungkan audit 7 dana pensiun perusahaan pelat merah, sesuai permintaan Menteri BUMN Erick Thohir. Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari merinci 7 dapen yang diaudit tersebut, yakni PT Perkebunan Nusantara III (Persero) alias PTPN, PT Angkasa Pura I, Perum Perhutani, PT Rajawali Nusantara Indonesia, Kimia Farma, Krakatau Steel, dan Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Pelindo.
BUMN yang disebut terakhir bahkan sudah diproses di Kejaksaan Agung. “Tidak semuanya ada indikasi fraud, tapi kondisi secara umum memang underfunded dan underperform. Artinya, ada defisit pembiayaan, terjadi penurunan kualitas pendanaan sehingga memang cukup berat bagi mereka untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap pensiunan pegawai BUMN di tempat masing-masing,” ucap Agustina dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur.
Agustina mengatakan permintaan awal audit itu dilakukan untuk 5 dapen BUMN. Lalu, Menteri BUMN Erick meminta audit kepada 2 BUMN tambahan. Ia menegaskan tugas BPKP sudah rampung. Agustina mengatakan pihaknya sudah menyetorkan hasil audit tersebut kepada Erick Thohir.
“Jadi, dari sisi kami sudah selesai. (Kementerian) BUMN tindak lanjuti perbaikan tata kelola, yang indikasi fraud diserahkan ke aparat penegak hukum (APH), prosesnya sudah di Kejaksaan,” tegasnya usai acara. “Berarti 3 ya (dapen terindikasi fraud). Kan yang 1 sudah nih pelabuhan DP 4 yang Pelindo itu sudah di pengadilan. Yang diserahkan itu 5, ditambah lagi 2. Pokoknya total 7 (dapen BUMN), yang fraud itu berarti 3,” sambung Agustina. Agustina menegaskan 4 dapen BUMN yang tidak terindikasi fraud itu relatif masih bisa diperbaiki. Ia mengatakan upaya hukum adalah proses terakhir.
Kementerian Badan Usaha Milik negara (BUMN) memastikan langkah bersih-bersih perusahaan pelat merah masih terus berjalan. Hal ini dilakukan demi memperbaiki sistem dan menjaga efektivitas kinerja perusahaan. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya akan melihat perkembangan BUMN terkait dalam sembilan bulan. Apabila BUMN tersebut tidak bisa diperbaiki, ia tak akan segan-segan untuk menutupnya.
Pihaknya menargetkan jumlah BUMN yang dikelola akan dipangkas hingga di bawah 40. Meski demikian, Tiko belum dapat memastikan apakah tahun ini akan kembali dilakukan penutupan. Selain itu, demi mencapai jumlah di bawah 40 BUMN itu, proses pengkajian masih terus dilakukan. Oleh karena itu, Tiko belum dapat memastikan BUMN di sektor apa yang berpotensi untuk ditutup.
Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir melakukan ‘bersih-bersih’ BUMN melalui sejumlah skema. Tiko sempat menyebut, proses transformasi BUMN ini telah berjalan sejak 2019. Dia mengatakan, saat ini pihaknya mengelola 45 BUMN. Ia menargetkan, jumlah BUMN yang dikelola di bawah 40 BUMN yang terbagi dalam 12 klaster. Dia menambahkan, khusus BUMN bermasalah akan dikelola di bawah holding Danareksa dan PPA.
Transformasi industri kebandarudaraan dan aviasi menjadi babak baru di awal 2024. Ini setelah PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, resmi membentuk PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) sebagai subholding Injourney Group, pada 28 Desember 2023 lalu.
InJourney Airports merupakan peleburan antara PT Angkasa Pura I (AP I) dan Angkasa Pura II (AP II) yang juga merupakan anak usaha dari InJourney. Kehadirannya diharapkan dapat semakin meningkatkan pelayanan bandara di Indonesia, melakukan transformasi strategi bisnis, serta memperkuat kualitas operasional yang menjadikan bandara sebagai face of the nation.
Di bawah naungan InJourney Airports, pengelolaan bandara-bandara semestinya bisa menjadi lebih sehat dan profitable. Pasalnya, jika berkaca pada pandemi COVID-19 di Tanah Air pada 2020-2022, beberapa bandara dimiliki Indonesia bak mati suri. AP I saat ini mengelola sebanyak 15 bandara dari Tengah hingga Timur Indonesia.
Sedangkan AP II menaungi sebanyak 20 bandara. Dengan peleburan ini, maka InJourney Airports akan memegang kendali sebanyak 35 bandara yang tersebar di Indonesia. Dengan pengelolaan gemuk tersebut, pemerintah memproyeksikan InJourney Airports mampu menangani 172 juta penumpang per tahun dan akan berada di urutan kelima perusahaan operator bandara terbesar di dunia. InJourney Airports bahkan digadang mampu menduduki posisi ketiga terbesar di dunia dalam kurun waktu kurang dari lima tahun.
Sebenarnya sah-sah saja jika pemerintah memasang target demikian. Akan tetapi, ini bukan hanya soal peleburan dan penambahan kapasitas. Pemerintah perlu menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan ketika InJourney memegang kendali atas semua industri kebandarudaraan dan aviasi. Musababnya, ketika berbicara holding BUMN, tidak semuanya berbuah manis. Kadang pembentukan ini justru keluar dari tujuan awalnya yang semestinya menciptakan nilai tambah, efisiensi, penguatan supply chain, dan renovasi bisnis modal. Tengok saja BUMN Karya kita.
Beberapa perusahaan plat merah yang bergerak di bidang konstruksi itu belakangan malah tengah mengalami persoalan serius. Hal ini lantaran empat perusahaan induk BUMN Karya tercatat memiliki utang jumbo. Khawatir, nasib serupa juga dialami oleh Holding BUMN Pariwisata, InJourney. Menilik laporan keuangan InJourney dalam dua tahun ke belakang, perusahaan belum sepenuhnya survive dan masih terseok-seok. Pada 2021 dan 2022, perusahaan tercatat masing-masing alami kerugian Rp7,53 triliun dan Rp913 miliar. Jika, diperinci kerugian tersebut mayoritas bersumber dari Injourney Airports, dalam hal ini AP I dan AP II.
Namun, pada kuartal III-2023 InJourney mampu mengembalikan keadaan dengan mencetak laba sebesar Rp1,14 triliun. Akan tetapi, laba yang ditorehkan tidak bisa menutup semua kerugian selama dua tahun sebelumnya. Alih-alih ingin efisiensi dan menyelamatkan industri kebandarudaraan, sebaliknya justru bisa menjadi beban bagi kesehatan keuangan perusahaan.
Apalagi saat ini, perusahaan tengah terbelit utang sebesar Rp4,6 triliun dari proyek Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Rinciannya adalah kewajiban pembayaran jangka panjang Rp3,4 triliun dan kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp 1,2 triliun. Manajemen bahkan mengajukan penyertaan modal negara (PMN) Rp1,19 triliun pada saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI pertengahan Juni 2023.
Dalam penjelasannya Direktur Utama InJourney, Dony Oskaria, menyatakan sebagian besar PMN tersebut atau sebesar Rp1,05 triliun akan digunakan untuk membayar utang. Lebih lanjut, potensi beban juga akan bertambah jika maskapai Garuda Indonesia juga akan bergabung menjadi bagian InJourney. Saat ini, perkembangan Citilink-Garuda untuk merger ke InJourney sedang dalam proses.
Proses tersebut akan melihat neraca equity setelah melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penunjukan Garuda Indonesia menjadi bagian InJourney tentunya bukan tanpa alasan. Pemilihan ini tentu bertujuan untuk menyehatkan kondisi keuangan perusahaan plat merah tersebut. Mengingat beberapa tahun ke belakang laporan keuangan perusahaan selalu mencatatkan rugi.
Menukil laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk pada kuartal III-2023, Perseroan mengalami kerugian periode berjalan sebesar 72,06 juta dolar AS. Kondisi ini berbalik jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy), yang pada penutupan akhir tahun berhasil menyajikan rapor hijau.
Selain masalah kerugian, Garuda sebelumnya juga sempat melakukan skandal dengan memanipulasi laporan keuangannya pada 2018. Manipulasi yang dimaksud terkait pencatatan pendapatan kontrak kerja sama antara Garuda dengan Mahata yang diakui di awal. Padahal, kontrak senilai 239,94 juta dolar AS itu memiliki jangka waktu perjanjian 15 tahun. Pencatatan awal tersebut membalikkan kondisi keuangan Garuda yang semestinya ‘merah’ menjadi ‘hijau.’ Mampukah InJourney Berdaya Saing? Terlepas dari (potensi) beban kerugian dan utang anak perusahaan yang harus ditanggung InJourney, integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing BUMN kebandarudaraan Indonesia. AP Indonesia (InJourney Airports) akan menjadi satu-satunya pemilik sertifikat Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) selain Unit Penyelenggara Badan Usaha (UPBU) milik Kementerian Perhubungan (Pemerintah). Selain itu, penggabungan aset perusahaan juga akan menjadi modal untuk bersaing di kancah internasional.
Terlebih lagi mengingat industri aviasi Indonesia diprediksi akan menjadi pasar transportasi udara terbesar ke-6 di dunia pada tahun 2034, dilansir dari Statista. “Hal yang baik dari penggabungan ini adalah arah pengembangan kebandarudaraan Indonesia bisa menjadi lebih terarah,” imbuh Gatot.
Gatot juga menggarisbawahi pentingnya memastikan implementasi operasionalnya dilaksanakan dengan lebih baik. Misalnya terkait rencana menjadikan Indonesia menjadi hub penerbangan internasional, bisa lebih terarah bandara mana yang akan dipakai. Kemudian, antar bandara tidak saling bersaing yang tidak perlu, karena sudah dalam satu pengelolaan.
Lebih lanjut, dari sisi negatifnya adalah dengan tidak adanya persaingan di dalam negeri, dapat menyebabkan kinerja (keamanan dan layanan) perusahaan menjadi turun. Perlu diingat bahwa sebagian besar bandara AP saat ini masih belum menguntungkan. Jika kinerja turun, bisa jadi kerugian menjadi lebih besar.
Untuk itu, pengawasan oleh pemerintah harus lebih ditingkatkan agar keamanan dan pelayanan penerbangan tetap terjaga atau bahkan meningkat. Langkah lainnya, pemerintah dapat menciptakan persaingan baru. Misalnya dengan mengundang pengelola bandara dari luar negeri untuk berinvestasi di bandara Indonesia. Dengan demikian, AP Indonesia nantinya dapat terpacu untuk tetap mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya karena tetap ada pesaing.
Kekhawatiran lainnya adalah timbulnya kecemburuan dari operator maskapai lain, terutama setelah Garuda resmi bergabung ke keluarga InJourney. Pasalnya, sebelum bergabung saja, Garuda sudah mendapat perlakuan istimewa. Hal ini terlihat dari posisi gate maskapai yang dekat dengan pintu check-in imigrasi. Di tengah dinamika terjadi, maka menarik kita nanti apakah integrasi ini bisa meningkatkan konektivitas udara yang efisien dan efektif untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia? Atau mampu mendukung ekosistem pariwisata dengan misi meningkatkan konektivitas udara, mendukung pertumbuhan pariwisata di Indonesia, meningkatkan cakupan dan kecepatan logistik udara serta meningkatkan kualitas customer experience.
