STRATEGIC ASSESSMENT. Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md menerima keluhan salah seorang warga terkait pemerasan kepada kontraktor yang memenangkan pengerjaan proyek pemerintah. Mahfud mengatakan pemerasan bukan cuma terjadi antara pegawai pemerintah dengan swasta, tapi juga sesama pegawai pemerintah.
Hal itu disampaikan Mahfud Md dalam acara silaturahmi bersama tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemuda di Hotel Premiere, Kota Pekanbaru, Riau. Salah seorang warga mengeluhkan permintaan uang kepada kontraktor yang memenangkan proyek.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md melakukan safari politik ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Mahfud mengingatkan para pejabat dan aparat negara agar hati-hati dalam menjalankan tugasnya.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara silaturahmi dengan para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemuda di Hotel Premiere, Kota Pekanbaru, Riau. Mahfud mengingatkan para pejabat dan aparat negara untuk hati-hati lantaran kehidupan selalu berputar.
Dia mengatakan pesan itu ditujukan untuk seluruh pejabat dan aparat mulai dari polisi, jaksa, bupati, gubernur hingga anggota DPR. Dia mengatakan rakyat akan mencatat sikap sewenang-wenang yang dilakukan seorang pejabat saat masih menjabat.
CEO Polmark Research Center Eep Saefulloh Fatah menilai, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tengah menunggu momentum untuk bersikap lebih tegas atau ‘perang terbuka’ terhadap Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan Eep merespons sikap Megawati yang tidak kunjung menarik menteri-menteri asal PDI-P dari Kabinet Indonesia Maju. “Bu Mega itu orang yang tahu pergerakkan momentum. Di dalam politik, momentum itu penting. Jadi ada timing, ada linimasa, ada rangkaian peristiwa, ada jahit-menjahit adegan segala macam, urusan-urusan rumit itu dikumpulkan, itu momentum,” kata Eep dalam program Gaspol! Kompas.com
Menurut Eep, Megawati sudah menunjukkan kekesalannya terhadap Jokowi secara tersirat pada kampanye akbar di Bandung, dua pekan lalu. Ia menilai, pidato Megawati saat itu menyinggung politisasi aparatur negara merupakan ekpresi kemarahan terhadap Jokowi dan menunjukkan bahwa Megawati dan Jokowi berpisah jalan.
Hanya saja, Eep menilai, Megawati belum mengambil langkah yang lebih tegas, semisal menarik menteri PDI-P dari kabinet, karena masih menunggu momentum. Ia menjelaskan, momentum itu seperti bandul yang bergerak dari sisi keberlanjutan dan perubahan. Menurut Eep, Megawati tengah menunggu pergerakan bandul itu akan keras ke sebelah mana.
Pemilihan presiden (pilpres) 2024 yang diikuti oleh tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) diyakini berlangsung dalam 2 putaran. Hal ini disampaikan CEO Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah berdasarkan survei yang dilakukan pada 14 sampai dengan 25 Januari 2024 terhadap 2.600 responden di seluruh Indonesia.
Berdasarkan survei terakhir yang dilakukan oleh Polmark Indonesia, setidaknya ada 25 persen pemilih yang belum menentukan pilihan sampai dengan saat ini. Salah satunya, mereka masih menunggu dan ingin melihat debat capres terakhir yang digelar KPU 4 Februari 2024. Tidak hanya itu, 14 persen di antaranya masih menimbang-nimbang pilihannya sampai mendekati hari pencoblosan yakni 14 Februari 2024 mendatang.
“Lalu, kemudian (ada yang menentukan pilihan) setelah kampanye selesai, itu 10 Februari, tinggal 4 hari lagi hari H (pencoblosan) di masa tenang 11, 12, 13, dan yang terbesar justru di hari H, 14 persen lebih, gabungannya 25 persen,” jelasnya. Dengan penelitian yang dilakukan Polmark Indonesia, Eep meyakini Pilpres 2024 berlangsung dalam 2 putaran.
Terlebih, dalam proses pemilihan umum (pemilu) yang demokratis terdapat tiga kelompok yang berperan. Satu bintang, dua penentu, tiga wasit atau penyelenggara.
Yang dimaksud dengan bintang adalah kandidat yang disorot kamera, tampil dipanggung debat, terpampang di baliho dan banner serta muncul di televisi. Tetapi, penentu dari kemenangan pemilu yangs sesungguhnya adalah yang kedua, atau setiap orang yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS).
Pengamat politik Eep Saefulloh Fatah memprediksi peluang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) bergabung pada Pilpres di putaran kedua terbuka sangat besar. Peluang itu dilatarbelakangi dengan adanya situasi di mana pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menghantam konstituen PDI-P di berbagai daerah.
Serangan-serangan yang dilakukan Prabowo-Gibran ke pemilih PDI-P itu justru dinilai menjadi dorongan bagi partai belogo banteng moncong putih untuk bergabung dengan PKS di Pilpres putaran kedua. Sebagaimana diketahui, PDI-P mengusung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Sedangkan PKS mengusung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin). Kedua partai itu juga memiliki latar belakang ideologis dan basis pendukung yang berbeda. PKS diketahui memiliki landasan ideologi Islam. Sementara, PDI-P adalah berlandaskan nasionalisme. Namun, menurut Eep, tidak ada pihak yang bisa bertahan secara ideologis dalam suasana perkelahian politik saat ini.
Sebelumnya, hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 29 November-4 Desember 2023 menunjukkan ada pergeseran dukungan yang terjadi pada pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan pemilih Presiden Joko Widodo. Soliditas dukungan dari orang-orang yang pada Pemilu 2019 memilih PDI-P kepada Ganjar yang pada Agustus 2023 mencapai 60,6 persen sekarang tinggal 40,7 persen.
Sebaliknya, pemilih PDI-P yang memberikan suaranya kepada Prabowo cenderung meningkat, dari 22,1 persen menjadi 35,1 persen. Adapun survei melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Metode tersebut tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error kurang lebih 2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto berbicara mengenai politisasi bantuan sosial (Bansos) dan pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Hasto mengatakan Megawati rutin menggelar pertemuan dengan Sri Mulyani lantaran keduanya merupakan Dewan Pengarah di Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).
Dalam pertemuan itu, kata dia, Megawati dan Srimulyani turut membahas mengenai kondisi bangsa Indonesia saat ini. Menurutnya, politisasi bansos untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 merupakan pelanggaran serius.
“Ketika bansos sudah dipolitisasi untuk kepentingan paslon 02, bahkan ada bansos juga yang masuk ke kantong-kantong partai paslon 02, ini menunjukkan pelanggaran serius karena bansos anggaran rakyat, dari pajak kita, harus kembali pada rakyat secara tepat,” ucapnya.
Sebelumnya, kabar Sri Mulyani mundur dari jabatan Menteri Keuangan pertama kali diungkapkan Ekonom Senior Faisal Basri.
Tak hanya bendahara negara tersebut, beberapa menteri lainnya juga disebut akan mundur karena kecewa dengan Jokowi yang memihak paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.
Namun, Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu tersebut. Ia mengatakan selama ini dirinya hanya bekerja saja.
Kabar mundur ini kembali menguat setelah muncul agenda dadakan Sri Mulyani bertemu dengan Jokowi pada Jumat (2/2). Namun, istana menepis anggapan pertemuan itu terkait isu Sri Mulyani akan hengkang dari Kabinet Indonesia Maju.
