Jangan Golput di Pemilu 2024
STRATEGIC ASSESSMENT. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mewajarkan pilihan politik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang mendukung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia mengungkapkan, Khofifah tengah menjalankan politik balas budi ke tiga partai politik (parpol) bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Ia pun menghormati pilihan politik Khofifah. Baginya, Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) itu juga punya hak untuk mendukung salah satu capres-cawapres.
Di sisi lain, Huda mengaku PKB tak khawatir langkah politik Khofifah bakal mengurangi perolehan suara capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pasalnya, nahdliyin dan warga Jawa Timur tetap akan mendukung figur yang fotonya terpampang dalam surat suara.
Sementara, Khofifah akhirnya menunjukan bahwa kapasitasnya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanya sebagai tim sukses. “Jadi warga Nahdliyin di Jawa Timur ya tahunya yang berkompetisi sebagai wapres ya Gus Muhaimin,” imbuh dia.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menilai bahwa hinaan “goblok” yang terlontar dari mulut calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu Sebagai informasi, larangan peserta pemilu menghina orang lain/peserta pemilu lain diatur dalam Pasal 280 (ayat) 1 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), dengan konsekuensi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda maksimum Rp 24 juta.
Meskipun demikian, Bagja mengaku belum menerima temuan dugaan pelanggaran dari hasil pengawasan panitia pengawas pemilu (panwaslu) di tempat Prabowo berpidato dan melontarkan hinaan itu. Bawaslu berjanji bakal memeriksa kasus ini seandainya ada laporan masuk. Menurutnya, ahli bahasa akan dimintai pendapatnya untuk menilai hinaan Menteri Pertahanan itu.
Ditanya apakah Prabowo dapat dinyatakan bersalah karena tak menyebut spesifik siapa yang dimaksud “goblok”, Bagja menjelaskan bahwa itu merupakan materi pemeriksaan.
Sebelumnya diberitakan, Prabowo Subianto kembali mengungkit pernyataan capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait kepemilikan lahannya dalam debat ketiga Pilpres 2024. Dalam debat itu, Anies beberapa kali mengkritik kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, serta mengungkit kembali data yang disebutkan Presiden Joko Widodo pada 2019 terkait kepemilikan lahan Prabowo seluas 340.000 hektar.
“Saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung, (saya) punya tanah berapa. Dia pintar atau goblok sih?” kata Prabowo dalam sambutan pada acara konsolidasi relawan se-Provinsi Riau di Gelanggang Olahraga (GOR) Remaja, Pekanbaru.
Hasil survei internal salah satu partai politik peserta pemilu 2024 memprediksi Pilpres 2024 akan berjalan dua putaran.
Pasalnya, tidak ada pasangan capres-cawapres yang meraih suara lebih dari 50 persen. UU Pemilu mengatur pilpres berjalan ke putaran kedua jika kondisi itu terjadi.
Merujuk hasil survei internal salah satu parpol yang enggan disebut identitasnya yang diterima CNNIndonesia.com, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming diprediksi meraih 42,45 persen atau 66,3 juta suara di tingkat nasional.
Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menguntit di urutan kedua. Mereka diprediksi memperoleh 24,75 persen atau 40 juta suara.
Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di urutan buncit dengan 19,38 persen atau 31 juta suara.
Merujuk UU Pemilu, mereka yang berhak melaju ke putaran kedua adalah dua pasangan dengan perolehan suara terbanyak. Dengan demikian, putaran kedua diprediksi menjadi pertarungan Prabowo-Gibran versus Ganjar-Mahfud.
Survei yang dilakukan salah satu partai pengusung Prabowo-Gibran itu dilakukan di 83 dari total 84 daerah pemilihan (dapil) Pemilu 2024. CNN Indonesia mendapatkan dokumen dari survei tersebut.
Responden yang dilibatkan sebanyak 800 orang di tiap dapil. Hanya dapil Papua Pegunungan yang tidak disurvei karena alasan keamanan.
Hasil survei itu tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan beberapa lembaga riset. Prabowo-Gibran unggul dengan elektabilitas di angka 40-an persen.
Berdasarkan hasil survei internal salah satu partai yang diperoleh CNNIndonesia.com, Prabowo-Gibran diprediksi menang di 61 dapil.
Ganjar-Mahfud diprediksi menang di 14 dapil, sementara Anies-Muhaimin di 7 dapil. Ada satu dapil di mana Anies-Muhaimin imbang dengan Prabowo-Gibran yakni Sumatera Barat I.
DAPIL YANG DIMENANGKAN ANIES-MUHAIMIN : Aceh I, Aceh II, Sumbar II, Riau II, DKI Jakarta I, DKI Jakarta II dan Jawa Barat IV.
DAPIL YANG DIMENANGKAN PRABOWO-GIBRAN : Sumut I, Jabar VII ,Kalbar I, Sumut II Jabar VIII Kalbar II Sumut III Jabar IX Kalteng Riau I Jabar X Kaltim Jambi Jabar XI Kalsel I Bengkulu Jatim I Kalsel II Kepri Jatim II Sulut Bangka Belitung Jatim III Sulbar Sumsel I Jatim IV Sulteng Sumsel II Jatim V Sultra Lampung I Jatim VI Sulsel I Lampung II Jatim VII Sulsel II Banten I Jatim VIII Sulsel III Banten II Jatim IX Gorontalo Banten III Jatim X Maluku DKI Jakarta III Jatim XI Maluku Utara Jabar I NTB I Papua Barat Daya Jabar II NTB II Papua Jabar III NTT I Papua Selatan Jabar IV Kaltara Papua Tengah Jabar V.
DAPIL DIMENANGKAN GANJAR-MAHFUD : Jateng I Jateng VIII Jateng II Jateng IX Jateng III Jateng X Jateng IV DI Yogyakarta
Jateng V Bali Jateng VI NTT I Jateng VII Pdan apua Barat.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengomentari pelaporan calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atas dugaan fitnah terkait luas lahan yang dimiliki capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
JK, sapaan Kalla, menilai pelaporan tersebut hal yang bagus. Pasalnya, jika nanti diperiksa, Anies dapat meminta kesaksian Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai orang yang pertama kali menyampaikan informasi mengenai luas lahan milik Prabowo pada 2019 lalu.
Menurut JK, Anies dapat mengatakan kepada Bawaslu bahwa dirinya mendapatkan data itu dari Jokowi.
“Anies kalau ditanya (Bawaslu) dari mana datanya? (Jawab saja) dari Pak Jokowi,” ucapnya.
“(Bawaslu) panggil Pak Jokowi, baru ramai negeri ini,” tutur JK.
Dilansir Wartakotalive.com, dalam debat capres Pilpres 2019 yang diselenggarakan pada Minggu, 17 Februari 2019, Jokowi menyampaikan, Prabowo memiliki lahan di Kalimantan Timur seluas 220.000 hektare dan di Aceh seluas 120.000 hektare, sehingga total lahan mencapai 340.000 hektare.
Anies dilaporkan ke Bawaslu oleh kelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB).
PHPB melaporkan Anies pada Senin (8/1/2023) karena pernyataannya dalam debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu (7/1/2024) yang menyebut Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, memiliki tanah seluas 340 hektare dan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebesar Rp700 triliun.
Subadria selaku perwakilan PHPB menyebut dua pernyataan Anies itu tidak benar.
“Padahal terkait dengan anggaran pertahanan dan luas bidang tanah pribadi milik capres nomor urut 2 yang disampaikan oleh Anies Baswedan tersebut adalah salah dan tidak benar, karena diketahui jumlah anggaran Kemhan tidak mencapai Rp700 triliun,” ujar Subadaria.
Anggota Bawaslu RI Puadi menyebut pihaknya telah menerima laporan PHPB tersebut.
Sesuai aturan yang berlaku, Bawaslu memiliki waktu dua hari kerja untuk melakukan kajian awal guna menentukan apakah laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil atau tidak.
Sebuah baliho bergambar Komandan Kodim 0726/Sukoharjo, Letkol Czi Slamet Riyadi dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membuat heboh.
Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menemukan baliho bergambar Dandim 0726/Sukoharjo, Letkol Czi Slamet Riyadi bersama dengan salah Prabowo-Gibran terpasang di tiga lokasi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Rochmad Basuki mengatakan, pihaknya menemukan baliho Dandim 0726/Sukoharjo, Letkol Czi Slamet Riyadi itu pada, Selasa 9 Januari 2024.
Tiga titik pemasangan baliho tersebut yakni di area persawahan wilayah Kecamatan Bendosari dan Sukoharjo Kota.
Tak pelak, baliho tersebut membuat warga heboh dan langsung melaporkan ke Bawaslu Sukoharjo.
“Usai menerima laporan, kemudian kami tertibkan dan kami amankan,” ujar Rochmad, mengutip Rabu 10 Januari 2024.
“Karena kami menganggap ada upaya memecah belah di Sukoharjo,” imbuh Rochmad.
Rochmad menyebut, Letkol Czi Slamet Riyadi sudah memberikan klarifikasi terkait baliho tersebut ke kantor Bawaslu Sukoharjo.
Menurut Rochmad, Dandim 0726/Sukoharjo memastikan bahwa pihaknya netral.
“Pak Dandim juga memastikan bahwa pihaknya tidak memerintahkan kepada siapapun untuk memasang baliho itu,” kata Rochmad.
Berdasarkan penelusuran, baliho tersebut tertancap area persawahan, tepatnya dua di Bendosari dan satu di Sukoharjo kota.
Pihaknya, lanjut Rochmad, sudah mengerahkan jajaran di 12 kecamatan untuk menyisir lagi apakah ada baliho-baliho serupa.
Warga Kampung Susun Akuarium secara sukarela mencopot baliho dan spanduk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang selama ini mereka pasanga di lingkungan kampung susun.
“Kemarin (Senin) malam yang di dinding sudah dicopot, tapi dengan keikhlasan kami. Sekarang kami diminta juga copot yang di pagar,” kata Ketua Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri Darma Diani di Penjaringan, Jakarta Utara.
Diani mengatakan warga Kampung Susun Akuarium tidak menyangka kalau kampungnya, yang telah dibangun kembali oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akan mendapat respons berbeda, jika memasang baliho dan spanduk bernuansa politik seperti kampung-kampung lain di ibu kota.
Pihaknya selama ini hanya mengacu kepada aturan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta tentang ‘apa yang boleh dan tidak boleh’ dilakukan warga Kampung Susun Akuarium.
Setelah dijelaskan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jakarta Utara dan pihak lainnya seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jakarta Utara, yang datang ke Kampung Susun Akuarium, mereka memahami pelarangan tersebut.
Bawaslu kemudian menjelaskan kembali perihal larangan memasang alat peraga kampanye di gedung atau fasilitas yang dimiliki pemerintah, sebagaimana dalam Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
Diani menegaskan bahwa pemasangan baliho dan spanduk pasangan capres-cawapres nomor urut 01 bukan dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) di Kota Jakarta Utara, tapi itu adalah gerakan warga sendiri.
Dia juga mengatakan kalau warga Kampung Susun Akuarium memasang baliho dan spanduk tersebut bukan karena iming-iming tertentu dari peserta pemilu manapun.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merilis sejumlah analisis transaksi keuangan yang dilakukan sepanjang 2023. PPATK menemukan adanya aliran dana proyek strategis nasional (PSN) yang justru masuk ke kantong aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana awalnya menjelaskan capaian PPATK di periode Januari-November 2023. Ivan mengatakan ada 1.847 laporan transaksi mencurigakan yang dianalisis PPATK di sepanjang 2023.
“Sepanjang Januari sampai November 2023, PPATK telah menyampaikan 1.178 laporan hasil analisis yang terkait dengan 1.847 laporan transaksi keuangan mencurigakan,” kata Ivan.
Ivan mengatakan sepanjang 2023 sejumlah laporan hasil analisis (LHA) dari PPATK juga telah diberikan kepada aparat penegak hukum. Ada 2 LHA dari PPATK yang dikirim ke KPK pada 2023.
“Tahun 2023 saja PPATK telah menyampaikan 2 informasi kepada KPK karena adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak yang terdaftar dalam daftar calon tetap yang kita peroleh dari KPU,” ujar Ivan.
“Ada dua hasil analisis dan satu hasil pemeriksaan disampaikan kepada kepolisian. Ada satu informasi disampaikan ke OJK, ada tiga informasi disampaikan kepada BIN dan tiga informasi disampaikan ke Bawaslu,” sambungnya.
Ivan lalu bicara temuan PPATK soal aliran dana PSN yang janggal. Data PPATK mengungkap adanya 36,67% persen dana PSN yang masuk ke kantong pribadi ASN hingga politikus.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan PPATK mengamati, mencermati, melakukan analisis mendalam terdapat sebesar 36,8% dari total dana masuk ke rekening subkontraktor yang dapat diidentifikasikan sebagai transaksi yang terkait dengan kegiatan operasional pembangunan,” papar Ivan.
“Sedangkan 36,67% diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Hasil pemeriksaan mendalam terhadap transaksi yang tidak terkait dengan pembangunan proyek, terindentifikasi mengalir ke pihak pihak yang memiliki profil ASN, politikus serta dibelikan aset dan investasi oleh para pelaku,” sambung Ivan.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami aliran dana dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras di Kementerian Sosial. Salah satunya dugaan aliran dana ke calon legislatif atau caleg Partai Amanat Nasional atau PAN Faisal Harris.
“Secara substansinya masih pemeriksaan, tapi nanti kami dalami dalam proses penyalurannya seperti apa,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kepegawaian KPK Ali Fikri. Ali mengatakan akan menginformasikan jika penyidik KPK memanggil kembali Faisal Harris dalam pemeriksaan. Saat ini, KPK masih mendalami persoalan itu.
Sebelumnya, KPK telah memanggil suami dari artis Jennifer Dunn itu sebagai saksi pada Selasa, 19 Desember 2023. Pemanggilan perihal dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021.
Caleg PAN Dapil Jabar 1 itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero periode 2018-2021 Muhammad Kuncoro Wibowo.
Dalam perkara ini, KPK juga memeriksa kakak Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, sebagai saksi.
Selain Faisal Harris dan Bambang, penyidik KPK juga memeriksa Direktur Utama PT DRL tahun 2018 s.d. 2022 Kanisius Jerry Tengker dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial tahun 2020 s.d. 2021 / Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial periode tahun 12 Maret 2020 s.d. Januari 2021 Bambang Sugeng.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Polri masih melakukan penyelidikan atas laporan terhadap Roy Suryo. Ia mengatakan, sejauh ini ada dua laporan yang masuk ke dalam proses penyelidikan.Kedua laporan polisi tersebut masing-masing Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/I/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 2 Januari 2024 dengan pelapor atas nama AH dan LP/B/3/I/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 2 Januari 2024 dengan pelapor atas nama Hanfi Fajri atau HF.
Keduanya melaporkan RS terkait cuitan akun @KRMTRoySuryo1 yang dianggap melanggar perkara pidana. Selain melakukan klarifikasi terhadap 3 orang pelapor sebagai saksi, Dit Tipidsiber Bareskrim Polri juga melakukan klarifikasi terhadap saksi ahli. “Selain itu, juga meminta keterangan atau pendapat dari empat orang ahli. Meliputi Ahli Bahasa dua orang, Ahli Hukum Pidana satu orang dan Ahli ITE satu orang,” katanya.
Sebelumnya, laporan terhadap eks Menteri Pemuda dan Olahraga itu dilakukan oleh Pilar 08, kelompok relawan pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Ketua Bidang Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri mengatakan, laporan yang dibuat tersebut telah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dengan nomor registrasi Nomor: STTL/3/I/2024/BARESKRIM.
Pilar 08 mempermasalahkan unggahan Roy Suryo pada 23 Desember 2023, sehari setelah debat cawapres. Di akun media sosial X miliknya, Roy menilai ada perbedaan jumlah mikrofon yang digunakan Gibran Rakabuming Raka dengan dua cawapres lainnya, Muhaimin Iskandar dan Mahfud Md.
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar (PBNU), Said Aqil Siradj, menilai dirinya sebagai bagian kecil dari perjuangan untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dia pun menukil cerita Nabi Ibrahim yang hendak dibakar oleh Raja Namrud untuk menggambarkan posisi dirinya.
Said Aqil bercerita, ketika Nabi Ibrahim dibakar seluruh hewan berupaya memandamkan api. Hewan seperti gajah, harimau hingga semut membantu. Dia pun mengumpakan dirinya seperti semut yang dianggap kecil dan tidak berdaya tapi berupaya membantu. Said Aqil mengumpamakan dirinya sebagai semut karena dirinya sudah tidak lagi memiliki jabatan pretisius dan dianggap seperti tak berpengaruh dibandingkan sosok gajah yang pengaruhnya besar.
Namun ia yakin sudah berada di posisi yang benar. Said Aqil Siradj sebelumnya telah menyatakan mendukung duet itu pada Pilpres 2024. Dia menilai mereka sebagai duet ideal karena sama-sama berasal dari kalangan santri.
Said Aqil Siradj pun yakin pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa meraih kemenangan pada Pilpres 2024 jika kalangan santri solid mendukung mereka. Pasalnya, menurut Said Aqil, santri di Indonesia saat ini berjumlah lebih dari 4 juta orang, belum termasuk keluarganya.
Asisten Pelatih Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin Jazilul Fawaid menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri langsung debat capres-cawapres Pemilu 2024 agar bisa menilai secara langsung.
Menurut Jazilul presiden tidak dilarang untuk hadir di kampanye politik tersebut karena sama seperti undangan kedutaan, undangan pejabat negara, maupun undangan-undangan lainnya.
Jazilul menyampaikan hal tersebut guna menanggapi pernyataan Jokowi yang menilai debat capres ketiga hanya menampilkan serangan-serangan personal dan minim membahas soal visi dan misi antarcapres.
Jika hadir langsung di acara debat, Jazilul yang juga wakil Ketua Umum PKB itu meminta Jokowi untuk bersikap netral dengan tidak duduk di barisan pendukung salah satu kandidat.
Menurut Jazilul Indonesia merupakan negara yang demokratis, sehingga apa pun boleh disampaikan selama tidak melanggar hukum.
Dia berujar calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan sudah biasa mendapat serangan-serangan personal. “Pemimpin di Indonesia itu pemimpin di negara demokratis, semua boleh disampaikan, jadi jangan baper (bawa perasaan),” kata Jazilul.
Desak Anies merupakan salah satu metode Anies dalam berkampanye di Pilpres 2024. Pada kegiatan tersebut, Anies bertemu dengan masyarakat untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang disampaikan secara langsung kepadanya.
KontraS Surabaya dan AJI Indonesia mengadukan upaya kriminalisasi yang dialami narasumber Majalah Tempo ke Dewan Pers. Narasumber bernama Kosala Limbang Jaya itu dikriminalisasi oleh Polres Pasuruan Kota.
Kosala Limbang Jaya merupakan narasumber Majalah Tempo dalam laporan berjudul “Buntu di Pom Bensin Yonzipur” edisi 20 Februari 2021. Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, mengatakan segala hal yang berhubungan dengan pemberitaan, bisa menyampaikan pengaduan ke Dewan Pers.
Sapto mengatakan, Dewan Pers telah meneken perjanjian kerja sama dengan kepolisian.
“Dewan Pers menyediakan pendampingan ahli hukum, tepatnya ahli pers untuk bisa menjelaskan apakah ini masuk wilayah pers atau hukum, KUHP atau lainnya,” ujar sekaligus Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers periode 2022 – 2025.
Perwakilan KontraS Surabaya, Fathkul Khoir, mengatakan dengan keterangan tersebut seharusnya penyidik tak bisa menaikkan perkara itu.
Fathul menyatakan Kosala Limbang Jaya sempat dipanggil Polres Pasuruan Kota sebagai saksi terlapor pada 4 November 2023 dan 9 November 2023. Akan tetapi Polres Pasuruan Kota disebut telah menaikkan kasusnya ini ke tahap penyidikan pada 25 Oktober 2023.
“Ia dilaporkan ke Polres Pasuruan Kota pada 15 Maret 2021 setelah mengungkap tentang Dugaan Perampasan SPBU Nomor 54.671.08 yang diduga dilakukan oleh Komandan Batalion Zeni Tempur 10/JP Kostrad Pasuruan (periode 2019 – 2021) Pasuruan,” kata Fathul dalam keterangan tertulis, Selasa, 9 Oktober 2023.
Fathul menyatakan pelaporan tersebut merupakan ancaman bagi kebebasan pers. Sebagaimana jurnalis dan media, menurut dia, narasumber berita mendapatkan perlindungan oleh konstitusi sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan UU No 40/1999 tentang Pers.
