STRATEGIC ASSESSMENT, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan sidang pembacaan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar, dan mantan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, tak bersalah dalam dakwaan pencemaran nama baik kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, jadi acuan sikap kritis tak boleh dibungkam. Usman mengatakan, putusan terhadap kasus yang bermula dari tayangan video YouTube berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam”, itu harus menjadi bentuk perlindungan atas kritik.Dalam tayangan video itu, Haris Azhar dan Fatia menduga Luhut terlibat dalam bisnis pertambangan emas di Papua. Diskusi itu juga membahas operasi militer di Papua yang terkesan melindungi kepentingan pertambangan di provinsi tersebut.
Komisi Nasional Hak Adasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan tujuh relawan Ganjar-Mahfud yang jadi korban peristiwa penganiayaan oleh Anggota TNI pada 30 Desember 2023 di Boyolali, Jawa Tengah.
“Bentuk kekerasan yang dialami korban antara lain adalah pemukulan dengan tangan kosong, pemukulan dengan batu, penendangan, penyeretan, dan pemitingan,” kata Komisioner Komnas HAM Saurlin P Siagian di di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat Saurlin mengatakan, rangkaian kekerasan itu menyebabkan korban mendapatkan kepala bengkak, bibir pecah, hidung berdarah, mata lebam, dan pendaharan. Selain itu, dampak kekerasan lain yang dialami korban adalah kerusakan sepeda motor. Saurlin mengatakan, terdapat dua orang yang memakai sepeda motor dengan knalpot brong. Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya memeriksa tujuh relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. Hal itu dilakukan Komnas HAM sesuai fungsi pemantauan yang diatur dalam Pasal 89 Ayat 3 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.
Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya memeriksa tujuh relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. Hal itu dilakukan Komnas HAM sesuai fungsi pemantauan yang diatur dalam Pasal 89 Ayat 3 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan -Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin, Billy David, menyatakan data soal lahan 340 ribu hektare milik calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang diangkat Anies Baswedan dalam debat capres kemarin bukan data baru. Billy menyatakan Anies hanya mengutip data yang diungkapkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam debat capres lima tahun lalu.
Billy menyatakan bahwa Anies hanya menggunakan data itu untuk mengkritik Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang gagal memberikan kesejahteraan, terutama soal perumahan kepada para prajurit TNI. Karena itu, dia menilai tak tepat jika Presiden Jokowi menyatakan kritikan Anies itu sebagai bentuk serangan personal, apalagi jika dianggap tak sesuai dengan tema debat.
Billy pun menyatakan Anies Baswedan telah menyampaikan disclaimer atau pernyataan bahwa data itu dikutip dari Jokowi. Menurutnya, data itu hanya merupakan pengulangan dari apa yang sudah pernah disampaikan Jokowi saat berhadapan dengan Prabowo Subianto pada debat lima tahun lalu.
Anies Baswedan menyinggung soal 340 ribu hektare lahan milik Prabowo Subianto dalam pemaparan visinya pada debat capres kemarin. Anies mengontraskan kepemilikan lahan itu dengan ratusan ribu prajurit TNI yang tak memiliki rumah dinas.
Anies awalnya menyebut angka 320 hektare, namun kemudian meralatnya menjadi 340 ribu hektare. Menanggapi pernyataan Anies, Prabowo pun menyatakan data itu salah.
Isu soal kepemilikan lahan oleh Prabowo itu juga sempat muncul dalam debat capres 2019. Saat itu, Jokowi yang bersaing dengan Prabowo menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu menguasai 340 ribu hektare lahan yang terdiri dari 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare lahan di Aceh.
Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla, membenarkan pernyataan Jokowi. Pria yang akrab disapa JK itu menyatakan bahwa dirinya yang menyetujui pembelian 220 ribu hektare lahan oleh Prabowo saat dirinya menjadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004. Akan tetapi, JK menyatakan pembelian lahan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan sejumlah masalah pendistribusian dan kerusakan logistik untuk pemilihan umum atau Pemilu 2024 di luar negeri. “49 Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luar Negeri dari 61 perwakilan mencatat beberapa hal, surat suara yang tidak tepat jumlah tersebar di 29 Panitia Pemilihan Luar Negeri,” kata anggota Bawaslu, Lolly Suhenty dalam konferensi pers, Senin, 8 Januari 2024.
Lolly mengatakan Bawaslu menemukan kelebihan surat suara tersebar di 32 PPLN. Keempat, kelebihan surat suara untuk Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri atau TPS LN tersebar di 14 PPLN. Kelima, kelebihan surat suara untuk kotak suara keliling (KSK) tersebar di 3 PPLN.
Selain itu, kelebihan surat suara untuk metode pos tersebar di 3 PPLN. Kekurangan surat suara yang tersebar di 20 PPLN. Surat suara rusak tersebar di 39 PPLN. Lolly menjelaskan, pengawas pemilu harus memastikan jadwal distribusi logistik sampai masa pemungutan suara.
Foto: Ilustrasi, sumber foto: google image
