Parpol lolos Pemilu 2024
STRATEGIC ASSESSMENT. Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto berharap dirinya dapat menang di Pilpres 2024 dalam sekali putaran. Soalnya, uang yang bakal dipakai untuk pilpres putaran kedua lebih baik dialokasikan untuk masyarakat Indonesia.
Prabowo mengatakan bahwa program yang disusun oleh dirinya dan Gibran adalah yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Ketum Gerindra itu juga meyampaikan bahwa semua program kerja capres-cawapres nomor urut 2 untuk meneruskan dan menyempurnakan kebijakan Presiden Joko Widodo.
Prabowo juga menyampaikan tekadnya untuk mengelola kekayaan Indonesia sehingga setiap kekayaan di Tanah Air bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Menurut dia, hal itu dapat diwujudkan dengan memberikan asupan gizi yang baik kepada anak cucu dan para penerus bangsa.
Selain itu, ia juga menyampaikan program makan siang gratis akan diberikan kepada seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan.
https://fb.watch/pl1mXJJqjd/?mibextid=Nif5oz
Pengacara kondang Hotman Paris akan menghadiri debat pilpres ketiga besok. Hotman mengaku akan mendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, menyebut momentum Pemilu 2024 sebagai pengadilan bagi pemerintah. Dia menerangkan masyarakat dapat menilai kelayakan dari pemerintah dan yang akan memimpin pemerintahan.
Mahfud menjelaskan suara rakyat dalam Pemilu begitu berpengaruh terhadap roda pemerintahan yang akan datang. Dia turut mengapresiasi kehadiran para pendukungnya yang tergabung ke dalam Forum Betawi Rempug (FBR) dan Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) yang datang ke kampanye tanpa ada embel-embel pemberian materiil.
Mahfud mengatakan maksud dari kata ‘dimobilisasi’ adalah pemilih datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya atas dasar dorongan. Semisal, lanjut dia, karena imbalan dari pihak-pihak tertentu.
Seorang pengungsi Rohingya asal Myanmar bernama Sofi di Tulungagung, Jawa Timur, memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia. Sofi bahkan tercatat masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di Tulungagung.
Dilansir detikjatim, Sekretaris KPU Tulungagung Muchamad Anam Rifa’i mengatakan Sofi memiliiki Kartu Keluarga (KK) Indonesia. KK itu telah dimiliki Sofi sejak tahun 2006.
KPU lalu melakukan pengecekan terhadap data pemiliih pada Pilkada 208. Hasilnya, nama pengungsi Rohingya tersebut masuk dalam DPT pilkada tersebut.
Anam mengatakan identitas kewarganegaraan Indonesia tetap dipegang Sofi hingga proses pendaftaran Pemilu 2024. Saat proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih, Sofi dapat menunjukkan KTP dan KK sehingga KPU memasukkan namanya dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KPU Tulungagung mengatakan saat ini status Sofi dalam DPT Pemilu 2024 telah dicoret. Pencoretan dilakukan setelah pihaknya mendapatkan kepastian identitas dari Dispendukcapil Tulungagung.
DPD PDI Perjuangan Bangka Belitung buka suara terkait oknum calegnya Muhammad Dwiki Sadam Roesli alias Boncel terlibat kasus narkotika. Boncel ditetapkan tersangka setelah tertangkap tangan selundupkan sabu ke lapas.
Ketua DPD PDI Perjuangan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya menyerahkan semua proses yang melibatkann kadernya pada hukum yang berlaku. Tak hanya itu, Didit juga memastikan caleg Boncel dari PDI Perjuangan itu bukan pengurus partai. Boncel baru bergabung satu tahun terakhir.
Atas adanya insiden ini, PDIP langsung mencabut kartu tanda anggota (KTA) partai. Didit menyebut, sebelum bergabung ke PDIP, Boncel pernah nyaleg lewat partai lain.
Muhammad Dwiki Sadam Roesli alias Boncel (30) merupakan calon legislatif (caleg) DPRD Kota Pangkalpinang dari PDIP. Calon wakil rakyat ini ditangkap petugas Lapas Kelas 2 B Bukit Semut Sungailiat karena mengedarkan sabu di lapas.
Boncel ditangkap saat bertransaksi dengan Hadi Sachbandi alias Uban (38), narapidana (Napi) di lapas tersebut. Modusnya, dia datang berpura-pura menjenguk Uban, yang tak lain adalah kurirnya di dalam lapas. Keduanya langsung ditangkap petugas lapas.
Saat diamankan, petugas menyita barang bukti enam paket sabu yang disimpan di plastik bening untuk diedarkan dan 6 potong sedotan. Temuan itu dilaporkan ke Sat Resnarkoba Polres Bangka.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendalami dugaan dugaan pelanggaran kampanye yang melibatkan istri Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, Lale Prayatni, pada acara pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) se-Kota Mataram. Dalam acara tersebut, Lale Prayatni diundang sebagai narasumber untuk materi pengembangan karakter.
Diketahui, Lale Prayatni saat ini berstatus Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD NTB dapil Kota Mataram. Ketua Bawaslu NTB Itratip mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi awal perihal tersebut.
Namun, dia mengaku baru mendapatkan bukti dalam bentuk foto. Bawaslu akan melakukan pendalaman apakah dalam kegiatan tersebut dapat masuk kategori kampanye seperti adanya penyampaian visi-misi hingga pesan memilih caleg tertentu. Bukti itu, kata Itratip, akan menjadi jalan terang untuk mengungkap dugaan kampanye tersebut.
Sebagaimana diketahui, dalam kegiatan tersebut Lale Prayatni didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Aedy Furqon.
Lebih jauh, Bawaslu memberikan imbauan secara terbuka kepada pejabat untuk lebih selektif memilih narasumber di tahun politik untuk agenda-agenda publik. Hal itu penting dilakukan guna menjaga cita rasa atau persepsi publik.
Sebagai informasi, kegiatan yang dihadiri istri Pj Gubernur NTB yakni Lale Prayatni di acara OSIS se-Kota Mataram digelar pada Kamis (4/1/2024) bertempat di SMAN 1 Kota Mataram.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur yang menjerat Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba. KPK menggeledah rumah Ketua Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif.
“Kamis (4/1) juga telah dilakukan penggeledahan di wilayah Pagedangan, Tangsel, Tangsel rumah saksi Muhaimin Syarif,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (5/1/2024).
KPK menyita dokumen, termasuk alat elektronik. KPK akan menganalisis temuan itu untuk melengkapi berkas penyidikan.
KPK menggeledah rumah tersangka dari pihak swasta, Stevi Thomas. KPK juga menggeledah salah satu kantor pihak swasta.
KPK menetapkan Abdul Gani Kasuba sebagai tersangka kasus dugaan suap. Gani diduga menerima suap terkait proyek infrastruktur di Malut.
Alexander mengatakan nilai berbagai proyek infrastruktur di Malut itu mencapai Rp 500 miliar, yang bersumber dari APBN. Gani diduga memerintahkan bawahannya memanipulasi progres proyek seolah sudah selesai di atas 50 persen agar pencairan anggaran bisa dilakukan.
Gani juga diduga menerima setoran dari para ASN di Malut. Berikut daftar tersangka dalam kasus ini Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba, Kadis Perumahan dan Permukiman Malut, Adnan Hasanudin; Kadis PUPR Malut, Daud Ismail; Kepala BPPBJ Malut, Ridwan Arsan; Ajudan Gubernur Malut, Ramadhan Ibrahim; Pihak swasta, Stevi Thomas dan Kristian Wuisan
Pj Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menegaskan bahwa Yayan Yuliana akan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kepala Dinas UMKM sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Hal tersebut dikatakan Gani Muhamad menjawab pertanyaan EditorPublik.com, terkait penahanan yang dilakukan Kejaksaaan Negeri Bekasi karena diduga terlibat korupsi proyek pengadaan alat berat tahun anggaran 2021 saat menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
“Sesuai pasal 53 ayat (2), pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum,” ujar Gani melalui WhatsApp nya, Jumat (5/1/2023).
Seperti diberitakan sebelumnya, tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Kota Bekasi telah menetapkan Yayan Yuliana bersama DN sebagai PPTK (Kepala Seksi) di Dinas LH dan TT menjabat sebagai PPK (Kabid LH) sebagai tersangka korupsi excavator dan buldoser dari dana bantuan DKI dan telah ditahan di LP Bulak Kapal Kota Bekasi.
Gani Muhamad menjelaskan, sesuai pasal 53 ayat (3) pengaktifan PNS kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberhentikan sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
Tokoh Masyarakat Bekasi Damin Sada meminta 10 camat yang pose memamerkan jersey nomor punggung 2 saat pertandingan sepak bola persahabatan di Stadion Patriot Chandrabaga diberhentikan secara tidak hormat.
Hal itu disampaikan Damin saat menyampaikan aspirasinya di Kantor Bawaslu Kota Bekasi, Jalan Keong Mas 3, Perumnas 2, Kecamatan Bekasi Selatan.
“Tuntutannya harus ada yang kena sanksi di situ apakah camatnya diberhentikan, digeser di tempat yang terendah lagi,” tegasnya. Selain itu, jawara Bekasi ini juga meminta Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bekasi di bawah kepemimpinannya. Damin meyakin apa yang dilakukan belasan ASN di Kota Bekasi itu merupakan suatu kesengajaan.
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai Presiden Joko Widodo sebaiknya terang-terangan menyatakan keberpihakannya pada Pemilihan Presiden 2024. Ganjar berpandangan, sikap Jokowi selama ini sudah menunjukkan keberpihakan terhadap calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, salah satunya saat mereka makan malam dan bertemu empat mata pada Jumat (5/1/2024) kemarin. “Kan memang sudah berpihak. Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa ‘ya saya berpihak’,” kata Ganjar di kawasan Pulogebang, Jakarta.
Ganjar mengaku tak ambil pusing dengan pertemuan antara Jokowi dan Prabowo karena menurutnya Jokowi memang sudah menunjukkan keberpihakan kepada menteri pertahanan itu. Politikus PDI-P itu juga tak masalah jika Jokowi berpihak kepada Prabowo karena itu adalah sebuah pilihan. Namun, ia mengingatkan agar keberpihakan Jokowi itu tidak diikuti dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menyebabkan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.
Ganjar juga memberi tanggapan santai ketika ditanya mengenai etis atau tidak seorang kepala negara berpihak pada calon tertentu dalam pemilihan presiden. Mantan gubernur Jawa Tengah itu hanya menyinggung bahwa ada satu kubu dalam Pilpres 2024 yang menganggap remeh persoalan etika.
Isu keberpihakan Jokowi kembali muncul ke permukaan ketika ia makan malam berdua dengan Prabowo di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta, Jumat malam kemarin.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengaku tidak tahu menahu mengenai topik yang dibicarakan oleh Jokowi dan Prabowo dalam pertemuan itu.
