STRATEGIC ASSESSMENT. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA merilis survei elektabilitas akhir tahun 2023 mengenai capres dan cawapres 2024. Hasilnya elektabilitas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 43,3%, Anies-Cak Imin 25,3%, dan Ganjar-Mahfud 22,9%. Tim Pemenangan Nasional (Timnas) AMIN menyebut survei ini memperkuat prediksi pasangan Anies-Cak Imin lolos ke putaran dua.
“Kami menghargai setiap hasil survei yang disampaikan, sebagai masukan bagi Tim AMIN, kami semakin meyakini sesuai skenario bahwa AMIN akan masukan putaran kedua,” kata juru bicara Timnas AMIN, M Iqbal.
Iqbal mengatakan survei LSI Denny JA memperkuat beberapa survei lain yang menempatkan Anies-Cak Imin berada di posisi dua. Iqbal mengatakan di survei internal Timnas AMIN, Anies-Cak Imin juga berada di posisi dua.
LSI Denny JA merilis survei elektabilitas akhir tahun 2023 mengenai capres dan cawapres 2024. Hasil survei menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 43,3%.
Survei ini dilakukan pada 17-23 Desember 2023 terhadap 1.200 responden yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah yang memiliki hak pilih. Metode sampling survei adalah multi-stage random sampling.
Survei LSI Denny JA ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan metode tatap muka dengan kuesioner. Margin of error survei ini +- 2,9 persen. Survei juga dilengkapi dengan riset kualitatif.
Pada survei ini, Prabowo-Gibran dengan elektabilitas 43,3%, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) 25,3% dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md 22,9%.
Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tergabung dalam Pejuang PPP mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ancaman pecat dari partai menanti kader PPP yang mendukung paslon 02 itu.
Deklarasi ini berlangsung di Jakarta Selatan, Kamis (28/12/2023). Koordinator Nasional Pejuang PPP ang juga Wakil Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Witjaksono, membacakan langsung deklarasi dukungan tersebut.
“Kami atas nama Pejuang PPP menyatakan dengan tegas mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029. Kami yakin Prabowo-Gibran akan memprioritaskan program pemerintah,” kata Witjaksono dalam acara deklarasi di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan.
Witjaksono mengatakan dirinya masih aktif di DPP PPP sampai saat ini. Dia mengaku sudah berkomunikasi soal dukungan ini kepada Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy atau Rommy.
Witjaksono mengatakan dirinya sendiri yang mengumpulkan sejumlah kader PPP di acara tersebut. Menurutnya, deklarasi tersebut dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 02.
Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M Romahurmuziy atau Rommy membantah disebut telah berkomunikasi dengan kubu Pejuang PPP yang mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Rommy menegaskan Pejuang PPP tidak berhak menggunakan nama dan segala atribusi PPP.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diprediksi sejumlah lembaga survei gagal lolos di Pemilu 2024. Partai tua berlambang Ka’bah yang kini di bawah komando Mardiono itu disebut memperoleh elektabilitas kecil di bawah ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
Hasil survei terbaru bulan Desember 2023 yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menempatkan PPP di posisi kesembilan dan diprediksi tidak lolos parlemen dengan elektabilitas sebesar 3,5 persen.
Sementara survei yang digagas Indikator Politik Indonesia mencatat PPP menjadi satu dari delapan partai yang diperkirakan tidak lolos ambang batas parlemen 4 persen dan gagal masuk DPR di Pemilu 2024. PPP berada di urutan kedelapan dengan elektabilitas 2,8 persen.
Survei serupa juga dilakukan Litbang Kompas yang merilis PPP hanya meraih elektabilitas 2,4 persen. Delapan partai lain yang tak lolos ke DPR adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Buruh, PBB, Partai Ummat, Partai Garuda, Partai Gelora, dan Partai Hanura.
Sementara itu, Polling Institute mencatat 10 partai yang diprediksi tidak lolos ke DPR. Satu di antaranya adalah PPP dengan elektabilitas 3,5 persen.
Sejumlah pakar politik mengungkapkan sejumlah akar masalah yang membuat PPP terancam gagal masuk DPR lewat Pemilu 2024 berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga. Salah satunya adalah PPP gagal mendapatkan coattail effect atau efek ekor jas dari Pilpres 2024.
Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan dukungan PPP terhadap pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 Ganjar Pranowo-Mahfud MD tak mampu menarik suara elektoral. Perbedaan ideologi partai dan paslon menjadi penyebabnya.
Menurut Agung, PPP telah keliru mengambil strategi untuk Pilpres dan Pileg 2024. Keputusan tersebut, lanjut Agung, diperparah dengan konflik internal partai berlambang ka’bah tersebut.
Ia juga menyoroti kepemimpinan Mardiono dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno yang menurutnya telah kehilangan arah. Ia memandang ada kebingungan di internal partai dalam mengampanyekan paslon yang didukung karena tidak beririsan dengan massa PPP.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai terdapat tiga persoalan mendasar di tubuh PPP. Persoalan pertama, menurut dia, menggulingkan Suharso dari pucuk kepemimpinan dan memilih Mardiono sebagai penggantinya.
Persoalan kedua, menurut Dedi, PPP tidak memiliki pilihan koalisi kecuali PDIP. Satu di antara banyak alasan adalah sejauh ini PDIP yang banyak membela PPP. Di samping itu, terang Dedi, terdapat permasalahan lain di mana PPP tidak mendapat porsi kuat semisal dengan menawarkan Sandiaga Uno sebagai cawapres.
“Ketiga, Mardiono tidak memanfaatkan momentum penggulingan Suharso yang ia lakukan secara tidak etis, sehingga di internal PPP sendiri tentu tidak berhasil dikonsolidasikan, banyak pihak yang loyal pada Suharso potensial tidak banyak lakukan kerja politik untuk PPP,” tandasnya.
Kehadiran Sandiaga sebagai Ketua Bappilu menurut Dedi juga tidak membantu banyak. Sebab, Sandiaga sendiri kesulitan untuk mempertahankan elektabilitas dan popularitasnya.
Senada dengan Agung Baskoro, Dedi menilai pencalonan Ganjar-Mahfud tidak berdampak sama sekali terhadap perolehan elektoral PPP.
Agung Baskoro dan Dedi sepakat persoalan tersebut harus segera diatasi PPP untuk bisa lolos dari ancaman absen di parlemen pada tahun depan. Namun, keduanya tidak memberi banyak perihal solusi atas persoalan dimaksud.
Pesta demokrasi semakin panas seiring dengan tersisanya 46 hari menjelang dilaksanakannya Pemilu 2024. Salah satu perhatian publik adalah koalisi antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengusung Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024.
Hasil pemilu 2019 menunjukkan kekuatan PDIP yang mampu menguasai mayoritas perolehan suara, sehingga pengalaman ini menjadi keunggulan dalam Pemilu mendatang. Sementara itu, lawan-lawannya, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, memiliki tantangan besar untuk mengejar ketertinggalan di wilayah yang dikuasai PDIP.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan koalisi pendukung Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan perolehan suara yang kuat jika menggunakan basis pemilihan umum legislatif 2019. PDI-P juga mampu menjuarai pileg 2019.
PDI-P dan koalisinya juga memiliki catatan manis pada 2014. PD-P hanya berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Hanura untuk membawa Joko Widodo memenangi pilpres 2014.
Padahal, pesaingnya yakni Prabowo didukung koalisi gemuk mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PPP, dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Kuatnya basis suara koalisi ini dipengaruhi signifikan oleh PDI-P yang mampu menguasai suara di mayoritas provinsi Indonesia. Selain itu, partai banteng hitam ini mampu membawa kemenangan dua pilpres terakhir untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebaliknya, capres dan koalisi saingannya harus mengejar ketertinggalannya di beberapa lokasi yang dikuasai. Artinya, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto harus bekerja keras menaklukkan pendukung PDI-P. Namun, perlu catatan, suara partai tidak mencerminkan dukungan kepada pilihan pilpres sehingga hasilnya bisa berbeda.
Peta kantong kekuasaan kedua partai ini dapat tercermin dari hasil hitung suara legislatif DPR RI pada 2019 yang mencerminkan kekuatan partai secara nasional. Suara berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil) dan data tiap provinsi dapat menjadi gambaran jumlah suara dalam suatu wilayah yang diperebutkan.
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan kekuatan partai banteng berada di posisi pertama, menguasai kantong suara mencapai 19,91% atau 27,4 juta suara. Koalisinya, PPP berada di peringkat ke-9 menguasai 4,51% atau 6,2 juta suara.
PDIP tercatat menguasai suara di wilayah Banten III dengan perolehan suara mencapai 1,7 juta atau berkontribusi 6,35% dari seluruh suara perolehan. Wilayah kekuasaan PDIP dilanjutkan dengan Bali, Jawa Tengah V, Jawa Timur VI, dan Jawa Tengah IV.
Sedangkan, suara terkuat PPP datang dari dapil Jawa Timur XI dengan perolehan suara 254 ribu atau setara dengan 4,09% dari seluruh yang telah diperoleh. Titik kekuatan PPP selanjutnya terlihat pada wilayah Jawa Barat XI, Jawa Barat V, Nusa Tenggara Barat II, dan Jawa Timur VIII.
Salah satu kegiatan kementerian yang digunakan Zulhas untuk berkampanye adalah saat menyampaikan sambutan di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel MG Santos, Semarang pada Selasa (19/12). Dalam kegiatan di Semarang itu, Zulhas menuai polemik lantaran menyampaikan guyon soal salat yang dikaitkan dengan Pemilu.
Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti kemunduran demokrasi serius yang terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ditandai dengan kembalinya negara ke arah kekuasaan dan pengabaian terhadap HAM demi kepentingan politik elektoral.
Dikutip melalui keterangan tertulis, dalam diskusi dan catatan akhir tahun Koalisi Masyarakat Sipil, Dimas Bagus Arya, Koordinator KontraS, menjelaskan jika dalam sembilan tahun terakhir situasi penghormatan terhadap HAM dan demokrasi mengalami penurunan drastis.
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih terbengkalai, ditambah dengan penutupan ruang sipil dan semakin sempitnya kebebasan berpendapat, berpikir, dan berekspresi. Tercermin dari fenomena pembungkaman, tindakan represif hingga serangan digital yang hingga kini makin marak menyasar aktivis HAM dan lingkungan, jurnalis, pegiat anti korupsi, sampai akademisi.
Gufron Mabruri, Direktur Imparsial, dalam kesempatan yang sama turut menekankan bahwa demokrasi substantif yang mengedepankan kebebasan dan HAM telah dikorupsi oleh perilaku pragmatis elit politik. Faktor utama di balik kemunduran ini, menurutnya adalah prioritas kebijakan pembangunan ekonomi yang tidak memihak rakyat.
Muhammad Islah, Deputi Eksekutif Nasional (Eknas) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), menyebutkan bahwa undang-undang yang direvisi oleh pemerintah dimanfaatkan sebagai instrumen untuk membungkam kelompok atau individu yang tidak sejalan dengan penguasa. Beberapa contoh nyata adalah revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Minerba, dan Undang-Undang Cipta Kerja.
Kriminalisasi atas pegiat HAM, seperti dalam kasus Haris dan Fatia juga ditekankan oleh koalisi. Menurut Al Araf, Ketua Centra Initiative, Presiden Jokowi telah meruntuhkan pilar-pilar negara hukum demi kekuasaaan.
Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, menegaskan bahwa tantangan puncak bagi demokrasi Indonesia terletak pada Pemilihan Umum 2024. Ia menyoroti potensi kekuasaan politik Presiden Jokowi untuk memperpanjang dominasi kekuasaan.
Senada dengan Hasan, Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, menyebutkan telah terjadi tiga dosa dalam Pemilu 2024 yang tidak bisa dimaafkan di dalam demokrasi. Yakni intimidasi dan kekerasan, mobilisasi politik uang, dan manipulasi suara. Dua dari tiga dosa tersebut, menurut Ray, telah terjadi pada Pemilu kali ini. Dana ilegal yang masuk untuk kepentingan pemilu, insiden intimidasi serta kekerasan.
Masalah serius juga telah menghantui empat tahapan besar pemilu, yaitu pendaftaran, kampanye, pencoblosan, dan penghitungan suara. Dua tahapan pertama, pendaftaran dan kampanye, mengalami persoalan yang melibatkan penyelenggara pemilu dan aparatur pemerintah.
Selanjutnya, koalisi turut menegaskan perlunya tindakan interupsi dari publik, terutama Generasi Z sebagai pemilih muda yang memiliki andil besar dalam melakukan kampanye aktif. Koalisi berharap, upaya ini dapat mencegah pengorbanan pemilu dan demokrasi demi kepentingan rezim dan dinasti politik.
