STRATEGIC ASSESSMENT. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan berbicara soal kewenangan. Dia menyebut seseorang yang punya kewenangan belum tentu memiliki pengetahuan.
Hal ini ia katakan saat menghadiri acara Food and Agriculture Summit III di Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jawa Barat. Anies awalnya mengaku tak mahir dalam menangani COVID-19 dan soal transportasi saat memimpin DKI Jakarta.
“Kemarin ketika akan menangani COVID, i’m not expert dalam bidang epidemiologis. Saya bukan pakarnya. Ketika ngurusin transportasi, saya bukan ahli transportasi. Tapi saya mendapatkan kewenangan untuk mengambil keputusan bidang transportasi, saya dapat kewenangan dan ambil keputusan soal epidemiologi,” kata Anies dalam sambutannya.
Anies menyinggung soal kewenangan yang banyak dimiliki orang tetapi merasa dirinya memiliki segala pengetahuan. Dia menyebut biasanya bawahan dari pejabat itu tak berani untuk berdiskusi.
Anies menegaskan bahwa dirinya akan terbuka untuk belajar di setiap pertemuan. Bahkan saat menjadi Gubernur DKI, dia selalu terbuka untuk berdiskusi dengan bawahannya.
Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Indonesia Maju, Anggawira, mengaku optimistis pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang satu putaran pada Pemilu 2024. Dia mengatakan sebagian besar kelompok milenial dan gen Z yang menjadi kelompok dominan dalam pemilu kali ini memilih Prabowo-Gibran.
“Jadi dari tren yang saya baca juga dari berbagai survei yang ada, itu kan memang pemilih yang under 40 (tahun) ini sebagian besar ada di pemilih Prabowo dan Gibran,” kata Anggawira dalam acara Menakar Pilpres Satu Putaran: Sisi Ekonomi Politik dan Efisiensi Anggaran di Posko Repnas Indonesia Maju, Jakarta Selatan, belum lama ini.
Anggawira mengakui semua paslon pasti menginginkan menang satu putaran. Akan tetapi, menurutnya, hanya Prabowo-Gibran yang realistis bisa menang satu putaran jika dilihat dari data.
Anggawira mengatakan Pilpres 2024 jika berjalan satu putaran akan menghemat anggaran. Dia kembali menyampaikan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat segera dilanjutkan jika Prabowo-Gibran terpilih.
Dalam kesempatan yang sama, Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi, mengatakan saat ini tingkat penerimaan masyarakat terhadap pemerintah Jokowi tinggi. Menurutnya, hal itu menjadi alasan ide keberlanjutan yang digaungkan oleh Prabowo-Gibran menjadi sangat populer.
Hasan mengatakan prediksi menang satu putaran ini tidak terjadi bila pemilih Prabowo-Gibran tidak memilih pada hari pemungutan suara. Sementara pemilih pasangan capres-cawapres lain, kata Hasan, yang nantinya akan mendominasi.
KPU telah menerima surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) terkait transaksi janggal. Ternyata, isi surat itu perihal transaksi ratusan miliar rupiah yang diduga untuk penggalangan suara pada Pemilu 2024.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, sebelumnya mengatakan ada temuan transaksi janggal di masa kampanye. Transaksi itu bernilai triliunan rupiah.
“Kita masih menunggu, ini kan kita bicara triliunan, kita bicara angka yang sangat besar, kita bicara ribuan nama, kita bicara semua parpol kita lihat. Memang keinginan dari komisi III menginginkan PPATK memotret semua dan ini kita lakukan. Sesuai dengan kewenangan kita,” tutur Ivan usai menghadiri acara ‘Diseminasi PPATK’, Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, belum lama ini.
Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bicara mengenai posisi politiknya di Pilpres 2024. Posisi politik Ganjar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo memang menjadi pertanyaan ini karena dua lawannya memiliki posisi yang jelas. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar gencar menyuarakan gerakan perubahan. Sementara pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming memosisikan diri sebagai penerus Jokowi.
Ganjar pun menyatakan, ia bersama cawapres Mahfud MD tidak ada di posisi perubahan atau pun meneruskan pemerintahan Jokowi. Dia menyebut bahwa posisinya sesuai dengan visi misi yang dia usung, yaitu cepat dan unggul.
Pengamat politik yang juga Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro sebelumnya menilai, posisi politik Ganjar kurang tegas apakah kontra Jokowi seperti Anies atau mendukung pemerintahan seperti Prabowo. “Secara personal, Ganjar gamang dengan posisi branding politiknya di tengah PDI-P yang berkoalisi namun rasa beroposisi atas Presiden Jokowi,” kata saat dihubungi Kompas.com
Tak ayal, Ganjar dinilai tampak mulai menggunakan strategi baru dan mencoba menata ulang narasi politiknya terhadap Presiden Jokowi, setelah sempat mengagungkan kritik berkali-kali terhadap pemerintahan Jokowi.
Di sisi lain, Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno, beberapa waktu lalu menyatakan, Ganjar justru yang paling mirip dengan sosok Jokowi. Menurut Sandiaga, hal itu bisa terlihat dari cara Ganjar melakukan pendekatan terhadap masyarakat saat menghadapi persoalan.
Bawaslu RI meluruskan pernyataan Bawaslu DKI terkait kehadiran Gibran Rakabuming Raka dalam kegiatan Desa Bersatu. Bawaslu RI menyatakan semestinya simpulan Bawaslu DKI yakni tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu, namun patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan lainnya.
“Semestinya simpulan hasil kajian Bawaslu DKI menyatakan terhadap peristiwa tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud UU Pemilu, melainkan ‘patut diduga’ telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sehingga direkomendasikan untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk menilai dugaan pelanggaran tersebut,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI, Puadi.
Puadi menjelaskan Bawaslu tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan kegiatan tersebut telah melanggar. Sebab, kata dia, kewenangan itu berada pada lembaga lain.
Pengurus Pusat Pemuda Katolik menggelar Konferensi Cendekiawan dan Akademisi Pemuda Katolik. Dalam acara tersebut, disimpulkan sejumlah rekomendasi seperti pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) harus dilanjutkan hingga persoalan stunting harus diakselarasi pasca Pilpres 2024.
Pemuda Katolik juga melibatkan para cendekiawan dan akademisi Katolik untuk memproyeksikan hal-hal yang paling dibutuhkan Indonesia sekarang dan yang akan datang. Pemilu 2024 yang akan berlangsung dalam waktu dekat hanya merupakan agenda lima tahunan, sementara akselerasi keberlanjutan pembangunan dan perjalanan bangsa Indonesia harus berjalan terus menuju Indonesia Emas 2045.
Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma menyampaikan beberapa hal yang harus segera dilanjutkan. Selain berharap Pemilu 2024 jangan sampai memecah belah, dia juga berharap keberlanjutan program pembangungan dan perjalanan bangsa Indonesia ke depan dan memastikan pemerintah yang akan datang bisa mewujudkan cita-cita bersama menyambut Indonesia Emas 2045.
Sekelompok warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia mengaku belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. Mereka menyebut ada lebih dari seratus ribu WNI di Malaysia yang bernasib sama.
“Kepada yang terhormat pimpinan KPU, pimpinan Bawaslu, pimpinan DKPP, kami warga Indonesia di Malaysia yang di mana kami di sini belum terdaftar sebagai DPT pemilih pemilu, ada kurang lebih sekitar seratus ribu orang dan yang mana di sini belum terdaftar dan hilang hak konstitusionalnya sebagai DPT pemilih di tahun 2024,” kata El Rasyid selaku perwakilan masyarakat Indonesia di Malaysia dalam sebuah video yang diterima detikcom, Minggu (17/12/2023).
El mengatakan dirinya sudah mencoba mendaftar di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Malaysia, tapi selalu ditolak. Dia menuding PPLN Malaysia mempersulit hal tersebut.
