STRATEGIC ASSESSMENT. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad memberi penjelasan soal pengadaan gorden di rumah jabatan DPR dan pengaspalan di Kompleks Parlemen yang total anggarannya mencapai lebih dari Rp 50 miliar. Dasco menjelaskan, DPR menyiapkan anggaran gorden sebesar Rp 48.745.624.000 karena gorden di rumah jabatan DPR sudah lama tidak diganti.
“Gorden itu dari 2015 sampai dengan sekarang, rumah dinas itu belum pernah diganti. Jadi gorden itu ada yang masih ada, ada yang tidak ada,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2022). Pengadaan gorden, kata Dasco, baru dianggarkan saat ini karena anggarannya tidak mencukupi pada tahun-tahun sebelumnya.
Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, gorden diperlukan karena banyak anggota Dewan yang menempati rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. “Diputuskan pada tahun ini diganti dengan lelang yang terbuka, itu pun atas usulan Sekretariat Jenderal DPR yang menerima keluhan anggota, bukan cuma periode ini, tapi juga periode yang lalu,” kata Dasco.
Dasco melanjutkan, usul pengaspalan di Kompleks Parlemen juga sudah diusulkan sejak lama oleh Sekretariat Jenderal DPR. Ia menyebutkan, aspal di area DPR sudah berkali-kali diaspal ulang hingga akhirnya diputuskan untuk diaspal secara keseluruhan dengan anggaran mencapai Rp 11 miliar.
Pengaspalan ini juga berkaitan dengan rencana kehadiran delegasi puluhan negara ke Kompleks Parlemen pada Juli 2022. “Nanti pada bulan Juli ada delegasi sekitar 38 atau 40 negara yang akan datang ke DPR. Tentunya kita tidak ingin kesan terhadap parlemen kita ini juga kurang baik,” ujar Dasco.
Dikutip dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, lpse.dpr.go.id, terdapat lelang dengan nama “Penggantian Grodyn dan Blind DPR RI Kalibata” dengan pagu paket sebesar Rp 48.745.624.000 dan nilai HPS paket sebesar Rp 45.767.446.332,84.
Menurut salah seorang warga di Cihampelas, Bandung menyatakan, penganggaran untuk pengadaan gorden dan pengaspalan kompleks Senayan jelas menunjukkan mereka adalah politisi yang kurang amanah, dan dana sebesar itu akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk membenahi infrastruktur di desa yang lebih parah kondisinya atau jembatan gantung di beberapa daerah yang berpotensi merenggut nyawa rakyat (Red).
