Pemilu 2024. Foto di ambil dari detikcom
STRATEGIC ASSESSMENT. Menko Polhukam Mahfud Md menyebut banyak koruptor yang dipenjara akibat tuntutan dari istrinya yang tidak baik. Oleh karena itu, Mahfud mengingatkan pentingnya wanita baik dalam pembangunan negara.
Relawan Nderek Guru (Ndaru) menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Relawan Ndaru diisi pengikut tokoh agama Habib Luthfi bin Yahya.
Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mengaku heran ada yang suka menjelek-jelekan pemimpin demi ambisi. Prabowo meminta pendukungnya untuk memilih pemimpin yang baik dan mampu menjaga rakyat Indonesia.
Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung banyak orang pintar di Indonesia. Namun, dia mengatakan mereka belum tentu bisa bekerja untuk rakyat. Hal itu dia ucapkan di hadapan para relawan Kopi Pagi di SICC, Sentul, Jawa Barat. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, Indonesia tidak bisa hanya bergantung kepada satu atau dua orang. Menurut dia, pemimpin memberi arah, strategi, dan keputusan. Namun, tanpa pelaksana di lapangan, strategi itu tidak akan berjalan. Tak cukup hanya pintar, Prabowo mengatakan faktor utama untuk membangun Indonesia adalah kemauan untuk bekerja untuk rakyat. Dia mengatakan, pintar saja tidak cukup untuk membangun negara. Prabowo kemudian menyinggung banyak orang pintar di Indonesia, tetapi belum tentu bisa kerja.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto menyebut ungkapan Prabowo Subianto soal Ndasmu Etik menunjukkan watak asli calon presiden nomor urut 2 itu. Menurut Hasto dengan adanya pernyataan soal ‘Ndasmu Etik’ justru bagi masyarakat Jawa Tengah telah mengungkap jika sosok Menteri Pertahanan itu bukan karakter pemimpin yang baik.
Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran Rosan Roeslani enggan mengomentari temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengenai adanya indikasi tindak pidana pencucian uang pada dana kampanye Pemilu 2024.
Dia justru meminta hal itu ditanyakan kepada bendahara parpol yang bersangkutan. Sebelumnya, PPATK menyatakan adanya aliran dana kampanye yang bersumber dari tambang ilegal. Selain itu, seperti penjelasan PPATK, ada juga pendanaan kampanye bersumber dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di salah satu daerah Jawa Tengah. Pencairan pinjaman yang seharusnya digunakan untuk modal kerja debitur-debitur, namun diduga digunakan untuk kepentingan simpatisan partai, MIA. Selama 2022-2023, total pencairan dari BPR di salah satu daerah di Jawa Tengah ke rekening 27 debitur mencapai Rp 102-an miliar. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, mengatakan total dana yang masuk ke rekening MIA yang bersumber dari pencairan kredit mencapai Rp 94 miliar. Dari rekening MIA, dana-dana itu dipindahkan kembali ke beberapa perusahaan seperti PT BMG, PT PHN, PT BMG, PT NBM, beberapa individu, serta diduga ada yang mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara. Beberapa perusahaan yang menerima aliran dana pinjaman melalui rekening MIA itu di antaranya terafiliasi dengan Koperasi Garudayaksa Nusantara.
Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar- Mahfud Md, Todung Mulya Lubis, menceritakan barbagai pelanggaran di pemilihan presiden atau Pilpres 2024 ini lebih buruk. Dia membandingkan situasi ini dengan Pemilu 1999 yang hampir tidak ada problem seperti dihadapi saat ini. Pemilu 1999, Todung mengatakan, menjadi awal dari suatu proses demokrasi di Indonesia yang lebih sehat dan lebih terkonsolidasi. Diikuti pada Pemilu berikutnya, yang menurut dia, berlangsung sangat baik. Perbandingan itu muncul setelah ia menyaksikan begitu banyak tindakan kecurangan terjadi belakangan ini. Seperti pencopotan baliho pasangan Ganjar-Mahfud. Dia mengatakan, beberapa waktu lalu ada 70 baliho pasangan nomor 3 ini dicopot pada dinihari. Todung menjelaskan, jika proses Pemilu 2024 ini bisa dijaga supaya berjalan jujur dan adil, tidak ada orang yang akan mengadu ke Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa Pemilu. Dia menyatakan, di TPN sendiri berharap tidak menuju ke MK, jika proses dan integritas Pemilu berjalan dengan baik. Todung mengaku semakin khawatir, curiga, bahwa pencopotan dan pemasangan baliho itu merupakan kerja satu “kekuatan” yang tidak ingin Ganjar-Mahfud memenangkan Pemilu 2024.
Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Julius Widjojono mengatakan Mayor Teddy Indrawijaya tidak mewakili inistitusi saat berada di barisan tim sukses calon presiden Prabowo Subianto dalam debat capres pekan lalu. Teddy terekam kamera berada di barisan pendukung Prabowo saat debat pertama capres di kantor Komisi Pemilihan Umum di Jakarta Pusat, pada Selasa, 12 Desember 2023. Teddy merupakan TNI aktif. Kapuspen Julius menegaskan kembali soal ajudan Menhan. Julius mengatakan akan berbeda jika Teddy atau prajurit aktif lainnya, misalkan karena kehendaknya sendiri lalu ikutan kampanye. Dalam penampilannya di barisan timses, Teddy juga mengenakan baju biru yang sama dengan para pendukung Prabowo-Gibran.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam segala bentuk intimidasi dan teror yang dilakukan oleh unsur negara kepada berbagai pihak menjelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 mendatang. Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya mengatakan beberapa kasus intimidasi telah terjadi. Salah satunya menimpa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) yang diintimidasi melalui doxing media sosial buntut kritiknya terhadap pemerintah.
Ketua BEM UGM Gielbran M. Noor mendapatkan serangkaian teror berupa didatangi intel ke kampus dan doxing di media sosial mengenai latar belakang keluarganya. Dimas menilai, kasus intimidasi menjadi hal-hal yang harus diperhatikan karena saat ini Indonesia sedang menuju Pemilu 2024. Ruang pengawasan dalam kerangka check and balances harusnya terbuka luas. Sebelumnya Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pun mendapatkan perlakuan serupa. Orang tua Melki yang berada di Pontianak didatangi oleh aparat yang mengaku Babinsa. Selain itu, Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) Rizki Agus Saputra bahkan mendapatkan serangan fisik berupa pengeroyokan oleh orang yang tidak dikenal pada 15 Desember 2023 lalu. Rizki mengaku dikeroyok tiga orang yang berseragam militer.
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, menilai pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal tidak ada pembatasan kebebasan berpendapat di masa pemerintahannya adalah sebuah kebohongan. Pernyataan Jokowi itu disebut telah mengaburkan fakta. “Mengaburkan fakta tentang banyaknya kasus pembatasan kebebasan berpendapat yang terjadi di masa kepemimpinannya. Jokowi abai dan tidak memberikan perhatian pada berbagai kasus pembatasan kebebasan berpendapat yang terjadi selama ini,” kata Delpedro dalam keterangan resminya pada Senin, 18 Desember 2023.
Berdasarkan catatan Lokataru Foundation, pembatasan kebebasan berpendapat terjadi pada aksi Reformasi Dikorupsi pada September 2019. Ribuan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil ditangkap karena berdemonstrasi menentang revisi UU KPK dan rancangan undang-undang bermasalah lainnya. Di Jakarta, lebih dari 1.489 pengunjuk rasa ditangkap dan 380 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Aktivis dan musisi Ananda Badudu yang sedang menggalang dana juga ditangkap.
Dalam aksi tersebut, lima orang meninggal dunia akibat kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dan ratusan orang lainnya menjadi korban kekerasan. Selain itu, sejumlah sekolah dan universitas melarang siswanya untuk mengikuti aksi di masa itu menyusul himbauan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Menurut dia, pembatasan lain juga terjadi pada aksi-aksi menentang rasisme terhadap warga Papua sepanjang 2019. Pada masa pandemi covid-19 rentang 2020–2021, kebebasan berpendapat ini diawali dengan penerapan Polisi Siber di media sosial untuk memantau aktivitas warga di dunia maya. Selain itu, ada juga Surat Telegram Kapolri tentang larangan unjuk rasa di tengah pandemi covid-19.
Akibatnya, beberapa aktivis demokrasi ditangkap dengan tuduhan penghasutan, seperti tiga aktivis Aksi Kamisan Malang, Ravio Patra, Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, Buruh PT IWIP Ucen, serta berbagai tindakan intimidasi terhadap diskusi CLS UGM tentang pemakzulan presiden, dan aksi solidaritas pangan Jogja di kantor Walhi Jakarta. Pada masa itu, terjadi pembatasan kebebasan berpendapat dalam serangkaian aksi menentang UU Cipta Kerja. Dalam aksi tersebut, setidaknya 5.918 orang ditangkap di berbagai kota dan banyak di antaranya yang menjadi korban kekerasan.
Catatan Lokataru Foundation pada 2023, ada 60 serangan terhadap kebebasan berpendapat dan berpikir Rocky Gerung akibat kritiknya terhadap Presiden Joko Widodo terkait Ibu Kota Nusantara. Serangan tersebut berupa laporan pidana, gugatan perdata, boikot, dan demonstrasi terhadap Rocky Gerung.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan kritikan yang diajukan calon presiden Anies Baswedan soal indeks demokrasi yang menurun menjadi bahan evaluasi pemerintah. Presiden menegaskan tidak pernah melakukan pembatasan apa pun. “Itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun,” kata Jokowi saat ditemui di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, pada tanggal 15 Desember 2023.
