Jangan Golput di Pemilu 2024
STRATEGIC ASSESSMENT. Kapten Timnas AMIN M Syaugi Alaydrus menanggapi temuan transaksi janggal oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di masa kampanye pemilu 2024. Ia meminta hal itu diproses secara hukum jika ada bukti. Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnas AMIN, Muhammad Syaugi Alaydrus, merespons informasi adanya temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal aliran dana kampanye yang bersumber dari tambang ilegal. Pendanaan kampanye itu ada pula yang bersumber dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di salah satu daerah Jawa Tengah.
Kapten Timnas AMIN M Syaugi Alaydrus berbicara tentang peluang Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Syaugi menyebut masih mempertimbangkan kunjungan tersebut.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berbicara terkait aksi cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka ‘bakar semangat’ saat debat perdana Pilpres 2024. Ganjar menyerahkan kepada KPU untuk menindaklanjuti aksi Gibran tersebut.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md menemui kelompok ‘Relawan Jawa Barat bersama Mahfud’ di Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Mahfud menyampaikan tidak pernah memuji-muji dirinya dan pasangannya Ganjar Pranowo. Mahfud meminta para relawan untuk mengajak masyarakat melihat rekam jejak para calon pemimpin bangsa. Dia mengajak untuk tidak hanya melihat janji yang disampaikan dalam kampanye.
KPU telah menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan itu terkait temuan transaksi janggal dalam masa kampanye Pemilu 2024. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan jika surat itu telah diterima KPU pada 12 Desember 2023 dalam bentuk hardcopy. Surat itu dikirim oleh Kepala PPATK tentang Kesiapan dalam Menjaga Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah yang Mendukung Integrasi Bangsa, tertanggal 8 Desember 2023. Menurut nya, transaksi keuangan tersebut berpotensi akan digunakan untuk penggalangan suara yang akan merusak demokrasi Indonesia.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md mengingatkan masyarakat agar jangan memilih dalam Pemilu 2024 karena menerima uang atau money politic. Pandangan lain, Mahfud menilai money politic sebagai rezeki namun ketika memilih menggunakan hati nurani.
Di Bireuen, Aceh, pemerhati politik Indonesia, Iwan Kareung mengatakan, pernyataan Mahfud MD ini blunder serius seakan akan Menko Polhukam membolehkan money politic padahal money politic itu racun demokrasi yang seharusnya menjadi tugas dan fungsi Mahfud MD sebagai Menko Polhukam untuk mengeliminasinya, karena money politic menciptakan biaya mahal yang membuat enggan investor.
Eks juru bicara (jubir) Anies-Sandi saat Pilgub DKI Jakarta 2017, Anggawira, menilai TGUPP bentukan era Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dipenuhi ‘orang dalam’ atau ‘ordal’ Anies. PKB yang mendukung Anies di Pilpres 2024 menepis serangan Anggawira.
Daniel Johan, Wasekjen PKB menilai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP yang dibentuk era Anies gubernur layaknya staf khusus presiden. Sehingga, ordal yang dimaksud Anies adalah yang terjadi di lembaga-lembaga umum.
Sebagai mantan jubir Anies-Sandi Pilgub DKI Jakarta 2017 Anggawira sebelumnya mengaku paham dan melihat bahwa yang disampaikan Anies soal ‘ordal’ dalam debat capres perdana tidaklah sesuai.
Menurutnya, Anies saat menjabat gubernur juga ada orang-orang di dekatnya yang masuk menjabat posisi-posisi ‘orang dalam’ seperti di Komisaris LRT Jakarta, BUMD PT Jakpro (Jakarta Propertindo), iapalagi yang di TGUPP, ‘orang dalam semua.
Anggawira menganggap pernyataan Anies soal ‘ordal’ merupakan bumerang karena apa yang dikatakan Anies dalam debat dinilai dilakukan oleh Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI.
Politisi PPP Sandiaga Salahudin Uno membagi-bagikan sembako murah di Pulau Situ Gintung, Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel). Dalam kampanyenya, Sandiaga memastikan keberlanjutan berbagai program Bantuan sosial (Bansos) pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Awalnya, Sandiaga menyebut kondisi ekonomi yang saat ini sedang dirasakan masyarakat. Di antaranya ada kenaikan harga-harga sembako seperti beras, gula, telur, hingga cabai.
Sandiaga mengatakan solusi membantu ekonomi itu yakni dengan pemberian bantuan sosial atau bansos. Menurut Sandiaga, pemberian bansos menjadi salah satu tekad pasangan calon presiden Ganjar-Mahfud jika memenangkan kontestasi Pilpres 2024 nanti.
Di Pidie Jaya, pengamat politik Bustaman al Rauf mengatakan, Dana Bansos adalah APBN bukan uang milik Presiden atau Parpol sehingga kalau AMIN mampu mempolitisasinya mana akan merosot elektabilitas Ganjar gara gara omongan Sandiaga Uno. “Pernyataan yang blunder,” katanya.
Lembaga survei asal Australia Roy Morgan, merilis survei tingkat keterpilihan calon presiden (capres) RI pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Survei terbaru Roy Morgan mengenai elektabilitas capres menunjukkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara umum berada pada posisi teratas dengan persentase 38 persen. Angka tersebut naik 10 persen sejak kuartal Maret 2023.
Survei terbaru ini dilakukan pada Juli-September 2023 dengan melibatkan 2.630 pemilih Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas.
Survei Roy Morgan sendiri dilakukan sebelum ketiga capres secara resmi mengumumkan pasangan calon wakil presiden (cawapres) mereka dan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada akhir Oktober 2023.
Para caleg di Sumut ramai-ramai menggadaikan asetnya untuk mendapatkan pinjaman di Pegadaian Kanwil I Medan. Hal ini dilakukan untuk modal kampanye di Pileg 2024 mendatang.
Kepala Departement Business Support PT Pegadaian Kanwil I Medan Andya Fauzi mengungkapkan ada lima kabupaten/kota di Sumut yang mendominasi penggadaian aset para caleg untuk modal kampanye.
Dari rata-rata aset yang digadaikan, Andya menyebut jika emas menjadi aset yang paling banyak digadaikan di wilayah Sumut dan Aceh yang mendominasi hingga 90 persen.
Relawan yang menamakan diri Corong Ganjar (Cogan) Indonesia mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md di Pilpres 2024 mendatang. Relawan Cogan menyatakan akan all out menangkan Ganjar-Mahfud di 2024.
Ketua Umum Cogan Indonesia, Pierre Senjaya, mengatakan Cogan merupakan kumpulan dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan milenial, anak-anak muda, akademisi, pengusaha, aktivis, pegiat media sosial, praktisi, komunitas sosial dan profesional di bidangnya.
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI Jakarta menyimpulkan para kepala desa dan perangkat desa yang hadir dalam kegiatan Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada delapan organisasi yang tergabung dalam kegiatan deklarasi yang digelar di Indoor Multifunction Stadium Indonesia Arena, Kompleks GBK, Jakarta, pada 19 November 2023 lalu itu. Hadir dalam acara tersebut adalah cawapres dari pasangan nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.
Bawaslu DKI menyimpulkan pelanggaran oleh para kepala desa tepatnya terhadap Pasal 29B dan Pasal 51B. “Pada pokoknya menyatakan soal larangan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu,” kata Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DKI, Reki Putera Jaya.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Gielbran Muhammad Noor meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi bercermin dulu sebelum menyinggung soal etika ketimuran dalam merespons aksi mahasiswa. Di bawah pemerintahan Jokowi, Gielbran mengkritik politik dinasti di Pilpres 2024 melalui rekayasan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia calon presiden-wakil presiden. Putusan ini menjadi jalan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bisa maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Para hakim yang mengeluarkan putusan kontroversial MK itu belakangan diputuskan melanggar etik oleh Majelis Kehormatan MK dan membuat Anwar Usman yang juga adik ipar Jokowi dilengserkan dari kursi Ketua MK.
Adapun soal pelemahan KPK, BEM UGM sempat menyoroti bahwa lembaga antirasuah itu kini sudah sulit dipercaya pasca skandal kasus Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri.
Sedangkan soal kebijakan yang tidak sesuai kehendak rakyat di bawah pemerintahan Jokowi yang disorot seperti lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja hingga Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan.
