Jangan Golput di Pemilu 2024
*STRATEGIC ASSESSMENT.* Timnas AMIN menilai lawan terberat cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dalam debat cawapres 2024 adalah Mahfud Md. Menanggapi itu, capres dari Mahfud, Ganjar Pranowo, menilai tak ada lawan berat atau ringan dalam debat.
Ganjar menyebut semua kandidat memiliki kesempatan yang sama. Dia tak ingin membedakan lawan. Seperti diketahui, debat pilpres kedua yang digelar 22 Desember 2023 akan mengikutsertakan cawapres. Tim Pemenangan Nasional (Timnas) AMIN yakin lawan berat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin siap menghadapi debat.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri acara refleksi menyambut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Gedung Nusantara IV Komplek DPR Senayan. Dalam sambutannya, Anies mengklaim tidak ada ketegangan antaragama di Jakarta selama kepemimpinannya.
Anies menyebutkan 4 prinsip yang dipegangnya dalam mengambil sebuah keputusan. Prinsip itu yakni keadilan, kepentingan publik, data dan peraturan perundangan.
Anies lantas menyinggung pentingnya membangun interaksi dengan siapapun saat menjadi pemimpin. Menurutnya, interaksi yang tak merata akan membuat masyarakat merasa tak menjadi bagian dari daerah tersebut.
Anies mengklaim Jakarta menjadi kota yang aman, tenang, dan damai selama 5 tahun terakhir di bawah kepemimpinannya. Dia menyebut situasi dan kondisi itu tercipta lantaran 4 prinsip yang dipegangnya dalam membuat keputusan.
Anies juga menyebut tak ada ketegangan antarumat beragama di Jakarta selama 5 tahun terakhir. Dia bersyukur Jakarta menjadi kota yang aman dan tenang.
Pasangan calon Pilpres 2024 nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) telah meneken pakta integritas Ijtima Ulama yang berisi 13 poin. Anies mengatakan AMIN terbuka menerima pakta integritas Ijtima yang dinilainya sebagai bentuk dukungan.
Anies mengatakan pakta integritas Itjima merupakan bentuk kepercayaan untuk AMIN. Dia akan menyambut dengan senang, jika muncul pakta integritas Itjima lain asalkan sesuai Pancasila dan UUD 1945.
Sebelumnya, Pasangan calon Pilpres 2024 nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, telah meneken pakta integritas Ijtima Ulama. Ada 13 poin pakta integritas yang diteken Anies-Imin.
Dalam dokumen yang didapatkan dari tim Anies Baswedan, Jumat (15/12/2023), pakta integritas Ijtima Ulama itu diteken Anies dan Cak Imin pada 30 November 2023. Anies-Cak Imin menyatakan memahami dan siap melaksanakan pesan dari Ijtima Ulama dan Tokoh 2023.
Capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) resmi menandatangani 13 poin pakta integritas yang direkomendasikan oleh forum Ijtima Ulama, kelompok Rizieq Shihab Cs.
Hal itu dibenarkan oleh Co-Captain Timnas AMIN, Yusuf Martak. AMIN disebut menandatangani pakta integritas tersebut beberapa hari yang lalu. “Alhamdulillah benar sudah menandatangani beberapa hari lalu,” ujar Yusuf kepada Suara.com, Kamis (14/12/2023).
Untuk diketahui, Anies dan Cak Imin menghadiri forum Ijtima Ulama 2023 pada Sabtu (19/11) lalu. Dalam kesempatan itu, Anies memaparkan visi-misinya sebagai pasangan capres dan cawapres yang akan berlaga di Pilpres 2024.
Berikut isi 13 poin yang diajukan dalam pakta integritas Ijtima Ulama 2023:
Bersedia menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945 dari rongrongan Sekularisme, Islamofobia, Terorisme, Separatisme dan Imperialisme.
Bersedia menjalankan amanat TAP MPRS nomor XXV tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Pelarangan Penyebaran Paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme, sehingga perlu mencabut Keppres No. 17 tahun 2022 dan Keppres Nomor 4 tahun 2023 serta Inpres Nomor 2 tahun 2023, yang memposisikan para pelaku pemberontakan G 30 S/ PKI sebagai Korban Pelanggaran HAM Berat dalam Peristiwa 1965-1966, padahal justru mereka pelaku Pelanggaran HAM Berat di tahun 1948 dan sepanjang tahun 1955 sampai dengan 1965.
Bersedia menjalankan amanat Perundang-undangan Anti-Penodaan Agama sebagaimana diatur dalam Perpres No. 1/PNPS/ 1965, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1969 yang disisipkan dalam KUHP Pasal 156a, sehingga siapa pun yang menodai agama apa pun wajib diproses hukum, untuk melindungi semua agama yang diakui di Indonesia dari segala bentuk penistaan dan penodaan agama, termasuk para buzzer pengadu domba umat beragama dan pemecah belah bangsa yang dipelihara rezim.
Bersedia menghormati posisi Ulama dan bersedia mentaati pendapat para Ulama dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bersedia melakukan Revolusi Akhlak di semua sektor kehidupan untuk membangun bangsa yang berakhlakul karimah demi menuju Indonesia bertakwa dan berkah dengan menjaga masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia seperti LGBTQ+, Prostitusi, Perjudian, Minuman keras, Narkoba dan penyakit masyarakat lainnya, serta menjamin terselenggaranya secara utuh sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjamin tersedianya anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional.
Bersedia mewujudkan kedaulatan ekonomi dengan menjaga kekayaan alam nasional serta berupaya serius mengembalikan aset negara, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia, dan menjamin kehidupan yang layak bagi warga negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan, sandang dan papan, serta menjamin alokasi anggaran yang memadai dan kemudahan akses untuk penyelenggaraan kesehatan rakyat dan menjaga kelayakan pelayanan kesehatan baik pemerintah mau pun swasta serta merevisi segala aturan terkait kesehatan agar sejalan dengan kepentingan rakyat.
Bersedia memperbaiki ekonomi dan taraf hidup rakyat miskin dengan membukakan lapangan pekerjaan seluas luasnya bagi tenaga kerja dari Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia lewat kebijakan upah yang layak serta membatasi masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia, bila dibutuhkan mendatangkan tenaga kerja asing hanya terbatas pada tenaga kerja ahli yang keahliannya tidak tersedia di dalam negeri semata untuk tujuan transfer of knowledge dengan waktu yang dibatasi, serta mendata ulang dan selanjutnya memulangkan tenaga kerja asing yang izin kerjanya sudah melampaui batas ketentuan.
Bersedia memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari penjajahan zionis Israel sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia, serta melarang penyebaran paham zionisme karena mengandung ajaran ajaran apartheid yang rasis dan fasis.
Bersedia menegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkeadilan dan secara imparsial tanpa diskriminasi, menjamin pemenuhan dan pemulihan hak para korban penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur penegak hukum, serta tidak segan menegakkan hukum terhadap oknum penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan.
Bersedia memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme tanpa pandang bulu, serta menjamin pengelolaan keuangan negara sebaik-baiknya tanpa utang yang ugal-ugalan.
Bersedia menjamin terpenuhinya hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan UUD 1945, serta menjamin perlindungan terhadap tokoh-tokoh agama dari segala bentuk kriminalisasi.
Memperkuat profesi advokat agar mendapatkan perlakuan setara dan seimbang di muka hukum dengan penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim demi terjaminnya hak masyarakat pencari keadilan yang selama ini telah menjadi korban tidak seimbangnya penegakan hukum, serta melaksanakan program Land Reform untuk memberantas para mafia tanah.
Apabila saya melanggar segala klausul yang terdapat pada Pakta Integritas ini, maka saya bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Sementara, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti langkah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) yang menandatangani 13 poin pakta integritas dari forum Ijtima Ulama.
KontraS menilai kesepakatan dalam pakta integritas itu kontradiktif dengan klaim AMIN yang berkomitmen dalam menjamin kebebasan berekspresi dan menuntaskan pelanggaran HAM berat.
Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya Saputra mengatakan, salah satu poin Pakta Integritas yang bertentangan dengan klaim komitmen AMIN untuk menyelesaikan HAM berat ada pada poin 2.
Pada poin itu dijelaskan AMIN harus bersedia menjalankan amanat TAP MPRS no. XXV tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Pelarangan Penyebaran Paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme.
AMIN juga dituntut untuk mencabut Keppres No. 17 tahun 2022 dan Keppres No. 4 tahun 2023 serta Inpres No. 2 tahun 2023. Menurut Ijtima Ulama, mereka yang dianggap korban peristiwa 19965-1966 justru adalah pelaku.
Dimas mengingatkan AMIN dalam visi-misinya mengklaim ingin menyelesaikan pelanggaran HAM berat secara berkeadilan dan komprehensif.
Dimas menyebut itikad itu sudah baik. Sebab, Peristiwa 1966-1965 merupakan beban moral bangsa. Hal itu diafirmasi oleh penyelidikan pro justisia yang dilakukan oleh Komnas HAM.
Namun, kata Dimas, Anies tidak memperlihatkan komitmennya itu. Dia justru menandatangani kesepakatan yang berlawanan dengan visi-misi nya.
“Tidak akan ada proses berkeadilan dan komprehensif yang disampaikan oleh Pak Anies dalam melakukan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu,” ujarnya.
Adapun kontradiktif AMIN soal komitmen menjaga kebebasan berekspresi salah satunya ditemui pada poin 5 Pakta Integritas Ijtima Ulama. Pada poin itu AMIN dituntut harus melakukan Revolusi Akhlak.
AMIN harus membersihkan Indonesia dari fenomena yang disebut Ijtima Ulama sebagai ‘penyakit masyarakat’. Menurut Ijtima Ulama penyakit masyarakat salah satunya LGBTQ.
Menurut Dimas, AMIN justru menggadaikan kebebasan dengan menyepakati pakta integritas itu. Dimas menyatakan kesepakatan justru memfasilitasi semakin maraknya diskriminasi dan persekusi terhadap kelompok minoritas.
Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo diadukan ke Bareskrim Polri terkait cerita soal ‘Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto dihentikan’. Jokowi mengaku belum mengetahui soal aduan itu.
Aduan itu diajukan Persaudaraan Aktivis dan Warga Nusantara (Pandawa Nusantara). Sekjen Pandawa Nusantara, Faisal Anwar, mengatakan apa yang diutarakan Agus dalam talk show di salah satu saluran televisi merupakan fitnah.
Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyentil cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, yang mengompori pendukung saat debat capres di kantor KPU. Titi mengingatkan Gibran bahwa acara debat capres bukan pertandingan sepak bola.
Titi mengatakan, seharusnya publik dibiarkan untuk memilih sendiri pilihannya, berdasarkan debat capres yang bisa ditonton di berbagai media elektronik dan televisi. Dia menegaskan debat capres bukanlah pertandingan bola yang mana suporternya saling menunjukkan kekuatan.
Maka dari itu, Titi mendorong KPU untuk mengevaluasi beberapa teknis, misalnya seperti membatasi kehadiran tim masing-masing paslon.
Titi mengaku sudah mengusulkan pengurangan jumlah tim paslon yang masuk ke lokasi debat sejak lama. Sehingga, kata dia, debat capres-cawapres hanya fokus pada calon presiden/wapres, panelis, moderator, dan tim inti masing-masing calon saja.
Komandan Tim Fanta (Pemilih Muda) Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Arief Rosyid mengatakan cawapres nomor urut 2 Gibran bukan terpancing emosi saat membangkitkan semangat pendukung ketika capresnya, Prabowo menjawab soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Arief menjelaskan, Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanyalah bentuk ekspresi saja. Dia menyebut Gibran ingin mengajak penonton tepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain.
Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengatakan reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya, yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan atau support kepada Prabowo.
Sejumlah media asing memberitakan debat capres atau calon presiden untuk Pemilihan Umum 2024 di Indonesia. Tiga di antaranya adalah The Straits Times (Malaysia), Reuters (Inggris), dan Al Jazeera (Qatar). Straits Times menuliskan judul Emotions run high at Indonesia’s first presidential debate.
Dalam artikel pada Rabu (13/12/2023) tersebut, media asal Malaysia ini menyoroti emosi yang tinggi selama acara. “Seiring perdebatan berlangsung, mereka langsung saling melontarkan kata-kata dan saling menjawab. Wajah mereka memerah dan suara mereka bergetar, diiringi para pendukung mereka yang memenuhi aula menyemangati mereka,” tulisnya. Sementara itu, Reuters memasang judul Indonesian presidential hopefuls face off in heated debate on law, human rights. Panasnya debat juga menjadi sorotan dalam berita ini, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia minimal cawapres.
“Mereka berdebat mengenai keputusan pengadilan baru-baru ini yang mengubah persyaratan usia bagi para kandidat, yang secara efektif membuka jalan bagi putra Presiden Joko Widodo yang berusia 36 tahun sebagai calon wakil presiden dari Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, yang menjadi kandidat terdepan,” tulisnya. Kemudian dari Timur Tengah, Al Jazeera melaporkannya dengan artikel berjudul Indonesia’s first presidential debate: Five key takeaways.
“Debat pertama yang ditunggu-tunggu ini berfokus pada tema hukum dan hak asasi manusia, dengan para kandidat–Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan–menyajikan pernyataan misi sebelum menjawab pertanyaan yang disiapkan oleh para ahli,” lapor Al Jazeera. Adapun debat capres akan berlangsung pada 22 Desember 2023 dengan topik pertahanan, geopolitik, dan hubungan internasional.
Litbang Kompas mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf 73,5 persen pada Desember 2023. Angka itu turun dari 74,3 persen di Agustus 2023.
Kelompok yang puas dengan kerja pemerintah berasal dari generasi milenial (26-33 tahun), generasi X (di atas 42 tahun), dan generasi baby boomers.
Survei Litbang Kompas digelar pada 29 November sampai dengan 4 Desember 2023. Survei itu dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.
Litbang Kompas mengikutsertakan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Ambang batas kesalahan survei +/-2,65 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menjadi yang paling banyak dibicarakan oleh netizen di media sosial terkait debat pertama capres pada Selasa (12/12) malam.
Founder lembaga analisis media sosial Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengunggah analisis lembaga itu terkait respons media sosial terkait gelaran debat capres tadi malam.
Sebanyak 48.418 mention menyebut Anies, sementara 40.018 mention membicarakan Prabowo. Ganjar menjadi capres dengan paling sedikit mention yakni sebesar 21.775.
Platform X menjadi media sosial yang paling banyak membahas ketiga capres tersebut selama debat kemarin.
Terkait sentimen, Anies dan Ganjar sama-sama mendapat sentimen positif 64 persen dari mayoritas pembicaraan soal mereka di media sosial, dan Prabowo hanya 48 persen.
Sedangkan sentimen negatif tertinggi didapat oleh Prabowo yakni sebesar 41 persen, Anies 27 persen, dan terendah Ganjar 23 persen.
Sementara itu, pengamat politik di Pidie Jaya, Aceh, Bustaman al Rauf mengatakan, memasuki debat cawapres pada 22 Desember 2023 situasi dan posisi ketiga cawapres diprediksinya akan kesulitan menjawab materi pertanyaan dari panelis. “Karena tema debat cawapres lebih sulit bidangnya dan jawabannya harus mengarah ke logika yang pasti seperti soal perekonomian, lingkungan hidup, digitalisasi, ataupun terkait kesehatan, dan ketiga cawapres diyakininya kurang mengggeluti isu-isu diatas kecuali mungkin yang sedikit siap adalah Muhaimin Iskandar karena posisinya sebagai Wakil Ketua DPR RI yang sedikit banyak tugasnya menyerempet ke materi debat cawapres,” ujarnya seraya menambahkan materi debat capres jauh lebih mudah dijawab dibandingkan materi debat cawapres.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid menampik tudingan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.
Melalui akun X-nya, Fahri menyebutkan, partai politik (parpol) pengusung calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan akan menarik diri dari kabinet Presiden Joko Widodo.
Kompas.com sudah mendapatkan izin dari Fahri untuk mengutip isi cuitannya itu. Hasanuddin pun menekankan bahwa narasi itu hanya isu liar belaka. “Itu kan tudingannya dia dan maunya dia. Fahri kok didengerin,” ucapnya dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telefon.
Ia menekankan, urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tak ada kaitannya dengan posisi PKB di kabinet Jokowi.
Pasalnya, posisi politik saat ini didasari oleh dukungan parpol pendukung Jokowi pada Pilpres 2019. “Kenapa harus keluar dari menteri? Kan enggak ada hubungannya,” tutur dia Terakhir, ia menekankan bahwa PKB berkomitmen untuk tetap mendukung pemerintahan Jokowi sampai akhir masa jabatan.
Sementara, pengamat politik Linda Rahmawati mengatakan, Mundur saja dari kabinet daripada PKB dan Nasdem disindir terus dan bisa rontok kan elektabilitas karena rakus jabatan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi dukungan terhadap capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Hal itu, kata Hasto dibuktikan dengan Jokowi yang memberikan perhatian terhadap program subsidi pupuk saat kunjungan kerja di Jawa Tengah.
Hal itu diungkapkan Hasto saat menjawab wartawan mengenai pertanyaan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang salahkan capres usungan PDIP Ganjar Pranowo soal kelangkaan pupuk di Jawa Tengah. Pertanyaan itu dikaitkan dengan kunjungan kerja terakhir Presiden Jokowi di Jawa Tengah.
Hasto mengklaim kunjungan kerja Jokowi di Jateng itu bukti dukungan Jokowi terhadap Ganjar.
Hasto juga menyebut tanda lain Jokowi mendukung Ganjar. Hasto menyebut beberapa rangkaian kunjungan kerja (kunker) Jokowi, di mana lokasinya terkesan ‘membuntuti’ agenda kampanye Ganjar.
Pengamat politik asal Bireuen, Aceh, Iwan Kareung mengatakan, pernyataan Hasto Kristiyanto jelas menggambarkan PDIP tidak bisa “move on” dari Jokowi, padahal disisi lain mungkin Jokowi sudah “move on” dari PDIP karena selama menjadi Presiden hanya dianggap sebagai “petugas partai” oleh PDIP. “Sebuah diksi yang mungkin dinilai Jokowi kurang tepat,” ujarnya seraya menambahkan, ada kemungkinan kunjungan kerja Jokowi ke lokasi-lokasi bekas tempat kampanye Ganjar atau Mahfud untuk tujuan *shifting attitude* warga setempat untuk melupakan kenangan warga setempat saat kunjungan Ganjar atau Mahfud dan memilih Paslon yang didukung Presiden.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran memaparkan perincian terkait data penerima manfaat makan siang dan susu gratis apabila pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpilih pada Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, dalam acara peluncuran dan pemaparan rekomendasi kebijakan umum Prabowo dan Gibran bertema “Cita-cita Penerus Negeri” di Kemang, Jakarta Selatan, belum lama ini.
Burhanuddin memerinci, akan ada 82,9 juta warga menerima manfaat makan siang dan susu gratis.
Burhanuddin memprediksi, dengan jumlah tersebut, biaya yang dibutuhkan senilai Rp 1 triliun per hari. “Jadi setahun itu (kira-kira) Rp 300 triliun,” ujar dia.
Dari program tersebut, lanjut Burhanuddin, dibutuhkan 45.000 dapur yang harus dibangun.
Di Pidie Jaya, pengamat politik Bustaman al Raud mengatakan, program memberikan makan gratis dan susu gratis adalah program populis tapi tidak masuk akal.
“Ujung ujungnya rakyat kecewa, marah dan terjadi instabilitas setelah warga memilih Paslon yang menawarkan program tersebut tapi tidak dapat makan siang gratis lagi setelah misalnya Paslon tersebut terpilih dalam Pilpres 2024,” ujarnya seraya menyarankan hal ini bisa diperdebatkan atau ditanyakan saat debat cawapres tanggal 22 Desember 2023 mendatang.
