Anies-Sumber Fajar.co.id
STRATEGIC ASSESSMENT. Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan kembali menyinggung soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dia mempertanyakan terkait rasa keadilan dalam proses pemindahan ibu kota. Anies membandingkan keputusan pemerintah yang membangun IKN Nusantara termasuk Istana Presiden yang baru, ketika ketersediaan pupuk masih kurang.
“Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah Istana Presiden, di mana rasa keadilan kita?” tuturnya dalam acara Debat Pertama Calon Presiden di KPU, Jakarta.
Anies sebelumnya menilai undang-undang terkait pemindahan ibu kota negara tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Dialog publik justru dilakukan setelah undang-undang tersebut disahkan.
Dia menegaskan jika negara hukum seharusnya memberikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum ditetapkan.
Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Adapun hal yang ditanyakan ialah menyangkut pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara.
Anies berpandangan, pembangunan IKN hanya akan dirasakan secara terbatas oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia juga menolak pandangan tentang IKN sebagai pusat perekonomian.
Menurutnya, Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah yang lebih mendesak untuk diselesaikan. Misalnya untuk di Pulau Kalimantan sendiri, menurutnya dibandingkan untuk membangun IKN, dana jumbo itu lebih bermanfaat bila dialokasikan untuk menggenjot akses dan transportasi antar-wilayah di sana.
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, bertanya ke capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengenai proyek Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Anies menjawab Ganjar soal cara menyikapi masalah di Ibu Kota sebelum IKN, Jakarta.
Di samping itu, menurut Anies, pemindahan ibu kota ke Kalimantan seolah-olah hanya meninggalkan masalah yang terjadi di DKI Jakarta. Ia menekankan, jangan sampai Indonesia malah mengikuti jejak Belanda.
Anies pun menyinggung tentang pembangunan Kota Tua. Pada kala itu, Belanda memindahkan ibu kota ke kawasan monas karena melihat kondisi permukaan tanah yang turun di kawasan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan gambaran serupa dari pemindahan ibu kota ke IKN.
Anies menanggapi bahwa masalah yang ada di Jakarta perlu diselesaikan, bukan ditinggalkan dengan cara membangun IKN baru. Masalah itu meliputi banyak hal dari lalu lintas sampai polusi. Masalah lalu lintas misalnya, Anies menilai pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN hanya akan mengurangi 4 sampai 7 persen kemacetan di Jakarta.
Bila yang pindah hanya birokrat pemerintahan, maka sektor bisnis dan permukiman keluarga juga bakal tetap di Jakarta. Masalah lingkungan bakal tetap ada di Jakarta dan menunggu diatasi.
Soal IKN, menurut Anies itu menjadi tidak adil bila masih banyak sekolah yang rusak namun negara membangun istana untuk pemerintah.
