STRATEGIC ASSESSMENT, Dalam dialog calon presiden yang diadakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Senin (11/12/2023), dalam rangka advokasi kebijakan dan peran Roadmap perekonomian APINDO dalam mengawal transisi kepemimpinan Indonesia, Anies Bawesdan menyampaikan, saya mengapresiasi road map Apindo yang telah dipaparkan ibu Marie Pangestu. Tugas utama pemimpin adalah mengambil keputusan dengan menghasilan keadilan, data ilmu dan obyektifitas yang digunakan sebagai bahan pengambil keputusan. Perekonomian kita dicederai kesenjangan antar wilayah. Perubahan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh pengusaha.
Sebagai pemimpin harus bisa menghadlrkan kepastian hukum, kemudahan perizinan dan konsistensi kebijakan, menurunkan biaya logistik yang mahal, dan mempersiapkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.
Dalam hal mendorong Reindustrialisasl kita perlu membangun keberpihakan pada industri lokal agar semua bisa nalk kelas. Menjadikan kota-kota di berbagai wilayah lndonesia sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Mengakselerasi transisi energi melalui pendekatan partisipasi
masyarakat dan pelaku usaha.
Ruang fiskal kita yang terbatas dibawah 10 % sehingga perlu ditingkatkan. Harus ada keharmonisan antara pemerintah dan swasta. BUMN tidak harus mematikan peran swasta. Development goal bukan sebagai upaya pemerintah dalam memainkan peran di pembagunan, sehingga peran swasta lebih banyak berpeluang. Kita perlu membereskan bad goverment di aspek korupsi, kebocoran di bea cukai harus dikoreksi tanpa toleransi dengan menempatkan orang-orang terbaik di bidangnya. Perluasan task face harus segera dikerjakan, mendorong industrialisasi agar lebih bekerja. Untuk pajak kedepan harus ada unsur fireless, sehingga pengambil keputusan tidak bisa hanya berdasar pada kepentingan domestik tapi harus melihat secara global.
Pendekatan pajak yang dibuat harus koorperatif, untuk kegiatan sosial harus dikurangi pajaknya tetapi aktivitas produktif harus dikenai pajak sesuai kemampuannya. Terkait keterbatasan modal terhadap PDB yang dibawah 5% sehingga untuk memenuhi hal tersebut kita membutuhkan investasi. Investor asing paham kondisi kita dengan birokrasi yang jlimet kekakuan antara pemerintah pusat dan daerah serta infrastruktur yang masih lemah. Indonesia harus mengembalikan trans level tingkat dunia dengan menciptakan iklim kepastian hukum, konsistensi regulasi, keseriusan pemberantasan korupsi sedang yang lain teknotatif. Maka perlu konsistensi kebijakan, pelaku usaha harus menunjukan konsistensi-konsistensi itu sebab pelaku yang mengetahui inkonsistensi tersebut. Semua yang menyangkut peningkatan skill kemampuan perlu intervensi sejak awal dengan melibatkan unsur non goverment. Karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri.
Terkait kebijakan menangani covid bahwa sektor yang minus akibat covid maka UMP tidak perlu naik dan tetap tetapi bagi sektor yang plus maka perlu membagikan hasil nya dengan karyawannya. Kedepan perlunya industrialisasi yang bertransparansi. Usaha mikro kecil menghadapi pertandingan yang tidak seimbang sehingga perlu mencari tahu akses pasar yang baik bila belum maka pemerintah perlu membantunya. Pemerintah perlu menciptakan market dengan cara membentuk UMKM seperti di jakarta dengan memberikan kemudahan ijin. Pembangunan Infrastruktur tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri sehingga perlu kolaborasi antara pemerintah dengan swasta.
