STRATEGIC ASSESSMENT, Pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud Md bakal membuat program KTP Satu Kartu Terpadu untuk menangani persoalan akses kebutuhan pokok. Hal tersebut dilakukan Ganjar-Mahfud apabila terpilih di Pilpres 2024.
“KTP Sakti untuk menyelesaikan persoalan rakyat, utamanya berkaitan kemudahan akses terhadap kebutuhan pokok,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulisnya.
Hasto mengklaim program KTP Satu Kartu tersebut merupakan komitmen melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi. Namun programnya, kata Hasto, lebih disempurnakan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Hasto menyebutkan bila program KTP Sakti ini berjalan, maka rakyat tidak perlu memiliki banyak kartu demi mendapat bantuan. Menurutnya, KTP Sakti bisa terwujud dengan penyatuan data.
Budayawan Butet Kartaredjasa mendapatkan serangan siber di akun media sosialnya. Akun whatsapp pribadi Butet ada yang menyusupi dan mengendalikan. Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Finsensius Mendrofa mengaku telah bertemu dengan Butet Kartaredjasa di Yogyakarta. “Pertemuan tersebut untuk memastikan Butet Kartaredjasa dalam keadaan baik dan memberikan dukungan moril atas kondisi yang sedang dialami oleh Butet Kartaredjasa,” kata Finsensius.
Wakil Ketua Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani, mengatakan kemungkinan pengusaha Warung Tegal (Warteg) turut andil dalam pelaksanaan program makan siang gratis yang menjadi program unggulan Prabowo-Gibran.
“Pembicaraan perencanaannya belum sampai di situ. Tetapi harapan Pak Prabowo, program makan siang gratis akan meningkatkan perekonomian lokal,” kata Muzani saat ditemui usai Deklarasi dukungan pencapresan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat.
Sebelumnya Warga Tegal untuk Prabowo-Gibran menggelar deklarasi dukungan terhadap capres nomor urut dua itu. Mereka menyepakati bakal menggalang dukungan untuk pemenangan pasangan Prabowo-Gibran.Beranda
Muzani menyebutkan tujuan Prabowo-Gibran tak lepas dari meningkatkan perekonomian lokal. Menurutnya, Warung Tegal merupakan pegiat bidang tersebut. Namun ia menegaskan bahwa terkait makan siang gratis merupakan program, bukan proyek. “(Program makan siang) akan dilakukan secara top down dari pusat ke bawah, selain misi untuk meningkatkan gizi dan pemberantasan berbagai macam masalah akibat penyakit kekurangan gizi, misi,” katanya.
Muzani memperkirakan program makan siang ini memberi dampak baik kepada pelaku usaha warteg. “Mungkin, mungkin ya warteg, tapi ini belum sampai. Harapannya ekonomi lokal bisa tumbuh berkembang setiap hari pada jam pada hari hari sekolah kira-kira seperti itu sehingga ekonomi kawasan sekolah bisa tumbuh lebih baik lagi bisa cepat lebih baik dari penyerapan penyerapannya kira-kira begitu,” katanya.
SETARA Institute bersama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) memberikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah untuk memajukan sektor hak asasi manusia (HAM). Pasalnya, hingga periode kedua kepemimpinan Jokowi, sektor HAM mengalami stagnasi bahkan merosot.
Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan mengatakan, ketujuh poin ditujukan kepada Presiden Jokowi maupun kepemimpinan nasional yang baru setelah Pilpres 2024.
“Pertama, Presiden Jokowi mengakselerasi adopsi instrumen HAM internasional melalui ratifikasi Optional Protocol to the Convention Against Torture dan pengesahan RUU Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa,” kata Halili dalam diskusi bertajuk ‘Stagnasi HAM Menjelang Satu Dekade Jokowi’, di Hotel Akmani, Jakarta.
Halili mengatakan, penuntasan peristiwa pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib menjadi rekomendasi selanjutnya. “Akselerasi penyelesaian yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk penuntasan kejahatan pembunuhan atas Munir Said Thalib,” katanya.
Halili juga meminta Presiden Jokowi mengambil tindakan untuk mencetak legacy di bidang HAM, dan menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya banyak pelanggaran HAM ditemukan dalam proyek yang digeber selama pemerintahan Jokowi tersebut.
Ketiga, kata Halili, kepemimpinan nasional baru harus menjadikan HAM sebagai basis penyusunan perencanaan pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dengan indikator-indikator yang presisi dan berbasis pada disiplin hak asasi manusia.
“Kepemimpinan nasional baru memperkuat dukungan kebijakan yang mengikat sektor bisnis dan dukungan penganggaran yang signifikan untuk pengarusutamaan bisnis dan HAM sebagai instrumen perwujudan kesetaraan akses terutama hak atas tanah untuk mencegah keberulangan kasus pelanggaran HAM pada sektor bisnis,” katanya.
Kelima, kepemimpinan nasional baru harus memastikan perencanaan pembangunan yang inklusif dan memastikan semua entitas warga negara memperoleh jaminan pemajuan kesejahteraan tanpa diskriminasi.
Kepemimpinan nasional baru juga harus mengadopsi dan memastikan tata kelola yang inklusif (inclusive governance) dalam menangani intoleransi, radikalisme dan terorisme, guna mewujudkan inclusive society yang memiliki ketahanan atau resiliensi dari virus intoleransi dan radikalisme.
“Kepemimpinan nasional baru mengagendakan pembahasan sejumlah RUU yang kontributif pada pemajuan HAM seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Sistem Pendidikan Nasional serta melakukan tinjauan ulang terhadap regulasi dan kebijakan yang kontra-produktif pada pemajuan HAM seperti UU Cipta Kerja dan UU Perubahan Kedua UU ITE,” kata Halili.
Sebelumnya, SETARA Institute bersama INFID merilis indeks HAM di Indonesia berada pada skor 3,2. Sementara penilaian yang dilakukan menggunakan skala Likert dengan rentang 1 hingga 7 yakni 1 untuk paling buruk dan 7 paling baik. “Penilaian ini menggunakan triangulasi sumber dan expert judgement sebagai instrumen justifikasi temuan studi,” kata Halili.
Halili mengatakan, indeks HAM 2023 menurut studinya turun 0,1 dibanding tahun sebelumnya yang berada pada skor 3,3. Ia mengatakan, penilaian itu mengacu pada 6 indikator variabel hak sipil dan politik dan 5 indikator pada variabel hak ekonomi, sosial, budaya yang ditutunkan ke dalam 50 sub-indikator.
“Metodologinya kami mengumpulkan data komposit dari laporan pemerintah, laporan masyarakat sipil, kemudian kami himpun dan narasikan kemudian kami berikan skor untuk masing-masing variabel dan indikator,” kata Halili.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna merekomendasikan adanya mandatory spending mengenai sistem jaminan sosial nasional khususnya terkait dengan penerima bantuan iuran untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja informal. Acara tersebut tidak hanya dihadiri oleh berbagai pihak terkait namun juga dihadiri oleh Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini yang sekaligus turut menjadi narasumber.
Salah satu sorotan utama dalam diskusi ini adalah rekomendasi dari Bupati Bandung, Dadang Supriatna, terkait perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja informal di Kabupaten Bandung. Bupati Dadang merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat agar memberikan Mandatory Spending sebagai langkah konkret dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi di daerah tersebut.
Mandatory spending sendiri adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur undang-undang. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat dalam memberikan jaminan sosial bagi masyarakat di wilayahnya. Dalam penjelasannya, Bupati Dadang menyampaikan bahwa Kabupaten Bandung dengan luas wilayah yang besar telah melaksanakan beberapa program perlindungan sosial bagi masyarakat.
Program tersebut mencakup insentif, pemberian BPJS Ketenagakerjaan, serta BPJS Kesehatan untuk guru ngaji, takmir/marbot masjid, guru honorer, petugas Satpol PP dan Linmas, serta non-ASN di berbagai sektor. Totalnya, tercatat ada 77.117 orang telah menerima manfaat perlindungan melalui program ini.
Bupati Bandung menegaskan bahwa para penerima perlindungan tersebut merupakan ujung tombak pelaksanaan program-program pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat. Ada 404 kasus kematian dalam pekerjaan yang terlindungi jaminan ketenagakerjaan sepanjang Januari 2022 sampai November 2023 serta berhasil diklaim dengan nilai hampir Rp16,9 miliar.
Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin, Muhammad Syaugi Alaydrus mengatakan sebelas panelis debat capres yang sebelumnya diusulkan Komisi Pemilihan Umum sudah disepakati oleh tiga tim pasangan calon.
Dalam meraup suara berupa dukungan kepada pasangan Anies-Muhaimin, Syaugi mengatakan bahwa Anies selalu mengaskan soal rekam jejak dan gagasan. Sehingga untuk mendapatkan suara generasi Milenial dan generasi Z, yang mencapai hampir 52 persen itu, keresahan anak-anak muda itu harus terjawab.
Elektabilitas calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto semakin kokoh di puncak survei dengan angka persentase mencapai 44,9% dan mengungguli 2 calon presiden lainnya, Anies Baswedan dengan 22,6% serta Ganjar Pranowo yang memperoleh suara sebanyak 24,7%. Hal itu terungkap dalam hasil survei teranyar yang dirilis oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia bertajuk “Dinamika Elektoral di Awal Masa Kampanye” untuk periode 23 November 2023 hingga 1 Desember 2023.
“3 nama capres, polanya tidak berubah, Mas Anies dengan Mas Ganjar dalam selisih margin of error. Tetapi, perolehan suara Mas Ganjar dan Mas Anies selisihnya signifikan dibanding suara Pak Prabowo, sekitar 44,9%,” ungkap Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.
Hasil survei yang sama juga menyoroti bagaimana tren elektabilitas Prabowo terus menguat, khususnya sejak Juni 2023. Prabowo disebut menguat cukup besar, sementara Anies stagnan dan Ganjar terus menurun.
Burhanuddin menjelaskan, salah satu faktor yang melatarbelakanginya adalah kekecewaan basis pendukung Ganjar atas gagalnya penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan gelar kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. Hal itu diberikan saat acara diskusi publik dan mimbar bebas di utara Bundaran UGM.
Dalam banner itu bertulis ‘BEM KM UGM Presents Penyerahan Nominasi Alumnus UGM Paling Memalukan’. Di bawahnya tertulis ‘Mr Joko Widodo’ dan di pojok bawah terdapat tulisan ‘2014-2024?’, ‘1980-1985’.
Di banner itu, foto Jokowi diedit sedemikian rupa dengan latar gedung istana dan gedung UGM. Sementara foto Jokowi diedit memakai jas serta mahkota dan memakai jas almamater UGM serta caping.
Ketua BEM KM UGM Gielbran Mohammad mengatakan pemberian nominasi ini merupakan wujud kekecewaan karena selama dua periode kepemimpinan Jokowi masih banyak permasalahan fundamental yang sampai sekarang belum terselesaikan. Padahal, menurut Gielbran, Jokowi punya banyak waktu untuk menyelesaikan masalah itu.
“Belum bicara soal kebebasan berpendapat. Revisi UU ITE sangat amat mempermudah para aktivis untuk dikriminalisasi, belum bicara soal konstitusi,” sambungnya.
Dia menilai setidaknya ada beberapa indikator yang membuat Jokowi mendapat nominasi tersebut. Pertama soal konstitusi.
“Terbukti bersalahnya hakim konstitusi sidang MKMK itu menjadi gerbang awal menjadi bukti empiris bahwa pada kenyataannya memang MK tidak independen, erat kelindannya dengan kedekatan personal kekeluargaan antara Jokowi dan Anwar Usman dan itu sudah terbukti,” katanya.
“Di akhir periode beliau justru beliau menghendaki perpanjangan kekuasaan layaknya seorang raja Jawa,” imbuhnya.
Kemudian dia menyoroti soal indeks demokrasi. Gielbran bilang hari ini indeks demokrasi Indonesia makin merosot karena banyaknya kasus kriminalisasi.
“Demokrasi anjlok di hampir 10 tahun kepemimpinan beliau semestinya di waktu yang panjang tersebut beliau punya momentum dan punya waktu yang lebih banyak untuk meningkatkan indeks demokrasi kita, indeks demokrasi kita terus merosot,” ungkapnya.
Gielbran bahkan tak ragu menyebut Jokowi sebagai representasi orde baru dengan gaya baru.
“Jelas banyaknya korban yang diskriminasi, kemudian sekarang banyak sekali intimidasi dan represifitas. Kita menyebutnya tidak hanya semacam orde baru tapi orde paling baru karena bentuk represifitasnya dibentuk dikemas dalam bentuk yang lain tetapi kejamnya sama. Otoriternya sama tapi dibungkus layaknya seorang yang innocent yang tak berdosa,” katanya.
Gielbran juga bicara soal dinasti politik yang saat ini sudah terpampang nyata. Baginya hal itu tidak mencerminkan nilai-nilai UGM. Oleh karena itu, lanjutnya, Jokowi pantas disebut sebagai alumnus UGM paling memalukan.
Kembali beredar sebuah video Gibran Rakabuming Raka di twitter X mengenai upaya produk lokal agar bisa go Internasional. Hal ini menjadi sorotan netizen lantaran cawapres Gibran Rakabumi ini tidak nyambung menjawab pertanyaan soal go Internasional tersebut.
Didalam video tampak Gibran Rakabuming sedang bersama Raffi Ahmad, Kiki Saputri, dan Denny Cagur dalam sebuah acara guna dukung UMKM Indonesia.
Namun, Gibran Rakabuming ditanya oleh Kiky Saputri soal bagaimana upaya agar bisnisnya go Internasional. “Gimana caranya supaya produk UMKM saya bisa go Internasional?” tanya Kiky Saputri. Dan Gibran menjawab pertanyaan dari sang komika itu caranya dengan menghimbau para warga diwajibkan membeli produk lokal.
“Gampang banget caranya, ini misalnya pak RT (sambil menunjuk Deni Cagur yang mengenakan baju dinas) mengajak warganya diwajibkan untuk membeli produk lokal, sesimpel itu” kata Gibran. “Jangan beli ke toko lain” sambung Kiky Saputri. “Jangan beli produk-produk luar, pokoknya kita push produk-produk lokal apalagi yang UMKM” kata Gibran lagi. “Oh jadi pasarnya kita, yang suruh beli masyarakat sendiri gitu jadi orang-orang belanjanya gak keluar tapi belanjanya didalam negeri” sambung Deni Cagur.
“Pak RT menyerukan bilang ke masyarakatnya ayo beli produk-produk UMKM lokal daerah kita di support gitu” jelas Raffi Ahmad.
Potongan video tersebut diunggah oleh akun @Gojekmili*** pada tanggal 9 Desember 2023 hingga banyak netizen yang berkomentar pada cuitannya karena merasa jawaban yang dilontarkan Gibran tidak nyambung dengan pertanyaannya.
Isu ijazah palsu Gibran Rakabuming kembali disenggol oleh Roy Suryo. Roy Suryo belakangan memang kerap mempertanyakan keaslian ijazah Gibran Rakabuming yang diterbitkan University of Bradford.
Terbaru, Roy Suryo bahkan mencari-cari foto kelulusan Gibran Rakabuming di galeri University of Bradford.
Hal itu bermula ketika University of Bradford membuat sebuah cuitan di akun sosial media X. Dalam cuitan itu, University of Bradford membagikan potret sejumlah mahasiswanya yang lulus dengan gelar kehormatan.
Di akhir cuitan juga terdapat sebuah link yang mengarah pada informasi kelulusan mahasiswa-mahasiswa tersebut. “Dua kali setahun, Universitas Bradford menganugerahkan gelar kehormatan kepada individu yang menonjol dalam beberapa hal.”
“Kami bangga menambah daftar kehormatan kami, individu-individu berikut,” tulis akun X @UniofBradford pada 8 Desember 2023. Lebih lanjut Roy Suryo mengutip cuitan itu dan membubuhkan sebuah komentar. Rupanya dia mencari-cari potret Gibran Rakabuming.
“Kalaupun BUKAN Lulusan ASLI dari University of BrafFord di UK (bukan hanya Cabang / Fillial yg kini sdh Tutup di Singapore itu). Pasti FOTO-nya disini ada karena terpilih juga, khan NgeTop & “Membagongkan”,” sentil Roy Suryo.
Roy Suryo yang diketahui menjuluki Gibran sebagai Belimbing Sayur pun mengaku tak melihat potret cawapres Prabowo Subianto. “Saya cari2 Foto BELIMBING SAYUR kok tidak ada ya? AMBYAR,” katanya.
Cuitan Roy Suryo juga ditanggapi beragam oleh warganet di sosial media. “Udah mah belimbing sayur, dimatangkan secara karbitan?” ujar sebuah komentar. “Gini akibat nantangin bongkar ijazah blimbing sayur. dikira netizen +62 tdk bisa bongkar,” kata lainnya.
Sebagai infromasi, Gibran Rakabuming merupakan lulusan MDIS yang bekerja sama dengan University of Bradford.
Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyambangi Pondok Pesantren (Ponpes) Albaghdadi, Karawang, Jawa Barat. Kedatangan Gibran pun disambut langsung oleh pimpinan ponpes, Kiai Junaedi Al Baghdadi. Gibran tiba di Ponpes sekitar pukul 22.30 WIB. Selain Gibran, terlihat pula Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia dan mantan KSAD Dudung Abdurachman yang sudah berada di Ponpes.
Kiai Junaedi mengungkap mendukung Gibran sebagai sosok anak muda untuk masa depan Indonesia. Dia berharap Gibran dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Generasi muda untuk masa depan bangsa. Tonggak-tonggak tua, generasi muda. Maka saya dukung beliau sebagai anak muda, generasi muda untuk Indonesia ke depan,” kata Kiai Junaedi di Ponpes Albaghdadi.
“Harapan saya melalui beliau, Indonesia itu menjadi sesuatu yang memberikan mercusuar dunia, harus bisa. Harapan saya beliau bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita pendiri bangsa, bisa mewujudkan apa yang bisa cita-cita Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harapan kami,” tambahnya.
Kiai Junaedi menerangkan ponpes merupakan tempat orang-orang berkumpul untuk berdoa. Dia mengatakan pihaknya berdoa sekaligus memberi dukungan kepada Gibran di Pilpres 2024.
“Pondok pesantren tempat mendoakan. Apa artinya dapat dukungan kalau tidak dapat doa. Ketika berdoa ya secara otomatis (memberi mendukung). Kalau kamu mendoakan seseorang, ya kamu harus support orang itu,” ungkap kiai Junaedi.
