STRATEGIC ASSESSMENT. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluapkan amarahnya di depan jajaran menteri, dan sejumlah kepala daerah. Bahkan, Jokowi sampai menyinggung soal isu kocak ulang kabinet (reshuffle).
Luapan amarah Jokowi terungkap saat memberikan pengarahan dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, yang disiarkan secara live melalui Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (25/3/2022).
Jokowi mengaku tak habis pikir dengan anak buahnya dan sejumlah instansi pemerintahan. Jokowi heran, karena masih banyak kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang masih ‘doyan’ belanja impor.
Beberapa penyelenggara yang disebut masih doyan impor antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
“Sedih saya, belinya barang-barang impor semua,” kata Jokowi. Jokowi kemudian menyinggung isu kocok ulang kabinet. Mulanya Jokowi meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengganti para direksi perusahaan pelat merah yang tak patuh pada hal yang disepakati pemerintah.
Jika urusan pergantian direksi BUMN merupakan kewenangan Menteri BUMN, maka lain cerita untuk pimpinan di setiap kementerian. “Itu bagian sya. Reshuffle. Sudah… Akan saya awasi betul,” tegas Jokowi.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tidak mempersoalkan Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan kursi menteri atau wakil menteri di kabinet Presiden Jokowi. “Yang penting jangan ganggu posisi PKB. Silakan masuk, jangan ganggu PKB,” kata pemilik sapaan akrab Cak Imin itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (24/3). “Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti. Masa PAN lawan PKB?” cetus dia.
Meski begitu, Cak Imin mengaku belum melihat tanda-tanda Jokowi bakal melakukan reshuffle. Ia mengaku heran mendengar banyak pertanyaan tentang rencana Jokowi menggelar reshuffle kabinet dalam beberapa waktu terakhir. “Sampai dengan hari ini belum ada tanda-tanda reshuffle. Saya juga heran banyak yang nanya reshuffle, kelihatannya belum ada tanda-tanda,” tuturnya.
Cak Imin mengaku bertemu Jokowi di Bali beberapa waktu lalu. Menurutnya, tak ada pembahasan soal reshuffle kabinet dalam pertemuannya dengan Jokowi itu. Wakil Ketua DPR RI itu menambahkan, evaluasi terhadap jajaran menteri harus dilakukan setiap saat, terutama terkait upaya menghadapi ancaman perang dan juga pemulihan pascapandemi Covid-19.
Sebelumnya, Sekretaris Gerakan Sosial dan Penanggulangan Bencana DPP PKB Luqman Hakim menyebut akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Dia berkata, PAN-yang baru masuk koalisi pemerintah beberapa bulan terakhir-akan mendapat jatah kursi menteri.
Isu reshuffle kabinet semakin kencang setelah dua menteri Jokowi menunjukkan performa buruk. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah diserang publik karena membatasi pencairan jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, Menteri Perdagangan M. Luthfi dikritik karena kenaikan harga dan kelangkaan pangan.
Isu perombakan (reshuffle) kabinet kembali menjadi perbincangan di ruang publik.
Ditengah isu tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid ‘menyentil’ sejumlah menteri yang memanfaatkan posisinya untuk melakukan kampanye-kampanye politik menuju Pilpres 2024. Ia pun meminta kepada para menteri tersebut agar fokus pada tugas yang diberikan oleh Presiden. Bukan justru fokus kampanye politik menjadi capres.
”Agar para menteri fokus, jangan gunakan posisi menteri untuk kampanye politik dalam konteks untuk menjadi capres-capres, itu kan ada. Itu bagian dari koreksi untuk meningkatkan kinerjanya. Bahwa setiap orang punya hak untuk menjadi presiden, tapi ketika dia dalam posisi menteri, pembantu Presiden maka fokuslah pada tugas itu. Mudahan-mudahan Pak Presiden juga itu tahu itu,” kata pria yang akrab disapa Gus Jazil kepada wartawan, Kamis (24/3/2022).
Gus Jazil menambahkan Presiden memiliki ukuran untuk melihat apakah betul para menterinya bisa fokus bekerja pada bidangnya atau ada agenda terselubung (hidden agenda) yang kemudian membuat kinerja sejumlah menteri berkurang atau kurang fokus.
”Itu bisa dilihat, para pengamat bisa melihat, rakyat pun bisa melihat,” katanya. Secara khusus, Gus Jazil meminta para menteri yang berasal dari PKB untuk bisa meningkatkan kinerjanya sehingga tetap mendapatkan kepercayaan dari Presiden dan bisa memberikan yang terbaik untuk melayani rakyat.
”Jika ada pekerjaan-pekerjaan yang lambat, tolong segera dipercepat. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang diharapkan oleh rakyat belum selesai, tolong segera diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” urainya.
Menurut Gus Jazil, jika semua menteri sudah on the track maka tidak perlu lagi ada reshuffle.
”Bagi PKB yang terpenting bahwa Presiden Jokowi dan pemerintahan yang ada bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kalau PKB mau ditambah monggo, itu haknya Presiden. Kalau dikurangi kita ya jangan,” paparnya.
Gus Jazil mengatakan jikapun akan ada reshuffle, dirinya memprediksi tidak akan dilakukan dalam waktu dekat sebelum Bulan Ramadan.
”Pak Jokowi sudah 5 kali melakukan reshuffle. Seandainya Pak Presiden mau melakukan reshuffle mungkin ini yang terakhir. Kelihatannya masyarakat yang menunggu-nunggu adanya reshuffle ini tentunya harus bersabar. Dugaan saya mungkin ya habis Puasa, habis Lebaran kalau ada,” jelasnya.
Perombakan kabinet atau reshuffle masih menjadi perbincangan. Meskipun reshuffle yang digadang-gadang terjadi pada Rabu Pon (23/3/2022) nyatanya tidak ada. Namun, isu reshuffle tampaknya membuat salah satu partai politik merasa terganggu. Partai itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Melalui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin, isu reshuffle hendaknya tidak mengganggu PKB.
Secara lugas, Cak Imin mewanti-wanti jika Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam kabinet, maka tidak mengganggu kursi yang sudah diduduki kader PKB. Dia menyampaikan hal itu agar tidak menimbulkan konflik antarkedua partai. “Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti, masak PAN lawan PKB,” kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2022). Sebagaimana diketahui, isu reshuffle beberapa waktu belakangan santer terdengar akan mengakomodasi PAN masuk dalam kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Seiringan dengan isu reshuffle, PKB mengajak semua pihak menyoroti sejumlah menteri yang dinilai melakukan kampanye untuk agenda menyalonkan diri dalam Pilpres 2024 atau sebagai calon presiden (capres). Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, para menteri seharusnya fokus saja sebagai pembantu Presiden, bukan justru berkampanye dalam rangka Pilpres.
Presiden geram karena banyak lembaga menggunakan barang barang impor, hingga ia menyinggung soal reshuffle atau pergantian menteri.
Pernyataan ini keluar saat presiden meminta Menteri BUMN mengganti pimpinan BUMN yang masih mengutamakan impor untuk pengadaan barang dan jasa.
Berembusnya isu perombakan kabinet itu ditanggapi pihak istana, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini membenarkan selalu ada gosip politik reshuffle kabinet setiap menjelang Rabu Pon
Tapi ia memastikan, Kabinet Indonesia Maju telah bekerja sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Ancaman reshuffle ini ke luar dari mulut presiden karena banyak menteri yang masih melakukan impor.
Banyak kegiatan presiden dalam kunjungannya ke Bali, antara lain meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik ultra pertama di Indonesia.
Lalu memberikan bantuan langsung tunai untuk warga di Kabupaten Badung, dan mengunjungi kawasan Garuda Wisnu Kencana.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil sejumlah menteri kabinet hingga bicara soal reshuffle. PPP berpandangan sentilan Jokowi tersebut puncak kekesalan.
“Ya itu merupakan puncak kekesalan dari Pak Presiden Jokowi terhadap kinerja kabinet. Mungkin ada sejumlah menteri yang tidak performance, sehingga membuat Presiden marah. Ada kabinet yang tidak bisa menjalankan visi-misi Presiden,” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Jumat (25/3/2022).
PPP menyerahkan sepenuhnya reshuffle atau perombakan kabinet di tangan Jokowi. PPP pun bicara soal menterinya di kabinet yang tak disentil Jokowi.
Awiek mengatakan menteri dari PPP bekerja bagus selama ini. Ketum PPP Suharso Monoarfa dinilai sukses mengantarkan UU IKN Nusantara.
“Yang memang menteri dari PPP kan performanya bagus. Pak Suharso kemarin menjadi leading sector pembahasan RUU IKN yang sebagian orang itu dianggap rumit dan sulit terealisasi,” ujarnya.
Selain menuntaskan UU IKN, PPP juga menyebut Suharso bagus dalam perencanaan pembangunan. Seperti diketahui Suharso Monoarfa menjabat Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menduga ada empat menteri yang dimaksud oleh Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid memanfaatkan posisinya untuk kampanye Pilpres 2024. Empat menteri itu di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. “Jika sejumlah menteri, artinya ada banyak. Dan selama ini yang jalan tebar pesona kan memang banyak. Ada Erick Tohir, Sandi, Prabowo, dan Airlangga,” kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/3/2022)
Ujang mengungkapkan, empat menteri tersebut melancarkan aksinya berkampanye karena tidak dilarang Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia merujuk pada pernyataan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pada November 2021 yang menyebut bahwa Jokowi memberikan kebebasan kepada para menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk menaikkan elektabilitas. Saat itu, Muzani menyebut, di sistem demokrasi yang dianut Pemerintah Indonesia, yakni tak ada larangan bagi menteri untuk mencari cara meningkatkan elektabilitasnya. “Artinya begini, Presiden memberikan kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan menaikkan popularitas dan elektabilitas dan saya kira sebagai sebuah proses demokrasi ini cara yang sehat untuk memilih pemimpin,” kata Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/11/2021), dikutip dari Kompas TV.
Menurut Ujang, tidak mungkin para menteri itu bebas berkampanye untuk Pilpres, jika tidak diberi keleluasaan oleh Presiden. “Karena sudah ada lampu hijau dari Jokowi. Jadi mereka gasspoll keliling-keliling untuk pencapresan,” jelasnya. Kendati demikian, kampanye tersebut dinilai menimbulkan dilema sebab menteri memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Namun, jika benar mereka berkampanye di sela-sela tugasnya, maka akan fokus antara tugas menteri dan tujuan pencapresan akan terpecah. Ujang berpandangan, jika menteri menteri itu terus berkampanye, maka juga akan menimbulkan persepsi buruk di mata publik. “Akan jadi persoalan di mata publik. Karena publik akan menganggap mereka tak bersungguh-sungguh bekerja sebagai menteri. Karena mereka akan lebih banyak urus Pilpres untuk kepentingan masing-masing,” pungkasnya.
Presiden Jokowi lagi-lagi menjadi sorotan dari media asing karena isu perpanjangan masa jabatan. Dia disorot oleh salah satu media yang sangat berpengaruh dan prestisius, The Economist.
Media yang berbasis di London, Inggris tersebut menerbitkan sebuah artikel terkait masa depan politik Jokowi. “The economist, media yang sangat terpengaruh dan prestisius dan berbasis di London Inggris, menurunkan sebuah artikel yang sangat menarik mengenai masa depan politik Jokowi,” tutur Konsultan media dan politik, Hersubeno Arief, Sabtu, 26 Maret 2022.
Dia menuturkan bahwa dalam artikel tersebut, Jokowi digambarkan tengah berjuang menghadapi risiko kembar. Risiko kembar atau Twin Risk tersebut terdiri dari risiko politik dan risiko ekonomi.
“Jokowi digambarkan oleh the economist saat ini tengah berjuang memperpanjang masa jabatannya,” ucap Hersubeno Arief. “Dan dalam pengamatan the economist, Jokowi itu tengah menghadapi resiko politik dan ekonomi yang disebutnya sebagai resiko kembar atau Twin Risk,” ujarnya menambahkan.
Hersubeno Arief kemudian membeberkan dua jenis risiko politik yang disebutkan oleh The Economist. “Resiko politik berasal dari kalangan internal partai pendukungnya yang menolak amandemen konstitusi yang memungkinkan dia untuk memperpanjang masa jabatannya,” katanya.
Sedangkan risiko ekonomi berasal dari polemik minyak goreng dan kenaikan berbagai harga komoditi.
“Sementara risiko ekonomi adalah krisis berupa kelangkaan minyak goreng, kenaikan berbagai komoditi, termasuk juga gedung yang dipicu oleh perang antara Rusia dengan ukraine,” tutur Hersubeno Arief.
Dia pun menyoroti bagaimana The Economist memberikan peringatan terhadap Jokowi. Dalam artikelnya, media tersebut mengingatkan bahwa Jokowi bisa terancam dijatuhkan oleh rakyat yang memilihnya.
“Bila tidak hati-hati mengelolanya, the economist memperingatkan Jokowi yang naik ke tampuk kekuasaan atas dukungan dari masyarakat di kelompok populis maka dia juga bisa dijatuhkan karena kemarahan rakyat yang dulu mendukungnya,” kata Hersubeno Arief, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Hersubeno Point, Minggu, 27 Maret 2022.
Sementara itu, menurut aktifis pergerakan Islam yang tidak mau disebutkan namanya kepada Redaksi mengatakan, jika Presiden Jokowi ingin merombak kabinetnya agar dilakukan secepatnya serta tidak perlu menunggu lebaran, walaupun bulan puasa juga sah-sah saja dilakukan perombakan kabinet. “Jokowi harus memperhatikan isu-isu yang dibawa pengunjuk rasa dalam berbagai momentum aksi unjuk rasa seperti copot Menteri Agama, copot Menaker karena permasalahan JHT yang disuarakan buruh, copot Menteri BUMN yang masih banyak mengimpor, copot Luhut Binsar Panjaitan yang terlalu mendikte Presiden, copot Menristekdikti karena RUU Sisdiknas akan membuat Indonesia semakin liberal dan Islamophobia termasuk copot jajaran Kemenko Polhukam karena tidak kondusifnya situasi di Papua, termasuk jajaran intelijen yang mungkin tidak valid laporannya,” tambahnya (Red/berbagai sumber).
