Finance Ministry office in Jakarta
STRATEGIC ASSESSMENT. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Oktober 2023 defisit Rp 700 miliar atau setara 0,003% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi itu terjadi setelah surplus selama sembilan bulan berturut-turut.
“Postur APBN sudah mulai defisit Rp 700 miliar atau 0,003% dari PDB” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa secara virtual.
Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Sampai Oktober 2023, pendapatan negara mencapai Rp 2.240,1 triliun atau 90,9% dari target, tumbuh 2,8% dari tahun lalu.
Untuk belanja negara, sampai Oktober 2023 mencapai Rp 2.240,8 triliun atau 73,2% dari target. Jumlah itu sudah menurun 4,7% dibandingkan tahun lalu.
“Hampir sama angkanya secara nominal antara pendapatan dan belanja negara, namun belanja negara ini baru 73,2% dari total pagu anggaran yang ada dalam UU APBN. Ini artinya belanja negara dari tahun lalu turun 4,7%,” jelas Sri Mulyani.
Meski APBN 2023 mulai defisit, Sri Mulyani menyebut dari sisi keseimbangan primer masih mencatatkan surplus Rp 365,4 triliun.
Di tengah kondisi defisit APBN, penarikan utang baru mencapai Rp 203,6 triliun sampai Oktober 2023. Realisasi itu disebut masih sangat kecil dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan target penarikan utang tahun ini.
Sri Mulyani mengatakan penarikan utang menurun 59,9% dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 507,3 triliun.
Bendahara Negara itu baru merealisasikan 29,2% dari target penarikan utang tahun ini yang sebesar Rp 696,3 triliun. Lebih rinci dijelaskan, pembiayaan utang sampai Oktober 2023 terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 185,4 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp 18,2 triliun.
Sri Mulyani menyadari bahwa tren pembiayaan utang harus dijaga pada level aman, mengingat situasi global saat ini cenderung dengan kenaikan suku bunga dan volatilitas tinggi.
PT Danareksa (Persero) melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) akan memangkas 15 BUMN yang menjadi ‘pasien’ atau yang perlu disehatkan keuangannya. Sejumlah perusahaan itu diketahui bergerak di berbagai industri.
“Mudah-mudahan sih tahun depan selesai (pemulihannya), 15-nya kan tadi saya bilang kan rencananya kita ciutkan lagi,” ucap Direktur Utama PT Danareksa (Persero), Yadi Jaya Ruchandi Yadi di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, belum lama ini.
Yadi menjelaskan, penciutan 15 BUMN itu bisa menempuh sejumlah opsi seperti penggabungan atau merger. Kendati demikian, pihaknya masih mengkaji lebih dalam soal opsi pembubaran maupun likuidasi.
Yadi lalu mengungkap, bahwa 15 BUMN itu bergerak di sektor industri perkapalan (shipyard), manufaktur, perkapalan, sampai logistik. Dalam waktu dekat, ia mengatakan bahwa satu BUMN yang akan digabung adalah yang bergerak di sektor galangan atau produksi kapal, seperti PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) alias DKB. Ia menjelaskan bahwa proses restrukturisasi utang DKB saat ini sudah selesai.
Informasi mengenai hal tersebut disampaikan Erick dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI. Secara keseluruhan, ada tiga BUMN galangan kapal yang masuk ke dalam Klaster Industri Manufaktur (KIM). Ketiganya antara lain PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), serta PT Industri Kapal Indonesia (Persero).
Selain merger BUMN galangan kapal, Erick juga mengungkapkan program lainnya yang akan dijalankannya. Beberapa di antaranya restrukturisasi BUMN Karya, Holding BUMN Pertahanan (Defend id), monitoring penugasan BUMN berupa pembangunan infrastruktur, minerba, pangan, pariwisata, dan sektor lain.
Berikutnya, ada juga program dukungan konsolidasi Holding Danareksa, BUMN Farmasi, Kehutanan, serta Manufaktur. Selanjutnya ada juga pengelolaan TJSL BUMN, inventarisir aset bermasalah di BUMN yang sedang dirapikan saat ini.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengungkap banyak penyalahgunaan terhadap Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Berdasarkan hasil pengawasan bersama-sama aparat penegak hukum (APH), Pertamina mengungkap ada 406 laporan dan 430 tersangka.
“Kami laporkan penindakan penyalahgunaan JBT dan JBKP bersama APH itu ada 406 laporan dan 430 tersangka,” terangnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI.
Selain itu, Pertamina juga menindak sebanyak lebih dari 400 SPBU dengan nilai denda yang ditagihkan sebesar Rp 14,8 miliar.
Pertamina juga bekerjasama dengan Korps Lalu Lintas Kepolisian (Korlantas) dalam menyeleksi kendaraan yang dapat membeli BBM subsidi.
Riva menyebut ada 228 ribu kendaraan atau nomor polisi yang diblok karena memang tidak terdapat data korlantas.
Kemudian, Pertamina juga memblokir puluhan ribu kendaraan dalam penyaluran BBM subsidi, totalnya ada 32 ribu kendaraan. Puluhan ribu kendaraan itu diblokir karena diduga melakukan kecurangan saat mengisi BBM subsidi hingga diduga pemalsuan dokumen.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan 16 Proyek Strategis Nasional (PSN) selesai akhir tahun 2023. Berbagai proyek PSN pun diproyeksikan rampung pada tahun-tahun berikutnya.
“Pada akhir tahun 2023 ini, ditargetkan sebanyak 16 PSN sudah selesai untuk kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian 9 PSN pada semester I tahun 2024,” ujar Basuki di Jakarta dikutip dari Antara.
Basuki kemudian melanjutkan, sebanyak 15 PSN ditarget selesai pada semester II tahun 2024. Adapun setelah 2024, sebanyak 42 PSN ditargetkan selesai.
Sejumlah detail beberapa proyek PSN yang ditarget rampung pada akhir 2023 adalah, pertama di bidang sumber daya air (SDA), Bendungan Lolak di Sulawesi Utara, Bendungan Karian di Banten, dan Bendungan Margatiga di Lampung.
Kemudian, Bendungan Cipanas di Jawa Barat, Bendungan Pamukkulu di Sulawesi Selatan, Bendungan Temef di Nusa Tenggara Timur, Bendungan Tiu Suntuk di Nusa Tenggara Barat, Bendungan Sepaku Semoi di Kalimantan Timur, lalu Bendungan Ameroro di Sulawesi Tenggara, dan Bendungan Baliase, Sulawesi Selatan.
Di bidang Bina Marga sejumlah PSN uang ditarget selesai adalah, Jalan Tol Kisaran-TebingTinggi, Jalan Tol Serpong-Cinere, Jalan Tol Cinere-Jagorawi, dan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung.
Berikutnya untuk PSN di bidang perumahan, adalah (Rusun) Lanud Halim Perdana Kusuma dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pendukung ASEAN Summit di Tana Mori dan Labuan Bajo, NTT.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pun mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PSN di Indonesia dalam kurun delapan 8 tahun terakhir. Apresiasi khusus ia layangkan kepada Kementerian PUPR yang telah menyelesaikan jumlah PSN terbanyak.
Berdasarkan data, tercatat sebanyak 173 PSN telah diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia dengan nilai sebesar Rp1.442 triliun. Ke depan, Airlangga mengatakan pemerintah masih memerlukan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan dan badan usaha agar manfaat PSN dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Adapun jumlah PSN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR selama periode 2016-2023 adalah 201 PSN. Sebanyak 88 PSN pun telah rampung dengan rincian 54 PSN selesai dan keluar dari daftar, serta sebanyak 34 PSN telah selesai dan masih dalam daftar Permenko Perekonomian No. 7/2023.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia berhasil pulih dari Pandemi COVID-19, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Di sisi lain, menurut Jokowi, dunia belum sepenuhnya pulih dari pandemi.
Jokowi mengatakan ada negara yang dari sisi kesehatan sudah pulih, tetapi tidak dengan ekonominya. Ia lalu menyebut ada 96 negara yang masuk menjadi pasien Dana Moneter Internasional atau IMF.
“Kita alhamdulillah sudah pulih, dari sisi kesehatan, sudah pulih dari sisi ekonomi. Ini patut kita syukuri. Coba negara lain, pandeminya kesehatan bisa diselesaikan tapi ekonominya tidak bisa diselesaikan. Ada 96 negara yang saat ini masuk menjadi pasiennya IMF, 96 negara,” katanya dalam Pembukaan Kongres HMI XXXII dan Munas Kohati XXV 2023, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.
Ia menyebut kondisi inilah yang ingin disampaikan, sebab tantangan ke depan yang bakal dihadapi Indonesia berasal dari faktor eksternal.
Pada kesempatan itu Jokowi mengungkapkan khawatirannya jika perang antara Israel dan Hamas meluas bakal berdampak ke seluruh dunia. Salah satunya terkait potensi harga minyak yang bisa meroket.
Apalagi ada kekhawatiran perang Israel-Hamas meluas ke kelompok-kelompok yang berasal dari negara lain. Misalnya dengan Lebanon, Yaman, ISIS, hingga Iran.
