STRATEGIC ASSESSMENT. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Satria Julian usai acara uji publik dan dialog terbuka di Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta mengaku diintimidasi seseorang yang tak dikenal ketika menanyakan soal kasus Wadas di Jawa Tengah kepada calon presiden Ganjar Pranowo. Ganjar merupakan mantan Gubernur Jawa Tengah ketika kasus Wadas bergulir. Kasus penambangan batuan andesit di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah karena ada pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dia menyebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga telah memanggil Ganjar, tetapi tidak menghadiri undangan itu.
Hakim konstitusi Anwar Usman kembali dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK karena dianggap melanggar kode etik melalui beberapa pernyataannya yang tidak terima setelah dicopot dari jabatan Ketua MK. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) hingga saat ini belum memiliki dewan MKMK permanen yang bisa menindaklanjuti laporan pelanggaran etik.
Laporan terbaru terhadap Anwar Usman itu disampaikan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Mereka meminta MK agar segera membentuk MKMK permanen agar dapat memproses aduan tersebut. Petrus Selestinus, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengatakan MKMK sebaiknya sudah dibentuk sebelum ada laporan. Pasalnya ketiadaan dewan etik tersebut di tubuh MK akan mempersulit penindakan laporan yang masuk. Akibat belum ada MKMK permanen, Perekat Nusantara dan TPDI memberikan laporan mereka melalui Ketua MK Suhartoyo.
Sementara, menurut Koordinator Perekat Nusantara Carrel Ticualu, setidaknya ada dua kejadian yang menjadi dasar Perekat Nusantara dan TPDI melaporkan Anwar Usman. Pertama, kata dia, adalah konferensi pers yang dilakukan Anwar Usman pada 8 November 2023 atau satu hari setelah pembacaan putusan MKMK. Carrel menyatakan Anwar Usman telah menyebarkan beberapa kebohongan melalui konferensi pers tersebut.
Kejadian lain yang dijadikan dasar laporan Perekat Nusantara dan TPDI kali ini adalah Anwar Usman yang menyatakan keberatan dengan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK baru.
