STRATEGIC ASSESSMENT. Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy, mengungkap adanya gejala intervensi kekuasaan dalam Pemilu usai dugaan pengerahan perangkat desa dukung Prabowo-Gibran. Dari semua peristiwa politik ini, dugaan gejala intervensi kekuasaan itu muncul. Dukungan perangkat desa itu, melanggar UU Pemilu Pasal 280 dan Pasal 282.
Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy menduga adanya deklarasi terhadap salah satu capres dalam acara Desa Bersatu, 19 November 2023. Rony mengatakan bakal melaporkan hal itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Menurut Ronny, dukungan perangkat desa itu jelas-jelas melanggar undang-undang Pemilu. Bawaslu tidak perlu menunggu laporan masyarakat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut, karena ada dua aturan yang menegaskan netralitas yakni Undang-undang ASN dan Undang-undang Pemilu. Sanksinya pun tegas terhadap ASN yang terbukti tidak netral mulai dari ringan, sedang, berat, hingga pidana.
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu, Kaka Suminta menilai tindakan perngkat desa tersebut nekat. Menurutnya hal itu sudah cukup menjadi catatan tegas Bawaslu. Merujuk aturan PKPU saat ini bukanlah merupakan waktu kampanye. Dia menilai kegiatan itu dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pemilu.
Ribuan kepala desa menggelar Silaturahmi Nasional Desa Bersatu di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu, 19 November 2023. Acara itu dibuat untuk mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dihadiri massa dari DPP APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), serta ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional). DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), KOMPAKDESI (Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia), PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), DPP PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), serta Persatuan Masyarakat Desa Nusantara.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan memanggil panitia acara deklarasi dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11/2023). Pemanggilan itu bertujuan untuk menilai terdapat pelanggaran atau tidak dalam acara tersebut. Sebab, acara itu dihadiri oleh ribuan perangkat desa, yang sesuai peraturan perundang-undangan dilarang menjadi tim kampanye paslon capres-cawapres. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, perangkat desa termasuk kepala desa dilarang terlibat dalam kampanye. Hal ini mengacu pada Pasal 280 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa dilarang menjadi pelaksana/tim kampanye paslon capres-cawapres. Pelanggaran atas hal ini berakibat pidana maksimum 1 tahun penjara dan denda Rp 12 juta. Kepala desa bisa dikenakan pidana yang sama bila melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu.
Ketua Badan Pengurus Setara Institute Ismail Hasani mengatakan hasil survei elektabilitas calon presiden dan wakil presiden akhir-akhir ini semakin tidak masuk akal. Hal tersebut karena terdapat hasil survei dan publikasi yang sebenarnya mendukung pasangan calon tertentu. Beberapa hasil survei yang mengatakan para pasangan calon akan memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran. Menurutnya, ada setidaknya dua tujuan lembaga survei melakukan hal tersebut. Pertama, berharap bandwagon effect agar pemilih mengikuti langkah mayoritas publik; Kedua, menyediakan justifikasi akademik-populis atas kemungkinan tindakan tidak jujur dan segala cara untuk memenangi kontestasi.
Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) memberikan lima maklumat politik menjelang Pemilu 2024. Menurut Ketua Majelis Musyawarah KUPI Badriyah Fayumi, maklumat itu disampaikan untuk menanggapi berbagai dinamika politik nasional akhir-akhir ini, seperti minimnya keterwakilan perempuan dan penyalahgunaan wewenang lembaga hukum.
Maklumat KUPI untuk Pemilu 2024 disampaikan dalam acara diskusi publik dan pembacaan maklumat politik ulama perempuan Indonesia di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan pada Senin, 20 November 2023.
Berikut ringkasan kelima maklumat tersebut seperti dilansir dari laman Nahdlatul Ulama: pertama, bahwa cita-cita luhur berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 adalah mewujudkan Indonesia yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu, kekuasaan yang dipercayakan kepada para penyelenggara negara adalah semata untuk mencapai cita-cita tersebut dan bukan untuk digunakan secara sewenang-wenang.
Kedua, bahwa sistem demokrasi di Indonesia mensyaratkan pemilihan presiden dan anggota legislatif sebagai wasilah (sarana) menuju pencapaian cita-cita luhur berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, norma-norma dan proses-prosesnya harus makruf (baik) dalam arti sesuai peraturan perundang-undangan.
Ketiga, bahwa perempuan sebagai warga negara yang mencakup separuh penduduk Indonesia merupakan subjek penuh dalam membangun kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, keterwakilan perempuan merupakan keniscayaan yang tidak dapat diabaikan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemilu.
Keempat, bahwa masyarakat sipil berfungsi sebagai pilar penyangga bangsa yang tak henti memperjuangkan cita-cita luhur berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, daya kerja dan ruang gerak masyarakat sipil perlu terus diperkuat, dipertahankan, dan dirawat.
Kelima, bahwa ulama perempuan Indonesia telah berperan penting dalam sejarah perjuangan bangsa dan negara, dan terus berperan aktif dalam merawat NKRI. Oleh karena itu, ulama perempuan Indonesia bertekad mengambil peran kepemimpinan untuk ikut mengawal proses berdemokrasi yang sejati.
Nama Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak disebut akan bergabung Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Wapres Ma’ruf Amin meminta kepala daerah bersikap netral jelang Pilpres 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan terhadap Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan beberapa orang lainnya pada Minggu, 12 November 2023. Dari hasil operasi senyap itu, KPK menetapkan enam tersangka. Mereka adalah Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso, Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat, Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing, Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa, dan tim pemeriksa BPK David Patasaung. Kepala Sub Auditorat II BPK Perwakilan Papua Barat Abu Hanifa dan Ketua Tim pada Sub Auditorat II David Patasaung berkoordinasi terkait dengan rencana pengambilan uang dari beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat pada 10 Juli 2023. Daerah itu di antaranya Kabupaten Tambrauw, Maybrath, Sorong Selatan, dan Teluk Bintuni. Pengambilan uang rencananya dilajukan melalui mekanisme pemeriksaan PDTT Belanja setelah bulan Agustus 2023. Untuk nominalnya direncanakan sebesar Rp 2 miliar per daerah. Duit itu untuk dibagi antara jatas ‘atas’ merujuk BPK pusat dan ‘bawah’ untuk Kepala Perwakilan, Abu, dan David.
Elite Partai Demokrat, Benny K Harman mengunggah dokumen pakta integritas yang menyebutkan Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso mendukung calon presiden, Ganjar Pranowo di pilpres 2024 mendatang. Yan Piet Mosso merupakan anggota Partai Golkar (Golongan Karya). Saat maju sebagai Bupati Sorong, nama Yan Piet Mosso diusulkan oleh Partai Golkar bersamaan dengan Cliff Agus Japsenang, sebagai Sekda Kabupaten Sorong.
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, mengaku tidak menyangka kalau Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres Prabowo Subianto. Djarot pun menyinggung keputusan tersebut dengan peribahasa ‘air susu dibalas dengan air tuba’.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan kritik yang disampaikan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terhadap pemerintah bukanlah instruksi dari partai. Puan menyebut apa yang disampaikan Ganjar pasti sudah dipertimbangkan dengan data dan fakta. Menanggapi survei yang menyebut kritik Ganjar ke pemerintah berefek ke penurunan elektabiltas, hal itu akan menjadi evaluasi untuk partainya.
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengatakan potensi kecurangan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 sudah bisa terlihat secara kasat mata atau bisa dilihat secara jelas. Dua Wakil Menteri (Wamen) di kubu Prabowo-Gibran telah melakukan pelanggaran adalah Wamen Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Desa (Wamendes) Paiman Rahardjo. Selain itu, Todung juga mempersoalkan pencopotan baliho Ganjar-Mahfud. Hal itulah yang membuatnya merasa kecurangan Pemilu 2024 sudah dilakukan secara kasat mata.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla memandang, sistem demokrasi Indonesia di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami masalah lebih cepat dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Kepemimpinan yang demokratis di Indonesia umumnya dapat berjalan selama 10 tahun. Tetapi, kini demokrasi sudah bermasalah meski belum mencapai 10 tahun. Demokrasi di Indonesia sebenarnya sudah berjalan dengan baik pada pemerintahan periode pertama Jokowi pada 2014-2019 lalu. Saat itu, JK menjabat sebagai wapres sehingga ia tahu betul tidak ada masalah dalam demokrasi Indonesia. Namun, belakangan ada masalah dalam demokrasi di Indonesia, sehingga sudah tepat agar masa jabatan presiden dibatasi maksimal 10 tahun.
Steering Committee (SC) Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 Habib Muhammad bin Husein Al Athos mengaku hanya mengundang pasangan capres-cawapres Anies-Cak Imin (AMIN) pada Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023. Pihaknya mengaku hal itu dilakukan sebab keinginan daripada para tokoh yang hadir di acara tersebut.
Foto: Ronny Talapessy, sumber foto: Wikipedia
