Jangan Golput di Pemilu 2024
STRATEGIC ASSESSMENT. Waketum Gelora Fahri Hamzah menanggapi isu akan terjadi kecurangan pemilu yang disampaikan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Fahri menganggap pihaknya dicurigai curang oleh pihak yang sering curang. “Masalahnya kan PDIP kan pemain inti dalam 10 tahun terakhir kan. Dia kan pasti tahu permainan. Kalau ada kecurangan kan dia tahu pasti curangnya ada di mana. Sudahlah, sudah ahli banget lah. Kita ini kan pemain lama yang sering dikalahkan,” kata Fahri di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.
Fahri mulanya menyebut PDIP merupakan partai kondang dalam perpolitikan nasional. Menurutnya, partai berlogo banteng moncong putih itu sudah paham betul apabila ada indikasi kecurangan di pemilu. Fahri mengaku heran lantaran pihaknya dimarahi terkait kecurangan pemilu. Dia merasa aneh lantaran dianggap curang oleh pihak yang sering curang.
Diberitakan sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menyebut kecurangan pemilu mulai terjadi lagi. Megawati mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani. Awalnya, Megawati mengajak semua pihak untuk terus mengawal demokrasi. Sebab, menurutnya, hal ini menjadi kewajiban semua anak bangsa.
“Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan,” kata Megawati melalui video di akun YouTube PDI Perjuangan, Minggu (12/11). “Sebab kedaulatan rakyat haru terus kita junjung tinggi,” lanjutnya.
Megawati tak ingin rakyat diintimidasi seperti dahulu. Apalagi, menurutnya, saat ini kecurangan pemilu mulai terlihat lagi.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa PDIP masih menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kadernya. Hal ini dikatakan meski ada fenomena keluarga Jokowi yang mendukung Prabowo Subianto yang merupakan rival di Pilpres 2024.
Awalnya Djarot mengapresiasi PAN yang sempat berada di luar koalisi pemerintah Jokowi pada periode 2014-2019. Namun, kader PAN, Asman Abnur, sempat masuk ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Kemudian, memasuki Pilpres 2019, PAN berpisah dengan koalisi Jokowi karena mendukung Prabowo Subianto. Saat itu, Asman Abnur mundur dari kursi MenPAN-RB.
Waketum PAN Yandri Susanto yang hadir dalam diskusi membenarkan bahwa PAN pamit ke Jokowi. Hal itu karena PAN berbeda perahu di Pemilu 2019.
Djarot menjawab PDIP masih di dalam pemerintahan Jokowi periode 2019-2024. Dia mengatakan sikap itu diambil karena PDIP masih menganggap Jokowi sebagai kadernya dan presidennya. “Kami tetap di dalam lho, beda lho. Kita tuh masih menganggap, melihat Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan,” ujar Djarot.
Di dalam diskusi, Djarot mengatakan PDIP tidak menjadi oposisi pemerintahan Jokowi di periode kedua ini. “Kami masih menganggap dia kader PDI Perjuangan dan itu presiden kita,” tambahnya.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md menganggap dokumen diduga pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dengan BIN Papua Barat untuk memenangkan capres Ganjar Pranowo tak melanggar netralitas ASN. Ketua DPP PKB Daniel Johan menegaskan bahwa ASN seharusnya tak boleh berpolitik.
Daniel mengatakan bahwa pakta integritas itu jelas meminta masyarakat mencoblos Ganjar. Dia menyebut masyarakat tak bisa diakal-akali.
Mahfud Md sebelumnya buka suara soal dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024. Mahfud menilai hal itu bukan masalah hukum.
Menko Polhukam ini tak banyak komentar terkait pakta integritas tersebut. Menurutnya, pakta integritas itu dikeluarkan bulan Agustus saat belum ada penetapan capres-cawapres.
Mahfud juga mengatakan pakta integritas itu tak melanggar netralitas ASN. Tapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal keyakinannya tidak ada pelanggaran tersebut.
Postingan yang disertai narasi sejumlah personel Brimob mendatangi rumah relawan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Jakarta Pusat viral di media sosial. Polda Metro Jaya pun memberikan penjelasan.
Postingan tersebut diunggah salah satu akun media sosial X. Dalam video itu, tampak sejumlah anggota Brimob mengenakan kendaraan taktis sedang berhenti di bahu jalan.
Peristiwa itu disebut terjadi di rumah relawan Ganjar Pranowo di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Akun itu menyebut ada delapan hingga sepuluh orang anggota Brimob yang mendatangi lokasi itu.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (14/11). Trunoyudo mengatakan personel Brimob itu sedang melakukan operasi Mantap Brata 2024 terkait dengan pengamanan Pemilu 2024.
“Kemarin ada kegiatan yang sifatnya sebagian daripada operasi Mantap Brata 2024 terkait dengan tahapan-tahapan pengamanan Pemilu untuk menciptakan, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Trunoyudo.
Trunoyudo mengatakan ada enam orang personel Brimob yang bertugas dalam patroli itu. Dia mengatakan personel Brimob itu sedang melintas di lokasi tersebut karena patroli sedang dilakukan di wilayah Menteng, Jakarta Pusat.
“Dalam hal ini Korps Brimob melakukan patroli tentunya sama juga Polda Metro Jaya juga melakukan patroli-patroli baik itu secara satuan fungsi kerja yang ada gabungan atau skala besar juga dengan beberapa stakeholder terkait yang tujuannya tadi adalah memelihara dan meningkatkan serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata dia.
“Pasukan reaksi cepat Korps Brimob yang berjumlah enam orang ini melakukan patroli di daerah sekitaran Menteng tepatnya adalah di perempatan Simpang Jalan Dr Kusuma Atmaja, Jalan Cokroaminoto,” imbuhnya.
Trunoyudo mengatakan video tersebut menjadi evaluasi karena menimbulkan kesalahpahaman. Dia mengucapkan terima kasih terkait masukan yang ada.
“Di situ ada gambaran video, namun demikian ini menjadi suatu bahan evaluasi ya dengan adanya masukan kami ucapkan terima kasih. Tapi, maksud dan tujuannya kami sampaikan, dalam patroli-patroli ini khususnya dalam wilayah DKI Jakarta dan juga aglomerasinya di bawah Polda Metro Jaya ini dalam rangka untuk memelihara dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat khususnya pesta demokrasi,” ucapnya.
Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) mendapatkan nomor urut 1 untuk Pemilu 2024. Pasangan AMIN pun mengajak Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md agar berkompetisi di 2024 secara sportif.
Hal itu disampaikan oleh cawapres Cak Imin. Dia mulanya berbicara terkait tahapan pemilu yang telah selesai pada tahap pengambilan nomor urut.
Cak Imin pun memastikan setelah ini Timnas AMIN akan langsung bergerak dan berkompetisi secara sehat dan suportif. Dia juga berharap agar Pemilu 2024 berjalan dengan luber-jurdil.
“AMIN menganggap bahwa kita telah miliki kesempatan untuk terus menjaga agar Pemilu berlangsung dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia, dilaksanakan dengan penuh kejujuran, keterbukaan, dan kebersamaan,” ucapnya.
Cak Imin meminta agar paslon lain yakni Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud juga menganggap Pemilu 2024 seperti pertandingan sepak bola. Dia minta agar semua paslon bermain secara sportif.
Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Tak pelak warga NU tak lepas dari bidikan para capres-cawapres yang akan berlaga di Pilpres 2024.
Suara warga NU diincar oleh para kontestan. Ceruk massa yang besar itu pula yang membuat para paslon menempatkan tokoh-tokoh NU sebagai bagian dari struktur tim pemenangannya.
Sebut saja, Yenny Wahid yang direkrut kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Lalu Ketua Jam’iyyah Ahlutthoriqoh Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah Habib Luthfi bin Yahya yang bergabung ke kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Tokoh NU yang gabung ke Prabowo-Gibran yaitu Habib Muhammad Luthfi bin Yahya (Ketua Jam’iyyah Ahlutthoriqoh al-Mu’tabarah an-Nahdliyyah); Ny. H. Machfudhoh Aly Ubaid (Dewan Pembina PP Muslimat NU); K.H. Ali Masykur Musa (Ketua Umum PP ISNU); K.H. Nusron Wahid (Ketua PBNU); M. Irfan Yusuf Hasyim (Cucu pendiri NU, K.H. Hasyim Asyari); K.H. Asep Saifuddin Chalim (Ketua Umum PP Pergunu); Hj. Arifah Choiri Fauzi (Sekretaris PP Muslimat NU); K.H. Kharor Aschal (Cicit syaikhona Kholil Bangkalan); K.H Abdul Ghofur (Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajad Lamongan); K.H. Adib Rofiuddin Izza (Pengasuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon) dan Juri Ardiantoro (Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia).
Tokoh NU yang gabung ke Ganjar-Mahfud yaitu Arwani Thomafi (anak dari ulama NU sekaligus pemilik pesantren di Lasem, Rembang Alm. KH Ahmad Thoifur); Yenny Wahid (Putri Gus Dur); Ahmad Basarah (Wakil Ketua Lakpesdam PBNU).
Tokoh NU yang gabung ke Anies-Muhaimin : Nihayatul Wafiroh (Pengurus Fatayat NU Yogyakarta 2012 – 2016); Maksum Faqih (Pengasuh Pondok Pesantren Langitan, Tuban) dan Nasirul Mahasin (Pimpinan Pondok Pesantren Al-Tahfidzal Qur’an Narukan, kakak Gus Baha).
Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsy mempertanyakan pemaparan Polri dalam rapat Komisi III yang menyebut ada pendanaan pihak asing secara gelap kepada calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi dalam Pemilihan Presiden 2024. Aboe mengatakan, dalam pemaparan Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran halaman 35, disebutkan ada kegiatan operasi intelijen asing yang terjadi.
“Di bahan halaman 35, Pak. Disampaikan adanya bentuk kegiatan operasi intelijen asing di Indonesia. Antara lain memberikan bantuan dana secara clandestine (gelap) terhadap koalisi capres dan cawapres tertentu,” ujar Aboe dalam rapat Komisi III DPR RI, Jakarta.
Aboe mendesak agar Fadil bisa menjelaskan temuan dalam pemaparannya tersebut, apakah temuan itu adalah fakta yang bisa diungkap atau hanya sebagai analisis semata. “Mohon dijelaskan ini sebagai ungkapan fakta bahwa ini ada capres-cawapres didanai oleh asing ataukah semua analisis oleh Polri mengenai pendanaan asing,” imbuhnya.
Di sisi lain, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menanyakan soal netralitas Polri dalam Pilpres 2024. Meskipun sudah ada surat telegram Nomor 2407 yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Aboe meminta penjelasan bagaimana penerapan secara langsung di lapangan.
Terakhir, Aboe bertanya kepada Fadil apakah ada tekanan yang didapatkan dari penguasa terkait penyelenggaraan Pemilu. “Jika kemarin mantan Panglima TNI menyampaikan bahwa beliau pada saat 2019, pada saat jadi KSAD juga mendapat tekanan tertentu. Kalau boleh tahu apakah Bapak mendapat hal serupa juga?” katanya.
Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan capres Anies Baswedan tak layak mengkampanyekan perubahan. Menurutnya, dalam Koalisi Perubahan pendukung Anies, masih ada PKB dan NasDem yang merupakan partai pendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.
Namun, beda dengan PDI Perjuangan. Menurutnya, PDIP masih berada di pemerintahan, meski keluarga Jokowi kini mendukung Prabowo Subianto.
Bahkan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto. Sementara PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024. Yandri pun mengkritik wacana perubahan yang diusung koalisi Anies. Dia mempertanyakan program apa yang perlu diubah pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait persepsi masyarakat tentang politik dinasti. Responden cenderung permisif atau tidak ambil pusing soal isu politik dinasti ini. Survei Indikator ini dilakukan pada 16 Oktober-20 Oktober dan 27 Oktober-1 November. Rentang waktu ini adalah waktu sebelum dan sesudah putusan MK soal syarat usia capres-cawapres.
Survei dilaksanakan secara tatap muka dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden di 38 provinsi, dengan margin of error sebesar + 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Pendiri Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan dua hasil survei ini menunjukkan masyarakat yang permisif terhadap isu politik dinasti. Responden yang khawatir dengan politik dinasti trennya justru menurun.
“Sebagian besar mengatakan biasa saja di warna merah ini. Artinya cenderung permisif oleh isu politik dinasti. Mereka yang mengatakan politik dinasti sangat mengkhawatirkan atau mengkhawatirkan, trennya menurun dibanding survei MK pasca mengambil keputusan,” kata Burhanuddin dalam rilis survei ‘Efek Gibran dan Dinamika Elektoral Terkini’ secara virtual.
Adapun survei tersebut diambil dalam dua rentang waktu. Yakni sebelum dan sesudah putusan MK soal syarat usia capres-cawapres. Burhanuddin mengaku kaget dengan hasil ini.
Menurutnya, fenomena ini masyarakat yang toleran dengan isu politik dinasti ini menarik jika dikaji dalam riset akademik. Walaupun, angka yang mengatakan khawatir dengan politik dinasti masih lumayan.
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno memberikan analisis soal elektabilitas Prabowo-Gibran di berbagai survei. Dia menilai unggulnya Prabowo-Gibran di berbagai survei tak begitu signifikan.
Awalnya, Adi Prayitno membandingkan elektabilitas survei Prabowo dengan Ganjar Pranowo yang saat itu tengah blunder soal Piala Dunia U-20. Saat itu menurutnya selisihnya sekitar 7-8 persen antara kedua capres itu.
“Kalau kita bandingkan elektabilitas Ganjar dengan Prabowo yang diasumsikan selisihnya 7 atau 8 persen hari ini, ini mirip-mirip waktu beberapa bulan lalu ketika Ganjar agak sedikit blunder, nolak soal Timnas Israel ke Indonesia U-20 batal jadi tuan rumah, itu sedikit miring elektabilitas Ganjar, tapi setelah itu naik lagi,” kata Adi Prayitno di diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik.
Namun situasi sekarang, di mana Prabowo-Gibran didukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta memiliki partai koalisi paling banyak, keunggulannya dinilai tak signifikan. Menurutnya Prabowo-Gibran seharusnya bisa unggul di atas 15 persen dari Ganjar.
