Jangan Golput di Pemilu 2024
STRATEGIC ASSESSMENT. Ratusan ulama se-Tangerang Raya dan ribuan jemaah majelis taklim merapatkan barisan mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024. Deklarasi dukungan digelar di Ponpes Daarul Anshor, Kabupaten Tangerang. Deklarasi dukungan itu dihadiri sejumlah ulama tersohor Banten. Mereka di antaranya Pengasuh Ponpes Daarul Anshor KH Muhammad Entis Sutisna, Penasehat Ganjar Untuk Semua (GUS) Banten Abah KH Elang Mangkubumi, Pengasuh Ponpes Roudlotussalam Cimone Kota Tangerang KH Abdul Mu’thi (Kiai Utin) beserta ratusan ulama lainnya. Adapun deklarasi dukungan Ganjar-Mahfud dipimpin KH Muhammad Entis Sutisna, didampingi Abah KH Elang Mangkubumi.
“Kami doa bersama dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, yang kedua ialah deklarasi dukungan ulama dan tokoh agama se-Tangerang Raya untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud,” kata Abah Elang
Deklarasi dukungan kepada Ganjar-Mahfud diberikan para ulama di Tangerang Raya karena keduanya memenuhi ketokohan pemimpin Indonesia yang nasionalis dan religius. Hal itu yang membuat dukungan untuk Ganjar-Mahfud terus bergulir dari seluruh kalangan masyarakat, termasuk ulama, tokoh agama, dan masyarakat pada umumnya.
“Tentunya pasangan Ganjar-Mahfud ini mewakili unsur dari ketokohan dari nasional dan agama. Apalagi Pak Mahfud MD yang kita ketahui bukan hanya seorang pakar hukum kenegaraan, tapi beliau adalah kader dari Nahdlatul Ulama (NU) yang tentu tidak harus kita ragukan lagi pengetahuan tentang agamanya,” ujarnya.
Dengan lantang dan tegas, ulama se-Tangerang Raya menyatakan deklarasinya untuk Ganjar-Mahfud. “Ulama se-Tangerang Raya mereka sudah sepakat secara keseluruhan untuk mengawal kemenangan Pak Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 ,” tegasnya. KH Zaki, salah satu ulama Tangerang yang mengikuti deklarasi mengakui keduanya merupakan pasangan yang paling berpotensi dan layak menjadi pemimpin bangsa Indonesia 2024-2029.
Ganjar-Mahfud adalah pemimpin yang sederhana dan merakyat, sehingga sangat mudah untuk diterima seluruh kalangan terlebih di kalangan ulama dan santri. “Pak Ganjar juga kita melihat kesederhanaan beliau. Kemudian Pak Mahfud MD juga sosok yang sederhana dan merakyat, jadi cocok di kalangan para santri,” katanya.
Mereka meyakini Ganjar-Mahfud akan membawa Indonesia lebih maju. Beberapa ulama yang hadir dan ikut mendeklarasikan dukungan antara lain KH Ahmad Romdoni, KH Amin Nasrullah, KH Abdul Mufid, KH Sahrul Sidik, KH Muhasan, KH Muhammad Hafidz, Ustaz Muhammad Raffi, Ustaz Jamaludin, dan Ustaz Ahmad Junaedi Hasan.
Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait persepsi masyarakat tentang politik dinasti. Responden cenderung permisif atau tidak ambil pusing soal isu politik dinasti ini.
Survei Indikator ini dilakukan pada 16 Oktober-20 Oktober dan 27 Oktober-1 November. Rentang waktu ini adalah waktu sebelum dan sesudah putusan MK soal syarat usia capres-cawapres.
Survei dilaksanakan secara tatap muka dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden di 38 provinsi, dengan margin of error sebesar + 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Pendiri Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan dua hasil survei ini menunjukkan masyarakat yang permisif terhadap isu politik dinasti. Responden yang khawatir dengan politik dinasti trennya justru menurun.
“Sebagian besar mengatakan biasa saja di warna merah ini. Artinya cenderung permisif oleh isu politik dinasti. Mereka yang mengatakan politik dinasti sangat mengkhawatirkan atau mengkhawatirkan, trennya menurun dibanding survei MK pasca mengambil keputusan,” kata Burhanuddin dalam rilis survei ‘Efek Gibran dan Dinamika Elektoral Terkini’ secara virtual. Adapun survei tersebut diambil dalam dua rentang waktu. Yakni sebelum dan sesudah putusan MK soal syarat usia capres-cawapres. Burhanuddin mengaku kaget dengan hasil ini.
“Saya kaget juga ya. Saya pikir ini isu yang cukup menarik perhatian. Tapi ternyata masyarakat kita tidak terlalu memusingkan,” ungkapnya.
Menurutnya, fenomena ini masyarakat yang toleran dengan isu politik dinasti ini menarik jika dikaji dalam riset akademik. Walaupun, angka yang mengatakan khawatir dengan politik dinasti masih lumayan.
“Ini bisa dibahas lebih jauh riset-riset akademik. What were wrong dengan masyarakat kita yang cenderung lebih toleran. Meskipun yang mengatakan sangat atau cukup mengkhawatirkan masih lumayan total ada 39% tapi trennya turun pasca MK mengambil keputusan,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan masyarakat harus membedakan antara presiden sebagai kepala negara, atau sebagai individu. Menurutnya presiden sebagai individu tidak boleh netral dan harus mencoblos.
“Kepala negara ini ditanya sebagai pribadi atau sebagai kepala negara. Kalau sebagai kepala negara harus netral, 100%. Sebagai pribadi, dia tidak boleh netral saat masuk bilik suara. Ketika masuk bilik suara dia harus milih,” ujar Bagja, ‘Nertralitas Pemilu dan Ancaman Demokrasi’ di DPP PPP, Jakarta Pusat.
Bagja mencontohkan pribadinya juga harus membedakan dirinya sebagai Ketua Bawaslu atau sebagai pribadi. Bagja mengatakan dirinya sebagai ketua Bawaslu memang harus netral, namun tidak boleh tidak mencoblos.
“Bawaslu juga netral tidak netral. Kami harus netral Tapi boleh nggak kami tidak memilih? Jangan sampai kami jadi seperti yang di terminal itu, suruh orang naik, suruh orang milih tapi kami tidak memilih,” sebutnya.
“Jadi kami harus milih. Di mana Bawaslu, di mana personal seorang Rahmat Bagja itu tidak netral? Pada saat masuk bilik suara. Kapan dia harus netral? Saat keluar dari bilik suara,” tambahnya.
Untuk itu, dia mengatakan harus membedakan antara Presiden sebagai kepala negara atau sebagai individu. Yang salah adalah ketika presiden menggunakan kekuasannya untuk kepentingan pribadinya dalam pemilu atau pilpres.
“Jadi itulah yang kemudian harus dibedakan presiden sebagai kepala negara, sebagai individu. Jangan sampai sebagai kepala negara dia menggunakan kekuasaan untuk kepentingan anaknya, yang kemungkinan akan bertanding. Kemungkinan, tanggal 13 apakah jadi atau tidak kita tunggu KPU,” ujarnya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat ada 391 laporan terkait dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu. Data itu berdasarkan laporan hingga bulan November 2023.
Hal itu dikatakan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam diskusi bertajuk ‘Nertralitas Pemilu dan Ancaman Demokrasi’ di DPP PPP, Jakarta. Selain itu, kata dia, ada pula sejumlah laporan lainnya yang telah ditindaklanjuti.
“Berapa pelanggaran yang terjadi saat ini, tahun 2023. Pada per bulan November ada laporannya 391 laporan, ada temuan 194, dan kemudian yang bisa ditindak lanjuti 39 pelanggaran administrasi, ada yang terbukti ada tidak,” ujar Bagja.
Bagja meneruskan, ada 181 laporan terkait pelanggaran kode etik, dan ada juga 5 penerusan laporan tindak pidana ke penyidik. Selain itu, masih ada 34 laporan terkait pelanggaran hukum lainnya.
“Kemudian ada 181 pelanggaran kode etik. Ada 5 penerusan tindak pidana ke penyidik. Dan ada 34 pelanggaran hukum lainnya. Jadi ini kemudian yang terjadi pada saat ini,” ujar dia.
Adapun pelapor itu berasal dari masyarakat Indonesia secara umum, hingga calon peserta pemilu. Ada pula pelapor dari partai politik, ASN, hingga pemantau pemilu.
“Pelapor warga Indonesia ada 360 pelapor, bakal calon peserta pemilu 32 pelapor, partai politik 19 pelapor, ASN pedesaan 14 pelapor, calon anggota DPR ibu kota 6 pelapor, pemantau pemilu 7 pelapor,” sebutnya
Bagja kembali menegaskan bahwa data itu berdasarkan laporan per bulan November 2024. Sejauh ini sudah ada tindakan yang dilakukan menindaklanjuti laporan tersebut.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal dinamika politik yang melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) belakangan ini tak bisa dilepaskan dari Presiden Joko Widodo dan keluarga. Pernyataan Megawati itu, kata Umam, menjadi tanda “perpisahan” PDI-P dengan Jokowi dan keluarga yang kini berada di kubu bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto. “Sikap resmi Bu Mega menjadi tanda ‘titik pisah’ antara PDI-P dan Megawati dengan Jokowi dan keluarga besarnya,” kata Umam kepada Kompas.com.
Memang, dalam pernyataannya, Megawati tak menyinggung nama Jokowi, Prabowo, maupun putra sulung presiden yang jadi bakal cawapres Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka. Namun, ketika Mega dalam pernyataannya menekankan soal sejarah kekuasaan Orde Baru, kata Umam, Presiden kelima RI itu bermaksud menyinggung praktik kekuasaan Jokowi yang sentralistik, dibuktikan dari putusan MK terkait uji materi syarat capres-cawapres yang memuluskan jalan Gibran ke panggung pilpres. “Karena itu, statement Mega yang menyatakan saat ini sudah ada tanda-tanda kecurangan pemilu merupakan sentilan sekaligus pukulan Mega terhadap Jokowi dan keluarganya,” ucap Umam.
Umam pun menilai, pernyataan Megawati menyiratkan amarah dan kekecewaannya. Namun, tak seperti biasanya, kali ini Megawati terkesan tidak meledak-ledak, dan justru cenderung sendu. “Pernyataan Megawati menunjukkan besarnya kekecewaan dan kemarahannya terhadap dinamika politik mutakhir, namun semua itu disampaikan dengan cara yang tidak vulgar, bahkan lebih terkesan sedih,” kata Umam.
Pengusaha menjadi rebutan menjelang Pilpres 2024. Ada yang merapat ke kubu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto.
Sejauh ini, baru pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mengumumkan line up resmi tim suksesnya. Sedangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tak kunjung mengumumkan Timnas AMIN.
Anies mengklaim ada sejumlah pengusaha menengah hingga besar yang ingin merapat. Namun, mereka disebut takut mendukungnya di Pilpres 2024.
“Takut. Karena kami mengalami, pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, setelah itu mereka mengalami pemeriksaan. Pemeriksaan pajak dan pemeriksaan lain-lain,” kata Anies dalam acara Mata Najwa on Stage dalam Youtube UGM, Selasa (19/9).
“Ada contoh di Jawa Barat membantu, di Jawa Tengah membantu. Setelah selesai katanya random tapi 10 perusahaan miliknya semua diperiksa pajak. Itu yang katanya random,” sambungnya.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut Timnas Pemenangan AMIN tidak akan diketuai oleh pengusaha maupun penguasa. Ia enggan AMIN meniru kandidat capres lain yang mengambil tokoh dari kalangan pengusaha beken.
“Kita bukan dari unsur penguasa dan pengusaha. Kita cari rakyat biasa,” kata Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (3/11).
“Maksudnya kami tidak mengambil tokoh-tokoh ternama dari dunia usaha. kalau bahasa sekarang bukan bagian dari oligarki,” imbuhnya.
Dengan kata lain, belum jelas siapa pengusaha yang berada di jajaran pendukung AMIN. Sejauh ini baru Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Pimpinan Media Group Surya Paloh yang bisa diidentifikasi sebagai pengusaha di balik Anies dan Cak Imin.
Pemilik gurita bisnis media massa, mulai dari Metro TV hingga Media Indonesia itu adalah orang yang pertama mengusung Anies Baswedan bertarung di kontestasi 2024. Surya Paloh juga yang menjodohkan Anies dengan Cak Imin.
Pasangan Ganjar-Mahfud punya timses bernama Tim Pemenangan Nasional (TPN). Tak tanggung-tanggung, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid ditunjuk sebagai ketuanya.
Selain Arsjad yang memutuskan cuti untuk memenangkan Ganjar-Mahfud, TPN diisi nama pengusaha yang tak kalah tenar lainnya. Berikut daftarnya:
– Deputi Operasi 247 TPN Ganjar Denon Prawiraatmadja
Denon dikenal sebagai pengusaha nasional di bidang transportasi udara. CEO Whitesky Group itu mengelola Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma setelah mengakuisisi PT Angkasa Transportindo Selaras.
– Bendahara Umum TPN Orias Petrus Moedak
Namanya tersohor karena disebut-sebut berperan penting dalam pengambilalihan 51 persen saham PT Freeport. Orias malang-melintang di BUMN, seperti Pelindo 2 hingga Inalum.
– Sekretaris Eksekutif TPN Heru Dewanto
Heru dikenal sebagai pengusaha di bidang jasa konstruksi. Selama lebih dari 25 tahun Heru memimpin korporasi multinasional dan perusahaan nasional di bidang investasi dan pengembangan usaha, mulai dari pembangkit listrik, jalan tol, kereta api, LRT, terminal, hingga perumahan.
– Wakil Ketua TPN Bagas Adhadirga
Bagas adalah pendiri dan CEO PT Asia Aero Technology yang bergerak di bidang pengembangan dan pelayanan bandar udara. Ia juga dikenal sebagai design engineering aeordinamika di BIRU System Infrastructure IT dan Dinamika Aviasi Indonesia serta Maintenance, Repair, dan Operation Organization Prizma Engineering Aerodinamika.
– Kepala Staf Pimpinan TPN Regi Wahyu
Regi merupakan pengusaha, co-founder sekaligus CEO HARA Token, co-founder dan CEO Dattabot (2015-sekarang), dan Asia Pacific Regional Director DUPONT (2007-2010). Sejumlah perusahaan miliknya bergerak di bidang teknologi dan blokchain.
– Ketua Tim Pemenangan Muda (TPM) Dharmaji Suradika
Pria yang akrab disapa Aji ini adalah co-founder sekaligus CEO dari start-up nonprofit Pemimpin.id. Ia mendirikan start-up yang bergerak di pemberdayaan para pemuda Indonesia pada Juli 2019.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran juga diisi oleh deretan pengusaha ternama. TKN juga dipimpin jebolan Kadin, yakni Ketua Kadin 2010-2015 sekaligus mantan Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani.
Lalu, deretan pengusaha lain ikut mengekor. Nama-nama miliarder ini diumumkan Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid.
“Atas izin bapak bacawapres (Gibran Rakabuming Raka) dan ketua (Ketua TKN Rosan Roeslani), kami diminta untuk bacakan susunan TKN Koalisi Indonesia Maju (KIM) pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,” kata Nusron di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.
– Pembina TKN Aburizal Bakrie
Aburizal Bakrie dikenal sebagai pengusaha dari kerajaan bisnis Bakrie Group. Selain itu, ia adalah politikus Indonesia yang tergabung dalam Partai Golkar.
– Wakil Ketua Pengarah TKN Hashim Djojohadikusumo
Hashim adalah adik kandung Prabowo Subianto. Jika Prabowo aktif di militer, Hashim malang melintang sebagai pengusaha di bidang pertambangan, program bioethanol, perkebunan karet di kelompok perusahaan Arsari Group.
– Wakil Ketua Koordinator Strategis TKN Erwin Aksa
Keponakan Jusuf Kalla ini menjadi pengusaha nasional mengikuti jejak sang ayah. Namanya mentereng bersama Bosowa Group.
– Wakil Bendahara Umum TKN Pandu Sjahrir
Pandu merupakan keponakan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Ia adalah pengusaha tenar sekaligus wakil direktur utama PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA).
– Anggota Penasihat TKN Putri Kuswisnu Wardani
Putri dikenal sebagai pengusaha kosmetik. Ia merupakan bos Mustika Ratu.
– Anggota Penasihat TKN Maher Algadri
Sepak terjang Maher di dunia bisnis melejit berkat perusahaan Kodel Group. Ia adalah taipan di era Orde Baru, bahkan namanya tercatat dalam laporan Forbes sebagai konglomerat kelas kakap di era itu.
– Anggota Penasihat TKN Theo Sambuaga
Theo Sambuaga juga tak asing dalam dunia bisnis tanah air. Ia adalah presiden komisaris PT Lippo Cikarang.
