Andi Nadja FP Paraga
STRATEGIC ASSESSMENT. Puluhan ribu Aplikasi Online yang dibuat pemerintah untuk memudahkan interaksi dengan publik ternyata tidak efektif. Tentu persoalan ini harus dipandang sebagai permasalahan serius pada birokrasi pemerintahan kita karena faktanya semakin banyak aplikasi membuat masyarakat bingung memastikan aplikasi mana yang bisa langsung memberi akses dengan respon cepat. Adalah Kementerian Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(MENPAN – RB) yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyederhanaan birokrasi dengan menetapkan Aturan Penyederhanaan Jumlah Aplikasi Online Pemerintah.
Pertemuan Abdullah Azwar Anas Menteri PAN – RB dengan praktisi dan ahli digital meminta masukan terkait percepatan transformasi digital pemerintah yang baru lalu patut diapresiasi sebagai langkah konkrit percepatan yang dimaksud. Namun juga pihak kementerian PANRB sudah memiliki bidang – bidang apa saja yang akan dilakukan penyederhanaan. Misalnya, Semua Aplikasi Kementerian, Lembaga serta Badan tentu sudah ada datanya dan jumlahnya. Tiap Kementerian tentu memiliki Direktorat Jenderal dimana mereka memerlukan aplikasi sendiri. Tinggal dihitung dan dipastikan setiap kementerian perlu menggunakan berapa aplikasi saja.
Namun sebelum penyederhanaan aplikasi online itu terjadi tentu Kementerian PANRB telah melakukan koordinasi dengan semua Kementerian, Lembaga dan Badan yang ada. Betapapun Kementerian – kementerian itu tau akan aplikasi yang dibutuhkannya. Pembatasan yang terlalu terbatas juga bisa menjadi masalah bagi Kementerian, Lembaga dan Badan tersebut. Rasanya dari sisi ini memang tingkat kesulitan agak besar. Misalnya untuk Lembaga POLRI dan TNI yang memiliki struktur hingga kebawah, ada banyak Lembaga dan Badan Internal yang sama pentingnya. Semua itu hendaknya menjadi pertimbangan Kementerian PANRB disaat melakukan penyederhanaan aplikasi.
Namun terlepas dari itu semua ada bagian terpenting dalam pemerintahan di Kementerian, Lembaga dan Badan apapun yang harus dimaksimalkan dan diberi ruang serta Kewenangan yang luas yaitu Bidang Kehumasan. Jika Bidang HUMAS – HUMAS diperankan maksimal jika perlu 24 jam sehari tentu Masyarakat tidak perlu bingung untuk menyampaikan masalah – masalahnya. Dari Kehumasan inilah distribusi informasi itu dilakukan terutama kepada internal Kementerian, Lembaga dan Badan tersebut. Bidang Kehumasan wajib memiliki aplikasi online tersendiri dengan kapasitas yang besar. Nampaknya selama. Ini Pemerintah tidak memaksimalkan Kehumasannya padahal pintu masuk dan keluar segala hal itu adalah Kehumasan.
Andi Naja FP Paraga
Pemerhati Sosial
