Politik Indonesia mulai diikuti “baperan” dan saling buka kartu truf

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, merespons pernyataan mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin yang menyebut warga Muhammadiyah akan mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN). Abdul Mu’ti mengatakan aspirasi politik warga Muhammadiyah masih cair sampai saat ini.

Abdul Mu’ti mengaku kerap menemui warga Muhammadiyah ke daerah-daerah. Menurut dia, warga Muhammadiyah menyikapi situasi politik dengan dewasa.

“Hampir setiap akhir pekan saya ke daerah-daerah bertemu langsung warga Persyarikatan di semua tingkatan dan lapisan. Alhamdulillah dakwah warga Muhammadiyah semakin bergairah. Di tengah hiruk pikuk politik, persatuan warga tidak terusik. Mereka menyikapi politik dengan dewasa dan terlihat biasa-biasa saja,” kata Abdul Mu’ti kepada wartawan.

Abdul Mu’ti menyampaikan geliat sikap politik warga Muhammadiyah masih belum menunjukkan kecondongan tertentu ke salah satu bakal paslon secara dominan. Menurutnya, arah dukungan itu masih cair.

“Aspirasi politik mereka untuk calon presiden dan wakil presiden nampaknya masih cair,” kata Abdul Mu’ti.

Abdul Mu’ti memandang setiap bakal paslon memiliki pendukung dari kalangan Muhammadiyah saat ini.

“Ketiga pasangan calon presiden-wakil presiden memiliki pendukung di Muhammadiyah. Situasi internal cukup kondusif karena warga dan pimpinan bersikap arif,” katanya.

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas turut menanggapi soal pernyataan Din Syamsuddin yang yakin bahwa warga Muhammadiyah bakal memilih Anies-Cak Imin di Pemilu 2024. Anwar mengatakan Din pasti sangat paham karakter warga Muhammadiyah karena sudah menjabat ketum selama dua periode.

Anwar mengatakan Din tentu memiliki tingkat keyakinan yang tinggi dalam menentukan pilihannya di Pilpres 2024. Dia yakin Din akan mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan kepada publik.

“Bahkan ketika saya lihat video beliau yang menyangkut hal tersebut berkali-kali kesimpulan saya dari gerak tubuhnya tingkat keyakinan yang dimilikinya menurut saya sudah di atas dan melampaui tingkat ilmul yaqin tapi sudah sampai kepada haqqul yaqin di mana mayoritas warga Muhammadiyah dalam Pilpres yang akan datang akan memilih AMIN atau Anies-Cak Imin. Kira-kira bagaimana pandangan para pihak terhadap kesimpulan dari Din Syamsuddin ini? Tentu hal ini bisa saja mengundang perbedaan pendapat dan itu menurut saya adalah sah-sah saja,” kata Anwar.

“Cuma saya yakin dan percaya Din dalam hal ini tentu tidak sembarang bicara karena hal itu dari dahulu bukan menjadi sifat, watak dan karakternya sebab sebagai seorang akademisi dan sebagai seorang muslim yang baik beliau dalam menyampaikan sikap dan pandangannya selalu didasarkan kepada data dan fakta yang beliau ketahui atau beliau terima dari pihak yang terpercaya,” katanya.

Sebelumnya, Din Syamsuddin yakin warga Muhammadiyah akan mendukung pasangan AMIN. Hal itu diungkapkan Din usai bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Din mengatakan Muhammadiyah tak terafiliasi dengan partai politik. Namun, dia menyebutkan Muhammadiyah membebaskan warganya untuk terjun di dunia politik.

Kemudian, Din mengatakan banyak wajah Muhammadiyah di PKS. Dia pun yakin warga Muhammadiyah akan mendukung pasangan AMIN.

“Sebagai anggota Muhammadiyah saya berkeyakinan, bahkan dalam nada haqqul yakin, tidak lagi ainul yakin, haqqul yakin warga Muhammadiyah akan memberikan dukungan kepada pasangan Anies-Muhaimin atau AMIN,” ujar Din Syamsuddin kepada wartawan di DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku mendapat cerita pengakuan ketua umum partai politik (ketum parpol) yang merasa kartu truf-yang dipegang terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. PAN menyebut pencalonan Gibran merupakan keputusan bersama koalisi Prabowo.

“Tentang pencalonan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden adalah berdasarkan keputusan yang diambil secara kekeluargaan, berdasarkan asas musyawarah mufakat, kolektif kolegial. Penentuan nama Mas Gibran adalah solusi obyektif dan menjadi kebutuhan kolektif dari seluruh partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM),” ujar Waketum PAN Viva Yoga Mauladi.

Orientasi pencalonan Gibran, menurut Viva, agar menang Pilpres 2024. Selanjutnya, kata Viva, agar dapat melanjutkan program pembangunan pemerintahan sekarang sembari melakukan transformasi seiring dengan dinamika masyarakat.

“Mencalonkan Mas Gibran didasarkan pada rasa cinta. Bukan karena keterpaksaan, tekanan dan intimidasi dari siapapun dan dari pihak manapun. Ini pilihan rasional dan obyektif,” ujar Viva.

“Jika ada rumor atau isu yang menyatakan bahwa pimpinan partai koalisi di KIM tersandera kasus sehingga tidak independen dan penuh tekanan, ya dijogetin aja he-he,” ucapnya.

Viva mengajak semua pihak menjalani pilpres dengan pertarungan ide, pemikiran, dan gagasan. Sehingga menjadikan Pemilu 2024 sebagai sarana kedaulatan rakyat yang mencerdaskan, menyehatkan, dan menggembirakan.

“Partai politik di KIM memiliki rasa soliditas dan spirit kejuangan yang tinggi. Tidak akan terpecah walau ada angin topan menerjang atau badai mengguncang kekompakan KIM,” imbuhnya.

PDIP sebelumnya mengkritik keras proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Singgung proses pencalonan Gibran sebagai pembangkangan atau disobidience, Hasto Kristiyanto mengaku dapat cerita soal kartu truf ketua umum partai politik.

Gerindra menanggapi pernyataan Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais yang mengkritik Presiden Jokowi dianggap membiarkan putranya, Gibran Rakabuming, ikut kontestasi Pilpres 2024. Gerindra menyinggung Ketua Umum (Ketum) Partai Ummat Ridho Rahmadi yang merupakan mantu dari Amien Rais sendiri.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Habiburokhman merespons santai pernyataan Amien yang menilai Gibran milenial gadungan. Habiburokhman menilai banyak anak muda yang mampu menunjukkan karakter kepemimpinannya sekalipun keluarga pejabat atau petinggi parpol.

“Sudah biasa kalau anak muda diremehkan dan dipandang sebelah mata, Begitu juga anak muda yang merupakan keluarga pejabat atau petinggi partai politik. Namun sejarah membuktikan bahwa banyak anak politisi yang mampu menunjukkan karakter kepemimpinannya sendiri,” kata Habiburokhman.

Habiburokhman mengaku mengagumi figur Gibran usai mengikuti perjalanan politiknya. Menurutnya, Gibran merupakan sosok Jokowi muda yang penuh energi dan santun.

“Saya sendiri awalnya tidak begitu mengenal Mas Gibran, tapi setelah mencermati kinerja beliau di Surakarta, mendengar beliau pidato dan beberapa kali mengikuti wawancara beliau saya sadar bahwa ini anak bukan kaleng-kaleng. Mas Gibran adalah sosok Pak Jokowi versi muda yang penuh energi. Adab dan akhlak beliau sangat terjaga, sopan dan rendah hatinya persis seperti bapaknya,” kata dia.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini kemudian menyinggung partai besutan Amien Rais, Partai Ummat, yang diawaki oleh menantunya sendiri, yaitu Ridho Rahmadi. Meski begitu, Habiburokhman memandang hal ini tidak mempengaruhi kinerja dan prestasinya di partai.

“Ketum Partai Ummat Mas Ridho dahulu sempat diremehkan karena dituding jadi ketum hanya karena status mantu Pak Amien, nyatanya beliau membuktikan diri bahwa memang layak dapat posisi itu karena punya karakter dan prestasi sendiri yang juga luar biasa,” lanjut Habiburokhman.

Amien Rais mengomentari majunya Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024, yakni sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Amien Rais mengatakan bahwa Gibran adalah anak ingusan dan milenial gadungan.

“Jadi menurut saya itu, kalau bisa kita tahan diri, tapi Jokowi harus berubah dong. Jangan petantang-petenteng menjadikan anak ingusannya yang tidak apa-apa itu, malah jadi cawapres-nya Pak Prabowo,” kata Amien Rais usai menghadiri acara relawan Anies-Cak Imin, Kampanye Gerakan Perubahan di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat.

“Siapa dia itu? Katanya mewakili milenial, tapi kita harus tau bahwa milenial pintar-pintar, nggak ada yang seperti itu. Dia milenial gadungan. Jadi ini harus kita perhatikan kembali. Jadi Pak Jokowi, anda bisa nggak berubah dalam setahun yang akan datang ini,” sambungnya.

Spanduk berisi gambar tokoh Punakawan, Petruk, beredar di sejumlah titik di Semarang dan Solo, Jawa Tengah. Spanduk itu kemudian banyak dikaitkan dengan kondisi politik saat ini karena muncul hampir bersamaan dengan momen pendaftaran Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arya Budi mengatakan jika melihat lokasi kemunculan spanduk di Solo dan Semarang, bisa dikaitkan dengan julukan Jawa Tengah sebagai ‘Kandang Banteng’ atau basis PDIP. Namun, Arya belum dapat memastikan spanduk itu sebagai sindiran kepada Gibran.

“Tapi pertanyaannya adalah apakah ada lambang partai di sana sehingga ada spekulasi misalnya dari teman-teman PDIP yang merasa kurang berkenan dengan Gibran menjadi cawapres Prabowo,” kata Arya, dilansir detikJogja, Jumat (27/10/2023).

“Tapi ada kemungkinan, karena dia muncul praktis setelah deklarasi dan pendaftaran Prabowo-Gibran. Saya nggak tahu jika memang benar dia tidak muncul sebelum dua hari yang lalu, sebelum tanggal 25 Oktober, lalu terpasang satu dua hari yang lalu memang momentumnya pas,” sambungnya.

Meski demikian, dosen Fisipol UGM itu berpandangan kemunculan spanduk tersebut bisa jadi bukan ditujukan kepada Gibran maupun Jokowi. Tokoh wayang Petruk kerap menjadi perumpamaan tokoh yang berangkat dari bawah dan menjadi tokoh penting.

“Petruk itu kan tokoh Punakawan yang dari bawah yang kemudian menjadi orang penting, itu ditujukan juga bisa jadi ke banyak politisi yang bisa jadi seluruh politisi termasuk presiden, cawapres juga politisi kan. Itu bisa jadi ke seluruh politisi yang memegang jabatan publik sehingga ‘ojo lali Jawane’ itu orang yang sudah naik tidak lupa dengan akarnya,” jelasnya.

Video Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terlihat seperti menghempaskan tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diviralkan di media sosial. Momen itu terjadi saat Rakernas PDIP 29 September 2023 yang lalu.

Dalam video yang beredar, Megawati tampak dituntun menuruni tangga oleh capres Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi. Terlihat Jokowi berada di sebelah kanan Megawati, sedangkan Ganjar berada di sebelah kiri.

Lalu, setelah selesai menuruni tangga, Megawati tampak seakan-akan menghempaskan tangan Jokowi. Sementara, tangan Ganjar tetap digenggam oleh Megawati.

Video itu pun viral dan jadi perbincangan di media sosial. Banyak netizen yang menilai itu pertanda awal mula renggangnya hubungan Megawati dan Jokowi.

Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud (TPN) pun buka suara atas video viral tersebut. Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Andi Gani Nena Wea, menilai tidak mungkin Megawati sengaja menghempaskan tangan Jokowi setelah dituntun menuruni tangga.

“Saya mengenal Bu Megawati sudah puluhan tahun karena ayahanda saya Pak Jacob Nuwa Wea bersahabat dekat dengan beliau, dari Gestur Bu Megawati senyum dan nyaman saat digandeng Pak Jokowi dan Pak Ganjar, Bu Megawati tidak mungkin sengaja menghempaskan tangan Presiden Jokowi,” kata Andi Gani.

Andi Gani juga menyebut hubungan Megawati dan Jokowi sudah seperti ibu dan anak. Dia pun mengaku sudah melihat video yang viral tersebut. Menurutnya, Megawati pasti sejak awal tidak mau digandeng Megawati jika memang hubungan keduanya renggang yang terjadi.

“Hubungan Pak Jokowi dan Bu Megawati seperti anak dan ibu. Saya sudah melihat berkali-kali videonya, kalau Bu Megawati tidak mau digandeng Pak Jokowi pasti saat masih mau turun tangga Bu Megawati menolak digandeng tapi ini kan tidak,” ujarnya.

Juru Bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, mengaku masih mengalami kesulitan pendanaan. Dia pun berkelakar jika Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud kelebihan sumbangan, bisa dikirim ke Tim Anies-Muhaimin Iskandar (AMIN).

Hal tersebut disampaikan Sudirman dalam diskusi di acara Indonesia Integrity Forum, Mandarin Oriental Jakarta. Mulanya pembawa acara melempar topik soal bagaimana tim capres menjamin sumbangan dana kampanye dari pihak ketiga transparan.

Dalam kesempatan itu Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasyid, berharap pihak ketiga mengurangi perbantuan melalui uang tunai. Ia menyebut tengah gencar menyuarakan sumbangan ke berupa barang yang dibutuhkan.

“Makanya saya setuju banget tadi Pak Mahfud juga mengatakan bahwa ke depannya kita perlu ada UU pembatasan atau peraturan pembatasan untuk penggunaan cash, karena ini menjadi kunci yang kita lakukan sekarang juga bagaimana memastikan less cash,” kata Arsjad dalam forum diskusi.

Arsjad menanggapi soal pengusaha yang biasanya tak mau terdeteksi kala memberikan bantuan. Ia menyebut seringkali pengusaha ada rasa ketakutan akan dimusuhi jika membantu salah satu pasangan calon.

“Kita meng-encourage untuk tadi bicaranya kepada rekening yang ada. Nah betul ini yang harus kita ubah, karena ada fear, ada ketakutan. Bahwa seakan-akan kalau mau membantu seseorang kandidat habis itu takut dimusuhi nanti ke depannya,” ujar Arsjad.

Dalam kesempatan itu Sudirman Said juga menjawab pernyataan serupa. Ia mengatakan posisi tim Anies saat ini sulit mendapat sumbangan.

“Kami yang kebetulan berjalan dalam posisi challenger begitu ya, memang sulit sekali memperoleh sumbangan tuh. Mungkin nanti Pak Arsjad, kalau ada pengusaha nyumbang kelebihan batas tadi, limpahkan ke kami aja nggak apa-apa begitu he-he-he,” kelakar Sudirman.

Ia menyesalkan kondisi sekarang jika berbeda maka akan dianggap musuh. Meski demikian, Sudirman menyebut pihaknya tak khawatir lantaran dana yang diolah masih dalam batas wajar.

“Barusan Pak Arsjad berikan penjelasan ada faktor fear. Saya sebenarnya menyesalkan kenapa keadaan sekarang begitu rupa, jadi kalau bukan bersama saya, maka musuh. Padahal sebetulnya kan partisipasi politik bisa ke siapa saja. Jadi kalau kami tidak punya kekhawatiran apapun karena jumlah itupun sesuatu yang sangat manageable,” imbuhnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkit isu ‘Pak Lurah minta 3 periode’ yang menurutnya didapat dari cerita sejumlah ketua umum partai politik (ketum parpol). Menurut Partai Golkar, ucapan Hasto tersebut tak relevan saat ini.

“Yang pertama saya harus sampaikan isu tersebut sudah tidak relevan lagi dibahas karena sekarang kita sudah fokus menuju pilpres dan pileg, lalu untuk apa lagi dibahas?” kata Ketua Bappilu Partai Golkar Maman Abdurrahman.

Maman menilai upaya mengungkit lagi isu ‘Pak Lurah minta 3 periode’ sebagai luapan saja. Sebab, menurut Maman upaya tersebut sebagai bentuk pelampiasan.

“Artinya kalau pun dibahas sekarang akan lebih dilihat oleh publik sebagai pelampiasan uneg-uneg saja,” ujarnya.

Lebih jauh, Maman bicara soal kemungkinan sebagian elite PDIP mendukung wacana tiga periode pada saat itu. Menurut Maman, kemungkinan itu bisa dicek menggunakan alat tes kebohongan terhadap elite PDIP.

“Terkait elite PDIP yang ikut dukung 3 periode, saya tidak memiliki kompetensi untuk membuka itu namun apabila teman-teman media ingin tahu silakan bawa alat lie detector dan cek satu-satu isi di dalam hatinya pasti akan ketauan tuh setuju atau tidak waktu dulu dengan wacana 3 periode atau perpanjangan,” imbuhnya.

Hasto Kristiyanto sebelumnya buka suara soal isu perpanjangan masa jabatan presiden jadi 3 periode. Dia mengatakan kalau isu itu benar adanya. Dia bahkan bercerita pernah mendengar isu tersebut atas permintaan ‘Pak Lurah’.

“Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saya sedang nyekar di Makam Bung Karno, Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode,” kata Hasto usai menghadiri deklarasi Yenny Wahid mendukung Ganjar-Mahfud di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).

“Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut, dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah, kami mendengar itu,” lanjut Hasto.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya ditinggal oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai memberikan keistimewaan kepada Jokowi dan keluarga. Relawan pendukung Jokowi, Pro Jokowi (Projo), menilai hal tersebut stigma menyesatkan.

“Itu kan dengan kata lain Pak Jokowi dibilang tidak tahu terima kasih. Keluarganya sudah didorong segala macam, itu sederhana saja menjawabnya. Hubungan Pak Jokowi dengan PDIP itu itu hubungan simbiosis mutualisme, hubungan saling menguntungkan,” kata Ketua Bappilpres Projo Panel Barus.

“Jadi jangan dibilang tidak tahu terima kasih. Itu hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan di masa lalu,” imbuhnya.

Panel menjelaskan alasannya, bahwa PDIP mendorong Jokowi maju sejak Pilwalkot Solo hingga Pilpres 2019. Hubungan tersebut menurut Panel membuah hasil yang menguntungkan Jokowi dan PDIP.

“Waktu itu PDIP mendapat insentif elektoral yang eksponensial, selain menang pilpres, menang pileg juga, jadi juara satu dari juara tiga. 2009 dia juara tiga, 2014 dia juara satu pilegnya gara-gara dukung Pak Jokowi,” ujarnya.

Malah, menurut Panel, PDIP dapat menang pileg dua kali berturut-turut berkat sosok Jokowi. Selain itu, PDIP dinilai dapat menang di Jakarta dan Solo berkat Jokowi.

“Jadi jangan dibilang tidak tahu terima kasih siapa yang harus berterima kasih dalam hal ini?” ucap Panel.

Sejauh itu, menurut Panel, setidaknya pihak PDIP sudah ‘menyerang’ Jokowi dalam tiga isu, yakni food estate sebagai kejahatan lingkungan, isu tiga periode, hingga isu PDIP merasa ditinggal Jokowi dan keluarga usai diberi hak istimewa.

“Ini juga bagian ketiga yang masalah tidak tahu terima kasih, meninggalkan, itu juga stigma, itu juga framing, yang menyesatkan dalam pola hubungan yang saling menguntungkan,” sebut Panel.

“Itu framing jahat terhadap ke Pak Jokowi, itu framing jahat Pak Hasto ke Pak Jokowi. Karena khawatir setelah melihat Prabowo-Gibran maju sebagai salah satu kontentas di Pemilu 2024,” imbuhnya.

Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan saat ini PDIP dalam suasana sedih dan terluka hatinya. PDIP mengatakan banyak kader hingga simpatisan tak percaya kondisi hubungan partai dengan keluarga Jokowi.

“Ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/10).

Hasto mengatakan PDIP memberikan keistimewaan atau privilege kepada Jokowi dan keluarga. Namun, pemberian partai berlambang banteng itu ditinggalkan Jokowi dan keluarga.

“Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan Konstitusi. Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi,” ujar Hasto.

Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan Roeslani, menyebut banyak pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini mendukung Prabowo. Menurutnya, hal itu jelas menunjukkan ke mana arah dukungan Jokowi.

“Kalau kita lihat di sini ini banyak tokoh-tokoh para pendukung Pak Jokowi dulunya, ya kan? Sekarang tokoh-tokoh itu malah bergabung mendukung Pak Prabowo, betul?” kata Rosan dalam sambutannya di Tapos, Depok.

Rosan menilai hal ini menunjukkan ke mana arah dukungan Jokowi. Relawan Jokowi menurutnya meyakini Prabowo-Gibran adalah paslon terbaik.

Rosan juga mengungkapkan bahwa Jokowi pernah menyampaikan kepadanya bahwa Gibran adalah stempelnya. Namun dia tidak menjelaskan lebih jauh apa maksud pernyataan tersebut.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tak akan mundur dari jabatannya. Luhut mengaku loyal kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya nggak akan pernah mundur dari Pak Jokowi. Saya tetap akan loyal kepada Pak Jokowi sampai saat terakhir dia mungkin sudah tidak membutuhkan saya,” kata Luhut dalam postingan Instagram-nya @luhut.pandjaitan.

Luhut menganggap Jokowi sebagai komandan yang patut didukung. Dia menyebut Jokowi patut didukung dengan segala cara selama dirinya masih berjuang untuk negara.

“Dan karena saya anggap Pak Jokowi ini seorang komandan yang patut didukung at all cost oleh siapa pun kalau dia masih punya karakter untuk Republik ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut juga membicarakan soal kereta cepat Jakarta-Surabaya yang dikatakan telah memiliki perjanjian lagi dengan China setelah kereta ‘Whoosh’ telah resmi beroperasi. Dia menyebut Indonesia mendapatkan bunga rendah dari China dibanding negara lainnya.

“Apa yang terjadi sekarang kan sudah bagus. Pak Jokowi mau kereta api cepat Jakarta-Surabaya diteruskan lagi, tadi saya dengan perjanjian dengan China juga jalan. Malah bunganya jauh lebih murah daripada bunga yang ditawarkan banyak negara lain,” katanya.

“Dan teknologinya, kita sudah buktikan, dan kita sudah punya pengalaman, kan ini kunci pertama ini adalah pembebasan tanah yang tidak jelas-jelas itu, sekarang kita punya pengalaman, we don’t have a problem anymore,” tambahnya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali buka suara soal status putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi Calon Wakil Presiden (cawapres), Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah.

Dalam pernyataannya, Basarah yakin Gibran telah mengetahui AD/ART dan mekanisme partai dalam mengambil keputusan. Basarah menjelaskan bahwa Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri mendapat hak prerogatif dalam memilih bakal capres dan cawapres yang akan diusung PDIP.

Megawati pun telah memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk diusung partai berlambang banteng itu. Untuk itu, semua kader PDIP wajib mendukung keputusan tersebut.

“Ketika mas Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang sudah diambil oleh Bu Megawati dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal cawapres di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai, secara aturan partai dia telah melakukan pembangkangan,” ujar Basarah di Sekolah PDIP, Jakarta, dikutip CNNIndonesia

“Dia telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai. Secara etika politik dia dengan sengaja ingin keluar dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDIP,” tambahnya.

Karena itu, Basarah menyebut PDIP menunggu etika politik Gibran untuk mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) partai itu. “Jadi yang sebenarnya kami tunggu adalah etika politik dari seorang mas Gibran yang sekarang telah memberanikan diri untuk mencalonkan diri menjadi bakal calon wakil presiden Republik Indonesia, maka etika politik itu kami tunggu untuk kita menerima kartu tanda anggota PDIP.”

Lebih lanjut, Basarah juga menegaskan bahwa pihaknya menunggu etika politik Gibran kepada partai yang telah membesarkan keluarganya. Ia kemudian menyinggung peran PDIP bagi keluarga Gibran, termasuk ayahnya, Jokowi.

“Kita tunggu niat baiknya untuk menunjukkan etika politik beliau kepada ibu Mega, kepada keluarga besar partai yang telah melahirkan, membesarkannya,” ungkap Basarah.