Gedung Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta
STRATEGIC ASSESSMENT. Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan bakal pindah kantor ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, tahun depan. Hal ini disampaikan dalam Puncak Bulan Inklusi Keuangan di Yogyakarta.
Mahendra memang mendorong gelaran ini diselenggarakan di luar DKI Jakarta. Pasalnya tingkat inklusi dan literasi keuangan di Jakarta saat ini dinilai sudah baik.
“Dan karena pada waktu-waktu ini tahun depan saya akan berkantor di IKN Nusantara, maka dengan begitu tentunya saya berharap Puncak Bulan Inklusi Keuangan Tahun depan kita lakukan di Nusantara. Kalau tidak maka saya tidak bisa datang,” ujarnya dalam acara tersebut, Yogyakarta.
Adapun Puncak Bulan Inklusi bertujuan untuk semakin memperluas akses keuangan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Sehingga masyarakat dapat menggunakan produk dan atau layanan jasa keuangan secara lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya, menyampaikan bahwa OJK dan seluruh Industri Jasa Keuangan (IJK) berkomitmen penuh mendorong peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional yang penting bagi penguatan ekonomi nasional di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global.
“Kunci dari pertumbuhan dan penguatan ekonomi nasional tergantung kemampuan kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperhatikan literasi dan inklusi keuangan masyarakat,” kata Mahendra.
Menurutnya, OJK akan memprioritaskan sejumlah segmen masyarakat yang perlu terus diperluas inklusinya seperti pada penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah terpencil.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK berkomitmen untuk terus melakukan terobosan untuk memperluas akses keuangan masyarakat termasuk kepada penyandang disabilitas yang harus didorong untuk mendapatkan akses keuangan yang sama.
Menurutnya, OJK telah menyusun panduan bagi LJK dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas berupa Petunjuk Teknis Operasional (PTO) untuk Pelayanan Keuangan kepada Penyandang Disabilitas serta melakukan kegiatan literasi dan edukasi bekerja sama dengan Persatuan Penyandang Disabilitas di Indonesia.
OJK juga telah memiliki infrastruktur literasi keuangan bagi penyandang disabilitas tuna netra yaitu buku perencanaan keuangan dalam versi Braille. Selain itu, OJK terus mendorong LJK untuk dapat memperluas akses keuangan disabilitas melalui program satu difabel satu rekening.
Pada Puncak BIK ini juga digelar “kick off” Sinergi Akselerasi Keuangan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas antara OJK dengan Komisi Nasional Disabilitas dan Pemerintah yang diwakili Staf Khusus Presiden. OJK juga memberikan apresiasi kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang menjadi penggerak keuangan inklusif bagi penyandang disabilitas. Apresiasi diberikan kepada BNI dan Allianz.
