Rebutan Gibran sebagai cawapres, AMIN naik angka surveinya di Jawa Barat

STRATEGIC ASSESSMENT. Nama Gibran Rakabuming Raka belakangan menguat didorong untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bakal capres PDIP Ganjar Pranowo merespons itu. Ganjar mengatakan setiap warga negara punya hak politik. Karena itu, dia menganggap usulan kepada Gibran untuk jadi cawapres Prabowo adalah hal yang sah.

“Boleh, semua masyarakat, warga negara punya hak,” singkat Ganjar usai jadi pembicara di kuliah umum yang digelar di Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, dilansir detikJabar.

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo angkat bicara soal nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang menguat sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto. Meski menyerahkan keputusan pada Gibran, Rudy menyebut Gibran otomatis akan keluar dari PDIP jika jadi cawapres Prabowo.

“Aturan partai sudah jelas, kalau sudah kamu di PDIP dicalonkan di partai lain ya otomatis (hangus keanggotaan) to ya. Lha yang mencalonkan itu di mana, siapa, sebagai apa,” kata Rudy dilansir detikJateng.

Ketua Bapilpres Projo, Panel Barus, mengatakan pihaknya bakal mendukung Mr G menjadi cawapres pendamping capres P. Pendiri PDI Perjuangan Panda Nababan bicara soal etika. Panda meyakini Mr G yang dimaksud adalah Gibran Rakabuming. Gibran sendiri merupakan kader PDIP.

“Sekarang mau tanya ke kau dulu, etis nggak kalau Gibran belum diomongin sama partainya, sama pimpinan partainya, lalu diklaim kemudian oleh Projo? Ada tata krama, ada etikanya, masa orang langsung dicaplok gitu,” terang Panda di acara Adu Perspektif yang disiarkan detikcom berkolaborasi dengan Total Politik.

Panda menyebut Projo harusnya bertemu dengan Gibran dahulu. Kemudian, Projo, tambah Panda, juga harus meminta izin ke Ketum Megawati Soekarnoputri.

“Etis nggak itu? apa nggak tunggu dulu ketemu Gibran ‘mau enggak kau (jadi cawapres)’, kemudian Megawati sebagai ketua partai ‘izin Bu kami mau ambil Gibran’. Etis nggak? kalau nggak etis ya udah,” terang Panda.

Panel Barus merespons. Ia mengatakan dukungan ke Gibran adalah usulan dari para relawan.

“Masalah Gibran kan prosesnya juga panjang. Ini bukan semata-mata suara kami pengurus DPP Projo. Kami di pengurus DPP Projo dalam mendukung satu, dua ini prosesnya panjang ada proses Musra 10 bulan, ada suara rakyat yang coba kita rekam ada aspirasi dari rakyat yang coba kita capture,” kata Panel.

“Itu kan sifatnya usulan teman-teman di daerah,” sambungnya.

Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menerima usul untuk menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presidennya. Menurut Ketua Umum Gerindra itu, usia Gibran tidak jadi masalah apabila hal tersebut adalah kehendak rakyat.

“Bagaimana kalau kehendak rakyat begitu? Ini kita tidak bicara kehendak elite,” ujar Prabowo di depan rumah pribadinya di Jakarta Selatan, Rabu, 10 Oktober 2023. Prabowo mengatakan hal tersebut dalam acara penyampaian dukungan dari kelompok yang menamakan diri Persaudaraan Aktivis 98.

Prabowo mengklaim kehendak rakyat itu bisa dilihat dari berbagai dukungan yang sudah disampaikan hingga saat ini. “Kalau ada dukungan dari rakyat, Anda dengar sendiri di mana-mana ya,” kata Menteri Pertahanan itu.

Meski begitu, Prabowo mengatakan akan tetap menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia minimal cawapres. Saat ini, Gibran yang berusia 36 tahun masih terhalang peraturan batas minimal usia cawapres 40 tahun. MK akan memutuskan hasil dari gugatan uji materi terkait aturan tersebut pada Senin depan, 16 Oktober 2023.

Prabowo berujar akan membawa penentuan cawapres ke koalisi yang mengusung dirinya. “Saya sudah katakan ini keputusan harus dengan semua partai koalisi,” ucap Prabowo. Hasil dari keputusan tersebut, kata Prabowo, masih akan terbuka hingga batas akhir pendaftaran capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Batas pendaftaran di KPU adalah pada 19-25 Oktober 2023.

“Ini demokrasi ya, jadi sampai saat terakhir daftar semua kemungkinan bisa-bisa saja,” kata Prabowo. Bahkan, Prabowo berujar, ada kemungkinan pihaknya baru menentukan pilihan cawapres di saat-saat terakhir pendaftaran. “Tradisi Indonesia selalu last minute, pusing kita enggak tidur-tidur,” ujar Prabowo berseloroh.

Sejumlah pengurus cabang hingga organisasi sayap Partai Gerindra mendorong Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Para pengamat politik menilai manuver itu sebagai upaya Gerindra memastikan dukungan ayah Gibran, Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Usul nama Gibran sebagai cawapres Prabowo bermula dari kalangan relawan. Projo Jawa Timur sepakat mengusulkan Prabowo sebagai calon presiden dan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Usulan itu merembet ke sejumlah pengurus daerah Gerindra. Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab) DPC Partai Gerindra Tangerang Selatan mengusulkan Gibran sebagai cawapres Prabowo.

DPC Partai Gerindra Jakarta Timur juga menyampaikan usulan serupa. Keputusan yang sama juga diambil pengurus Gerindra di Cianjur dan Malang. Organisasi sayap Gerindra, seperti Satuan Relawan Indonesia Raya (Satri) hingga Tunas Indonesia Raya (Tidar) turut mendorong Gibran jadi cawapres Prabowo.

Sementara itu, elite Gerindra membuka pintu terhadap usulan-usulan tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut Gibran sebagai “opsi yang paling penting” dalam bursa cawapres Prabowo.

Prabowo juga terbuka dengan usulan Gibran sebagai cawapres. Ia berkata kursi cawapres akan dibahas bersama rekan koalisi, tetapi aspirasi rakyat menjadi patokan utama.

“Ya gimana kalau kehendak rakyat begitu, ya ini kita tidak bicara kehendak elite, tetapi ini karena ada dukungan dari rakyat,” kata Prabowo usai menemui perwakilan dari Aktivis 98 di depan kediaman Prabowo, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Pada saat yang sama, antusiasme partai-partai Koalisi Indonesia Maju terhadap Gibran tak begitu tinggi. Partai Golkar masih mendorong nama Airlangga Hartarto. Mereka juga masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penurunan syarat usia cawapres menjadi 35 tahun.

PAN justru lebih tegas menolak usulan Gibran sebagai cawapres Prabowo. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut partainya masih mendukung Erick Thohir untuk mendampingi Prabowo.

“Loh Gibran kan keren, wali kota sukses, apa-apa sukses, tetapi saya usulkan Pak Erick (sebagai cawapres Prabowo) kan,” ujar Zulhas setelah bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. 

Analis politik sekaligus CEO Voxpol Center Research Pangi Syarwi Chaniago melihat ada tujuan khusus di balik langkah Gerindra memasangkan Prabowo dengan Gibran.

Menurut Pangi, Gerindra berusaha memastikan dukungan Jokowi dengan menggandeng Gibran. Ia percaya Jokowi akan total mendukung Prabowo bila anaknya menjadi cawapres.

“Anaknya sudah jadi cawapres, bagaimana Jokowi mendua? Karena kan siapa yang enggak sayang sama anaknya. Jangankan cawapres, gubernur atau wali kota saja Jokowi sudah turun gunung. Apalagi posisi cawapres?” kata Pangi saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Pangi berpendapat Gerindra kurang percaya diri jika Gibran tak jadi cawapres Prabowo. Hal itu karena Jokowi yang masih tampak bermain dua kaki.

Ia menyebut Jokowi masih terlihat berpijak satu kaki di Prabowo dan satu kaki lagi di Ganjar Pranowo. Gerindra, kata Pangi, ingin memastikan pijakan dua kaki Jokowi di Prabowo dengan merangkul Gibran.

Dihubungi terpisah, peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Jati berpendapat Gerindra butuh simbol kuat untuk meraup suara pendukung Jokowi.  Setelah menamakan koalisi seperti kabinet Jokowi, Gerindra ingin mengklaim dukungan trah Jokowi. Jalan itu ditempuh dengan mencoba menjadikan Gibran sebagai cawapres.

“Dalam hal ini Gibran ya yang dianggap representasi dari suksesor Jokowi. Jadi inilah yang membuat kenapa elite Gerindra ngebet sekali,” ucap Wasisto saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Wasis berkata faktor simbol Jokowi itu mengalahkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Secara rasional, ia menilai Gibran belum cukup pengalaman di politik untuk mendapat tiket sebagai RI 2.

“Dalam politik serba memungkinkan. Jadi hal-hal seperti itu (minim pengalaman) bisa dikesampingkan sebenarnya,” ujarnya.

Pangi juga menyampaikan hal senada. Ia menilai Gibran memang baru di dunia politik, tetapi cukup menjanjikan untuk mendongkrak suara.

Survei Voxpol Center Research & Consulting pada 24 Juli-2 Agustus 2023 menyertakan tujuh simulasi pilpres. Voxpol memasangkan Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan dengan sejumlah cawapres.

Ada dua dari tujuh simulasi yang memasangkan Prabowo dengan Gibran. Pasangan itu selalu menang dengan elektabilitas di atas 34 persen.  Ada dua dari tujuh simulasi yang memasangkan Prabowo dengan Gibran. Pasangan itu selalu menang dengan elektabilitas di atas 34 persen.

“Siapa pun cawapres Ganjar atau Anies, elektabilitas Prabowo dan Gibran lebih tinggi,” ungkapnya.

Sementara pada survei Poltracking Indonesia, Prabowo lebih unggul jika dipasangkan dengan Erick Thohir ketimbang dengan Gibran. Prabowo-Erick memimpin 32,1 persen; sementara Prabowo-Gibran hanya meraih 30,9 persen suara.

Survei Poltracking Indonesia dilakukan pada 3-9 September 2023, dengan melibatkan 1.220 responden.

“Kuncinya adalah jika kita membaca peta simulasi capres-cawapres siapa yang akan dipilih oleh Prabowo? Apakah Erick atau Gibran? Itu yang kemudian per survei awal September bisa jadi menentukan, menjelang pendaftaran nanti 12 hari,” kata Direktur Riset Poltracking Indonesia Arya Budi.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka paling cocok mewakili ide rekonsiliasi dan ide legacy atau warisan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun ide rekonsiliasi dan ide legacy diakui Fahri menjadi salah satu faktor Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mempertimbangkan sosok bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

“Nah kita lagi memerlukan orang yang tadi tuh melengkapi itu. Dan memang dari semua calon yang ada ini, kalau aturannya mengizinkan, Gibran memang yang paling pas untuk momen ini,” kata Fahri dalam program Gaspol! Kompas.com yang dikutip dari kanal YouTube Kompas.com.

Ditanya lebih jauh tentang sosok lain seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang juga dianggap bisa mewakili legacy Jokowi karena berada dalam pemerintahan, Fahri masih kukuh memajukan nama Gibran.

Bukan tanpa sebab, ia mengklaim bahwa sosok Gibran lah yang paling mewakili simbol Jokowi saat ini. “Mohon maaf ya, yang merepresentasikan seluruh gagasan tentang rekonsiliasi dan legacy, ya pewarisan ya memang cuma Gibran,” ujar Fahri. “Yang istilahnya secara kuat mewakili itu. Ya mewakili simbol Pak Jokowi, mewakili juga keinginan kita untuk ke depan itu perlu ada generasi baru yang memikirkan jalan baru dari politik,” katanya lagi.

Mantan Wakil Ketua DPR ini lantas mengingat bahwa secara tradisi mengenai wakil presiden memang terkesan simbolik.

Ia mencontohkan sosok Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla dan Wapres Maruf Amin juga mewakili simbol tertentu. “Enggak usah debat lah. Pencalonan Pak JK kan sama, simbolik juga. Tokoh NU. Pak Ma’ruf Amin sama,” kata Fahri. Namun, Fahri menegaskan bahwa Indonesia butuh sosok pemimpin baru dan muda serta bisa melanjutkan gagasan besar Presiden Jokowi di masa mendatang.

Sebagai informasi, hingga kini Prabowo belum mengumumkan sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Sejauh ini, ada tiga nama lain selain Gibran yang turut mencuat sebagai kandidat pendamping Prabowo, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Hanya saja, pencalonan Gibran sebagai bakal cawapres masih terganjal persoalan usia. Sebab, sesuai aturan, usia mininum presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun, untuk diketahui, aturan tersebut tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lalu, MK akan bacakan putusannya dalam sidang tanggal 16 Oktober 2023.

Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi batas usia calon presiden-calon wakil presiden demi menjaga konsistensi sekaligus marwah MK sebagai pengawal konstitusi. HNW mengatakan, patut dicurigai jika MK mengabulkan gugatan itu. Sebab, menurut dia, MK harus konsisten seperti putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa urusan usia dalam undang-undang dasar merupakan ranah pembentuk undang-undang.

HNW mengatakan, patut dicurigai jika MK mengabulkan gugatan itu. Sebab, menurut dia, MK harus konsisten seperti putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa urusan usia dalam undang-undang dasar merupakan ranah pembentuk undang-undang. “MK harus konsisten seperti pada banyak putusannya terdahulu, bahwa urusan angka atau usia dalam undang-undang dasar adalah open legal policy yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang, bukan persoalan konstitusionalitas norma. Bila berbeda dengan ini, maka tentu ada kecurigaan mengapa MK bisa berubah,” ujar HNW.

HNW menyampaikan, meski permohonan uji materi ini diajukan beberapa pihak, masyarakat sudah paham siapa-siapa saja yang akan diuntungkan jika permohonan ini dikabulkan. Dia lantas terang-terangan menyebut gugatan batas usia cawapres demi memuluskan langkah anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, maju pada Pilpres 2024.

“Diakui atau tidak, permohonan ini tentu ada hubungannya dengan wacana putra Presiden Joko Widodo, Mas Gibran Rakabuming Raka, yang digadang menjadi cawapres, tapi usianya belum mencapai 40 tahun sebagaimana persyaratan dalam UU Pemilu,” ujar dia. Kemudian, HNW menegaskan bahwa MK seharusnya tidak terpengaruh terhadap siapa pun dalam pengujian UU.

Dia menyebutkan, MK benar-benar harus teguh berpegang kepada UUD NRI. Lalu, HNW membandingkan permohonan ini dengan uji materi terkait batas usia calon kepala daerah beberapa tahun lalu.

Saat itu, MK tegas menolak permohonan dengan menyatakan urusan persyaratan usia bukan urusan MK, melainkan pembentuk undang-undang. “Namun, situasi ini dinilai berbagai kalangan berbeda. Misalnya, seperti analisa yang disampaikan oleh pakar hukum tata negara Prof Denny Indrayana yang kembali mengaku mendapat bocoran bahwa MK akan mengabulkan permohonan dengan komposisi lima hakim setuju dan empat hakim menolak. Dan juga, adanya dugaan MK akan berdalih menambahkan syarat berpengalaman sebagai kepala daerah sebagai pilihan alternatif dari syarat usia 40 tahun,” kata HNW. Selain itu, kata dia, eks Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli juga mencurigai hal yang sama.

Bahkan, Rizal Ramli memelesetkan MK sebagai “Mahkamah Keluarga”, dengan adanya Anwar Usman selaku Ketua MK sekaligus ipar dari Presiden Jokowi.

Maka dari itu, HNW menilai segala kecurigaan itu wajar terjadi, apalagi dalam keterangan pemerintah dan DPR pada sidang sebelumnya, tidak ada ketegasan dari pemerintah dan DPR untuk menolak uji materi ini. Padahal, lazimnya dalam persidangan uji materi, pemerintah, dan DPR akan tegas menolak uji materi dan fight mempertahankan UU yang dibuatnya. “Itu semua harus dijawab oleh MK dengan menolak permohonan tersebut, dan tidak bersiasat dengan menambahkan norma baru yang bukan kewenangan MK,” ucap dia.

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin diketahui akan menjadi salah satu kandidat bakal capres-cawapres di Pilpres 2024.

Pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin diusung oleh Partai NasDem, Partai PKB, dan Partai PKS yang dideklarasikan pada 2 September 2023 pukul 14.00 WIB di Surabaya.

Usai Anies Baswedan gandeng sosok Cak Imin menjadi cawapresnya elektabilitas yang semula berada di angka 15,3 persen kini terus mengalami kenaikan. Terbaru, lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei mengenai elektabilitas tiga figur bakal calon presiden terutama di Provinsi Jawa Barat pada Pilpres 2024.

Hasil di wilayah Jabar, Prabowo Subianto memperoleh angka tertinggi mengungguli Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

“Elektabilitas calon presiden di Jawa Barat. Pada simulasi surat suara tiga nama calon presiden, Prabowo Subianto memperoleh angka elektabilitas 44,2 persen jauh di atas dua kandidat lainnya, yaitu Anies Baswedan 25 persen dan Ganjar Pranowo 21,8 persen,” kata Direktur Riset Poltracking Indonesia, Arya Budi seperti dikutip AyoJakarta.com dari Suara.com.

Perlu diketahui, survei Poltracking ini diselenggarakan pada 25 September-1 Oktober 2023 di Jawa Barat dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling.

Adapun jumlah sampel survei 1000 responden dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Wilayah Jabar dipilih karena merupakan provinsi dengan jumlah daftar pemilih tetap terpadat yaitu 35,7 juta pemilih atau 17,6 persen secara nasional.

Sementara itu, terkait tren elektabilitas, semua figur bacapres mengalami kecenderungan naik.

“Kenaikan tertinggi dalam rentang periode survei ada pada Prabowo Subianto 5,7 persen, disusul Anies Baswedan 3 persen, lalu Ganjar Pranowo 1,6 persen,” imbuhnya.

Adapun dalam simulasi dua nama atau head to head, Anies Baswedan vs Ganjar hasilnya cenderung seimbang 32,5 persen vs 30,9 persen. Sementara Prabowo vs Anies hasilnya ada jarak signifikan yakni 47,6 persen vs 26,5 persen. Sebagai informasi, sebelumnya elektabilitas Anies Baswedan mengalami naik-turun.

Berawal dari tahun 2021 saat Anies Baswedan belum pasti apakah akan dideklarasikan menjadi capres atau tidak, besaran elektabilitasnya hanya di angka 20 persen.

Kendati demikian, sosok Anies Baswedan mengaku tak terpaku pada hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga.

Dirinya hanya fokus bersama Cak Imin dan para jajaran partai di Koalisi Perubahan untuk mewadahi aspirasi rakyat, sekaligus menyusun langkah pemenangan di Pilpres 2024.

Tokoh Jawa Barat sekaligus mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar, Memet Hamdan angkat bicara terkait pelarangan Gedung Indonesia Menggugat untuk kegiatan diskusi yang bakal dihadiri Anies Baswedan, Minggu (8/10/2023).

Memet mengaku heran dan terkejut mengapa penjabat gubernur Jabar memerintahkan aparatnya untuk menutup GIM ketika ada informasi Anies mau datang dalam kegiatan diskusi.

Padahal, katanya, GIM merupakan rumah kedua Anies, ketika dahulu sering berbincang dengannya mengenai kebudayaan.

“Ini (GIM) kan bangunan umum sejak dahulu sebagai media untuk fasilitas mengestafetkan semangat merebut dan meraih kedaulatan rakyat sebagaimana Bung Karno sampaikan pleidoi meminta kebebasan,” ujarnya.

Memet mengaku tak mengerti mengapa Anies hendak datang ke GIM berbicara kebudayaan justru mendapat penolakan dari pemerintah.

Padahal, izinnya sudah sempat keluar, dan malam tadi mendadak dibatalkan.

“Saya heran kenapa provinsi lewat Disparbud melarang kami bicara di sini. Anies ke sini bukan mau kampanyekan diri menjadi presiden melainkan ingin berbincang soal kebudayaan. Tapi, malam tadi secara lisan membatalkannya,” katanya.