Parpol lolos Pemilu 2024
STRATEGIC ASSESSMENT. Ketua Bapilpres Projo Panel Barus buka suara terkait Projo Ganjar yang mengaku sebagai Projo sesungguhnya dan baru saja mendeklarasikan dukungan untuk bacapres Ganjar Pranowo. Panel Barus mengatakan manuver Projo Ganjar ini murahan dan kampungan.
Panel Barus mulanya menegaskan bahwa Projo Ganjar yang baru saja mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar adalah Projo palsu. Namun, dia terkejut juga lantaran Projo palsu tersebut ternyata banyak yang melirik.
“Jadi gini, yang pasti terkait deklarasi yang mengatasnamakan Projo itu, saya sampaikan adalah Projo palsu, Projo palsu, tapi yang menarik bang, ternyata yang palsu-palsu juga laku yang berbau-bau Projo,” kata Panel Barus dalam acara Adu Perspektif seperti disiarkan detikcom X Total Politik.
Panel Barus mengatakan beberapa pihak yang hadir di acara deklarasi Projo Ganjar itu merupakan pecatan Projo pimpinan Budi Arie Setiadi. Dia menegaskan beberapa di antaranya juga terkena kasus pidana lantaran menipu rakyat.
“Dia beda-bedain dikit (lambang), teman-teman itu saya kenal, cuma perlu diklarifikasi bahwa itu 4 tahun lalu sudah kita pecat beberapa person di situ, karena ada kasus pidana, ada yang nipu rakyat, ditangkap polisi dipenjara, terus ada yang macem-macem lah, kalau saya sebut satu per satu memalukan, kasian, tapi hikmahnya ternyata yang KW aja laku,” ucapnya.
Dia menegaskan Projo yang asli baru akan melakukan deklarasi dalam Rakernas Projo pada 14-15 Oktober 2023 mendatang di GBK. Rencananya rakernas Projo itu dihadiri 20 ribu kader dan simpatisan dan dihadiri langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Panel Barus juga tidak mau ambil pusing dengan pernyataan Projo Ganjar yang mengaku-ngaku sebagai Projo yang asli. Akan tetapi, dia menegaskan apa yang dilakukan Projo Ganjar merupakan manuver murahan dan kampungan.
Sementara, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengakui mewaspadai putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep yang kini menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Terutama Mas Kaesang ya kita tahu lah, ada Bapak Jokowi. Tentu ya harus waspada jangan sampai suara PKB diambil,” kata Cak Imin di kediaman Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jakarta. Meski begitu, Cak Imin membantah bila dirinya memiliki kekhawatiran suara PKB direbut Kaesang. Ia mengatakan semua partai politik pun kini harus berhati-hati.
Di tempat yang sama, Anies Baswedan juga mengatakan parpol lain juga harus berhati-hati dengan kehadiran Kaesang di kancah perpolitikan nasional.
Kaesang telah resmi terjun ke dunia politik lewat PSI. Tidak tanggung-tanggung, Kaesang langsung dipilih menjadi Ketua Umum PSI, hanya dua hari setelah resmi menjadi kader partai.
Selain berhasil menjadi ketua umum dalam proses serba kilat, jalan politik Kaesang dipertanyakan karena memilih partai yang berbeda dengan ayah dan kakaknya, Gibran Rakabuming Raka yang bernaung di PDIP.
Kaesang sempat merespons pernyataan Cak Imin yang meminta seluruh parpol waspada usai dirinya memimpin PSI.
Dia mengungkit perolehan suara PSI pada Pemilu 2019 lalu. Menurutnya, parpol lain tak perlu khawatir jika berkaca dari suara PSI kala itu.
Presiden Joko Widodo buka suara soal relawannya, Projo, yang menyatakan akan mendukung calon presiden (capres) berinisial P di Pilpres 2024. Jokowi enggan berkomentar tentang hal itu. Ia menyerahkan pilihan capres kepada rakyat.
“Ini kedaulatan berada di tangan rakyat, yang memilih itu rakyat, ya ditanyakan langsung aja ke rakyat,” kata Jokowi saat ditemui di Cianjur.
Dalam kesempatan itu, Jokowi memberi sambutan di Jambore Nasional Dai Desa Parmusi. Salah satu amanat Jokowi di acara itu adalah menjaga kedamaian di tengah perbedaan politik.
Sebelumnya, Projo menyatakan akan mendeklarasikan dukungan kepada salah satu capres pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta, 15 Oktober.
Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Presiden Projo Panel Barus berkata pihaknya akan mendukung capres berinisial P. Ia tak mau menjawab saat ditanya apakah sosok tersebut Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.
Sedangkan, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara soal peluang dua poros pada Pilpres 2024 usai ketua umum partainya, Megawati Soekarnoputri duduk semeja dengan Prabowo Subianto di acara Hari Nasional Arab Saudi ke-93 di Jakarta.
Puan membocorkan bahwa Megawati–yang merupakan ibundanya–senantiasa berhubungan baik dengan Prabowo yang saat ini dikenal pula sebagai bakal capres Koalisi Indonesia Maju (KIM). Saat ditanya soal isu dua poros di Pilpres, Puan menilai tak ada yang mustahil dalam politik.
“Jadi enggak ada yang enggak mungkin di dinamika politik ini. Dan saya berharap semuanya itu yang terbaik,” kata Puan usai menghadiri Rakernas Papdesi di Gesung Smesco, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, dia menerangkan semua bakal capres favorit yang mengemuka saat ini memiliki hubungan baik dengan PDIP. Bukan hanya Prabowo, namun juga Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal capres-cawapres dari Koalisi Perubahan.
“Ada Mas Prabowo–saya manggilnya saja Mas, Mas Anies–saya manggilnya Mas. Cak Imin, Cak Imin–saya manggilnya Cak Imin, terus Mas Ganjar [bacapres PDIP Ganjar Pranowo]. Jadi apapun pilihannya, apapun nanti yang akan terjadi di pesta demokrasi bulan Februari tanggal 14 itu, kita itu tetap akrab, kita saudara,” kata perempuan yang juga menjabat Ketua DPR RI itu.
Puan mengaku menyerahkan pilihan soal capres sepenuhnya kepada rakyat. Sebab, kata dia, pada akhirnya masyarakat yang akan memilih. Puan justru mengaku bingung dengan opini yang berkembang soal dinamika politik terkait pilpres.
Sebab, menurut dia, publik justru kerap beropini sebaliknya dari momen politik yang muncul di permukaan, termasuk terkait Megawati dan Prabowo.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menilai gugatan batas usia capres dan cawapres di MK tak perlu dipolitisasi. Dia menilai gugatan tersebut justru membuat malu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. “Saya rasa enggak usah dipolitisasi. Itu bikin malu Pak Jokowi,” kata Jimly.
Jimly menilai gugatan batas usia capres dan cawapres yang sedang ramai diperbincakan saat ini adalah masalah sepele. Masalah itu menurutnya hanya terkait persyaratan teknis dan tidak perlu dipolitisasi seperti sekarang ini. Dia juga menegaskan jika persoalan itu sebenarnya bukan masalah yang berat. Sebab, terkait batasan usia capres dan cawapres itu dasarnya adalah Undang-Undang.
“Itu kan soal masalah sepele, tetek bengek, terserah pembentukan undang-undang. Apa coba, mau 35, 30, 25, 40, 60? Dasarnya apa? Ya diatur di undang-undang itu saja,” kata dia. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut MK tidak bisa mengubah aturan perundangan soal pembatasan usia minimal capres – cawapres ke MK.
Proses pengubahan aturan, kata Mahfud, hanya dapat dilakukan lewat lembaga legislatif. “MK tidak boleh membatalkan atau mengubah sebuah aturan, tidak boleh,” kata Mahfud. Dia menyebut dalam konstitusi tidak ada aturan yang menyebut batas usia minimal capres-cawapres tertentu maka tidak ada pelanggaran. “Kalau tidak ada pengaturannya bahwa konstitusi itu tidak melarang atau menyuruh, berarti itu tidak melanggar konstitusi. Nah kalau mau diubah dimana, bukan MK yang mengubah itu DPR lembaga legislatif,” kata Mahfud.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggugat aturan perundangan soal pembatasan usia minimal capres-cawapres ke MK. PSI Ingin agar aturan batasan usia minimal capres – cawapres diubah dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Selain PSI, ada juga Partai Garuda yang kemudian ikut menggugat atau mengajukan uji materi atas aturan ini.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi sedang mengkritik PDIP melalui anaknya, Kaesang Pangarep.
Arya mengatakan, cara Jokowi itu dinilai cukup halus untuk melancarkan kritik tersebut.
“Tapi nggak secara terang-terangan. Cara jawa lah,” kata Arya.
Menurut Arya, Jokowi telah memiliki perhitungan sendiri sebelum melancarkan kritik tersebut kepada PDIP. Karena tidak mungkin partai berlambang kepala banteng itu memecatnya. Jokowi, kata Arya, mempunyai peran dalam menaikkan suara PDIP. Jika didepak, maka partai itu akan kehilangan banyak suara.
Dalam aturan internal PDIP, anggota keluarga kader tak boleh berbeda partai. Aturan ini pernah dilanggar Gubernur Maluku Murad Ismail pada Mei lalu. Ketua DPD PDIP Maluku itu membiarkan istrinya, Widya Pratiwi, yang semula juga kader PDIP beralih ke Partai Amanat Nasional atau PAN. Akibatnya, Murad pun dipecat dari jabatannya selaku Ketua DPD PDIP Maluku. Selain dipecat, dia juga didepak dari partainya Megawati Soekarnoputri itu
Kaesang resmi bergabung dengan PSI setelah mendapatkan kartu tanda anggota atau KTA dari partai tersebut. Penyerahan KTA itu dilakukan jajaran pimpinan DPP PSI di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Sabtu siang, 23 September 2023. Kabar bergabungnya Kaesang sebelumnya telah dibocorkan via media sosial PSI dalam unggahan Rabu, 20 September 2023.
Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat mengakui memang AD/ART PDIP secara tegas melarang keluarga kader partainya untuk memiliki pilihan politik yang berbeda. Djarot menegaskan, yang dimaksud keluarga adalah suami, istri, dan termasuk anak.
Bakal Calon Presiden Anies Baswedan kembali mengkritik kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo. Kali ini, Anies mengkritik soal persoalan hukum di Indonesia. Ada beberapa persoalan hukum di Indonesia yang menurut dia harus diperbaiki.
“Kita semua menyadari kalau negeri ini akan maju apabila aktivitas perekonomian, aktivitas sosial, aktivitas budaya itu semua kita topang dengan kepastian hukum, rule of law. Hari ini kalau kita lihat banyak sekali praktik di dalam pemerintahan yang tidak mengedepankan good governance. Harus dibereskan, ujungnya kita kenal dengan istilah korupsi,” ungkap Anies dalam Indonesia Leaders Talk di Universitas Hasanuddin.
Ngomong-ngomong soal kepastian hukum, ada yang hal yang Anies ungkap. Kata Anies, kalangan dunia usaha lebih suka menandatangani perjanjian investasi di Singapura, bukan di Jakarta. Padahal mereka berinvestasi di Indonesia.
“Kedua dunia usaha. Banyak dunia usaha yang berkiprah di Indonesia dari internasional mereka memilih tidak menandatangani kontraknya di Jakarta. Mereka memilih menandatangani kontraknya di Singapura,” ucap Anies.
Lantas kenapa bisa begitu? Anies bilang ketika perjanjian tersebut bermasalah maka penyelesaiannya tidak menggunakan sistem hukum di Indonesia, tetapi Singapura. Anies mengatakan investor tidak percaya bisa mendapatkan keadilan apabila menggunakan sistem hukum Indonesia.
“Kenapa? Supaya apabila ada persoalan hukum maka tidak menggunakan hukum di Indonesia tetapi menggunakan hukum Singapura dan Pengadilan Singapura. Kenapa? karena mereka tidak percaya di sini mereka akan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya,” tutur Anies.
Maka Anies menegaskan permasalahan hukum ini harus diperbaiki. Ini yang akan dia lakukan nantinya kalau terpilih menjadi pemimpin Indonesia ke depan.
“Saya sampaikan bila investor internasional tidak mau tandatangan di Jakarta maka rule of law kita belum dipercaya. Kalau dipercaya maka semua mau tandatangan di Jakarta dan PR-nya kita perbaiki sistem yang kita miliki sekarang,” tegas Anies.
Survei Indo Riset menyatakan elektabilitas PDI-Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra turun pada September 2023. Sementara NasDem mengalami kenaikan. “PDIP dibandingkan bulan Agustus sedikit mengalami penurunan dari 26,8 persen ke 24,3 persen,” kata peneliti Indo Riset, Roki Arbi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan. Roki mengatakan elektabilitas Partai Gerindra per September 16,1 persen atau turun dari Agustus lalu sebesar 20,3 persen.
Penurunan juga dialami oleh PKB dari 10,4 persen menjadi 9,4 persen dan Partai Demokrat dari 4,8 persen menjadi 3,8 persen. Sedangkan elektabilitas PAN turun dari 2,8 persen menjadi 2,7 persen.
Sementara itu, elektabilitas Partai NasDem mengalami kenaikan dari 6,0 persen menjadi 8,3 persen. Kemudian, Partai Golkar juga mengalami kenaikan dari 8,1 persen menjadi 11,3 persen.
Kenaikan elektabilitas turut dialami oleh PKS yakni dari 6,6 persen menjadi 7,8 persen dan PPP naik dari 1,7 persen menjadi 2,6 persen.
Indo Riset melibatkan 1.200 orang responden dalam survei yang digelar 11-18 September 2023. Indo Riset menyampaikan survei ini memiliki margin of error survei +/-2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Di sisi lain, hasil survei Litbang Kompas periode Agustus 2023 menyatakan PDIP sebagai partai politik dengan elektabilitas tertinggi. PDIP tercatat memiliki elektabilitas sebesar 24,4 persen.
PDIP unggul 5,5 persen dari Gerindra yang menempati posisi kedua dengan elektabilitas 18,9 persen. Lalu, disusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di posisi ketiga dengan elektabilitas 7,6 persen.
Selanjutnya, survei mencatat Golkar di posisi keempat dengan perolehan 7,2 persen. Sementara Demokrat yang memperoleh elektabilitas 7,0 persen bertengger di posisi kelima.
Survei Indo Riset menyebut elektabilitas bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan naik di Pulau Jawa imbas deklarasi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres.
“Suara Anies mengalami kenaikan di Pulau Jawa, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah-DIY dan Jawa Timur. Kenaikan signifikan terjadi di Jawa Timur,” kata peneliti Indo Riset, Roki Arbi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan. Dalam dua bulan terakhir yakni Agustus dan September, elektabilitas Anies di Jawa Timur naik dari 12,8 persen menjadi 22,2 persen.
Kenaikan juga terjadi di Jawa Barat dari 24,7 persen menjadi 31,6 persen. Kemudian, di Jawa Tengah elektabilitas Anies naik dari 8,3 persen menjadi 14,4 persen.
“Kenaikan elektabilitas Anies Baswedan disumbangkan oleh beberapa faktor seperti efek dari deklarasi pasangan cawapres Muhaimin Iskandar dan bergabungnya PKB ke koalisi,” ujarnya.
Selain itu, kata Roki, kenaikan elektabilitas Anies juga terjadi karena membesarnya dukungan pemilih partai-partai koalisi ke Anies baik NasDem, PKS, dan PKB.
Indo Riset juga memetakan elektabilitas tiga capres secara umum. Dari survei tercatat Prabowo Subianto ada di posisi teratas meski terlihat tren penurunan.
Elektabilitas Prabowo per September sebesar 34,8 persen atau turun dari Agustus lalu sebesar 38,3 persen. Ganjar di posisi kedua dengan elektabilitas 34,4 persen atau relatif stagnan dari elektabilitas Agustus sebesar 34,3 persen.
Anies di posisi ketiga namun mengalami kenaikan dari 22 persen pada Agustus menjadi 25,2 persen pada September.
Indo Riset melibatkan 1.200 orang responden dalam survei yang digelar 11-18 September 2023. Indo Riset menyampaikan survei ini memiliki margin of error survei +/-2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei opini publik oleh Politika Research and Consulting (PRC) menunjukkan elektabilitas Anies meningkat signifikan di September menjadi 18,3 persen dibandingkan posisi per April 2023 sebesar 14 persen.
Sementara, elektabilitas Prabowo Subianto merosot drastis dari 40,5 persen per April 2023 menjadi 32,3 persen (September 2023). Penurunan yang sama terjadi pada Ganjar Pranowo, dari 40,8 persen (April 2023) menjadi 40,4 persen (September 2023).
Survei Indo Riset menyatakan elektabilitas bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengalami penurunan di Jawa Tengah yang identik dengan julukan ‘Kandang Banteng’ imbas sulitnya PDIP dalam mencari pasangan cawapres.
“Suara Ganjar turun di basis politiknya seperti di Jawa Tengah dan Bali,” kata peneliti Indo Riset, Roki Arbi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan.
Indo Riset mencatat elektabilitas Ganjar di Jawa Tengah dan DIY turun dari 70,0 persen pada Agustus 2023 menjadi 65,6 persen pada September 2023. Penurunan juga terjadi di Jawa Timur, dari 46,1 persen menjadi 43,9 persen. Kemudian, elektabilitas Ganjar di Bali dan Nusa Tenggara turun dari 51,7 persen menjadi 48,9 persen.
Kendati demikian, elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan di Jakarta-Banten, Jawa Barat, dan Maluku-Papua.
Elektabilitas Ganjar di Jakarta dan Banten naik dari 16,0 persen menjadi 21,0 persen. Sementara di Jawa Barat naik dari 18,1 persen menjadi 22,3 persen dan naik dari 27,5 persen menjadi 37,5 persen di Maluku dan Papua.
“Stagnasi suara Ganjar dapat dianalisis dari kesulitan PDIP mencari cawapres,” ucap Roki. Hasil survei Indo Riset menyatakan elektabilitas Ganjar mengalami stagnasi dari 34,3 persen pada Agustus 2023 menjadi 34,4 persen pada September 2023. Sementara Anies Baswedan mengalami kenaikan dari 22 persen menjadi 25,2 persen dan Prabowo Subianto turun dari 38,3 persen menjadi 34,8 persen.
Sementara, survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 3-9 Agustus 2023 mengungkap Ganjar menduduki posisi puncak dengan elektabilitas 37 persen. Prabowo berada di posisi kedua dengan 35,3 persen. Sementara itu, Anies menjadi kandidat satu-satunya yang mengalami penurunan elektabilitas dari 28,2 persen menjadi 22,2 persen.
Lembaga Indo Riset merilis hasil survei terkait elektabilitas bakal calon presiden (capres). Hasilnya, bakal capres Prabowo Subianto mengungguli Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Survei dilakukan pada 11-18 September 2023, menggunakan metode multi-stage random sampling. Sampel dipilih secara acak mempertimbangkan proporsi antara jumlah penduduk dengan distribusi sample per provinsi, proporsi penduduk yang tinggal di pedesaan dan perkotaan, serta proporsi jenis kelamin laki-laki 50% dan perempuan 50%.
Ada 1.200 sampel yang diwawancara secara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Dalam proses kendali mutu dilakukan dengan mewajibkan enumerator melaporkan penggunaan sharelive locaiton, spotcheck lapangan sebesar 25% oleh koordinator provinsi, serta call-back oleh tim pusat sebesar 75%.
Elektabilitas Anies mengalami kenaikan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi dan Gorontalo. Roki mengatakan kenaikan elektabilitas itu disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya dampak dari deklarasi cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
“Efek dari deklarasi pasangan cawapres Muhaimin Iskandar dan bergabugnnya PKB ke koalisi, terjadi kenaikan dukungan pemilih di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah-DIY pada Anies Baswedan dibandingkan survei bulan lalu, sumbangan yang terbesar didapatkan dari kenaikan elektabilitas di Jawa Timur,” ungkap Roki.
Sementara itu, Roki mengatakan elektabilitas Prabowo mengalami penurunan lantaran ada penurunan di basis suara Sumatera dan Jawa Barat. Elektabilitas Prabowo mengalami penurunan di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan.
“Penurunan juga dapat dianalisis dari tidak ada lagi sinyal dukungan yang jelas dari Presiden Joko Widodo,” katanya.
Selanjutnya, kata dia, untuk elektabilitas Ganjar masih stagnan. Dia menyebut Ganjar mengalami penurunan di Jawa Tengah dan Yogyakarta, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi dan Gorontalo, dan di beberapa provinsi lain mengalami kenaikan suara.
Berikut tren suara:
Anies Baswedan
– Jawa Barat: dari 24,7% menjadi 31,6%
– Jawa Tengah dan Yogyakarta: dari 8,3% menjadi 14,4%
– Jawa Timur: dari 12,8% menjadi 22,2%
– Bali dan Nusa Tenggara: dari 6,7% menjadi 16,7%
– Sulawesi dan Gorontalo: dari 23,5% menjadi 35,3%
Ganjar Pranowo
– Jawa Tengah dan Yogyakarta: dari 70,0% menjadi 65,6%
– Bali dan Nus Tenggara: dari 51,7% menjadi 48,3%
– Sulawesi dan Gorontalo: dari 18,8% menjadi 10,6%
Prabowo Subianto
– Sumatera: dari 41,5% menjadi 38,1%
– Jawa Barat: dari 46,0% menjadi 40,5%
– Jawa Timur: dari 40,6% menjadi 32,8%
– Kalimantan: dari 48,0% menjadi 32,0%
