STRATEGIC ASSESSMENT. Politikus PDIP Aria Bima berharap para ketua umum partai politik di Indonesia duduk bersama dan saling bermusyawarah untuk membahas Pilpres 2024. Ia pun menilai apabila terjadi mufakat, maka bisa saja Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon saja.
Sementara sejauh ini, sudah ada tiga kandidat bakal capres yang telah diusung sejumlah parpol atau koalisi. Mereka yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Dari ketiga nama itu, hanya Anies yang sudah mendeklarasikan cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
“Ini menarik adalah dinamika yang kita harapkan antar-tokoh ini mufakat, daripada nanti bertemu di simpang jalan, pada saat misalnya putaran kedua,” kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Aria kemudian mencontohkan partainya yang saat ini berproses untuk membuka komunikasi dengan Partai Demokrat yang baru saja hengkang dari koalisi pendukung Anies.
“Jadi ya lebih baik sekarang bermufakat dan bermusyawarah. Syukur-syukur bisa bertemu sampai dua calon itu sangat memperpendek waktu dan sangat efektif. Rakyat juga senang,” imbuhnya.
Aria selanjutnya mengatakan sesuai pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dansa politik menuju Pilpres akan sangat dinamis alias berubah-ubah, sebelum kemudian koalisi resmi mendaftarkan paslon bacapres dan bacawapres ke KPU pada Oktober atau November mendatang.
Dengan demikian, Aria menegaskan nama-nama kandidat yang masuk bursa cawapres dari Ganjar pun bisa berubah-ubah. Ia juga menekankan kewenangan untuk memutuskan calon pendamping Ganjar ada di tangan Megawati.
“Sangat mungkin Pak Prabowo juga bisa kita minta untuk jadi wakilnya pak Ganjar, bisa Pak Anies, Pak Muhaimin. Sebelum janur melengkung dansa-dansi politik ini saya kira tetap akan berlangsung,” ujarnya.
Perubahan tak terduga menjelang pemilihan presiden RI tahun depan membuat situasi sulit.
Setidaknya ini dirasakan aliansi partai politik konservatif terbesar di dunia, Centrist Democrat International (CDI), dan Nahdlatul Ulama (NU), gerakan masyarakat sipil Muslim terbesar dan paling moderat di dunia. Hal ini dilaporkan oleh media penampung opini Modern Diplomacy dalam artikel berjudul ‘The Indonesian presidential election produces an unexpected twist’ yang dirilis 8 September lalu.
Artikel itu sendiri dimuat Dr. James M. Dorsey, peneliti senior di S. Rajaratnam School of International Studies dan salah satu Direktur Institut Budaya Universitas Würzburg.
Dalam artikel disebutkan bagaimana keputusan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bergabung dengan Anies Baswedan sebagai calon wakil presidennya membuat CDI meradang.
Sebelumnya PKB telah menjadi organisasi yang terdiri dari partai-partai lintas negara yang berhaluan demokrasi itu sejak 2018 dengan tujuan bersama melawan radikalisme.
“Seorang ilmuwan politik lulusan Amerika Serikat (AS) dan mantan gubernur Jakarta yang memiliki hubungan dekat dengan kalangan Muslim konservatif dan kecenderungan politik identitas, Anies didukung dalam pemilu mendatang oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), saingan berat PKB diyakini berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin,” tulis media.
“Ini memprihatinkan,” tambahnya mengutip seorang pejabat senior CDI, seperti dikutip media tersebut. Sementara dalam artikel yang sama, NU disebut dengan cepat membantah pernyataan PKB bahwa gerakan tersebut mendukung langkah Cak Imin. NU menegaskan tidak mendukung calon presiden mana pun.
“Jangan ada calon yang (menghadirkan diri) mengatasnamakan NU. Kalaupun ada, mereka melakukannya atas kapasitas dan rekam jejak masing-masing,” muatnya menulis komentar Ketua NU Yahya Cholil Staquf, yang diketahui hubungannya dengan Cak Imin sudah lama renggang.
Pilihan Anies atas Cak Imin disebut menjadi upaya taktik untuk memenangkan suara di kubu NU di Pulau Jawa. Langkah ini menggarisbawahi pengaruh politik gerakan tersebut.
Sementara memasukkan para analis lain, ia menulis bahwa langkah Cak Imin dapat mengganggu koalisi yang mendukung Anies. Bahkan, mengakhiri karier politik Cak Imin sendiri serta kepemimpinan PKB jika pencalonannya sebagai wakil presiden gagal.
“Ini adalah permainan jangka panjang,” kata seorang analis muatnya. Kemitraan Anies dengan Cak Imin telah mendorong Partai Demokrat mundur dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang beranggotakan tiga partai calon presiden tersebut. Partai Demokrat mengharapkan Anies untuk mencalonkan Agus Yudhoyono, ketua partai dan putra tertua mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai cawapresnya.
Sementara itu, PKS mengatakan dewan penasihat agamanya perlu menyetujui pilihan Anies terhadap Muhaimin. Pengamat mencatat, PKS tidak hadir saat Anies dan Muhaimin mengumumkan kemitraannya.
Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan mengambil keputusan kontroversial dengan memilih calon wakil presidennya dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, atau yang akrab dipanggil Cak Imin.
Pemilihan Cak Imin ini dianggap sebagai salah satu strategi Anies dan koalisinya untuk mengambil suara pemilih muslim serta masyarakat di Indonesia Timur. Anis-Cak Imin akan mendapat dukungan dari partai pengusungnya yakni Nasional Demokrat (Nasdem), PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKB).
Pasangan Anies-Cak Imin sudah menyampaikan beberapa target besar, termasuk mendulang suara dari Indonesia Timur. Merujuk pada data Komisi Pemilihan Umum (KPU), ambisi Anies-Cak Imin mengeruk suara dari Indonesia Timur sebenarnya bisa dipahami. Penggabungan suara antara PKB dan Nasdem pada pemilihan umum (pemilu) 2019 sangat besar bahkan berada di peringkat pertama untuk wilayah kawasan Papua. Nasdem berada di posisi pertama untuk kawasan Papua dan PKB berada di posisi ketiga, di bawah Partai Amanat Nasional (PAN).
Gabungan PKB dan Nasdem menjadikan kedua partai ini menguasai 41,68% suara di Papua. Nasdem menguasai wilayah ini sebanyak 544,8 ribu suara dan PKB 267,2 ribu suara. Seperti yang diketahui, PKB memiliki beberapa kantong suara yang kuat, khususnya berasal dari wilayah Jawa Timur. Namun, dalam data hasil hitung suara Legislatif DPR RI pada 2019 terdapat suara signifikan dari wilayah luar jawa, yaitu Papua.
Wilayah Papua berada di peringkat ke-17 berada di posisi setelah beberapa kawasan di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Jumlah perolehan suara bahkan lebih tinggi dibanding dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang hanya berjumlah 261 ribu.
Nasdem dan PKB juga memiliki suara cukup besar di wilayah Sulawesi dan Nus Tenggara.
Namun, perlu dicatat jika kekuatan suara partai belum tentu sejalan dengan suara pemilih pribadi sehingga suara pemilih Cak Imin bisa lebih besar atau kecil dari partainya jika maju pilpres mendatang.
Politikus PDIP Deddy Yevry Sitorus mengakui ada tiga nama paling sering dibahas dan dianggap paling potensial untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Menurut Deddy, ketiga nama tersebut mengerucut dari semua total ada 12. Kemudian menyusut menjadi 10, dan tujuh nama.
“Semua masih punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Masih ditimbang-timbang. Tapi ada tiga nama memang yang paling sering dibicarakan,” kata Deddy.
Deddy hanya mengungkap dua di antara tiga nama tersebut. Keduanya yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dia enggan mengungkap satu nama lainnya.
“Pasti ada Ridwan Kamil, ada Pak Mahfud, ada yang lain juga gitu loh,” kata dia.
Namun, Deddy menyebut partainya tetap membuka peluang terhadap nama-nama lain yang belum beredar. Menurut dia, penentuan satu nama cawapres Ganjar masih akan melihat dinamika yang berkembang.
Satu nama cawapres Ganjar, lanjut dia, akan dibahas dan diputuskan Megawati Soekarnoputri bersama para ketua umum koalisi dari PPP, Perindo, dan Hanura.
“Ada beberapa nama yang sedang didalami di kita. Nanti bersama ketua umum partai lain, bersama Pak Ganjar, apakah di antara itu sudah pasti jadi wakil? Ya kita jangan mendahului takdir, bisa saja berubah,” ucapnya.
Sementara itu, RK dan Mahfud belakangan membenarkan sempat bertemu dengan Megawati. Namun, keduanya membantah pertemuan tersebut membahas soal tawaran cawapres.
RK mengatakan pertemuannya dengan Mega hanya membahas soal rencana pembangunan monumen Sukarno di Bandung. Sementara Mahfud enggan mengungkap topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengklaim bakal menjadi bagian tim pemenangan Anies Baswedan di Pilpres 2024.
“Salah satunya saya, sudah gitu saja. Salah satunya saya,” ucap Aboe di Kantor DPP PKS. Akan tetapi, menyebut hingga kini komposisi tim pemenangan itu masih dalam proses. Belum difinalisasi.
Aboe masih enggan merinci sosok-sosok yang akan mewakilkan PKS dalam tim pemenangan.
Dia hanya mengatakan bahwa Presiden PKS Ahmad Syaikhu juga akan memimpin langsung pemenangan Anies-Cak Imin di Pilpres 2024 mendatang.
Sementara itu, PKS masih belum menentukan sikap resminya di Pilpres 2024. Mereka akan menggelar rapat Majelis Syuro terlebih dulu untuk memutuskan mendukung Anies-Cak Imin atau tidak.
Sejauh ini, Majelis Syuro PKS baru menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Mengenai Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden, Majelis Syuro belum melakukan musyawarah.
Saat ini pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar baru mendapat dukungan resmi dari NasDem dan PKB. Mereka pun telah dideklarasikan di Surabaya pada awal September lalu.
Usai masuknya PKB ke Koalisi Perubahan, formasi parpol yang sebelumnya diisi oleh NasDem, PKS, dan Demokrat berubah.
Demokrat hengkang lantaran merasa NasDem dan Anies mengambil keputusan sepihak dengan bergabungnya PKB dan memutuskan Cak Imin cawapres.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkap rasa gembiranya ketika PKB gabung ke Koalisi Perubahan atau koalisi pendukung Anies Baswedan. Syaikhu optimis raih kemenangan di 2024.
Hal itu diungkap Syaikhu dalam sambutannya di pertemuan bersama Anies dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan. Syaikhu awalnya menyambut kunjungan Anies dan Cak Imin. Dia pun bersama mengajak seluruh jajaran PKS, PKB, dan NasDem berdiri nyanyi Yaa Lal Wathan.
“Kalau dalam konteks lalu, saya sudah mengucapkan ahlan wa sahlan kepada PKB, maka sebagai bagian yang lebih dekat lagi hari ini, bahkan hari ini sudah hadir di DPP PKS ini mari sama-sama menyambut kedatangan hari ini Yaa Lal Wathan,” kata Syaikhu.
Kemudian, para kader PKS, PKB dan NasDem pun menyanyikan Yaa Lal Wathan. Mereka tampak kompak bernyanyi.
Usai bernyanyi, Syaikhu kembali melanjutkan sambutannya. Dia mengatakan jika Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) akan semakin kompak. Syaikhu juga mengaku gembira dengan kehadiran PKB di KPP.
“Saya sudah sejak awal sangat bergembira dengan partai kebangkitan bangsa di KPP, sekali lagi inilah yang mengantarkan kita pada optimisme untuk meraih kemenangan karena mendapatkan luar biasa sambutan positif dari berbagai elemen keamanan dan kebangsaan,” ujarnya.
“Semoga sekali lagi koalisi ini betul-betul membawa harapan kemenangan dan kebaikan bagi umat bangsa dan negara,” imbuhnya.
Sebelumnya, Anies dan Cak Imin tiba di DPP PKS sekitar pukul 12.35 WIB. Keduanya kompak mengenakan kemeja warna putih.
Anies dan Cak Imin tampak turun dari dalam satu mobil yang sama. Anies dan Cak Imin disambut langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, dan jajarannya. Mereka tampak saling menyapa dan berjabat tangan.
Selain itu, dari PKB hadir pula Waketum PKB Jazilul Fawaid, Sekjen Hasannudin Wahid, Ketua DPP Lukmanul Khakim, Wakil Sekretaris Dewan Syura PKB Maman Imanulhaq, dan Wasekjen PKB Syaiful Huda.
Dari sisi NasDem turut hadir Waketum NasDem Ahmad Ali, Ketua Fraksi NasDem DPR Roberth Rouw, Bendum NasDem Ahmad Sahroni. Mereka kemudian langsung memasuki ruang pertemuan.
Bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari santri dan kiai Nahdlatul Ulama (NU) se-Jawa Timur (Jatim). Mereka akan mendukung Prabowo untuk memenangi Pilpres 2024.
“Dengan ini, kami masyarakat Jawa Timur bersama alim ulama, para kiai, ibu nyai, para santri menyatukan langkah, berniat dengan niat yang tulus istiqomah berjuang, berikhtiar, berijtihad memenangkan Prabowo untuk menjadi Presiden 2024-2029 melalui Pilpres 2024,” kata Koordinator Jawa Timur Bermunajat KH Ma’ruf Mubarok (Gus Mamak) dilansir detikJatim.
Dukungan kepada capres Prabowo itu disampaikan saat acara ‘Jawa Timur Bermunajat untuk H. Prabowo Pemimpin Berdaulat dan Petugas Rakyat’ di lapangan Ponpes An Nur 2 Al Murtadlo, Bululawang, Kabupaten Malang. Para santri dan kiai, santri, hingga bu nyai menyatakan tulus mendukung Prabowo di Pilpres 2024.
Gus Mamak percaya Indonesia akan lebih maju dan berkah jika Prabowo menjadi presiden. Menurutnya, Prabowo layak meneruskan kepemimpinan Jokowi. Prabowo dinilai punya nyali, karakter kuat, bisa mempersatukan rakyat hingga dikenal punya kedekatan dengan para kiai, ulama, dan santri.
“Kita semua memutuskan untuk memberikan dukungan kepada Bapak Prabowo Subianto karena berlandaskan ingin melihat Indonesia menjadi lebih maju dan lebih berkah dari saat ini. Kepemimpinan Presiden Jokowi memerlukan penerus yang memiliki nyali, berkarakter kuat, sosok pemersatu dan dekat dengan para kiai, ulama, habaib dan santri,” katanya.
Prabowo dinilai juga punya rasa ikhlas yang besar yang dibuktikan saat dia menjadi menteri Kabinet Indonesia maju. Selain itu, Prabowo juga diyakini memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin Indonesia berikutnya, hormat pada kiai serta peduli terhadap umat.
Sekretaris DPW PKB Jatim Anik Maslachah menyatakan akan terus berkhidmat ke Nadhlatul Ulama (NU). Salah satunya dengan menyerahkan bantuan kendaraan operasional kepada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Sukodono Sidoarjo.
Anik mengatakan penyerahan bantuan tersebut sebagai wujud dan pembuktian khidmat PKB kepada NU yang tak pernah luntur.
Menurut Wakil Ketua DPRD Jatim ini penyerahan bantuan dilakukan usai dirinya menggelar serap aspirasi tahun 2022 lalu. Di mana, para pengurus MWCNU Sukodono membutuhkan kendaraan operasional guna menunjang kinerja organisasi.
“Jadi waktu serap aspirasi, para pengurus mengusulkan bantuan itu. Alhamdulillah bisa kita perjuangkan dan bantuan bisa realisasi di tahun ini,” kata Anik.
Anik menyebut bantuan kendaraan operasional maupun bantuan pembangunan gedung MWCNU di Sidoarjo bukan yang pertama kalinya bagi dirinya.
Caleg PKB DPRD Jatim Dapil II (Sidoarjo) ini menyebut dirinya sudah belasan kali merealisasikan aspirasi dari pengurus MWCNU atau kantor banom NU di Sidoarjo. Selain itu ada puluhan lembaga di bawah naungan NU yang telah mendapat bantuan seperti sekolah, madrasah, masjid, ataupun mushola berupa sarana dan prasarana dari Anik selama menjabat di DPRD Jatim.
“Semua itu sesuai dengan perintah ketum Gus Muhaimin, amanat partai, bahwa kader PKB harus terus berkhidmat kepada NU, itu wajib,” tegasnya.
Ketua MWCNU Sukodono KH Drs Fathul Ibad menyampaikan mengapresiasi khidmat Anik dan PKB kepada NU di Sidoarjo. Bantuan yang diberikan tersebut sangat membantu para pengurus untuk menjalankan roda organisasi.
Fathul mengaku bantuan yang diberikan Anik sangat bermanfaat yakni ada 40 unit sepeda motor. Ia mendoakan Anik agar kembali terpilih menjadi anggota DPRD Jatim.
“Kami hanya bisa berdoa, Ibu Anik diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang halal. Tahun berikutnya jadi DPR kembali,” ungkap yang diampin serentak oleh para kader.
Pada kesempatan tersebut, Anik Maslachah juga menyerahkan tanah wakaf untuk pembangunan gedung PAC Muslimat NU Sukodono.
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Romli Atmasasmita mengungkapkan bahwa seseorang bisa dijerat pidana meskipun belum melakukan tindak kejahatan. Hal itu disampaikan Prof Romli saat menanggapi diperiksanya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin oleh KPK terkait dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) saat dirinya menjabat sebagai menteri.
“Bagi Hukum pidana, berbuat dan tidak berbuat ketika ada kejahatan memiliki akibat hukum yang sama yang dapat dipidana,” ungkapnya. Romli menjelaskan, meskipun dalam kasus tersebut Cak Imin belum menerima uang hasil korupsi, namun jika sudah ada keterangan dari minimal dua orang saksi maka itu bisa dijadikan sebagai bukti awal atau bukti permulaan.
Terlebih lagi, lanjut Romli, jika ada sebuah dokumen dalam perkara a quo yang mencantumkan nama Cak Imin. “Jika ada dua saksi atau lebih menerangkan kejadian yang sama tentang suatu peristiwa plus alat bukti surat (dokumen), maka sudah bukti permulaan,” ujarnya.
Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando mengatakan banyak yang bertanya-tanya saat dirinya hadir dalam peluncuran buku ‘Prabowo Subianto Sang Pemersatu Bangsa’ karya Sugiat Santoso. Ade mengatakan dirinya sudah luluh dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Bagaimana ceritanya?
Mulanya, Ade Armando mengaku dirinya dikenal sebagai orang yang kritis terhadap Prabowo. Ade juga mengaku pernah meminta publik untuk tidak memilih Prabowo.
“Saya memang senang karena saya ini ramai dibicarakan antara lain karena saya kan lebih dikenal sebagai orang yang kritis terhadap Pak Prabowo 2014-2019, sampai 2 bulan atau 3 bulan yang terakhir saya masih bilang kenapa kita tidak boleh memilih Pak Prabowo,” kata Ade dalam peluncuran buku ‘Prabowo Subianto Sang Pemersatu Bangsa’ di Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Slipi, Jakarta Barat.
Ade mengatakan Prabowo kemudian hadir ke Kantor DPP PSI. Prabowo, katanya, juga meminta dirinya untuk bertemu empat mata.
“Tahunya Prabowo datang ke kantor PSI dan ketika Pak Prabowo masuk ke ruangan PSI, ruang rapat itu dia bilang ‘Itu Ade Armando ya’. Mas Habib ada di situ, awkward juga saya Mas ini mau diapakan ya,” kata Ade.
Ade kemudian mengungkap isi pembicaraan empat mata dengan Prabowo. Ade menyebut Prabowo malah memujinya.
“Terus dia bilang gini, ‘Nanti kita ngomong berdua ya’. Makin tegang gitu kan. Ternyata dia bilang ‘Pak Ade ini, saya selalu nonton videonya, anda memang kritis terhadap saya, tapi saya hargai, saya pikir memang harusnya beginilah harusnya orang-orang Indonesia berpikir rasional’,” kata Ade menirukan percakapan dengan Prabowo.
Ade mengaku saat itu kaget dengan sikap Prabowo. Ade mengaku luluh dengan Prabowo. Ade lalu menyinggung kini musuhnya sudah berganti, tapi tak menyebut siapa musuhnya itu.
“Ketika itulah saya kaget ya, lihat Pak Prabowo sama sekali bayangan saya tentang dia yang pemarah itu nggak ada sama sekali, bahkan dia peluk-peluk dan dia bilang gini, ini betul-betul dia bilang ‘Menurut saya video-video Anda kalau saya kasih nilai 9,5’. Ya luluh lah hati saya kan,” kata Ade.
“Ya besoknya ada gambar saya dengan Pak Prabowo lagi dipeluk-peluk ramailah orang ngomong tentang saya, tapi nggak apa-apa, saya tidak merasa malu sih itu, bahkan saya merasa bangga. Sekarang musuh saya sudah ganti soalnya,” sambungnya.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan dua kekuatan besar dalam kancah politik Indonesia serta pemilihan umum legislatif 2019.
Bila merujuk pada hasil pemilu 2019, gabungan dua partai ini bisa menjadikan koalisi mereka dengan suara terbanyak. Hal ini akan menguntungkan calon presiden (capres) yang mereka usung yakni Ganjar Pranowo. Sebaliknya, capres dan koalisi saingannya harus mengejar ketertinggalannya di beberapa lokasi yang dikuasai.
Artinya, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto harus bekerja keras menaklukkan pendukung PDI-P.
Peta kantong kekuasaan kedua partai ini dapat tercermin dari hasil hitung suara legislatif DPR RI pada 2019 yang mencerminkan kekuatan partai secara nasional. Daerah Pemilihan (Dapil) dapat menjadi gambaran jumlah suara dalam suatu wilayah yang diperebutkan.
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan kekuatan partai banteng berada di posisi pertama, menguasai kantong suara mencapai 19,91% atau 27,4 juta suara. Koalisinya, PPP berada di peringkat ke-9 menguasai 4,51% atau 6,2 juta suara.
PDIP tercatat menguasai suara di wilayah Banten III dengan perolehan suara mencapai 1,7 juta atau berkontribusi 6,35% dari seluruh suara perolehan. Wilayah kekuasaan PDIP dilanjutkan dengan Bali, Jawa Tengah V, Jawa Timur VI, dan Jawa Tengah IV.
Sedangkan, suara terkuat PPP datang dari dapil Jawa Timur XI dengan perolehan suara 254 ribu atau setara dengan 4,09% dari seluruh yang telah diperoleh. Titik kekuatan PPP selanjutnya terlihat pada wilayah Jawa Barat XI, Jawa Barat V, Nusa Tenggara Barat II, dan Jawa Timur VIII.
PDIP yang mengusung calon presidennya Ganjar Pranowo sebagai Mantan Gubernur Jawa Tengah, tentu memiliki basis kekuatan partai yang juga besar di wilayah tersebut. Peta kekuatan Ganjar dan partainya akan menjadi tugas besar pesaingnya untuk dapat memenangkan suara pada 2024 nanti.
Namun, perlu dicatat jika kekuatan suara partai belum tentu sejalan dengan suara pemilih pribadi sehingga suara pemilih bisa lebih besar atau kecil dari partainya jika maju pilpres mendatang. Selain itu, data menggunakan basis 2019 yang tentunya dapat berbeda pada pemilihan 2024 nanti.
Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan merespons janji bakal calon pasangannya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang akan mengucurkan dana Rp 5 miliar untuk tiap desa jika memenangkan Pilpres 2024. Menurutnya, janji tersebut merupakan niat baik yang digagas oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk memajukan desa.
“Komitmen kita adalah memberikan kesetaraan kesempatan, kenapa dulu ada niat yang sangat baik dari PKB, rencana sangat baik dari PKB , karena kita ingin desa kita maju,” ujar Anies saat konferensi pers di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat.
Anies mengatakan bahwa janji tersebut memperlihatkan bahwa ia bersama Cak Imin tidak ingin desa tertinggal. Sebaliknya, ia bersama Cak Imin berharap setiap desa mempunyai peluang yang sama. “Kita tidak ingin desa kita tertinggal, dan kita ingin ada kesempatan yang setara, agar kue APBN itu anggaran yg besar itu dirasakan oleh lebih banyak lagi unsur bangsa Indonesia,” kata Anies.
Sebelumnya, Cak Imin berjanji jika ia bersama Anies memenangkan Pilpres 2024 dana desa akan meningkat menjadi Rp 5 miliar. Menurutnya, pada tahun ini, setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp 2 miliar.
Hal tersebut Cak Imin sampaikan dalam pidato politik di Pondok Pesantren Al Aqobah Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. “Kalau saya nanti sama Mas Anies menang, insyaallah akan ada perubahan drastis di dalam pengelolaan-pengelolaan aset dan kekayaan negara bagi percepatan kemakmuran negara. 2023 berhasil Rp 2 miliar, insyaallah 2024 tiap desa bisa sampai Rp 5 miliar per desa,” ujar Cak Imin. Cak Imin menjelaskan, Indonesia kaya secara alam dan memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berlimpah.
Dia menilai angka Rp 5 miliar bukanlah harga mahal untuk memajukan ekonomi desa. “Bayangkan dulu tiap desa cuma Rp 250 juta. Di tangan Pak Halim (Mendes), bisa melonjak langsung jadi Rp 2 miliar per desa,” ucapnya.
Sejumlah organisasi buruh di bawah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan dukungan kepada pasangan bakal capres dan cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024.
Acara deklarasi dukungan digelar di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (12/9). Keputusan dukungan tersebut merupakan hasil Rakernas II DPP KSPSI 2023.
“Memutuskan, menetapkan, keputusan Rakernas II Tahun 2023, tentang calon presiden dan wakil presiden RI yang didukung KSPSI pada Tahun 2024. Pertama, mengesahkan Bapak H. Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden RI,” demikian salah satu bunyi poin deklarasi seperti dibacakan salah satu anggota KSPSI.
Pada kesempatan itu, KSPSI sekaligus mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal cawapres pendamping Anies.
“Mengesahkan Bapak H. Abdul Muhaimin Iskandar sebagai cawapres RI”.
Dengan dukungan itu, Surat Keputusan Hasil Rakernas II KSPSI juga memerintahkan kepada anggota KSPSI di seluruh Indonesia untuk memenangkan Anies-Cak Imin di Pilpres 2024.
Anies dan Cak Imin turut hadir dalam acara tersebut. Keduanya kompak mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Cak Imin tiba lebih dulu ditemani Wasekjen PKB Syaiful Huda sekitar pukul 10.30 WIB. Sementara, Anies tiba 15 menit kemudian menaiki Toyota Innova Zenix berwarna hitam.
Pada kesempatan itu, KSPSI turut menyampaikan sejumlah tuntutan dan harapan terkait perbaikan di sektor buruh. Mereka di antaranya menyampaikan penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja, menguatkan perlindungan terhadap pekerja migran, dan perluasan sektor lapangan kerja.
“Rekomendasi, mengurangi penempatan ART ke luar negeri, dengan memastikan lapangan pekerjaan di sektor pertanian, peternakan, kelautan, serta perikanan di daerah pedesaan,” kata Sekjen KSPSI, Arif Minardi.
