STRATEGIC ASSESSMENT-Jakarta. Presiden Jokowi telah mencabut subsidi atas minyak goreng kemasan dan memutuskan hanya mensubsidi minyak goreng curah. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan, kebijakan tersebut wujud kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan minyak goreng masyarakat.
“Pemerintah di satu sisi sangat peduli terhadap kebutuhan masyarakat, tapi di sisi lain pemerintah menyadari industri ini harus berjalan terus. Jadi bapak Presiden ingin menjaga keseimbangan ini, yakni menjaga kepentingan masyarakat dan produsen (pengusaha),” kata Edy di Jakarta dalam keterangannya, Sabtu (19/3/2022). Edy mengakui, tidak mudah dalam pelaksanaan kebijakan baru terkait minyak goreng tersebut. Sebab kata dia, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan pasokan minyak goreng curah agar tidak terjadi kelangkaan di pasaran.
Terlebih dengan keluarnya kebijakan tersebut akan membuka peluang pengguna minyak goreng kemasan beralih ke curah. Selain itu, potensi terjadinya kebocoran pada distribusi juga akan semakin besar. Hal itu, membutuhkan pengawasan yang lebih maksimal, agar pemberian subsidi atas minyak goreng curah bisa tepat sasaran.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut diambil pemerintah setelah memperhatikan situasi penyaluran dan keadaan distribusi minyak goreng saat ini. Selain itu, harga komoditas di pasar global yang terus naik.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengungkapkan telah terjadi kebocoran minyak goreng murah yang dijual ke luar negeri. Adapun kebocoran minyak goreng murah itu merupakan hasil domestic market obligation (DMO) di tingkat distributor.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan, minyak goreng murah hasil kebijakan DMO sudah mencapai 415 juta liter sejak implementasi 14 Februari 2022 lalu. Artinya, ketersediaan minyak goreng murah tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 1,5 bulan ke depan.
Sementara itu, Ombudsman RI membeberkan dugaan penyebab minyak goreng langka di pasaran. Dugaan tersebut berdasarkan hasil analisa dan investigasi penyebab kelangkaan komoditas tersebut.
“Ini adalah upaya pengumpulan dan pencarian informasi untuk pemeriksaan oleh Ombudsman pada tahap selanjutnya. Oleh karena itu penyebab kelangkaan ini sifatnya masih dugaan,” ungkap Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers, Selasa (15/3).
Dugaan pertama, ada perbedaan data kebutuhan minyak goreng di dalam negeri (domestic market obligation/DMO) yang dilaporkan dengan realisasinya.
Yeka mengatakan sebelumnya Kementerian Perdagangan mengklaim berhasil mendistribusikan minyak goreng curah dan kemasan sebanyak 415.787 ton ke masyarakat. Distribusi minyak itu melebihi perkiraan kebutuhan konsumsi minyak goreng satu bulan yang hanya mencapai 327.321 ton.
Kedua, Ombudsman menduga kelangkaan minyak goreng terjadi karena pelaksanaan DMO tersebut tanpa diikuti dengan pemasangan antara eksportir crude palm oil (CPO) atau olahannya dengan produsen minyak goreng. Selain itu, tidak semua produsen minyak goreng mendapatkan CPO DMO dengan harga domestic market obligation (DPO).
Ketiga, panik beli atau panic buying juga masih terjadi. Yeka mengatakan panic buying masih terjadi meskipun volumenya mulai menurun.
Keempat, rumah tangga atau pelaku usaha UMKM meningkatkan stok minyak goreng, sebagai respon terhadap belum adanya jaminan ketersediaan minyak goreng, terlebih lagi menghadapi puasa dan hari raya.
Kelima, munculnya spekulan yang memanfaatkan kondisi disparitas harga yang sangat besar antara harga eceran tertinggi (HET) dengan harga di pasar tradisional yang sulit untuk diintervensi. Terakhir, kelangkaan minyak goreng diduga terjadi karena gagalnya fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan.
Ombudsman memberikan rekomendasi agar kelangkaan tersebut bisa teratasi. Seperti, menghilangkan disparitas antara harga DPO, HET dan harga pasar. Sebagai gantinya, penetapan harga bisa dikembalikan pada mekanisme pasar dengan tetap memberlakukan DMO untuk menjamin ketersediaan minyak goreng. Adapun opsi yang bisa diambil adalah melepas aturan HET untuk minyak goreng kemasan sederhana dan premium yang saat ini masing-masing seharga Rp13.500 dan Rp14 ribu per liter.
Hasil riset Ombudsman selama kurun waktu Februari hingga Maret 2022, menemukan kebutuhan pasar terhadap penetapan HET minyak goreng semakin meningkat. Riset yang dilakukan pada 274 pasar di seluruh Indonesia ini mencatat kepatuhan pasar modern pada 22 Februari hanya 69,85 persen, namun pada 14 Maret meningkat menjadi 78,94 persen.
Adapun ritel tradisional dari 57,14 persen menjadi 74,19 persen. Sedangkan di ritel tradisional dari 10,19 persen menjadi 16,67 persen. Namun, kondisi terbalik pada pasar tradisional. Sebagai pasar paling banyak konsumen ternyata kepatuhannya terhadap HET malah menurun, dari sebelumnya 12,82 persen menjadi 4,25 persen.
Sementara. Direktur HRD and Legal PT Sumi Asih Markus Susanto mengatakan pabriknya yang bergerak di bidang oleokimia setop produksi karena aturan DMO dan DPO minyak sawit. Markus mengatakan, pabriknya yang berlokasi di Tambun, Bekasi, Jawa Barat ini telah merumahkan 350 karyawannya.
Dikatakan Markus, selain pabriknya, dikabarkan ada lima pabrik lain yang dikabarkan bernasib sama, sehingga total ada enam pabrik yang setop produksi. Dari perusahaan-perusahaan yang tutup itu, menurut Markus, akan menimbulkan efek domino yang negatif. Sebagai contoh, dengan tidak produksinya Sumi Asih, misalnya, dapat mengganggu perusahaan lain yang bekerja sama dengan Sumi Asih.
Markus mengungkapkan, lantaran sudah tiga pekan tidak berproduksi, pihaknya juga tidak bisa melakukan ekspor. “Kita sebagai bangsa Indonesia benar-benar malu, kredibilitas kita sudah hancur di dunia internasional. Saya tidak bisa ekspor sudah sebulan ini. Buyer-buyer saya di China, Filipina dan di Eropa mau gugat di arbitrase,” katanya.
Setidaknya, ada empat orang pengusaha Indonesia yang makin jadi crazy rich dari usaha minyak goreng: pertama, Keluarga Widjaja, pemilik Sinar Mas Group menempati urutan kedua daftar orang terkaya Indonesia 2021 versi Forbes. Produk minyak goreng terkenalnya sudah pasti tak asing lagi terutama bagi ibu-ibu yakni Filma.
Kedua, Anthoni Salim dengan bisnis Grup Salim yang terkenal dengan produk mie instannya yakni Indomie. Selain Indomie, ternyata grup ini juga mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dari minyak goreng dengan memiliki bisnis kelapa sawit yang dijalankan melalui PT Indofood Agris Resources Ltd. Minyak goreng terkenalnya adalah Bimoli.
Ketiga, Bachtiar Karim pemilik grup Musim Mas menempati urutan ke-10 orang terkaya Indonesia 2021 versi Forbes. Musim Mas diketahui sebagai salah satu perusahaan sawit terbesar di Indonesia. Produk minyak goreng mereka sangat dikenal di pasaran salah satunya adalah Sanco.
Keempat, Martua Sitorus adalah konglomerat sawit yang menempati posisi ke-14 orang terkaya Indonesia 2021 versi Forbes. Martua adalah pemilik grup Wilmar. Minyak goreng yang diproduksi oleh perusahaannya diantaranya Fortune dan Sania.
Sebelumnya, Mantan Menko Kemaritiman 2015-2016 Rizal Ramli mengkritik Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi sebagai pejabat yang asal njeplak. Pasalnya kata Rizal, banyak pernyataannya Lutfi yang dia anggap sebagai lelucon tidak lucu. Pernyataan pertama mengenai mahal dan langkanya kedelai di Indonesia yang terjadi karena ada 5 miliar babi di China mengkonsumsi kedelai.
“Memang lelucon yang tidak lucu, menteri perdagangan ini saya pernah sebut sebagai menteri asal njeplak. Misalkan dia katakan kita kesulitan kedelai, karena ada babi 5 miliar di China makan kedelai, padahal babi di China 402 juta. Kedua, babi itu makan ampas kedelai,” kata Rizal Ramli, di Pondok Pesantren (Ponpes) Bani Abdul Hanan, Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu (12/03).
Pengusaha minyak kelapa sawit menuding kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng memicu pasar gelap (black market). Kebijakan ini menimbulkan perbedaan signifikan antara harga yang ditetapkan pemerintah dengan harga eceran.
Alexius Darmadi, Direktur Utama PT Sumi Asih, mengatakan sistem Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation (DPO) dan HET menyuburkan praktik black market. Pedagang minyak goreng dadakan ada di mana-mana.
Penetapan HET memang memiliki tujuan baik tetapi Alexius menyebut ini malah membuat pedang limbung. Harga minyak goreng di pasaran tidak sesuai harga di pasaran.
“Kalau dengan sistem DMO, DPO, dan HET apakah itu bisa jalan. Ini membuat kericuhan dalam kita sendiri antara Satgas Pangan dan produsen yang tidak berkaitan dengan ekspor. Tetapi apa Satgas itu tahu, bukan meremehkan, tapi sosialisasinya kan butuh waktu. Ini jadi simpul kericuhan ini semua,” katanya.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga menilai hal ini tidak mungkin terjadi. Menurutnya aparat penegak hukum sudah ketat mengendalikan penyelundupan. “Saya pribadi sudah di industri minyak goreng hampir 35 tahun, kalau dulu 1998 pada ekspor tinggi, memang banyak penyelundupan. Namun sekarang bea cukai kita sudah canggih dan tidak mungkin ada penyelundupan,” katanya.
Partai Demokrat melakukan operasi pasar dengan cara menyalurkan 16 ton minyak goreng kepada ibu-ibu rumah tangga di Ngawi, Jawa Timur, Selasa (8/3/2022). Dalam operasi pasar tersebut, hadir anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Ibas Yudhoyono.
Suami Siti Ruby Aliya Rajasa itu bahkan langsung menuangkan minyak goreng curah ke wadah yang dibawa warga. Sembari melayani, Ibas juga berbincang dengan mereka guna mendengarkan pengalaman soal sulitnya mendapatkan minyak goreng yang dibeli susuai harga eceran tertinggi atau HET. Ngawi merupakan basis konstituen Ibas, sapaannya, putra bungsu Presiden RI ke-6. Edhi Baskoro Yudhoyono atau Ibas Yudhoyono duduk di DPR RI mewakili masyarakat dari daerah pemilihan Jawa Timur VII yang terdiri Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi.
Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat DPR RI Santoso menilai, ajakan Ketua KPK Firli Bahuri kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng bertanda bahwa persoalan tersebut sudah krusial.
“Kalau saya melihatnya ini tandanya bahwa persoalan minyak goreng ini sangat krusial, sehingga sampai lembaga antirasuah mau turut membantu,” ujar Santoso, Rabu(9/3/2022).
Santoso menduga adanya konspirasi untuk mencari keuntungan sepihak, baik produsen minyak goreng atau para pengawas, dalam hal ini adalah ASN di kementerian terkait dalam kasus kelangkaan ini.
“Oknum-oknum soal kuota yang memproduksi dan pajaknya sampai berapa menjual ke dalam negeri? Berapa keluar negeri? Berapa bayar pajaknya? Ini kan berhubungan dengan ASN bisa saja terjadi di sini adanya,” bebernya.
Selain itu, Santoso meminta persoalan kelangkaan minyak goreng jangan disepelekan. Menurutnya, hal ini menyangkut hajat hidup rakyat secara keseluruhan.
“Berarti kelangkaan ini sangat meresahkan, dan bukan hal yang ringan. Kalau langka kan bukan hanya soal orang yang nggak punya duit. Orang yang punya duit pun akhirnya enggak bisa beli minyak kan,” ungkapnya. Meski begitu, Santoso mengingatkan Filri agar tetap melaksanakan tupoksi sesuai bidangnya sebagai Pimpinan KPK. “Melakukan pencegahan dan penangkapan para koruptor begitu,” tandasnya.
Sebelumnya diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri berkomitmen mengatasi kelangkaan kebutuhan minyak goreng yang saat ini terjadi di tengah masyarakat. Mengingat, kelangkaan minyak goreng ini cukup meresahkan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mengajak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto merapatkan barisan mengatasi kelangkaan minyak goreng.
Sejumlah video antrean panjang viral di media sosial di sejumlah tempat, seperti di Pesanggrahan Jakarta Selatan dan Pemalang Jawa Tengah. Kondisi ini pun menyulut respon dari sejumlah pihak. Tak terkecuali Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Syadat Hasibuan alias Gus Umar.
Ia menyebut jika sejak Indonesia Merdeka tidak pernah ia mendapati masyarakat harus mengantre minyak goreng hingga seperti ini. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara penghasil bahan utama pembuatan minyak goreng terbesar di Dunia. Gus Umar pun meminta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk mundur dari jabatannya. “Mendag harus mundur karena gak becus ngurus perdagangan minyak,” pungkasnya.
Menurut Redaksi, prahara atau kisah pilu kelangkaan minyak goreng yang telah menyebabkan jatuh korban jiwa dan antrian panjang konsumen harus segera disikapi dengan tegas dan jelas oleh Presiden Jokowi, apalagi jika benar rumors terkait reshuffle kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat, maka harus ada yang bertanggung jawab, karena publik juga telah menilai beberapa Menteri jauh mencapai target outcomenya mulai dari penembakan dan rusuh di Papua, kasus-kasus crazy rich, masalah ketenagakerjaan sampai kelangkaan minyak goreng. (Red/dari berbagai sumber).
