Polusi udara (Foto diambil dari www.greenpeace.org)
STRATEGIC ASSESSMENT. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menilai Instruksi Presiden Joko Widodo soal bekerja dari rumah atau WFH untuk mengatasi masalah kualitas udara atau polusi di Jakarta, sebagai kebijakan yang mengada-ada dan bukan solusi yang tepat. “Kami menilainya sebagai kebijakan yang lucu dan aneh! Kajian apa yang dipakai oleh Presiden Joko Widodo hingga bisa menyimpulkan bahwa WFH akan bisa mengatasi polusi udara? Kebijakan ini justru akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat. Karena jika diberlakukan secara ketat sekalipun, WFH tidak akan pernah efektif untuk bisa mengatasi masalah polusi udara untuk jangka panjang. Bahkan akan menghambat pergerakan warga serta mengganggu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berpotensi membuat banyak pekerja akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Demikian disampaikan Mirah Sumirat, SE Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers tertulis kepada media.
Mirah Sumirat juga mengingatkan pentingnya Pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk melibatkan stakeholder terkait sebelum mengambil keputusan yang akan berdampak pada masyarakat. Khusus untuk stakeholder ketenagakerjaan, sebelum memutuskan kebijakan WFH, Pemerintah perlu melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari perwakilan pekerja dan pengusaha yang ada dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit. Juga perlu dipastikan, jikapun terpaksa memberlakukan WFH, tidak boleh ada satu sen pun hak pekerja yang dikurangi.
“Namun saat ini, tidak ada urgensinya pemberlakuan WFH apalagi dengan dalih untuk mengatasi polusi udara”, pungkas Mirah Sumirat.
