Airlangga Hartarto-Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)
STRATEGIC ASSESSMENT. Politikus senior Golkar Jusuf Kalla (JK) tak mempersoalkan keputusan Golkar mendeklarasikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres, meski hasil munas telah menetapkan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai capres. Menurutnya langkah Golkar itu diambil karena melihat kondisi politik yang sulit untuk mencalonkan Airlangga.
“Ya kalau sulit kan, orang Golkar-nya juga itu melihat kenyataan yang ada,” kata JK di Markas Pusat PMI, Jakarta Selatan. JK mengatakan tak perlu dilakukan Munaslub lantaran Airlangga tidak menjadi capres dari Golkar.
Ia juga mengaku menghargai langkah Golkar yang menjalin koalisi untuk mencapreskan Prabowo.
“Tiap partai kan perlu berkoalisi, ya tentu kita menghargai hal tersebut, tinggal mereka menjalankan proses selanjutnya bagaimana teknisnya,” katanya.
Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PAN Fikri Yasin menanggapi pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP Romahurmuziy (Rommy) yang menyebut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bubar usai PAN dan Golkar beri dukungan ke Prabowo Subianto. PAN menilai ungkapan itu tak pas. “Kalau kalimat bubar nggak pas juga, justru PPP yang keluar duluan gabung ke PDIP,” kata Fikri.
Fikri menyebut saat itu PAN dan Golkar masih mematangkan arah dukungan capres. Setelah pembahasan koalisi dan dukungan sudah tetap barulah mendeklarasikan ke publik.
“Sementara kita masih terus mematangkan arah capresnya supaya benar-benar solid. Setelah matang pembicaraan baik tentang koalisi maupun capresnya maka disepakatilah kemarin itu deklarasi,” ujar Fikri.
Ia mengatakan koalisi pendukung Prabowo kini sudah bertambah menjadi 4 partai, yakni PAN, Golkar, Gerindra dan PKB. Ia mempersilakan partai lain jika ingin bergabung di tengah jalan.
“Ya koalisi saat ini 4 partai, tapi kalau ada di tengah jalan ada yang mau gabung tentu sangat terbuka,” ucapnya.
Diketahui, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mendeklarasikan dukungan ke bakal calon presiden Gerindra Prabowo Subianto kemarin. PPP menyebut di hari itu pula KIB yang sebelumnya diisi tiga partai bubar.
“Dengan adanya dukungan resmi PAN dan Partai Golkar ke Pak Prabowo hari ini, otomatis hari ini pula lah ‘peresmian’ bubarnya KIB alias goodbye KIB,” kata Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP Romahurmuziy (Rommy). Rommy menyebut dari awal ia sudah menyampaikan potensi KIB bubar lantaran PPP sudah memberikan dukungan ke Ganjar Pranowo. Anggota KIB, Golkar dan PAN pun kini resmi memberikan dukungan yang berbeda dari pilihan PPP.
“Dari awal saya sampaikan bahwa KIB auto-bubar manakala partai-partai anggotanya semua sudah menyatakan dukungan resmi yang berbeda kepada capres tertentu,” ujar Rommy.
Dukungan kepada calon presiden Prabowo Subianto semakin hari semakin bertambah. Ketua Umum DPP Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer menginformasikan bahwa pada Selasa (15/8) ratusan organ relawan pendukung Jokowi akan melakukan deklarasi sekaligus meresmikan Rumah Pemenangan calon presiden Prabowo.
Acara itu tepatnya berlangsung di Jalan Imam Bonjol nomor 25, Menteng dan akan dihadiri Capres Prabowo Subianto. “Ratusan organ relawan Jokowi akan mendukung Capres Prabowo Subianto pada 15 Agustus mendatang,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta.
Noel – sapaan Immanuel – mengatakan, setelah rapat persiapan peresmian “Kantor Pemenangan” pada Minggu, mengemukakan, bahwa sudah ada ratusan organ relawan Jokowi yang siap memberikan dukungan kepada Prabowo.
“Disamping Prabowo sebagai pemimpin terbaik bangsa saat ini, juga mungkin sudah takdir dan hak sejarahnya Prabowo menjadi Presiden RI di 2024. Maka wajar saja kalau hari demi-hari dukungan terhadap Prabowo semakin bertambah dan mengalir terus,” kata Noel yang juga Ketua Umum DPP Jokowi Mania.
Noel yang didampingi Ketua Panitia Rumah Pemenangan Relawan Prabowo Presiden, Akhmad Gojali Harahap dan Ketua-Ketua relawan pendukung Jokowi mengatakan, selain Prabowo, Hasyim Joyohadikusumo juga akan hadir.
“Selain itu, ada ratusan Ketua Organ Relawan dan ribuan massa akan hadir pada peresmian Rumah Pemenangan tersebut,” ujarnya.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak masalah apabila nantinya PPP hengkang dan membatalkan dukungan capres kepada Ganjar Pranowo jika keberatan Cawapres yang dipilih sebagai pendamping Ganjar bukan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Uno. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menegaskan kerja sama politik yang dibangun oleh PDIP adalah kesukarelaan dan tidak ada paksaan. Pun PDIP sudah memiliki tiket mencalonkan capres dan cawapres secara mandiri pada kontestasi politik 2024.
“Monggo, lagi-lagi kan bagi PDIP kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan, tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman, dan lain sebagainya,” kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Basarah menilai kerja sama politik yang tidak berlandaskan kesukarelaan hanya akan menjadi batu pengganjal. Ia juga menyebut keputusan mengenai sosok cawapres ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Basarah selanjutnya membeberkan sejumlah nama yang masuk sebagai kandidat cawapres Ganjar, di antaranya Sandiaga Uno, Mahfud MD, Yenny Wahid, Andika Perkasa hingga Erick Thohir.
“Saya kira probability mereka untuk menjadi cawapres pak Ganjar, cukup tinggi. Kita tunggu nanti pada akhirnya batas akhir pendaftaran capres dan cawapres yang telah diatur KPU, kita lihat bagaimana formasi grouping parpolnya, dan formasi capres cawapresnya,” ujarnya.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy alias Rommy sebelumnya mengatakan pihaknya baru akan mengambil sikap jika Sandiaga Uno tak terpilih jadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo.
Rommy tak menyebut secara rinci sikap seperti apa yang bakal diambil. Ia hanya mengatakan Sandiaga sudah memenuhi syarat sebagai pendamping Ganjar di pemilihan presiden tahun depan.
“Tinggal kita berbicara, apalagi hari ini, partai parlemen tinggal PPP dan PDIP. Kalau tidak ada perubahan ya, saya katakan itu konstelasi per hari ini, karena kita tahu persis politik masih sangat cair,” kata dia.
Ia tak menampik kemungkinan perubahan di tubuh koalisi pengusung Ganjar, mengingat situasi politik yang dinamis. Namun, sejauh ini PPP tak punya rencana lain atau plan B jika Sandiaga akhirnya tak terpilih sebagai Cawapres Ganjar.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengungkapkan lima provinsi paling rawan praktik politik uang di Pemilu 2024. Pernyataan itu tertuang dalam hasil analisis Bawaslu soal isu strategis politik uang dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan Pemilihan Serentak 2024.
“Dari 34 provinsi yang dijadikan unit analisis, setidaknya ada lima provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi terjadinya praktik politik uang,” demikian rilis resmi Bawaslu yang diterima CNNIndonesia.com. Lima provinsi tersebut yakni Maluku Utara dengan skor tertinggi 100; kemudian disusul Lampung 55,56; Jawa Barat 50; Banten 44,44; dan Sulawesi Utara 38,89.
Sementara itu, 29 provinsi lain masuk kategori rawan sedang soal praktik politik uang. Bawaslu juga mencatat, berdasarkan data analisis, tak ada satu pun provinsi yang masuk kategori rawan rendah.
Gambaran serupa juga terjadi di tingkat kabupaten/kota. Menurut Bawaslu, tidak ada kabupaten/kota yang masuk kategori rendah di indeks kerawanan terjadinya politik uang.
Dari 514 kabupaten/kota, sebanyak 24 kabupaten/kota masuk kategori paling rawan terjadi praktik politik uang.
Dari jumlah tersebut, lima kabupaten paling rawan politik uang yakni Kabupaten Jayawijaya di Papua, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah, Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat, dan Kabupaten Lampung Tengah di Lampung.
Hasil temuan itu menunjukkan praktik politik uang masih dianggap wajar. “Ini menegaskan politik uang menjadi pemandangan umum yang terjadi di semua wilayah di Indonesia dengan derajat dan gradasi kasus yang berbeda,” lanjut Bawaslu.
Bawaslu lalu menyebut sederet upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah praktik politik uang. Langkah itu di antaranya sosialisasi kepada masyarakat soal bahaya dan kerugian praktik politik uang serta pendampingan optimal untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat.
Bawaslu juga menyarankan pihak berwenang memaksimalkan regulasi untuk menjerat pelaku politik uang.
“Inovasi dan kreasi dalam agenda pencegahan politik uang menjadi kunci untuk menguatkan agenda pencegahan dan penindakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perlawanan pada praktik politik uang,” demikian menurut Bawaslu.
Guru Besar Ilmu Kebijakan dan Pengembangan Olahraga Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Prof. Dr. H. Amung Ma’Mun, M.Pd. berpendapat bahwa ada dua momentum penting pasca peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2023 mendatang, yakni Sumpah Pemuda 28 Oktober dan Hari Pahlawan 10 November. Menurutnya, dua peristiwa sejarah tersebut layak dipertimbangkan untuk waktu deklarasi capres-cawapres yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
“Jika hal ini menjadi salah satu pertimbangan, tentu memiliki nilai strategis sebagai tanggung jawab moral bahwa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sangat mempertimbangkan substansi peristiwa sejarah 28 Oktober 1928 yang menjadi spirit lanjutan dari Gerakan Boedi Oetomo 1908 dan Hari Pahlawan 10 November 2023 sebagai wujud penghormatan kepada para pendiri bangsa yang dengan susah-payah mendirikan negara bangsa Indonesia melalui pengorbanan yang luar biasa,” kata Prof. Amung saat dihubungi KBA News.
Profesor UPI Bandung kelahiran Garut, Jawa Barat 62 tahun silam itu mendasarkan basis pemikirannya pada kondisi aktual saat ini yang tidak berjalan dengan baik. Menurutnya, hal tersebut dirasakan oleh seluruh masyarakat di mana kondisi persatuan dan kesatuan negara bangsa sedang terancam. Ditambah dengan kenyataan adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada kelompok kecil masyarakat (oligarki) dan bukan masyarakat luas pada umumnya. Di samping itu ada kecenderungan di beberapa daerah NKRI dengan datangnya ‘invasi’ Tenaga Kerja Asing (TKA).
“Oleh karena itu, dalam posisi seperti ini, pasangan Pak Anies Baswedan akan sangat bagus manakala ditetapkan pada momen 28 Oktober 2023 yang akan datang sekaligus sebagai bentuk komitmen politik KPP dalam merefleksikan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai spirit kebangsaan untuk melakukan perbaikan pembangunan di semua lini kehidupan agar bangsa ini dapat mencapai cita-citanya sebagaimana tertuang pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu: Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” jelas akademisi yang juga mantan atlet bola voli pada tahun 1987.
Selain opsi pengumuman capres-cawapres pada momen Sumpah Pemuda, Atlet golf nasional dalam Asian Service Games 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia itu berpendapat bahwa KPP dapat juga memilih momentum Hari Pahlawan 10 November mendatang sebagai simbol penting dalam melakukan perbaikan di semua lini pembangunan dengan tetap didasari oleh semangat kepahlawanan.
“Maksudnya adalah bahwa mengabdikan diri sepenuhnya dalam melaksanakan kepemimpinannya bagi pembangunan masyarakat agar berkemajuan, sehingga hidupnya lebih berdaya, dengan prinsip dasar mengamalkan Pancasila secara menyeluruh dan terimplementasikan secara nyata, jauh dari hanya sekedar slogan semata,” terangnya pada KBA News.
Lebih lanjut, Staf Ahli Kemenpora periode 2011-2016 lalu menjelaskan implementasi sila kesatu sampai kelima Pancasila, yaitu masyarakat dijamin secara aman dan nyaman melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Kemudian tidak boleh lagi muncul pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum aparat negara. Lalu persatuan Indonesia harus tetap terjaga. Setelah itu prinsip kebebasan sipil perlu diberi ruang kembali untuk diperbincangkan secara lebih luas. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus terwujud dengan berbagai upaya dan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan.
Terkait sosok cawapres yang cocok dan berpeluang memenangkan kontestasi Pilpres 2024, akademisi yang ditetapkan sebagai profesor/guru besar terhitung mulai tanggal 1 April 2020 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46378/MPK/KP/2020 itu menilai berdasarkan kriteria yang ada.
“Pak Anies Baswedan secara elegan dan logis akan mempertimbangkan tiga hal pokok yang menjadi kriteria untuk menetapkan pendampingnya, yaitu figur yang harmonis (dapat bekerjasama sekaligus memberi peluang untuk memenangkan persaingan); tidak ada beban kepemimpinan masa silam; dan berani menghadapi berbagai situasi yang dihadapi, termasuk dalam keadaan tidak normal dalam dasar-dasar yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan,” papar Dekan FPOK-UPI periode 2000-2008.
Prof. Amung menambahkan, saat ini beberapa nama calon pendamping Anies Baswedan sudah mengemuka di etalase publik, yaitu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan yang belakangan santer adalah putri mantan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Almarhum), Yenny Wahid.
“Langkah-langkah penting yang dapat dilakukan adalah memetakan pendapat masyarakat dari berbagai belahan provinsi untuk dikaji secara cermat, ke arah mana mereka lebih berpihak untuk dijadikan dasar penetapan sebagai Calon Wakil Presiden. Walaupun saya membaca dari berbagai kecenderungan dalam beberapa polling peserta diskusi, sebagai contoh RH Channel lebih mengemuka nama AHY sebagai figur relevan untuk menjadi Calon Wakil Presiden yang paling memenuhi kriteria yang disampaikan Pak Anies Baswedan. Dan juga secara alamiah figur tersebut direspons positif oleh masyarakat luas,” paparnya kepada KBA News.
Lebih lanjut, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat periode 2008-2011 itu berpandangan positif jika Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 bersama KPP mengajak tokoh-tokoh yang disebutkan di atas agar kukuh bergabung sekalipun pada saatnya nanti tidak ditetapkan menjadi Calon Wakil Presiden, melainkan menjadi tim pemenangan nasional.
“Barangkali akan menjadi fair manakala Pak Anies Baswedan bersama KPP menentukan mekanisme melalui pemetaan respon masyarakat, yaitu akan mendukung atau memilih beliau jika disandingkan dengan salah satu Calon Wakil Presiden yang dipilih publik. Model survei dapat dilakukan secara terbuka di antara tokoh-tokoh dimaksud. Barangkali hal ini akan menjadi sandaran di mana mereka selanjutnya akan berjuang bersama,” pungkasnya.
Menteri BUMN Erick Thohir memuji pembangunan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) yang disebutnya luar biasa. Musababnya, kata Erick, PIK 2 tak hanya membangun kawasan properti tapi membangun kawasan customer experience. Erick memuji kawasan PIK 2 karena tidak hanya membangun kawasan kawasan properti tapi membangun kawasan customer experience.
“Luar biasa bagaimana bisa membangun kawasan customer experince,” kata Erick saat meresmikan kawasan wisata kuliner Aloha di PIK 2, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Selasa 8 Agustus 2023.
Erick menyebutkan, perputaran uang di PIK 2 dalam sebulan mencapai Rp 65 miliar dan dia yakin angka ini bisa terus meningkat dengan jumlah kunjungan yang terus melonjak.” Saya yakin angka ini bisa tripple. kunjungannya mencapai 20 ribu, bahkan tertinggi 80 ribu,” kata Erick.
Dia mengatakan hal yang luar biasa ketika ada sektor swasta yang berani berinvestasi di industri yang semestinya pemerintah hadir lebih agresif. “Ada private sektor, di bawah kepemimpinan Pak Aguan dan keluarga,” kata Erick. Menurut dia, industri kreatif dan pariwisata di Indonesia harus terus didorong. Sebab, jika dilihat dari dalam perbandingan kedatangan pariwisata di Indonesia dengan negara tetangga masih jauh. “Artinya belum sampai pada potensi yang kita ingingkan,” ucapnya.
Hal ini, kata Erick, menjadi sebuah dorongan untuk kolaborasi pemerintah dan swasta bersatu meningkatkan industri kreatif dan pariwisata. “Ini yang kita dorong kolaborasi anatara pemerintah dan swasta dan kami BUMN ikut mendukung,” ucapnya.
Adapun Erick hadir dalam peresmian Aloha PIK 2 didampingi pendiri Agung Sedayu Sugianto Kusumo atau Aguan. Berkali kali Erick mengucapkan kata luar biasa dan takjub dengan suasana dan konsep destinasi tematik wisata kuliner bernuasa pantai Hawaii tersebut. “Awalnya saya bingung ini di Hawai atau di PIK,” katanya.
Namun Juru Bicara bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan justru menyebut pembangunan kawasan PIK 2 itu melanggar hak asasi manusia (HAM) warga desa. Juru bicara atau Jubir Anies, Angga Putra Fidrian, mengaku telah mendatangi perkampungan warga desa kompleks perumahan elite di PIK 2. Dia mendapati tembok setinggi lebih dari dua meter yang membentengi perkampungan warga dengan komplek perumahan PIK 2.
“Saya sudah ke sana langsung, sepanjang jalan warga dibentengi dengan tembok lebih dari dua meter,” kata Angga, seperti dilansir dari Tempo. Kedatangan Angga seiring dengan video viral di media sosial terkait tembok yang membatasi kompleks dengan perkampungan warga tiga desa, yaitu Desa Salembaran, Desa Lemo, dan Desa Muara di Kabupaten Tangerang.
Menurut Angga, pendirian tembok tersebut melanggar hak asasi manusia. “Jangankan untuk bisa akses, pandangan ke laut pun terhalang tembok,” ujarnya. Dia mengatakan tembok pembatas setinggi hingga lima meter dengan panjang enam kilometer tersebut terlihat di peta Google Earth. Videonya diunggah seorang warganet di platform media sosial Tiktok dan juga Twitter hingga viral beberapa waktu lalu.
Menurut Jubir Anies itu, tembok pembatas sebagai bagian dari proyek pengembangan perumahan dan pusat niaga PIK 2 itu telah membatasi akses dan mobilitas masyarakat tiga desa di kawasan Teluknaga Tangerang.
Akibatnya, kata Angga, banyak dari warga yang harus kehilangan pendapatan dan pekerjaan, banjir berkepanjangan, dan kesulitan akses publik yang dibutuhkan.
Angga juga berpendapat, tembok pembatas itu juga berpotensi menimbulkan kerawanan sosial ke depannya.
“Kami mendesak agar seluruh akses publik yang ada di PIK 2 bisa segera dibuka untuk masyarakat sekitar,” katanya.
Dia menyampaikan masyarakat desa seperti terpinggirkan dengan keberadaan tembok tinggi yang memisahkan wilayah mereka dengan akses jalan dan fasos (fasilitas sosial), serta fasum (fasilitas umum) yang ada di PIK 2.
Menurutnya, sebagaimana ketentuan seharusnya, PIK 2 tidak boleh menutup akses publik yang menjadi kewajibannya bagi masyarakat sekitar. “Hal itu juga adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi pengembang ketika izin pengembangan diberikan sebelumnya,” kata dia.
Angga mengatakan pengembang PIK 2, yaitu Agung Sedayu dan Salim Group wajib memberikan sepenuhnya akses bagi warga sekitar tanpa kecuali. Kalau pun ada alasan teknis masih tahap pembangunan, itu bukan alasan menutup akses.
“Mestinya bisa ditata sedemikian rupa agar akses tetap diberikan, tanpa proses pembangunan menjadi terganggu,” ujar Angga seraya meminta Pemerintah Kabupaten Tangerang mencabut izin pengembang PIK 2 jika tidak mau membuka akses publik dengan cara mencabut izin PIK 2.
Seperti diketahui, PIK 2 memanfaatkan lahan pulau reklamasi di Teluk Jakarta yang dahulu bernama Pulau C. Anies Baswedan, saat menjadi Gubernur Jakarta, memutuskan menghentikan megaproyek barisan pulau reklamasi. Namun ada tiga pulau yang diputuskan diteruskan dengan alasan sudah telanjur jadi, termasuk di antaranya adalah Pulau C ini, yang kemudian diubah namanya di era Anies menjadi Pantai Maju.
