STRATEGIC ASSESSMENT. Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Sulaeman Tanjung menegaskan PBNU tidak pernah memberikan mandat khusus kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang saat ini dinakhodai oleh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Pernyataan itu merespons klaim Cak Imin sebelumnya yang mengatakan PKB merupakan bagian dari PBNU dan akan memakai organisasi tersebut sebagai daya tarik untuk kepentingan Pemilu 2024.
“Tidak pernah ada titipan aspirasi atau mandat khusus ke PKB. Adapun aspirasi warga NU kami dititipkan kepada semua aktor dan partai politik yang ada. Jadi, perlu dicatat ya, tidak hanya PKB,” ujar Sulaeman.
Sulaeman mengatakan PKB hanya dipilih oleh kurang dari 10 persen warga Nahdliyin. Artinya, terang dia, mayoritas warga Nahdliyin sebesar 90 persen ogah sama PKB.
“Ini yang harus menjadi PR PKB. Jangan hanya mengklaim tapi kenyataannya mayoritas warga NU tidak menitipkan aspirasinya melalui PKB,” kata Sulaeman.
Ia menambahkan PKB harus bekerja keras untuk menggaet suara banyak warga Nahdliyin.
“Silakan dibuktikan dengan upaya-upaya konkret memperjuangkan aspirasi NU. Tidak hanya main klaim dengan pernyataan-pernyataan saja,” tandasnya.
Sebelumnya, Cak Imin angkat suara terkait PKB yang dianggap akan pakai daya tarik PBNU untuk kepentingan Pilpres 2024. Menurut dia, PKB juga merupakan bagian dari PBNU.
“Penegasan NU-PKB, PKB-NU itu kan penguatan bagi kader-kader di bawah untuk terus solid, rapatkan barisan, pemilu sudah semakin dekat. Itu sebetulnya penegasan komitmen juangnya, komitmen juang ke NU-an. Karena PKB ini banyak mandat perjuangan NU,” kata Cak Imin di DPP PKB.
Ia mengaku ingin bertemu dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
“Ya pastilah (ingin bertemu). Ketemu atau tidak ketemu itu kan soal teknis ya. Tapi, prinsipnya adalah perjuangan kultural, perjuangan sosial, dan keagamaan ada di sana (PBNU). Perjuangan politik ada di sini (PKB),” tutur Cak Imin.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons ucapan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mengaku membuka opsi berkoalisi dengan PDIP.
“Ya, kami welcome. Karena kerjasama itu kan menjadi suatu keharusan menjadi bagian dari kultur bangsa,” kata Hasto saat ditemui wartawan di Sekolah DPP PDIP, Jakarta.
Soal kemungkinan koalisi dengan PKB, Hasto turut menyinggung terkait PKB yang memiliki kedekatan sekaligus kesamaan dalam hal kultural dan basis massa dengan partai berlambang banteng bermoncong putih itu.
“Apalagi hubungan PDI Perjuangan dengan PKB itu kan memang dari sejarah pembentukannya, dari aspek ideologi kedekatan para pemimpinnya, dan juga secara kultural serta akar basis masa itu memang saling melengkapi,” tutur Hasto.
Hasto pun tak menepis kemungkinan PKB akan menjadi salah satu partai yang akan berkoalisi dengan PDIP dalam waktu dekat.
Terlebih, kata Hasto, PDIP terus berkomunikasi secara intens dengan PKB usai pertemuan antara Puan Maharani dengan Cak Imin.
“Ya nanti kita liat momentum yang tepat, karena PDI perjuangan sudah banyak melakukan dialog secara intens, maka juga dibentuk tim kecil setelah Mbak Puan, kemudian Pak Said Abdullah pak Olldy Dondokambey dan Mas Bambang Pacul berkeliling maka kemudian tim inilah yang menindaklanjuti,” jelas Hasto.
Prabowo Subianto diyakini bisa terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024, jika memberikan posisi Ketua Umum Partai Gerindra kepada Presiden Joko Widodo.
“Jika Prabowo ingin terpilih menjadi Presiden, Prabowo harus berikan posisi Jokowi sebagai Ketua Umum Partai Gerindra,” ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL.
Karena menurut Saiful, saat ini adalah pertarungan antar king maker. Di mana, Ganjar Pranowo king makernya adalah Megawati Soekarnoputri, sedangkan Anies Baswedan punya Surya Paloh. “Jika Prabowo ingin Jokowi jadi king makernya, maka Prabowo harus serahkan tampuk kekuasaan Gerindra kepada Jokowi,” kata Saiful.
Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, tidak ada cara selain Jokowi diposisikan sebagai Ketum Gerindra, jika Prabowo ingin menang sebagai Presiden 2024. Saiful meyakini, selain akan sangat berpeluang memenangkan Pilpres 2024, hal tersebut justru akan menjadi hal yang sangat strategis bagi Gerindra untuk memenangkan Pemilu 2024.
“Terlebih seperti dilihat belakangan, posisi Jokowi sering terlihat tidak harmonis atau sering berseberangan dengan Megawati,” pungkas Saiful.
