STRATEGIC ASSESSMENT. Pimpinan Dayah Buket EQra al-Haramein Meulaboh Aceh Barat, Haramen NuriQmar dan sering dipanggil Abu Meulaboh mengingatkan dan mengkritik pedas Pj Bupati Aceh Barat, Mahdi Efendi lewat surat terbuka.
Secara terpisah komunikasi lewat WhatShapp kepada beritamerdeka.net, Rabu 19 Juli 2023 dengan tegas mengatakan Pj Bupati Mahdi tidak adil dan berkhianat kepada warga Aceh Barat.
Surat terbuka dengan beberapa point penting, dikirim khusus bersama dengan foto beliau (Abu Meulaboh) kepada media ini. Tembusannya disampaikan juga kepada Presiden Republik Indonesia dan Mendagri.
Pada kesempatan itu, Abu Meulaboh, juga dengan tegas meminta Mendagri untuk tidak memperpanjangkannya kedua kali. “Kalau cara kerjanya begitu, banyak boneka dipeliharanya. Rakyat Aceh Barat rugi, selama dua tahun,” ungkapnya.
Inilah Surat Terbuka Abu Meulaboh untuk Pj Bupati Aceh Barat Mahdi ;
Surat Terbuka,
Yang Terhormat
Pj Bupati Aceh Barat
di Meulaboh
Tembusan Yth:
1. Presiden Republik Indonesua.
2. Mendagri
Saya selaku rakyat Aceh Barat merasa keprihatinan luar biasa selama kepemimpinan Pj Bupati Aceh Barat periode 2022-2023.
Sesungguhnya Pj Bupati Aceh Barat di amanahkan oleh Pemerintah Pusat:
1. Melayani rakyat Aceh Barat mulai dari persoalan sembako hingga pelayanan BBM layaknya seperti darah-daerah lain.
Namun hal itu tidak mampu di fungsikan sebagai ke-Pj-an nya sesuai dengan amanah UU.
a. Terutama masyarakat pengguna BBM solar harus selalu antri berjam-jam hingga puluhan meter. Sisi lain, pihak pertamina sebagai pihak distributor yang di percayakan pemerintah sudah menghitung secara sistemik pengguna BBM solar di Aceh Barat.
b. Harga pupuk petani seolah tidak bertuan, seperti hidup di negri ntah-berantah. Mudah-mudah dalam waktu ini sudah teratasi.
2. Pelelangan Proyek.
Memang santer terdengar, terutama bagi pelaku jasa konstruksi tidak mendapatkan keadilan sebagai putra-putri Aceh Barat, bahkan katanya (berita angin tidak sedap, mudah-mudah salah) harus ketemu seseorang terlebih dahulu untuk mendapatkan pekerjaan.
Kalau memang kejadian nya seperti itu, maka betapa terkhianati Aturan atau UU yang sudah mengatur tentang pelelangan jasa konstruksi.
3. Pihak pengelola Belanja daerah (Pj Bupati) wajib mengaolokasikan dana belanja daerah harus tepat sasaran dan wajib mengikuti Juklak dan Juknis agar terpenuhi keadilan sebagai tujuan rakyat berbagai pihak.
Meskipun banyak hal lain yang terbatas di sampaikan, namun pihak Pj Bupati Aceh Barat belum terlambat untuk memperbaiki kelemahan kinerja nya, karena pertanggungan jawab nya tidak hanya berakhir pada tugas di pemerintahan nya, tapi ada pertanggungan jawaban nya yang tidak berkesudahan di saat bertemu SANG PENCIPTANYA …
Namun selaku orang Muslim kita jangan bosan-bosan mendoakan pemimpinnya agar mereka selalu di beri hidayah dan menjalankan keadilan sebagai pembawa Risalah TUHAN nya sehingga di ciptakan Khalifah-khalifah Nya walaupun seukuran Geuchik dan TuhaPeut .
Penulis Surat Terbuka:
1. Ketua WanHor Demokrat.
2. Pimpinan Dayah Buket EQra al-Haramein Meulaboh Aceh Barat, (Haramen NuriQmar, (Abu Meulaboh).
Sementara itu, di Meulaboh, Aceh Barat, salah seorang politisi Partai Nasdem yang tidak mau disebutkan namanya kepada Redaksi mengatakan, posisi Pj.Bupati Aceh Barat perlu dibicarakan karenaa tidak ada progres sama sekali, sehingga sebaiknya ada penggantinya.