STRATEGIC ASSESSMENT. Wacana koalisi 4 partai ke arah permanen mencuat dan mendukung Ketum Gerindra Prabowo Subianto jadi capres. Sementara 3 partai lain PKB, Golkar, dan PAN masing-masing disebut punya nama untuk jadi cawapres Prabowo.
PKB mengusulkan Ketumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, begitu juga dengan Golkar yang mengusulkan Ketumnya Airlangga Hartarto. Sementara PAN kencang mengusung Menteri BUMN Erick Thohir. Siapa yang lebih kuat peluangnya untuk dampingi Prabowo?
Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai ketiganya memiliki peluang yang sama. Ketiganya juga menurut Adi memiliki plus minus tersendiri. Terkait Cak Imin menurut Adi memang memiliki basis partai yang kuat di beberapa daerah. Cak Imin juga bisa dikategorikan sebagai perwakilan NU. Namun, secara elektabilitas masih terbilang kurang signifikan untuk mendongkrak Prabowo.
“Cak Imin adalah sosok ketum PKB, dan PKB yang pertama menyatakan gabung ke Prabowo, ini menjadi cukup dipertimbangkan Prabowo. PKB juga dianggap memiliki basis konstituen solid terutama di Jatim, Jateng,d an mampu mengkonsolidasi basis NU. Termasuk PKB ini Islamnya cukup kentara. Cuma secara elektabilitas cawapres, Cak Imin belum muncul secara signifikan untuk mendongkrak Prabowo,” ujarnya.
Begitu juga dengan Airlangga, Adi menilai Golkar memiliki basis yang juga solid, terlebih selalu berada pada posisi capres yang menangkan pemilu. Kekurangannya, elektabilitas Airlangga sebagai cawapres pun masih belum cukup untuk Prabowo.
Sementara Erick Thohir yang tidak memiliki partai tapi didukung oleh PAN lebih unggul elektabilitasnya mengalahkan Cak Imin dan Airlangga. Namun, dari partai elektoral PAN termasuk dalam kategori rendah.
“Erick Thohir dari sisi kepartaian paling rendah elektabilitasnya kalah dengan PKB dan Golkar, tapi Erick Thohir belakangan elektabalitasnya mulai muncul secara signifikan di atas Cak Imin dan Airlangga, tapi selisihnya tidak terlampau jauh sih, ini juga menjadi pertimbangan bagi Prabowo kalau mengambil Erick Thohir. Erick Thohir juga dinilai punya logistik yang memadai,” ucapnya.
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangungan (PPP) Muhammad Mardiono mengaku akan memperjuangkan Sandiaga Uno alias pasang badan agar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu bisa menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo di meja perundingan dengan PDIP.
“Tentu nanti tugasnya beralih kepada saya untuk memperjuangkan hal itu (Sandi menjadi cawapres Ganjar) di meja perundingan,” ujar Mardiono di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.
Ia menyadari hal tersebut tak bisa diputuskan sepihak. Namun menurutnya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputi menginginkan kerjasama politik yang sama dan sudah mengantongi 10 nama cawapres untuk Ganjar.
Dia juga menyarankan Sandi menjadi ketua badan pemenangan pemilu (Bappilu). Namun, hal tersebut tak akan menggugurkan usulan sebagai bacawapres bagi Gubernur Jawa Tengah itu.
“Tidak ya (tetap cawapres). Jadi, nanti akan menjadi pembahasan. Karena PPP menyadari sepenuhnya bahwa ini yang kita putuskan bukan main-main. Ini soal presiden dan wakil presiden,” kata dia.
Mardiono mengatakan perpaduan antara PDIP dan PPP mencerminkan rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, pasangan Ganjar dan Sandi bisa menyatukan dua ideologi nasionalis-religius.
Rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menimbulkan spekulasi soal peluang koalisi PD-PDIP. Akankah spekulasi tersebut jadi nyata?
Lebih jauh, Burhanuddin melihat rencana pertemuan Puan dengan AHY ini adalah strategi baru yang diterapkan PDIP setelah gelaran Rakernas. “Jadi setelah ada indikasi stagnasi elektoral terhadap Ganjar Pranowo sehingga PDIP lebih inklusif. Sebelumnya kan terkesan PDIP kurang inklusif terhadap elite partai lain maupun dalam mempromosikan Ganjar Pranowo sebagai capres,” kata Burhanuddin.
PDIP dinilai sebagai parpol yang awalnya kurang berkomunikasi dengan partai lain. PDIP dinilai kalah strart dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang lebih dulu safari politik.
“Jadi yang dibikin PDIP itu memberi sinyal atau gestur inklusif, yang kedua memperluas konstituen Ganjar. Pada titik ini sebetulnya PDIP kalah start dengan Pak Prabowo yang lebih agresif mendatangi Pak SBY di Pacitan, mendatangi banyak elite partai dan sebagainya. Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” kata Burhanuddin.
Puan Maharani juga dinilai Burhanuddin menjalankan strategi dengan baik. Puan dipujinya mewarisi kepiawaian Taufiq Kiemas dalam membangun komunikasi dengan pihak luar kala menjadi ice breaking di antara SBY dan Megawati.
“Lepas nanti AHY jadi atau tidak berkoalisi dengan PDIP atau AHY jadi cawapres Ganjar atau tidak yang terpenting sinyalnya sudah disampaikan ke publik dan konstituen PD dan itu akan membantu PDIP dan Ganjar untuk investasi di putaran kedua. Strategi ini bagian dari upaya memperluas pangsa pasar pendukung Ganjar dengan menunjukkan suatu sinyal gestur bahwa PDIP dan Ganjar itu merangkul dan lebih inklusif,” pungkasnya.
Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon menanggapi soal evaluasi dukungan ke bacapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan. Jansen menegaskan bahwa evaluasi itu bukanlah suatu ancaman. Jansen menyebut pembentukan Koalisi Perubahan tidak terdapat unsur paksaan dari pihak tertentu. Koalisi ini, katanya, merupakan inisiasi Partai Demokrat.
“Dan kami membentuk koalisi ini secara sadar, bukan ada paksaan dari pihak manapun. Jadi terbentuknya koalisi ini adalah persis sebagaimana amanat konstitusi, capres cawapres itu diajukan oleh partai politik,” ujarnya.
“Jadi ini murni koalisi yang kami bentuk atas kesadaran Partai Demokrat sendiri beserta dua kawan kami yang lain tanpa ada tekanan dari pihak manapun,” sambungnya.
Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa Demokrat tak akan keluar dari koalisi untuk mendukung Anies.
“Jadi jangan dimaknai kemudian Partai Demokrat karena memberikan evaluasi ingin lancar dari perahu, ini nggak, banyak kesempatan mas Ketum AHY, kita akan berusaha melayarkan koalisi ini sampai ke pulau manapun yang kita tuju,” ujarnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat menduga turunnya survei elektabilitas bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan karena belum ada deklarasi cawapres. Demokrat membuka opsi evaluasi jika belum ada deklarasi berpasangan hingga Juni ini.
“Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief kepada wartawan, Senin (5/6).
Saat ditanya maksud evaluasi tersebut, Andi Arief mengatakan evaluasi itu bersifat menyeluruh.
“Evaluasi menyeluruh,” kata Andi.
Anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pengusung Anies Baswedan, Sudirman Said menyatakan pihak yang menolak agenda perubahan dan perbaikan sama saja membuang ajaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Hal itu disampaikan Sudirman untuk mengkritisi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyinggung Presiden RI selanjutnya tak perlu bicara perubahan dengan alasan perkembangan Indonesia kini sudah menemukan ‘resep’ yang pas.
“Orang beragama akan mempedomani ajaran Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Bahkan dikatakan bila hari ini sama dengan kemarin, dan esok sama dengan hari ini, kita merugi. Pancasila menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya semua manusia Indonesia diminta menjalankan ajaran agama. Menolak agenda perbaikan dan perubahan, sama dengan membuang Pancasila,” kata Sudirman.
Sudirman menegaskan Luhut yang berstatus sebagai pejabat negara seharusnya tak mengucapkan pernyataan demikian.
Baginya, tugas utama seorang pemimpin adalah menghadirkan perbaikan. Perbaikan dalam hal ini bisa bermakna percepatan, perluasan, penyempurnaan, atau penataan ulang program maupun tata cara mengelola.
Ia menegaskan seorang pemimpin negara yang tak boleh membawa agenda perubahan sama seperti pemimpin yang tak memiliki nilai tambah.
“Buat apa ada Pemilu yang biayanya puluhan triliunan bila pemimpin yang terpilih tidak menjanjikan perbaikan,” kata dia.
Sudirman juga meminta Luhut melihat kehidupan bernegara dengan mata hati. Di satu sisi ia mengaku banyak yang telah Indonesia capai dan kerjakan. Di sisi lain Indonesia masih memiliki setumpuk pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Ia mencontohkan kasus korupsi yang terus meluas, masih adanya kesulitan rakyat yang dialami 40 persen warga miskin, hukum yang tak bekerja dengan adil hingga hutang yang semakin besar dan kohesi sosial yang terkoyak.
“Kesemuanya adalah hal-hal yang harus diatasi, bila negara dan bangsa kita mau menjadi negara bangsa berwibawa dan kuat. Melarang pemimpin baru bicara perubahan sama saja meminta membiarkan masalah-masalah di atas tidak diselesaikan,” kata dia.
Ia turut menyoroti nantinya capres-cawapres yang maju di Pemilu 2024 harus membuat visi dan misi. Baginya, seorang pemimpin harus merumuskan visi, misi dan program yang lebih baik.
“Apakah semua calon Presiden dan Wakil Presiden tak boleh merumuskan sesuatu yang lebih baik? Mosok visi misi capres hanya: Melanjutkan situasi yang sekarang?” kata dia. Luhut sebelumnya sempat meminta supaya presiden pengganti Jokowi tak usah bicara perubahan. Ia mengklaim pemerintah telah menemukan pola agar Indonesia masuk kelompok negara berpenghasilan tinggi (high income country).
Baginya, presiden selanjutnya harus meneruskan resep yang dimiliki Indonesia untuk mencapai hal itu. Menurutnya, jika tidak fokus, tujuan itu tidak akan tercapai.
“Saya berharap siapa pun presiden ke depan harus melakukan ini, tidak usah bicara perubahan lah, bagaimana menyempurnakan, mempercepat proses ini, supaya generasi kalian juga bisa nanti melihat itu, karena kalau kita tidak fokus pada pekerjaan ini, belok-belok, nanti tidak jalan,” katanya.
Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon berbicara soal langkah KLB Moeldoko yang mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait kepengurusan DPP Demokrat. Jansen awalnya mengatakan bahwa pengusungan Koalisi Perubahan memanglah berat. Jansen mengatakan bahwa tentu hal ini merupakan upaya penjegalan terhadap Demokrat di Pilpres 2024 nanti. Pasalnya jika PK Moeldoko dikabulkan, syarat presidential threshold (PT) akan sulit digapai. Menurutnya, hal ini dinilai sebagai penjegalan Anies Baswedan yang hendak maju sebagai capres.
Nama-nama bursa calon presiden (capres) mulai bermunculan, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Semua orang pasti memiliki kriteria calon presiden pilihannya, tak terkecuali para pelaku pasar modal. Stabilitas makro tak bisa dilepaskan dari kondisi perpolitikan Indonesia. Maka, penting bagi investor untuk menyesuaikan pilihan calon presiden sesuai dengan kriteria investasinya.
Sebagian pelaku pasar menilai, kesesuaian visi dan integritas merupakan kriteria utama yang dilihat dari bakal calon presiden 2024 Hal ini diamini oleh Direktur Panin Asset Management Rudiyanto. “Mampu melanjutkan mayoritas program pemerintahan saat ini yang sudah baik dan memiliki integritas yang baik,” ungkapnya ketika dihubungi CNBC Indonesia.
Sejalan dengan itu, CEO Pinnacle Persada Investama Guntur Putra mengatakan pelaku pasar cenderung akan memilih calon presiden yang memiliki visi dan rekam jejak dalam mempromosikan stabilitas dan pertumbuhan. Calon presiden juga harus berkomitmen terhadap reformasi regulasi yang meningkatkan transparansi.
Guntur juga menitik beratkan pentingnya pengetahuan keuangan bagi calon presiden untuk menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks. Nantinya, calon presiden diharap dapat bekerja sama dengan regulator pasar dan ahli industri.
Sementara Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus mengatakan, kriteria calon presiden idaman investor bisa berbeda tiap orangnya. Namun, sejauh ini, ia melihat bahwa calon pemimpin harus memiliki visi dan rencana kerja yang jauh lebih baik dari sebelumnya.
“Tidak hanya itu saja, seorang pemimpin juga memiliki leadership yang mampu memimpin bangsa ini ke depannya. Dan tidak lupa, agile juga merupakan salah satu syarat penting yang dimana seorang pemimpin harus dapat mencium dan melakukan perubahan dengan cepat,” ungkap Nicodemus kepada CNBC Indonesia.
Setali tiga uang, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji mengatakan, calon presiden selanjutnya harus bisa menciptakan stabilitas ekonomi agar menjaga kenyamanan iklim invesasi di Indonesia.
“Pemimpin harus mampu menjaga stabilitas politik dan keaman domestik karena akan menunjang ekonomi berkesinambungan. Nantinya, investor akan lebih nyaman karena melihat situasi kondusif. Mereka akan terus meningkatkan investasi di tanah air. Bukan hanya investasi domestik, tapi global juga sama. Supaya capital inflow di pasar modal mengalir terus,” ungkap Nafan lewat sambungan pesan singkat.
Secara garis besar, para investor saham Indonesia mengidamkan sosok pemimpin 2024 yang bisa menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Tentunya, poin-poin di atas bisa dijadikan para calon presiden dalam menentukan visi untuk menggaet suara para pelaku pasar saham Indonesia.
Saling sindir itu terjadi antara Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Anggota PSI Ade Armando. Sindiran itu berawal dari Said menyinggung kontrak politik Ganjar Pranowo yang sempat dicuit oleh Ade Armando di akun Twitternya. Said lantas menganggap Ade sebagai partai kecil pengganggu.
Said mengaku bingung ada isu kontrak politik Ganjar. Dia menyebut PDIP tidak mengenal kontrak politik seperti yang dicuitkan Ade Armando.
“Kita kebingungan, kita yang tahu prosesnya dan sebagainya tidak ada itu kontrak politik. Yang ada adalah bahkan Pak Ganjar sendiri menyampaikan ‘Jar’, ketika Pak Ganjar menceritakan itu, ‘topi ini saya berikan sebagai bentuk bahwa ini sudah menjadi simbol nasional, kamu jangan pernah lupa bahwa tugas ini adalah tugas kerakyatan’. Kalau itu dinamakan kontrak politik, ya itulah petunjuk ibu ketua umum terhadap Ganjar,” katanya.
Said mengatakan kontrak politik bukan karakter dari PDIP. Dia menyebut PDIP tak pernah mengatur Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal urusan penunjukan menteri.
